Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa kajian mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sengaja dilaksanakan agar masyarakat mempunyai opsi lain selain kripto untuk membeli aset virtual di metaverse, dilansir dari CNN Indonesia, Nusa Dua.

"Akhir-akhir ini berkembang metaverse, beli metaverse menggunakan apa, bisa tidak menggunakan uang yang dipunya saat ini, tidak bisa. Untuk membeli harus menggunakan kripto," ujar Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Ryan Rizaldy di Bali, Selasa(12/7).

Dia menjelaskan bahwa perkembangan digital tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, BI harus mengantisipasi dengan menciptakan mata uang yang dapat dipergunakan untuk membeli metaverse.

"Kalau memang tidak bisa dihindari di masa depan, itu sesuatu yang menjadi keniscayaan. Pertanyaannya adalah bertransaksi memakai apa, kita pikirkan CBDC dapat menjadi solusi," ungkap Ryan.

Walapun seperti itu, dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut tentang skema CBDC. Namun yang pasti, BI akan merilis buku panduan (white paper) sebelum akhir 2022.

"Untuk desain? Masih kita explore," ungkapnya.

Sementara, dia menjelaskan bahwa terdapat 100 bank sentral yang melaksanakan kajian tentang CBDC. Bank sentral itu berlokasi di negara maju dan negara berkembang, mencakup Indonesia.

"Tahapan panjang kita akan memulai dengan eksperimentasi, kita akan diskusi dengan semua stakeholder BI dan kita akan diskusi dengan terbuka," ungkap Ryan.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menyampaikan bahwa buku panduan CBDC akan berisi beberapa hal, seperti desain atau konsep digital rupiah.

"Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC itu, termasuk Indonesia. BI terus mendalami CBDC dan akhir tahun ini berada di tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan digital rupiah," ungkap Doni.

Dia menjelaskan bahwa ada 6 tujuan dalam menerbitkan rupiah digital. Pertama, menyediakan alat pembayaran digital yang bebas risiko. Kedua, memitigasi risiko non sovereign digital currency. Ketiga, memperluas efisiensi serta tahapan sistem pembayaran termasuk cross border. Keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Kelima, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Keenam, memfasilitasi distribusi subsidi fiskal.

Disadur dari sumber cnnindonesia.com

Peningkatan proses dan optimalisasi proses bisnis yang berkelanjutan memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan oleh bisnis selaras dengan tren pasar terkini. Rekayasa ulang proses bisnis adalah cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan kualitas layanan pelanggan dengan memulai ulang dan mendesain ulang proses bisnis inti.

Apa yang dimaksud dengan rekayasa ulang proses bisnis?
Untuk maju dalam bisnis, tidak cukup jika organisasi membatasi kemampuan mereka pada kemampuan bertahan hidup saja, mereka perlu mengubah setiap hambatan menjadi peluang pembelajaran. Daripada memaksakan segala sesuatunya berjalan seperti yang anda harapkan, terkadang Anda perlu melangkah mundur dan menilai kembali fungsi-fungsi bisnis inti. Rekayasa ulang proses bisnis mengharuskan bisnis untuk kembali ke papan tulis dan menjabarkan tugas-tugas dasar. Rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering/BPR) adalah desain radikal dari proses bisnis inti untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam produktivitas, kualitas, dan waktu siklus.

Michael Hammer adalah pemikiran ulang yang mendasar dan desain radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam ukuran kinerja bisnis yang kritis dan kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan pelanggan, dan kecepatan. Perusahaan yang mengeksplorasi BPR memikirkan kembali proses yang ada untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Strategi rekayasa ulang harus lebih fokus pada kebutuhan nasabah dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan penyebaran data dan pengambilan keputusan.

Rekayasa proses bisnis melibatkan desain ulang alur kerja proses dengan menghilangkan langkah-langkah yang berulang dan berlebihan dengan menganalisis alur kerja manusia dan otomatis yang ada. Pada bisnis menengah hingga besar, redundansi proses dapat menumpuk dari waktu ke waktu dan menjadi kebiasaan lama yang tertanam kuat dalam cara bisnis dijalankan. BPR adalah metodologi perbaikan proses yang telah terbukti yang memungkinkan organisasi untuk memotong hambatan lama yang mungkin menghambat perbaikan organisasi dan optimalisasi biaya.

