Perkapalan dan pelayaran
Dipublikasikan oleh Viskha Dwi Marcella Nanda pada 19 Februari 2025
IMO bergerak di bidang keselamatan laut Organisasi Maritim Internasional (Bahasa Inggris:International Maritime Organization atau IMO (dulunya dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO)), didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Walaupun telah didirikan sepuluh tahun sebelumnya, IMO baru bisa berfungsi secara penuh pada tahun 1958. Dengan berpusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja-sama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.
IMO dijalankan oleh sebuah majelis dan dibiayai oleh sebuah dewan yang beranggotakan badan-badan yang tergabung di dalam majelis tadi. Dalam melaksanakan tugasnya, IMO memiliki lima komite. Kelima komite ini dibantu oleh beberapa sub-komite teknis. Organisasi-organisasi anggota PBB boleh meninjau cara kerja IMO. Status peninjau (observer) bisa diberikan juga kepada LSM yang memenuhi syarat tertentu.
IMO didukung oleh sebuah kantor sekretariat yang para pegawainya adalah wakil-wakil dari para anggota IMO sendiri. Sekretariat terdiri atas seorang Sekretaris Jendral yang secara berkala dipilih oleh Majelis, dan berbagai divisi termasuk Inter-Alia, Keselamatan Laut (Marine Safety), Perlindungan Lingkungan dan sebuah seksi Konferensi.
IMO headquarters in London
Sejarah
Konsep IMO muncul setelah bencana kapal Titanic. Berdasarkan standar modern, rancangan Titanic membuatnya sangat rapuh. Sekat-sekat kedap airnya tidak dipasang hingga atas lambung kapal karena para insinyur perancangnya menghitung bahwa air laut tidak akan mampu masuk ke atas kapal apabila kapal bermuatan wajar. Ketika Titanic menabrak gunung es, perhitungan ini terbukti sangat salah. Dan ketika para penumpang mulai meninggalkan kapal, terlihat jelas bahwa sekoci-sekoci penyelamat tidak cukup tersedia. Alhasil, banyak nyawa dan materi hilang dalam tragedi ini.
Pada saat itu, setiap negara memiliki peratuuran sendiri mengenai standar rancangan kapal, konstruksi dan peralatan keselamatannya. Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) dibentuk sebagai jawaban atas tragedi Titanic, tetapi tertunda perwujudannya ketika Perang Dunia I meletus. Ketika perang berakhir, IMCO dihidupkan kembali dan menghasilkan sekumpulan peraturan mengenai pembangunan kapal dan keselamatannya yang disebut Safety Of Life At Sea (SOLAS) atau Keselamatan Jiwa di Laut. Setiap tahun, SOLAS terus dimodifikasi dan dimodernisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan peristiwa-peristiwa baru di laut.
IMCO pada akhirnya berubah menjadi IMO. IMO secara berkala membuat peraturan (seperti International Regulations for Preventing Collisions at Sea atau Peraturan Internasional untuk Menghindari Tabrakan di Laut) yang didukung oleh badan-badan klasifikasi dan surveyor maritim untuk memastikan ketaatan setiap kapal terhadap peraturan yang berlaku. Port State Control authority (atau Otorita Pengawas Pelabuhan Negara) didirikan untuk memberikan kekuasaan kepada penjaga pantai (Amerika Serikat: US Coast Guard, Indonesia: KPLP [Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai]) untuk menginspeksi kapal-kapal berbendera asing yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan negara tersebut. Sebuah Memorandum of Understanding (Protokol) telah ditanda-tangani oleh beberapa negara untuk menyatukan prosedur Port State Control di antara negara-negara tersebut.
Sumber Artikel: id.wikipedia.org
Pendidikan
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 19 Februari 2025
Universitas Riau (UNRI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Universitas ini terdiri dari 10 fakultas dan memiliki dua kampus di daerah Binawidya dan Gobah. Saat ini, rektor Universitas Riau adalah Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si.
