Paradigma Baru dalam Pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Populasi Terlayani

Paper berjudul Occupational Safety and Health Education and Training for Underserved Populations ini menyajikan analisis mendalam mengenai elemen-elemen esensial yang membuat program edukasi dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi efektif ketika ditujukan kepada komunitas yang kurang terlayani (underserved), seperti pekerja imigran, individu berliterasi rendah, dan pekerja kontingen (contingent). Ini bukan sekadar tinjauan literatur yang komprehensif, melainkan sebuah panduan strategis bagi para praktisi dan peneliti untuk mempertimbangkan faktor kunci dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pelatihan dalam konteks struktural dan sosial yang kompleks.

Paper ini mendefinisikan pelatihan secara luas, melampaui upaya transmisi pengetahuan sederhana. Definisi ini mencakup serangkaian usaha yang dirancang untuk melibatkan peserta pelatihan dengan tujuan memengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku demi meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

Jalur logis perjalanan temuan dimulai dengan pengakuan fundamental: efektivitas pelatihan K3 akan sangat terbatas jika ditawarkan secara terpisah dari intervensi lain yang mengatasi faktor sosioekonomi dan struktural yang lebih luas. Misalnya, melatih pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) tidak akan bermanfaat jika mereka kekurangan kekuasaan dalam hubungan kerja untuk menuntut atau mendapatkan peralatan tersebut.

Analisis kemudian bergeser ke desain program, yang harus diselaraskan dengan tiga tujuan utama: transfer pengetahuan/pengembangan keterampilan, perubahan sikap (misalnya, meningkatkan kekhawatiran tentang bahaya), atau aksi sosial/pemberdayaan (mendorong tindakan kolektif untuk memecahkan masalah). Konteks kerja bagi populasi terlayani telah bergeser dari model serikat/pemberi kerja ke organisasi berbasis komunitas, yang menjadi semakin penting mengingat peningkatan pekerja kontingen dan imigran berliterasi terbatas yang menghadapi ketidakamanan kerja tinggi.

Untuk menjangkau audiens rentan ini, paper ini mengidentifikasi empat pendekatan program yang efektif: kampanye kesehatan masyarakat/pemasaran sosial, program train-the-trainer, program lay health advisor (promotor kesehatan), dan pelatihan pekerja langsung. Pendekatan terakhir disorot dengan penekanan kuat pada metode Popular Education—sebuah filosofi pedagogis yang berakar pada karya Paulo Freire. Metode ini menjauhkan diri dari model ceramah pasif, sebaliknya berfokus pada peran aktif peserta dalam menganalisis masalah, mengungkap asumsi, dan mengembangkan solusi praktis. Intinya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kepercayaan diri peserta untuk menjadi aktor dalam memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Metode partisipatif yang efektif meliputi Small Group Activity Method, yang memaksimalkan partisipasi aktif , serta teknik visual seperti Risk Mapping dan Body Mapping yang memusatkan identifikasi bahaya dan gejala pada pengalaman pekerja sendiri. Untuk mengatasi tantangan literasi, teknik seperti Story-Telling menggunakan materi grafis atau metode berbasis seni seperti Photovoice dan Forum Theater terbukti sangat berharga, memungkinkan peserta untuk merefleksikan solusi melalui cara yang terasa lebih nyata daripada pelatihan tradisional.

Paper ini menegaskan bahwa pelatihan harus secara eksplisit mencakup hak-hak pekerja di bawah undang-undang K3 dan mendorong aksi kolektif daripada tindakan individu, yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan pekerja rentan menghadapi pembalasan. Para penulis menyimpulkan dengan tantangan evaluasi, menekankan bahwa penilaian harus mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, sambil secara aktif mempertanggungjawabkan faktor-faktor dunia nyata eksternal (misalnya, perubahan kebijakan perusahaan, kecelakaan besar) yang dapat secara keliru diatribusikan pada pelatihan.