Makna sebenarnya dari rekayasa ulang proses bisnis terletak pada pendekatan analitis dan preskriptif untuk mengevaluasi kerangka alternatif proses bisnis inti. Proses pengembangan produk bisnis adalah salah satu yang didefinisikan ulang oleh rekayasa ulang proses. Ini bukan hanya sekedar perubahan, tetapi transformasi radikal untuk perbaikan proses yang drastis. Rekayasa ulang proses dicapai melalui perombakan total pada struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, model pelatihan, penggunaan teknologi informasi, dan sistem manajemen kinerja. Terlepas dari jenis dan skala BPR, persyaratan penting untuk semua proyek BPR adalah komunikasi yang lancar di seluruh organisasi.

Organisasi merekayasa ulang dua bidang utama bisnis mereka: pertama adalah penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan penyebaran data dan pengambilan keputusan dan yang kedua adalah mengubah organisasi fungsional untuk membentuk tim fungsional. Rekayasa ulang proses dimulai dengan penilaian tingkat tinggi terhadap misi, strategi, dan kebutuhan pelanggan organisasi. Setelah organisasi memikirkan kembali apa yang seharusnya dilakukan, organisasi dapat memutuskan rute terbaik untuk mencapainya.

Perlunya rekayasa ulang proses bisnis
Makna sebenarnya dari rekayasa ulang proses terletak pada perubahan pada 4 disiplin bisnis utama - organisasi, teknologi, strategi, dan manusia. Kebutuhan akan rekayasa ulang proses bisnis muncul dalam beberapa hal dalam sebuah bisnis. Bagaimana anda tahu jika sudah waktunya untuk merombak bisnis? Proses bisnis harus ditinjau secara teratur untuk menentukan apakah rekayasa ulang proses diperlukan.

Mengapa proses bisnis harus ditinjau secara teratur?

• Di suatu tempat di dalam proses bisnis, status quo yang mengakar telah ditetapkan oleh karyawan. Karyawan ini mungkin menimbun pengetahuan dan tanggung jawab yang membuat mereka sangat diperlukan oleh organisasi.
• Kompetitor Anda mungkin menggerogoti basis pelanggan Anda karena proses bisnis yang rawan kesalahan dalam organisasi Anda.
• Meskipun mencapai pertumbuhan bisnis yang luar biasa, keuntungan bisnis menurun.
• Jika bisnis Anda menunjukkan tanda-tanda di atas, maka perlu dilakukan perbaikan proses. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering tinjauan proses diperlukan. Ketika salah satu dari situasi di atas ditemukan, maka itu adalah waktu yang tepat untuk rekayasa ulang proses. Organisasi yang mempekerjakan analis proses sering melakukan tinjauan proses. Bagaimana cara mengetahui proses mana yang perlu direkayasa ulang? Tergantung pada masalahnya, proses yang bersangkutan perlu dirombak.

Masalah umum yang memerlukan rekayasa ulang proses adalah:

• Meningkatnya keluhan pelanggan dan permintaan pengembalian dana
• Meningkatnya stres, perselisihan, dan pergantian karyawan
• Gangguan dalam operasi bisnis setelah karyawan yang berpengalaman berhenti atau mengambil cuti panjang
• Profitabilitas yang turun dengan cepat
• Gangguan yang sering terjadi pada arus kas
• Meningkatkan tingkat persediaan
• Ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu
• Penutupan pembukuan membutuhkan waktu lama
• Prospek penjualan tidak ditindaklanjuti dengan cepat
• Bisnis yang menghadapi satu atau lebih situasi di atas harus mempertimbangkan untuk merekayasa ulang proses mereka.

Mengapa perusahaan melakukan rekayasa ulang proses bisnis?
Mengapa perusahaan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis? Alasan yang jelas adalah bahwa perusahaan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis untuk meningkatkan kinerja proses utama yang mempengaruhi kinerja bisnis. Berikut adalah alasan utama mengapa bisnis melakukan proses rekayasa ulang. Mengurangi biaya dan waktu siklus dengan memotong aktivitas yang tidak produktif dan menempatkan pekerjaan di lingkungan yang paling efisien dan efektif. 

Mengatur ulang tenaga kerja berdasarkan tim untuk mengurangi kebutuhan akan beberapa lapisan manajemen, mempercepat arus informasi, dan menghilangkan kesalahan dan pengerjaan ulang yang diakibatkan oleh beberapa handoff.  Meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menstandarisasi dan mengotomatisasi pekerjaan untuk mengurangi kesalahan dan memungkinkan pekerja untuk fokus pada aktivitas yang bernilai lebih tinggi. Otomatisasi juga mengurangi fragmentasi pekerjaan dan menetapkan kepemilikan proses yang jelas. 