Pendirian Universitas Riau dimulai dari keinginan masyarakat dan pemerintah daerah Riau untuk memiliki perguruan tinggi negeri. Untuk mewujudkan hal ini, dibentuklah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR) di Tanjungpinang. Namun, setelah ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru, panitia tersebut juga dipindahkan ke kota ini. Beberapa tokoh yang berperan dalam pendirian universitas ini antara lain Kolonel Kaharuddin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, Soesman Hs., dan Drs. Sutan Balia.
Melalui upaya keras panitia tersebut, didirikanlah Yayasan Universitas Riau yang kemudian melahirkan perguruan tinggi ini dengan nama Universitas Riau pada tanggal 25 September 1962. Pendirian tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963 yang berlaku sejak 1 Oktober 1962. Pada awal pendiriannya, universitas ini terdiri dari dua fakultas, yaitu Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Setahun kemudian, dibuka pula Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Pada tahun 1964, didirikan pula Fakultas Perikanan sehingga Universitas Riau menjadi sebuah universitas dengan dua fakultas eksakta dan tiga fakultas non-eksakta.
Pada tahun yang sama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memisahkan diri dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru. Namun, empat tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968, kedua fakultas tersebut bergabung kembali dengan Universitas Riau dan terbagi menjadi Fakultas Keguruan dan Fakultas Pendidikan. Dengan demikian, saat itu Universitas Riau memiliki enam fakultas.
Pada tahun 1981, didirikan Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT) dengan Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Teknik Sipil, yang kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Dua tahun kemudian, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabungkan kembali menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tahun 1991, FNGT ditutup dan Fakultas Pertanian dibuka, dan akhirnya pada tahun 1994, didirikan fakultas yang ketujuh, yaitu Fakultas Teknik.
Sumber: id.wikipedia.org
Sumber Daya Air
Dipublikasikan oleh Viskha Dwi Marcella Nanda pada 19 Februari 2025
Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman. Di antara 15–18 juta hektare hutan, tanah seluas Bangladesh, dimusnah setiap tahun. Rata-rata 2.400 pokok ditebang setiap menit.
Deforestasi di Gran Caku, Paraguay
Istilah deforestasi sering disalahartikan untuk menggambarkan kegiatan penebangan yang semua pohonnya di suatu daerah ditebang habis. Namun, di daerah beriklim sedang yang cukup lengas, penebangan semua pohon—sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan kehutanan yang berkelanjutan—tepatnya disebut sebagai 'panen permudaan'. Di daerah tersebut, permudaan alami oleh tegakan hutan biasanya tidak akan terjadi tanpa gangguan, baik secara alami maupun akibat manusia. Selain itu, akibat dari panen permudaan sering kali mirip dengan gangguan alami, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati setelah perusakan hutan hujan yang terjadi secara alami.
Deforestasi dapat terjadi karena pelbagai alasan: pohon atau arang yang diperoleh dari hutan dapat digunakan atau dijual untuk bahan bakar atau sebagai kayu saja, sedangkan lahannya dapat dialihgunakan sebagai padang rumput untuk ternak, perkebunan untuk barang dagangan, atau untuk permukiman. Penebangan pohon tanpa penghutanan kembali (reforestasi) yang cukup dapat merusak lingkungan tinggal (habitat), hilangnya keanekaragaman hayati, dan kegersangan. Penebangan juga berdampak buruk terhadap penyitaan hayati (biosekuestrasi) karbon dioksida dari udara. Daerah-daerah yang telah ditebang habis biasanya mengalami pengikisan tanah yang parah dan sering menjadi gurun.
Pengabaian atau ketidaktahuan nilai hakiki atau intrinsik, kurangnya nilai yang terwariskan, kelengahan dalam pengelolaan hutan, dan hukum lingkungan yang kurang memadai merupakan beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya deforestasi secara besar-besaran. Banyak negara di dunia mengalami deforestasi terus-menerus, baik secara alami maupun akibat manusia. Deforestasi dapat menyebabkan kepunahan, perubahan iklim, penggurunan, dan ketersingkiran penduduk semula. Perubahan tersebut juga pernah terjadi pada masa lalu dan dapat dibuktikan melalui penelitian rekaman fosil. Akan tetapi, angka deforestasi bersih sudah tidak lagi meningkat di antara negara-negara dengan PDB per kapita yang sedikitnya AS$4.600.