Sorotan Data Kuantitatif Deskriptif

Meskipun paper ini adalah analisis kualitatif terhadap elemen program yang efektif, ia menyoroti temuan penting dari studi kasus yang mendemonstrasikan dampak terukur dari model pelatihan yang berpusat pada komunitas. Dalam studi kasus Lay Health Promoter (Promotor Kesehatan) yang berfokus pada pencegahan Cumulative Trauma Disorders (CTDs) pada pekerja unggas, evaluasi pra-pasca menunjukkan dampak yang kuat. Implementasi program ini melibatkan lima promotor yang berhasil menyampaikan pelatihan kepada 731 pekerja selama periode 28 bulan. Temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara model pendidikan berbasis komunitas (lay health promoter) dan peningkatan pengetahuan serta self-efficacy pekerja, menyoroti potensi kuat untuk diterapkan pada objek penelitian baru dalam sektor pekerjaan berisiko tinggi di tingkat global.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi paper ini terhadap bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya bagi populasi terlayani, bersifat transformatif:

• Rekontekstualisasi K3: Paper ini secara tegas menggeser fokus OSH dari kepatuhan teknis (transfer pengetahuan) ke perubahan perilaku, sikap, dan, yang paling penting, pemberdayaan sosial (social action or empowerment). Kontribusi ini meletakkan K3 sebagai isu keadilan sosial dan kekuatan kerja.
• Pengakuan Hambatan Struktural: Dengan menekankan bahwa pelatihan akan "terbatas nilainya" jika tidak diintegrasikan dengan intervensi yang mengatasi faktor sosioekonomi dan struktural yang lebih luas, seperti kurangnya kekuasaan pekerja, paper ini memaksa komunitas akademik untuk memperluas kerangka studi di luar situs kerja fisik.
• Validasi Metode Partisipatif: Paper ini menyediakan justifikasi ilmiah yang kuat—melalui tinjauan literatur yang dirujuk—bahwa metode pelatihan yang lebih menarik, seperti simulasi dan latihan praktik, terbukti lebih efektif dalam akuisisi pengetahuan dan pengurangan hasil negatif, dibandingkan dengan metode transmisi pengetahuan yang pasif seperti ceramah.
• Model Komunitas yang Tervalisasi: Paper ini menetapkan model Lay Health Advisor/Promotoras sebagai strategi pendidikan yang sangat efektif dan relevan secara budaya untuk komunitas imigran dan berliterasi rendah , membuktikan bahwa pesan K3 paling diterima dari mereka yang dianggap setara (peers).

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun analisis ini sangat kaya dan eksplisit, beberapa keterbatasan dalam bidang ini menghadirkan pertanyaan terbuka yang penting untuk arah riset ke depan:

• Tantangan Kuantifikasi Dampak Jangka Panjang pada Outcome: Sebagian besar temuan dampak dari model partisipatif cenderung mengukur peningkatan pengetahuan dan self-efficacy (kepercayaan diri untuk bertindak). Pertanyaan terbuka kritis adalah bagaimana membangun metodologi evaluasi yang kuat, andal, dan cost-effective yang secara statistik mengaitkan secara langsung intervensi berbasis Popular Education dengan pengurangan yang terukur dalam tingkat cedera/penyakit di berbagai sektor, terutama dalam konteks di mana data pelaporan cedera mungkin tidak akurat karena pekerja takut retalias.
• Respon Terhadap Dilema Hambatan Struktural yang Tidak Terpecahkan: Paper ini secara jujur mengakui bahwa pekerja rentan sering menganggap pelatihan tidak relevan karena kurangnya kekuasaan untuk bertindak ("Apa gunanya informasi ini jika kita tidak bisa berbuat apa-apa?"). Pertanyaan terbuka mendesak adalah: Jalur aksi kolektif apa yang paling efektif dan secara statistik paling kecil kemungkinannya untuk memicu pembalasan (retalias) di antara pekerja yang tidak berdokumen/tidak berserikat? Memerlukan penelitian yang mengukur dampak relatif antara strategi "berhenti dari pekerjaan" versus strategi tindakan kolektif kecil (short-term steps) yang direkomendasikan.
• Standarisasi Interpretasi Budaya K3: Kualitas pelatihan sangat bergantung pada interpretasi dan adaptasi budaya. Ketergantungan pada penerjemah informal atau semi-profesional dapat membatasi akurasi komunikasi bahaya yang kompleks. Pertanyaan mendasar adalah: Bisakah komunitas riset mengembangkan kerangka kerja yang terukur dan terstandardisasi untuk memastikan akuntabilitas linguistik dan konteks budaya dalam interpretasi K3, melampaui kemampuan penerjemah bahasa biasa?