Fase rekayasa ulang proses bisnis
Sebelum kita masuk ke fase-fase rekayasa ulang proses, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan dari BPR. Berikut ini adalah tujuan utama dari BPR:

• Mengurangi biaya bisnis dan waktu proses secara drastis: BPR mengurangi biaya dan waktu siklus dengan menghilangkan aktivitas yang tidak produktif dan membebaskan karyawan yang melakukannya. Perusahaan oleh tim mengurangi kebutuhan akan lapisan manajemen, mempercepat arus informasi, dan menghilangkan kesalahan atau pengerjaan ulang karena beberapa handoff.
• Meningkatkan kualitas layanan nasabah secara signifikan: BPR meningkatkan kualitas pekerjaan dengan mengurangi fragmentasi pekerjaan dan menetapkan kepemilikan yang jelas atas tugas-tugas individu. Dengan cara ini, karyawan mengetahui hasil kerja mereka dan dapat mengukur kinerja mereka berdasarkan umpan balik proses.
• Menemukan kembali aturan dasar bisnis: proses bisnis yang tidak terencana dan diimplementasikan dengan baik mengakibatkan pemborosan sumber daya dan waktu. Aturan dasar bisnis yang menjadi dasar proses perlu diciptakan kembali untuk mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan bisnis.
• Meningkatkan kepuasan nasabah: BPR merampingkan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang lebih baik akan menghasilkan kepuasan nasabah yang lebih baik.
• Meningkatkan efektivitas pembelajaran organisasi: BPR menciptakan peluang pembelajaran baru bagi karyawan.
• Rekayasa ulang proses bisnis diimplementasikan dalam 3 fase, yaitu fase analisis, desain, dan implementasi. Implementasi dari semua fase ini harus diikuti dengan komunikasi di seluruh perusahaan.

Fase analisis BPR dimulai dengan analisis proses yang akan direkayasa ulang. Persyaratan untuk proses baru diramalkan dengan berfokus pada kebutuhan nasabah saat ini dan di masa depan, menganalisis apa yang saat ini dicapai oleh proses lama, menciptakan visi tentang apa yang ingin dicapai oleh proses yang direkayasa ulang, dan memusatkan perhatian pada perbedaan di antara keduanya.

Tujuan utama dari tahap analisis adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada tim rekayasa ulang tentang realitas. Jika kebutuhan mendesak untuk perubahan proses terungkap dalam fase analisis, tim rekayasa ulang melanjutkan dengan fase desain.

Fase desain BPR berkaitan dengan desain proses rekayasa ulang yang dimulai dengan pemetaan proses baru hingga pengembangan rencana manajemen perubahan. Di antara langkah pemetaan dan langkah rencana pengembangan perubahan, pekerjaan didefinisikan ulang dan didesain ulang serta teknologi dan sumber daya organisasi yang tersedia dievaluasi.

Tahap implementasi BPR melibatkan pelaksanaan proses/langkah-langkah yang direkayasa ulang, pengujian langkah-langkah/proses baru, dan pengumpulan umpan balik kinerja. Proses baru diuji, dan kinerjanya dievaluasi melalui umpan balik. Perbaikan proses bisnis yang berkesinambungan akan meningkatkan pengalaman nasabah yang lebih baik.

Disadur dari: cflowapps.com

KOMPAS.com - Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum lama ini menghimbau kembali tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas kebijakan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Lingkup Privat.

Atas dasar kebijakan PSE Lingkup Privat itu, Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi menyampaikan, individu atau perusahaan yang menyelenggarakan layanan berbasis sistem elektronik di Indonesia untuk lekas melaksanakan pendaftaran di Kominfo.

Pasalnya, pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) itu, dikatakan bakal berakhir pada 20 Juli 2022.

"Dikarenakan, batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik domestik atapun asing, melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022," ujar Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Rabu(22/6/2022).

Batas akhir waktu pendaftaran tersebut, disampaikan Dedy mengacu pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada 14 Juni 2022.

Lalu, bagi pihak asing atau domestik yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana kewajiban yang tertuang pada kebijakan PSE Lingkup Privat, Dedy menjelaskan bahwa akses layanan sistem elektroniknya dapat diblokir di Indonesia.

Dari pantauan KompasTekno di situs PSE Kominfo, masih ada perusahaan asing yang belum mendaftarkan layanan sistem elektroniknya di Kominfo, seperti Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, Zoom, Telegram, dan YouTube.

Jika mengacu pada himbauan dari Kominfo atas pelaksanaan kewajiban dari kebijakan PSE Lingkup Privat, dengan kata lain artinya perusahaan-perusahaan tersebut akan berpotensi juga untuk diblokir akses layanan sistem elektroniknya di Indonesia.

Lalu, apakah sebenarnya kebijakan PSE itu, yang bisa menyebabkan layanan dari Google, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya terancam diblokir di Indonesia?