Penyebab
Deforestasi setiap tahun.
Perubahan luasnya kawasan hutan setiap tahun
Banyak deforestasi pada masa kini terjadi karena penyelewengan kuasa pemerintahan di kalangan lembaga pemerintah, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan,pertumbuhan penduduk dan ledakan penduduk, maupun urbanisasi. Globalisasi sering kali dipandang sebagai akar penyebab lain yang mengakibatkan deforestasi,meskipun ada pula dampak baik dari globalisasi (datangnya tenaga kerja, modal, barang dagangan dan gagasan baru) yang telah menggalakkan pemulihan hutan setempat.
Pada tahun 2000, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menemukan bahwa "peran dinamika penduduk dalam keadaan setempat dapat berubah-ubah dari sangat berpengaruh hingga tidak berpengaruh sama sekali," dan deforestasi dapat terjadi karena "tekanan penduduk dan kemandekan keadaan ekonomi, masyarakat maupun teknologi."
Terjadinya kemerosotan ekosistem hutan juga dapat berakar dari dorongan-dorongan ekonomi yang menonjolkan keuntungan pengalihgunaan hutan dibandingkan pelestarian hutan.Banyak kegunaan hutan yang penting yang tidak memiliki pasar sehingga tidak ada nilai ekonomi yang bermanfaat bagi para pemilik hutan atau masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kesejahteraan mereka. Dari sudut pandang negara berkembang, hilangnya manfaat hutan (sebagai penyerap karbon atau cagar keanekaragaman hayati), ketika sebagian besar sisa pohonnya dikirim ke negara-negara maju, merupakan hal yang tidak adil karena tidak ada imbalan yang cukup untuk jasa tersebut. Negara-negara berkembang merasa beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, telah mendapatkan banyak manfaat dengan menebang hutannya sendiri berabad-abad yang lalu, dan dinilai tidak pantas apabila negara-negara maju tidak membiarkan negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang sama: bahwa negara miskin tidak harus menanggung biaya pelestarian karena negara kayalah yang telah menciptakan masalahnya.
Para pakar tidak sepakat bahwa pembalakan besar-besaran bagi perdagangan memainkan peran penting bagi deforestasi global.Beberapa pakar berpendapat bahwa orang miskin lebih cenderung menebangi hutan karena mereka tidak punya jalan keluar yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat miskin tidak mampu membayar bahan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menebang hutan. Hasil dari salah satu pengkajian deforestasi menyatakan bahwa hanya 8% penebangan hutan beriklim panas terjadi karena peningkatan jumlah penduduk oleh angka kesuburan yang tinggi.
Sumber Artikel: id.wikipedia.org
Pendidikan
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 19 Februari 2025
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebagai kelanjutan dari rintisan kerja sama antara UNY dan KBRI Beijing, UNY menyelenggarakan workshop online mengenai Kerjasama Teknologi dan Pendidikan China-Indonesia (TVET).
TVET adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaan. TVET menggunakan pembelajaran formal, non-formal dan informal dan diakui sebagai sarana penting untuk keadilan sosial, inklusi dan pembangunan berkelanjutan.
Wang Yongli, Sekretaris Jenderal China Association for International Exchange (CEAIE), berterima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok dan Asia-China Center yang telah menyelenggarakan acara ini.
" "Teknologi penting untuk pekerja pengembangan material memiliki pengetahuan praktis. Kita memerlukan peluang-peluang baru dalam bidang teknologi dan metode,” kata Wang Yongli dalam siaran persnya, Jumat (9/3). untuk kehidupan dan pelatihan.
Ia mengatakan sekolah dapat menjadi institusi yang membantu mengatasi kemiskinan karena 13% siswanya berasal dari kalangan bawah.pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. . Di Tiongkok, pendidikan kejuruan telah membantu mengurangi kemiskinan bagi 19 juta orang dalam delapan tahun terakhir. Wang Yongli berharap lokakarya ini menjadi ajang belajar dan bertukar pengalaman terkait inovasi dan teknologi.
Saryadi, Direktur Hubungan dan Koordinasi Pengusaha dan Lembaga Tanggungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Keterampilan, menyatakan bahwa kualitas pendidikan.