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (Berbasis Hibah)

Penelitian lanjutan harus dibangun di atas temuan saat ini mengenai efektivitas partisipasi dan konteks, dengan fokus pada penguatan validitas eksternal dan dampak jangka panjang pada variabel hasil yang nyata.

1. Riset Tindakan Kuantitatif (Kuasi-Eksperimental) Model Train-the-Trainer di Sektor Ekonomi Gig/Kontingen.
   • Justifikasi Ilmiah: Model Train-the-Trainer adalah inovasi teruji yang menjanjikan skalabilitas, tetapi validitasnya harus diuji dalam konteks kerja paling rapuh saat ini.
   • Metode, Variabel, dan Konteks Baru: Metode: Studi kuasi-eksperimental prospektif dengan kelompok intervensi (peer-trainer) dan kelompok kontrol. Variabel: Variabel hasil objektif baru harus dikumpulkan, seperti frekuensi pelaporan bahaya tanpa nama (anonymous hazard reporting) dan tingkat implementasi praktik kerja aman (diukur melalui observasi terstruktur) dan tidak hanya self-efficacy. Konteks Baru: Pekerja gig economy (misalnya, pengemudi, kurir, pekerja lepas yang tidak terikat majikan tunggal).
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk memvalidasi model diseminasi yang bergantung pada kepemimpinan pekerja dalam struktur kerja non-tradisional yang berkembang pesat.
2. Studi Korelasi Multivariat: Dampak Spesifik Metode Popular Education terhadap Perubahan Sikap.
   • Justifikasi Ilmiah: Perubahan sikap (attitudinal change)—meningkatkan kekhawatiran dan keyakinan diri—adalah tujuan utama pelatihan, tetapi perlu dikuantifikasi koefisien spesifiknya terhadap metode.
   • Metode, Variabel, dan Konteks Baru: Metode: Studi korelasional besar-besaran yang mengukur dosis paparan terhadap metode partisipatif spesifik (Risk Mapping, Simulations, Forum Theater) vs. metode pasif. Variabel: Derajat kekhawatiran pekerja tentang bahaya dan Keyakinan Kemampuan Bertindak (diukur melalui skala psikometrik yang divalidasi silang budaya). Konteks Baru: Populasi pekerja pertanian/manufaktur imigran dengan tingkat pendidikan formal yang sangat rendah.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk secara eksplisit menunjukkan koefisien yang membenarkan investasi sumber daya dalam pengembangan materi partisipatif yang mahal dibandingkan dengan ceramah.
3. Analisis Perbandingan Antar-Budaya terhadap Materi Komunikasi K3: Fotonovela vs. Storytelling Grafis.
   • Justifikasi Ilmiah: Paper ini mengidentifikasi fotonovela dan materi berbasis gambar sebagai metode efektif untuk literasi rendah/Bahasa Inggris terbatas. Penelitian harus bergerak melampaui anekdot dan menguji efektivitas relatif di berbagai budaya untuk menghindari stereotip.
   • Metode, Variabel, dan Konteks Baru: Metode: Penelitian kualitatif (focus group) dan kuantitatif (pre-post-test retensi informasi) komparatif. Variabel: Tingkat pemahaman pesan K3 yang kompleks dan preferensi audiens diukur berdasarkan format materi visual. Konteks Baru: Membandingkan kelompok etnis-bahasa dari latar belakang budaya yang berbeda (misalnya, pekerja dari Meksiko vs. pekerja dari negara Asia Tenggara yang berbeda pola komunikasi budayanya).
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk menentukan format materi visual-narasi mana yang paling efisien dalam menyampaikan "drama manusia yang dapat dikenali" terkait K3 di populasi multikultural.
4. Desain Intervensi yang Mengintegrasikan Pelatihan K3 dengan Prioritas Bersaing (Competing Priorities).
   • Justifikasi Ilmiah: K3 sering kali berada di urutan bawah daftar prioritas pekerja upah rendah. Mengintegrasikan K3 dengan layanan bernilai tinggi (seperti kelas bahasa, bantuan upah) mengatasi hambatan komitmen ini.
   • Metode, Variabel, dan Konteks Baru: Metode: Desain intervensi eksperimental terkontrol secara acak (RCT) yang membandingkan modul K3 yang terintegrasi (misalnya, di dalam kelas ESL) vs. pelatihan K3 yang berdiri sendiri. Variabel: Tingkat kehadiran dan retensi peserta (sebagai proksi komitmen), serta keberhasilan tindakan kolektif kecil yang direkomendasikan. Konteks Baru: Program pelatihan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua (ESL) yang ditawarkan oleh organisasi komunitas.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk menyediakan model yang menjamin keberlanjutan pelatihan dengan memastikan relevansi yang dirasakan pekerja dan mengatasi masalah waktu/komitmen.
5. Pengembangan dan Validasi Matriks Evaluasi yang Sensitif terhadap Risiko Pembalasan (Retalias).
   • Justifikasi Ilmiah: Matriks evaluasi tradisional tidak dapat menangkap keberhasilan dalam konteks struktural di mana tindakan agresif dapat berujung pada deportasi/pemecatan. Matriks baru diperlukan untuk mengukur perubahan dalam konteks risiko tinggi.
   • Metode, Variabel, dan Konteks Baru: Metode: Penelitian pengembangan metodologi untuk menyusun dan memvalidasi (peer-review) serangkaian metrik proksi yang dapat mengukur kapasitas pekerja untuk aksi kolektif dan perubahan struktural. Variabel: Skor kapasitas organisasi kelompok informal, Tingkat penggunaan sumber daya anonim, dan frekuensi 'langkah-langkah jangka pendek' yang berhasil. Konteks Baru: Kelompok pekerja imigran yang tidak memiliki status dokumentasi dan menghadapi ancaman deportasi.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk memungkinkan lembaga pemberi hibah dan peneliti mengukur dampak program secara realistis dan etis, dengan fokus pada justice dan dignity di tempat kerja.