Apa itu PSE?

PSE adalah istilah untuk menyebut pihak yang didefinisikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Oleh karena itu, kebijakan PSE dapat secara mudah didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Salah satu dasar dari kebijakan PSE adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Dalam PP tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud PSE adalah:

“Setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”, bunyi Pasal 1 ayat 4 PP 71/2019.

Di sisi lain, sistem elektronik yang dimaksud dalam kebijakan PSE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang fungsinya mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, atau menyebarkan informasi elektronik.

Atas dasar peraturan tersebut, setidaknya terdapat 2 kategori dalam PSE, yaitu PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat. PSE Lingkup Publik merupakan instansi negara atau institusi yang ditunjuk negara, yang menyediakan layanan sistem elektronik.

Sedangkan PSE Lingkup Privat adalah individu orang, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik. Pada kategorisasi ini, artinya Google, WhatsApp, dan sebagainya, masuk sebagai PSE Lingkup Privat.

Kewajiban PSE untuk melakukan pendaftaran ke Kominfo

Amanah dari PP 71/2019 sendiri yaitu mewajibkan untuk PSE, baik PSE Lingkup Publik maupun Privat, melaksanakan pendaftaran layanan yang diselenggarakannya ke Kominfo. Pendaftaraannya sendiri dengan tujuan untuk memetakan dan mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia.

Berkaitan dengan himbauan Kominfo, pendaftaran pada PSE Lingkup Privat diselenggarakan berdasar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020).

Dalam peraturan tersebut, pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan lewat mekanisme Online Single Submission (OSS) untuk mendapat semacam izin mengoperasikan layanan sistem elektroniknya di Indonesia.

Disadur dari sumber tekno.kompas.com

Langkah 1
Langkah ini berfokus pada persiapan dan koordinasi untuk mengimplementasikan BPR. Tujuan utamanya adalah untuk membangun dukungan manajemen yang kuat dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada tim implementasi tentang detail proyek dan peran mereka.

Langkah 2
Langkah ini berfokus pada diagnosis bisnis dan pengukuran kinerja proses bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mendiagnosis dan mengidentifikasi area bermasalah dalam proses saat ini. Kinerja proses saat ini dievaluasi berdasarkan faktor-faktor yang terukur seperti waktu siklus rata-rata, jumlah kesalahan, waktu siklus rata-rata, dan jumlah keluhan pelanggan.

Langkah 3
Memilih proses untuk perubahan dan pemodelan adalah langkah kedua dalam implementasi alat rekayasa ulang proses bisnis. Proses strategis yang layak untuk diubah diidentifikasi. Mendefinisikan ulang dan memodelkan proses yang dipilih adalah tujuan utama dari langkah ini.

Langkah 4
Desain teknis dari solusi adalah tujuan utama dari langkah ini. Otomatisasi alur kerja adalah cara yang telah teruji untuk meningkatkan efisiensi operasional. Cara untuk mengotomatisasi proses bisnis yang telah dimodelkan dengan menggunakan alat dan jaringan alur kerja adalah tujuan utama di sini. Mendesain ulang dan memodelkan proses yang dipilih dilakukan dengan menggunakan alat otomatisasi alur kerja.

Langkah 5
Pelatihan dan alokasi personil untuk mengimplementasikan perubahan dilakukan pada langkah ini. Cara-cara baru dalam bekerja dengan proses baru dan cara-cara penggunaan IT dalam proses yang didesain ulang perlu dijelaskan kepada tim proyek. Langkah ini berfokus pada pelatihan personil tentang penggunaan proses baru dan mengalokasikan orang yang tepat untuk tugas-tugas yang baru.

Langkah 6
Manajemen perubahan dan pemberdayaan karyawan merupakan langkah penting bagi BPR. Manajemen perubahan yang efisien membantu membangun sikap positif terhadap perubahan di antara karyawan. Untuk meminimalisir resistensi karyawan terhadap perubahan, mereka diberdayakan dengan penilaian kinerja berbasis posisi dan sistem bonus.

Langkah 7
Langkah terakhir dalam implementasi EPR adalah pengenalan proses baru ke dalam operasi bisnis. Waktu dan tanggal ditentukan untuk memperkenalkan proses baru ke dalam bisnis. Penekanan diberikan untuk membuat karyawan memahami bahwa bekerja di bawah proses lama tidak mungkin lagi.

Langkah 8
Perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan adalah suatu keharusan untuk mempertahankan pasar. Cara terbaik untuk memanfaatkan implementasi BPR adalah dengan mengembangkan tim ahli internal yang memberikan panduan untuk implementasi BPR di masa mendatang.