"Perluasan pelatihan vokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pemerintah", katanya, tapi "pembangunan pendidikan". Dibutuhkan kontribusi pihak swasta, masyarakat dan masyarakat, ujarnya. pendidikan vokasi di Indonesia. Direksi menyampaikan bahwa teman-teman Kami siap mendukung dan meminta saudara-saudara untuk bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan.
Duta Besar RI untuk Beijing Djauhari Oratmangun mengucapkan terima kasih kepada CEAIE, UNY dan universitas terkait serta menyampaikan bahwa workshop ini berjalan lancar dan Wakil Presiden Perencanaan dan Kerjasama Siswantoyo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia.
Kegiatan dilakukan secara online dengan lebih dari 500 universitas, institut, dan sekolah vokasi se-Indonesia. Pembicara pada lokakarya ini adalah Profesor Liu Yufeng, Direktur Kerjasama Internasional dan Penelitian Komparatif dari Institut Pusat Pendidikan Kejuruan dan Teknik Kementerian Pendidikan, dan Profesor Ji Wenlin, mantan presiden Provinsi Jiangsu, yang memaparkan makalah berjudul 'TVET Reformasi di Tiongkok dan Latihan'. Fakultas Peternakan memaparkan makalah dengan judul “The Role of Industry in the Development of FPET – Activity of Jiangsu University of Animal Breeding and Veterinary Medicine”, sedangkan Profesor Cen Yong, Wakil Rektor Politeknik Ningbo, memaparkan makalah dengan judul “Pengembangan kerjasama internasional". untuk Siswa. '
Sumber: rejogja.republika.co.id
Pendidikan
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 19 Februari 2025
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Ditsuslat), Direktorat Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyerahkan Penghargaan Manajemen Ketenagakerjaan. Acara ini merupakan puncak dari evaluasi yang dilakukan Ditsuslat terhadap berbagai program antara lain pelatihan keterampilan profesi (PKK), pelatihan kewirausahaan (PKW), uji kompetensi mahasiswa dan pelaksanaan program pengembangan manusia. PPKSDM). Selain itu, tujuan evaluasi adalah untuk mengukur pemerataan, kewajaran, daya tarik dan efektivitas pelaksanaan program. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Wikan Sakarinto mengaku sangat bersyukur seluruh pusat kursus dan pelatihan (LKP) kini sudah terdigitalisasi. “LKP sekarang tidak hanya teknis, tapi digital. Kuantitasnya meningkat, kualitasnya semakin kuat,” ujarnya pada acara Academic Awards 2021 yang digelar di Yogyakarta, Kamis (16/12).
Namun Wikan juga berharap LKP terus melakukan perubahan untuk mengurangi pengangguran dan memperbanyak wirausaha. “Kami ingin perubahan untuk masa depan. Jangan mengeluh tentang kerusakan karena masih banyak yang harus dilakukan,” tambahnya. Sekjen Wikan dan Wakil Direktur Kurikulum Wartanto pun mengucapkan selamat kepada LKP. Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi atau program studi yang telah turut serta dalam penyelenggaraan program kursus dan pelatihan departemennya serta berupaya semaksimal mungkin. n
Selanjutnya di LKP Direktur Wartanto mengucapkan terima kasih kepada lembaga Diklat yang telah maju. untuk mendukung program dan kebijakan Diklat, juga disediakan (1) Video Best practice pelaksanaan program PKK, (2) PKW Menjelaskan fokus evaluasi kegiatan LKP, termasuk video terbaik pelaksanaan program, (3) video pelatihan empat aspek PKW: materi sesuai berbagai keterampilan yang diajarkan, (4) praktik terbaik LSK, (5) video praktik terbaik tahun 2020 untuk penerapan LKP 8+i" Link and Match" berdasarkan DIDUKA.\ n
Berikut hadiah yang diberikan kepada para pemenang. (1) Juara 1 s/d 6 Lomba Produksi Video Implementasi Proyek PKW untuk Best Practices, (2) Juara 1 s/d 6 Lomba Produksi Video Buku Proyek PKW, (3) Juara 1 s/d 6 pada lomba Persiapan Penampilan Terbaik video. untuk pelaksanaan proyek PKK, (4) ) meraih Juara 1 sd 6 pada lomba persiapan video terbaik pelaksanaan proyek PKSDM dan (5) Juara 1 sd 6 pada lomba LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi). Ini berfungsi dengan baik.