Kesimpulan dan Ajakan Kolaboratif

Paper ini telah meletakkan fondasi metodologis dan filosofis yang kuat, menegaskan bahwa pelatihan K3 bagi populasi terlayani harus berakar pada prinsip partisipasi aktif, relevansi budaya, dan pemberdayaan kolektif. Potensi jangka panjang terletak pada kemampuan kita untuk menggerakkan momentum dari peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri individu menuju perubahan struktural melalui tindakan kolektif yang terorganisir.

Untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil yang terukur dari agenda riset yang eksplisit ini, penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) sebagai lembaga riset, Worker Centers/Pusat Pekerja Komunitas sebagai pihak yang memiliki akses dan kepercayaan di populasi terlayani, dan Lembaga Pemberi Hibah K3 Swasta (Private OSH Grant Foundations) untuk memastikan dukungan finansial yang stabil bagi studi longitudinal dan pengujian model intervensi berbasis Popular Education. Kolaborasi ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori pedagogis dan praktik kerja nyata.

Baca paper aslinya di sini

 

Analisis Opsi Kebijakan untuk Mengurangi Insiden Jatuh dari Ketinggian: Peta Jalan Riset untuk Komunitas Akademik

Paper "Reducing falls from heights in the construction industry - Options Paper" yang diterbitkan oleh SafeWork NSW (SWNSW) pada Juni 2023 menyajikan analisis komprehensif mengenai salah satu "masalah pelik" (wicked problem) yang paling persisten dalam industri konstruksi: insiden fatal dan cedera serius akibat jatuh dari ketinggian. Dokumen ini melampaui laporan kepatuhan standar dengan menyusun serangkaian opsi regulasi strategis yang dirancang untuk mengatasi masalah ini secara sistemik. Bagi komunitas riset, paper ini bukan sekadar laporan, melainkan sebuah landasan subur yang memetakan arah penelitian masa depan dengan justifikasi berbasis data yang kuat.