Implementasi BPR yang efektif membutuhkan pelaksanaan langkah-langkah di atas secara tepat waktu. Faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi BPR adalah memiliki tujuan yang jelas dan menghasilkan perbaikan strategis yang jelas terhadap proses kerja yang ada. BPR adalah tentang mengimplementasikan ide-ide baru yang mengubah cara Anda terlibat dan berinteraksi dengan pelanggan.

Peran Anggota Tim dalam rekayasa ulang proses bisnis
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa rekayasa ulang proses bisnis adalah proses invasif yang memotong beberapa operasi proses bisnis secara bersamaan. Ini adalah perubahan radikal yang membutuhkan komitmen serius dari manajemen puncak. Pada pertengahan tahun 1990-an, implementasi BPR menggunakan pendekatan tim yang mencerminkan filosofi manajemen dari atas ke bawah.

Berbagai peran dalam pendekatan tim pada BPR adalah

Ketua tim
Seorang eksekutif senior yang akan menggerakkan seluruh proses rekayasa ulang ditunjuk sebagai pemimpin tim. Orang ini pada dasarnya membayangkan dan mengesahkan keseluruhan upaya rekayasa ulang. Ketua tim adalah orang yang menunjuk pemilik proses untuk upaya rekayasa ulang. 

Pemilik proses
Pemilik proses biasanya adalah manajer tingkat senior yang bertanggung jawab atas proses atau unit bisnis tertentu. Tanggung jawab pemilik proses termasuk mengumpulkan tim dan mengawasi upaya rekayasa ulang. 

Tim rekayasa ulang
Kelompok yang dibentuk oleh orang dalam yang pekerjaannya melibatkan proses yang sedang direkayasa ulang dan orang luar yang pekerjaannya tidak terpengaruh oleh perubahan pada proses. Tim ini bertanggung jawab untuk menganalisis proses yang ada dan mengawasi desain ulangnya. 

Komite pengarah
Komite ini dibentuk oleh sekelompok manajer senior yang telah memperjuangkan konsep rekayasa ulang dalam organisasi. Para manajer ini memiliki ide yang jelas dan menetapkan tujuan spesifik untuk meningkatkan kinerja. Ketua tim memimpin komite ini dan bertanggung jawab untuk menengahi perselisihan dan membantu pemilik proses dalam mengambil keputusan tentang prioritas yang saling bertentangan. 

Czar rekayasa ulang
Individu yang bertanggung jawab atas koordinasi semua aktivitas rekayasa ulang yang sedang berlangsung setiap hari adalah Czar. Tanggung jawab utama Czar adalah memfasilitasi dan mengembangkan teknik dan alat yang dibutuhkan oleh organisasi untuk merekayasa ulang alur kerja. 

Pendekatan tim untuk rekayasa ulang proses bisnis adalah pendekatan sederhana yang mudah diikuti dan diimplementasikan. Seperti halnya mengikuti 7 langkah dalam BPR yang mengarah pada implementasi yang sukses, mengikuti pendekatan tim dalam mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk proses rekayasa ulang akan menghindari kebingungan dan duplikasi upaya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rekayasa ulang proses bisnis memerlukan perombakan total terhadap proses yang ada, oleh karena itu, inisiatif tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan kejelasan dalam pelaksanaannya. 

Tantangan dalam Rekayasa ulang proses bisnis
Ketika sebuah bisnis telah memutuskan untuk menerapkan rekayasa ulang proses bisnis, beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Ada beberapa alasan mengapa keputusan BPR yang sudah bagus bisa gagal. Untuk implementasi BPR yang sukses, infrastruktur TI yang memadai dan kejelasan dalam prosedur implementasi adalah suatu keharusan. Meskipun BPR telah melakukan perencanaan yang matang, mengapa hampir 50% proyek gagal?

Disadur dari: cflowapps.com

1. Kurangnya pengetahuan:
Mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana rekayasa ulang proses bisnis harus jelas bagi tim implementasi. Dalam skenario di mana terdapat ketidakjelasan atau kurangnya pengetahuan tentang implementasi BPR, ruang lingkup kebingungan, redundansi, dan pengulangan menjadi lebih besar. Proyek BPR yang kurang pengetahuan dan kesadaran mengakibatkan pemborosan sumber daya bisnis. Untuk mengatasi atau menghindari skenario seperti itu, tim harus dilatih dan dipandu dengan baik selama implementasi.