Sebagai ucapan terima kasih, Ditsuslat akan memberikan hadiah kepada pemenang pertama berupa sertifikat, hadiah, dan biaya pelatihan hingga Rp 30 juta. Proses seleksi kompetisi dilaksanakan pada bulan November 2021. Selain itu, penghargaan juga diserahkan kepada DPP Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI) yang diwakili oleh Hereansyah, Sekretaris Jenderal Himpunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia ( HIPKI). ). ; Pusat Pelatihan Akademik dan Eksekutif DPP (FPLKP) Sekretaris Jenderal FPLKP Zulkifli M Adam; Kelompok Pembina dan Pemeriksa DPP PNF Seluruh Indonesia (HISPPI) diwakili oleh Ketua V Rusliawati; Ada pula DPP Generasi Digital Indonesia (GRADASI) yang dihadiri Ketua Asosiasi Sertifikat (LSK) Moh Sidik Gradasi yang dihadiri Ketua LSK Aji Samsul Rizal.
Sementara Ditsuslat telah menyusun postingan baru tentang kursus dan pelatihan terkait kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kursus dan pelatihan di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penulisan jurnalistik dalam kaitannya dengan studi dan pelatihan di masa depan. Pada kesempatan ini Ditsuslat memberikan penghargaan kepada media yang menerbitkan artikel terbaik.
Dari seluruh karya yang terkumpul, ada tiga karya terbaik tahun ini. (2) makalah berjudul “Datang Kajian Kemendikbudristek, Persiapan dan Harapan Kegagalan Sekolah” oleh Ilham Pratama Putra dari Medcom.id, dan (3) makalah berjudul “Mencetak Kekuatan Terpercaya dalam Editing Video”. Karyanya, penulis. Fatkhur Rizqi dari Radar Tasikmalaya.
Sumber: republika.co.id
Pendidikan
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 19 Februari 2025
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sedikitnya 200 guru sekolah menengah kejuruan dari 30 provinsi di Indonesia mendapatkan pelatihan singkat mengenai pariwisata dari pemerintah China secara daring. Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Kedutaan Besar RI di Beijing Yaya Sutarya, pelatihan tersebut diberikan menyusul dibukanya kembali pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara sejak Oktober lalu. "Program ini bagian dari kerja sama pendidikan vokasi antara Indonesia dan China," kata Yaya, Ahad (7/11).
Sebelum pandemi, China merupakan negara penyumbang wisatawan asing terbesar ke Indonesia, khususnya ke Bali. Tingkat kunjungannya rata-rata 2,5 juta orang per tahun. "KBRI Beijing terus mendorong upaya peningkatan kualitas SDM guru dan dosen Indonesia melalui skema pelatihan-pelatihan yang dikemas dalam bentuk short course," kata Yaya.
Dalam tiga bulan terakhir, KBRI Beijing menggelar berbagai program pelatihan singkat secara daring. Pelatihan ini digelar berkat kerja sama dengan China Language and Learning Cooperation (CLEC) Kementerian Pendidikan China dan Pusat ASEAN-China (ACC).
Sebelumnya, 81 kepala sekolah dasar dan menengah berprestasi di Indonesia mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Dalam pelatihan yang diikuti 135 kepala sekolah itu, peserta dibekali materi bagaimana cara melakukan inovasi dan merancang program unggulannya.
Ada pula pelatihan pembelajaran inovatif Bahasa Mandarin yang dikuti 102 dosen dari 50 perguruan tinggi di Indonesia dan 100 guru bahasa Mandarin jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu digelar juga pelatihan bidang perfilman yang diberikan oleh 40 pegiat film dari Indonesia. Pelatihan-pelatihan tersebut, kata Yaya, adalah untuk memberikan pembekalan bagi para guru dan kepala sekolah agar bisa bersinergi dengan perusahaan.
Sumber: republika.co.id