2. Penyimpangan dalam implementasi:
BPR tidak dapat dianggap sebagai pemicu keunggulan kompetitif secara instan, sebaliknya, proses yang menyeluruh harus diikuti dari awal hingga akhir untuk pertumbuhan yang nyata. Dalam beberapa skenario, BPR mungkin tidak cocok untuk banyak proses. Selain itu, praktik BPR tidak dapat dianggap sebagai implementasi sekali jadi, melainkan harus menjadi bagian dari strategi bisnis untuk perbaikan berkelanjutan. Praktik BPR yang tidak teratur akan menghambat peluang pertumbuhan yang ada.

3. Formulasi tim yang tidak tepat:
Persyaratan yang harus dimiliki untuk perumusan tim BPR adalah terdefinisi dengan baik, terstruktur dengan baik, memiliki pengetahuan tentang operasi dan manajemen proses serta pengetahuan dan keahlian proses bisnis yang tepat. Tim yang tidak memiliki karakteristik ini akan mengacaukan implementasi BPR.

4. Analisis yang dangkal dan kurangnya dukungan:
Analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada merupakan tulang punggung implementasi BPR. Tonggak proses harus ditetapkan dan dianalisis sebelum implementasi. Analisis yang tidak memadai adalah resep untuk bencana.

5. Pemanfaatan sumber daya yang tidak memadai dan tidak tepat:
Kurangnya sumber daya penting seperti sumber daya manusia yang terampil, penganggaran/pendanaan yang memadai, pengetahuan tentang perangkat BPR, ketersediaan, persetujuan yang tepat waktu, dan perangkat BPR yang tepat akan mengakibatkan kegagalan implementasi BPR. Untuk mencapai kesuksesan melalui implementasi BPR, perusahaan perlu memastikan bahwa tantangan-tantangan di atas dapat diatasi atau dihindari selama fase analisis, desain, dan implementasi.

Pro dan kontra dari BPR
Rekayasa ulang proses bisnis adalah tugas yang memiliki dampak positif dan negatif bagi bisnis. Meskipun terlihat seperti proses yang mudah, ada beberapa pro dan kontra yang menyertai implementasi BPR.

Kelebihan BPR

• Lebih fokus pada kebutuhan pelanggan: Memberikan fokus pada bisnis dengan membuat proses inti yang berpusat pada pelanggan. Salah satu alasan utama bisnis menggunakan BPR adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyederhanakan proses yang ada dengan fokus pada kebutuhan pelanggan dan pasar.
• BPR membantu membangun pandangan strategis tentang prosedur operasional dengan menggali metode radikal untuk meningkatkan proses bisnis. BPR berfokus pada bagaimana proses bisnis dapat dilakukan untuk hasil yang lebih baik.
• Penghapusan langkah-langkah yang berulang dan berlebihan dapat dilakukan dengan BPR. Ketika langkah-langkah ini dihilangkan dari proses, kompleksitas dan panjangnya proses bisnis berkurang secara signifikan.
• Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai fungsi bisnis.
• Memangkas penundaan dan fase-fase yang tidak penting dalam operasi dan manajemen proses untuk meningkatkan kelangsungan dan kecukupan di seluruh organisasi.
• Jumlah proses rekonsiliasi, pemeriksaan, dan kontrol sangat berkurang dengan BPR.
• Memeriksa pendekatan yang berpandangan pendek yang disebabkan oleh fokus yang berlebihan pada batas-batas fungsional.
• Kekurangan BPR

Implementasi BPR tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kelemahan tertentu muncul dengan BPR yang berkisar pada awal, tujuan, hasil, dll. Kekurangan utama dari BOR adalah:

• BPR mungkin tidak cocok untuk semua jenis bisnis karena tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran dan ketersediaan sumber daya. Ini paling bermanfaat bagi organisasi berukuran besar. Selain itu, BPR mungkin tidak cocok untuk semua jenis proses bisnis.
• Ada kemungkinan implementasi BPR meningkatkan efisiensi departemen atau tim dengan mengorbankan efisiensi proses secara keseluruhan.
• BPR tidak memberikan resolusi instan terhadap hasil bisnis, BPR lebih berkontribusi terhadap manfaat bisnis jangka panjang. Kolaborasi jangka panjang membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu.
• Membutuhkan investasi sumber daya TI yang signifikan bersama dengan perencanaan yang tepat, eksekusi yang luar biasa, dan kerja sama tim yang kuat.
• Keuntungan dari penerapan BPR lebih besar daripada kerugiannya, yang cukup meyakinkan bagi para spesialis BPR untuk menerapkannya untuk meningkatkan hasil bisnis.

Perbedaan antara rekayasa ulang proses bisnis dan peningkatan proses bisnis
Istilah rekayasa ulang proses bisnis dan proses bisnis sering kali digunakan secara bergantian, namun keduanya tidak memiliki arti yang sama. Ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan kedua pendekatan tersebut. Perbedaan pertama muncul dari istilah itu sendiri, peningkatan adalah tindakan membuat sesuatu menjadi lebih baik, sedangkan proses rekayasa ulang berarti mendesain ulang struktur atau proses bisnis secara menyeluruh. 

Upaya rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering/BPR) biasanya terbatas pada proyek dan berfokus pada membangun proses dari awal. Upaya ini tersebar di seluruh organisasi dan membutuhkan perubahan pola pikir yang mendasar. Di sisi lain, peningkatan proses bisnis (BPI) adalah upaya berkelanjutan yang tersebar di seluruh proyek.

Tujuan utama dari upaya peningkatan proses adalah untuk mengubah proses yang ada untuk mengoptimalkannya. Upaya peningkatan proses tidak tersebar di seluruh organisasi dan membutuhkan perubahan pola pikir secara bertahap. BPR melihat gambaran yang lebih luas dari produktivitas bisnis. BPI membantu mengidentifikasi kemacetan proses dan merekomendasikan perubahan pada fungsi-fungsi tertentu. 

Perbandingan lainnya adalah antara rekayasa ulang proses bisnis dan peningkatan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses. Upaya-upaya menuju peningkatan berkelanjutan termasuk peningkatan bertahap, di mana peningkatan dapat tercermin secara bertahap dari waktu ke waktu. Rekayasa ulang proses bisnis dianggap sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan, karena tim mencari cara untuk meningkatkan proses bisnis sebagai bagian dari keseluruhan cakupan peningkatan berkelanjutan.

Menjelajahi hubungan BPM dan BPR

Perbandingan lain yang patut dibahas adalah perbedaan antara BPR dan manajemen proses bisnis (BPM). BPM adalah disiplin manajemen yang berfokus pada pendefinisian dan pengotomatisan proses yang sudah ada. BPR di sisi lain sepenuhnya menata ulang cara bisnis beroperasi dan merancang proses rekayasa ulang dari perspektif pengalaman pelanggan.

BPR memiliki taruhan yang lebih tinggi karena proses dan peran yang ada saat ini dapat sepenuhnya dikesampingkan oleh inisiatif rekayasa ulang. Perspektif yang menarik di sini adalah bahwa strategi BPM yang baik dapat mengurangi kebutuhan BPR. Setiap inisiatif BPR menuntut banyak usaha dan waktu dan untuk sementara waktu mempengaruhi produktivitas organisasi. BPM yang baik menghasilkan proses yang lancar dan efektif, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan untuk rekayasa ulang proses. 

Strategi manajemen proses bisnis yang dirancang dengan baik dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan juga kebutuhan di masa depan yang muncul sebagai akibat dari ekspansi bisnis. BPM yang kuat mendefinisikan peran dalam proses dengan jelas sehingga setiap pemangku kepentingan tahu persis apa yang diharapkan dari peran mereka. Sebaliknya, BPM yang tidak dirancang dengan baik akan menimbulkan kemacetan dan masalah yang sulit dilacak dan diselesaikan.

Ketika manajemen proses bisnis tidak direncanakan dan dijalankan dengan baik, kebutuhan untuk merekayasa ulang proses akan sangat sering muncul. Ketika anda menjalankan inisiatif BPM dengan bantuan alat otomatisasi alur kerja tanpa kode seperti Cflow, tingkat keberhasilannya meningkat secara substansial. Alat otomatisasi yang kaya akan visual seperti Cflow memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses, yang pada gilirannya memudahkan untuk mendefinisikan inisiatif BPM dengan jelas. 

Ketergantungan TI pada BPR
Teknologi informasi memainkan peran penting dalam keberhasilan BPR. Hal ini meningkatkan efektivitas implementasi BPR. Dari database bersama hingga jaringan telekomunikasi hingga alat pendukung keputusan - TI menyediakan beberapa alat untuk implementasi BPR. Otomatisasi manajemen proses bisnis adalah alat yang sangat berguna untuk implementasi BPR.

Otomatisasi alur kerja membantu meningkatkan efisiensi proses dengan menghilangkan redundansi dan pengulangan dari operasi bisnis. Cflow adalah alat otomatisasi alur kerja yang dapat mengotomatiskan alur kerja bisnis utama dalam jangka waktu yang sangat singkat. Alur kerja dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang unik.

Kesimpulan
Keputusan untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis harus diambil setelah mempertimbangkan semua faktor yang telah dijelaskan pada bagian di atas. Strategi rekayasa ulang harus fokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan dan keterlibatan pelanggan. Alat otomatisasi alur kerja seperti Cflow dapat sangat berguna dalam keberhasilan implementasi BPR. 

Secara sederhana, rekayasa ulang proses bisnis berarti mengubah cara seseorang melakukan pekerjaan sehingga hasil yang lebih baik dapat dicapai. BPR mendefinisikan ulang alur kerja untuk meningkatkan layanan nasabah, mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dan memangkas biaya operasional. Implementasi BPR perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Disadur dari: cflowapps.com

Direktur PT. TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengusulkan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) segera dilepaskan dari bayang-bayang Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurut Ibrahim, sudah waktunya Bappebti menghadapi transformasi sebagaimana Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga mempunyai kekuatan khususnya dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditas yang makin marak terlibat kasus penipuan, dilansir dari CNBC Indonesia, Jakarta.

"Terdapat cetusan Presiden mencari syarat-syarat tertentu untuk menjadi Kepala Bappebti, itu telah menjadi sinyal. Hal ini membuktikan kekhawatiran Presiden tentang masa depan perdagangan komoditas berjangka. Terlebih lagi, ke depan ada rencana bursa kripto. Kripto ini akan sangat berfluktuasi ke depan. Jadi, seharusnya Bappebti terlepas dari bayang-bayang Kemendag," tutur Ibrahim kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/6/2022).

"Jadi Ketua Komisioner sekaligus anggotanya akan langsung di bawah Presiden. Kalau saat ini yang memilihnya Mendag," ujarnya.

Selama ini, Bappebti hanya mempunyai wewenang membuat daftar pialang berjangka yang dinyatakan legal dan tidak legal. Berada di bawah Kemendag, ungkapnya, Bappebti akan senantiasa diintervensi sehingga tak dapat membuat keputusan mandiri.

"Bappebti itu tidak memiliki power. Dia hanya dapat mengatakan mana yang ilegal. Jika ingin wewenangnya luas, bisa seperti OJK, ya harus independen. Komisionernya sampai anggotanya dipilih oleh Presiden, kemudian fit and proper test oleh DPR. Sehingga seluruh pihak akan lebih melek aturan serta bagaimana itu perdagangan komoditas berjangka," ungkapnya.

Selama ini, keluhnya, Presiden bahkan Menteri tak pernah memberikan perhatian khusus terhadap komoditas berjangka. Buktinya, setiap pembukaan perdagangan, Presiden atau Menteri hanya datang ke pasar saham, Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Mendag pun, andaikan memang memahami lebih soal keberadaan Bappebti, regulasi komoditas berjangka, sebaiknya dapat langsung membantah pernyataan DPR (soal setoran) itu. Tetapi mungkin Mendag sedang pusing."

Ibrahim Assuaibi, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka

Dia menjelaskan, keberadaan robot trading yang sebetulnya ilegal, selama ini pun tak pernah mendapat perhatian khusus. Padahal, robot trading selalu dipromosikan di televisi sehingga menarik minat masyarakat.

"Kini, terutama sejak Pandemi Covid-19, banyak korban penipuan muncul, banyak kasus investasi ilegal, barulah pemerintah aware. Tetapi, belum melek regulasinya, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 32/1997 yang direvisi jadi UU No 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka," ungkap Ibrahim.

Akibatnya, Bappebti akan selalu menjadi kambing hitam karena praktik-praktik ilegal seperti penipuan investasi robot trading marak. Padahal, robot trading merupakan buatan manusia.

"Itu buatan pialang ilegal. Hanya karena belum semua aware mereka jadi memiliki celah," ungkapnya.

"Jika Bappebti ingin direformasi, tidak cukup hanya melek teknologi. Tetapi mengetahui perdagangan berjangka, paham regulasi, bahkan harus memahami sampai nanti jika menjadi bursa kripto. Mulai dari melepaskan Bappebti dari Kemendag, rombak lembaganya, mengganti namanya, memberikan wewenang lebih. Jika tidak seperti itu, tidak akan berkembang," ungkapnya.

Dengan seperti itu, lanjut dia, regulasi tentang Bappebti pun harus diubah.

"Jadi agar tidak ada salah kaprah. Masa pejabat Bappebti menerima setoran dari pialang ilegal? Bappebti hanya mengurusi pialang legal. Lalu Bappebti kok bisa rapat dengan DPR? Jadi jangan karena tidak tahu, asal nyeplos. Mendag pun, andaikan memang memahami lebih soal keberadaan Bappebti, regulasi komoditas berjangka, seharusnya bisa langsung membantah pernyataan DPR (soal setoran) itu. Tapi mungkin Mendag sedang pusing," ungkapnya.

Disadur dari sumber cnbcindonesia.com