Perjalanan logis paper ini dimulai dengan penegasan skala masalah, di mana jatuh dari ketinggian merupakan penyebab paling umum kematian traumatis di lokasi konstruksi NSW. Argumen ini diperkuat oleh data kuantitatif yang mengkhawatirkan. Analisis data kompensasi pekerja dari 2016/17 hingga 2020/21 menunjukkan bahwa industri konstruksi memiliki jumlah klaim cedera berat (major claims) akibat jatuh dari ketinggian hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan industri tertinggi berikutnya (manufaktur). Lebih jauh lagi, dampak ekonominya sangat signifikan: biaya klaim untuk cedera berat di konstruksi 3,5 kali lebih tinggi dan waktu pemulihan yang hilang 2,5 kali lebih besar daripada industri lainnya. Data ini secara jelas menggarisbawahi urgensi intervensi yang lebih efektif, mengingat upaya yang telah dilakukan sejak 2017 belum berhasil menurunkan tingkat insiden secara memuaskan.

Salah satu temuan paling provokatif dari riset independen yang ditugaskan oleh SWNSW adalah adanya diskoneksi persepsi risiko yang fundamental. Riset tersebut menemukan bahwa pekerja dan supervisor cenderung menganggap "ketinggian" yang berisiko adalah setidaknya dua lantai (6+ meter). Temuan ini sangat kontras dengan data insiden SWNSW yang menunjukkan bahwa sebagian besar jatuh yang fatal dan serius terjadi dari ketinggian kurang dari 4 meter. Hubungan antara persepsi yang keliru dan realitas statistik ini membuka ruang penelitian baru yang signifikan di bidang psikologi kognitif dan perilaku keselamatan. Paper ini juga menyoroti bahwa pengambilan keputusan di lapangan sering kali didasari oleh "sistem 1" (pemikiran cepat dan otomatis), yang dipengaruhi oleh bias optimisme—keyakinan bahwa "itu tidak akan terjadi pada saya".

Berdasarkan analisis data, riset perilaku, dan pembelajaran dari yurisdiksi luar negeri seperti Singapura dan Ontario, paper ini mengusulkan enam opsi regulasi yang terstruktur dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Opsi-opsi ini mencakup penegakan Hirarki Kontrol yang lebih efektif, perencanaan perlindungan pekerja yang lebih baik, integrasi keselamatan dalam desain bangunan, pembaruan instrumen dan panduan, serta pengenalan pelatihan dan lisensi wajib. Kerangka kerja ini memberikan struktur yang jelas bagi para peneliti untuk mengevaluasi dan menguji intervensi kebijakan di masa depan.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi utama paper ini bagi bidang keselamatan kerja dan kebijakan publik adalah penyediaan kerangka kerja analitis yang terstruktur untuk masalah yang kompleks dan multidimensional. Alih-alih menyajikan satu solusi tunggal, SWNSW memetakan spektrum intervensi yang saling berhubungan. Ini menggeser wacana dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi perancangan sistem (system design). Dengan mengintegrasikan data kuantitatif (statistik klaim dan insiden), data kualitatif (riset persepsi pekerja), dan analisis komparatif (studi kasus internasional), paper ini menciptakan model holistik untuk mengatasi risiko K3. Bagi akademisi, ini memberikan dasar yang kuat untuk merancang studi intervensi, analisis kebijakan, dan penelitian implementasi yang relevan dengan kebutuhan regulator dan industri.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun komprehensif, paper ini memiliki keterbatasan yang secara inheren membuka pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut. Salah satu keterbatasan utama terletak pada data sentimen industri. Preferensi solusi yang dikumpulkan dalam simposium dan roadshow didominasi oleh perwakilan industri tingkat 1 dan 2. Hasilnya menunjukkan preferensi kuat untuk melimpahkan tanggung jawab kepada individu pekerja melalui pelatihan (37%) dan lisensi (35%), sementara solusi yang menuntut perubahan pada level sistem bisnis, seperti perencanaan perlindungan (2%) dan penegakan hirarki kontrol (9%), kurang diminati. Hal ini memunculkan pertanyaan krusial: Apa faktor-faktor organisasional dan ekonomi yang mendorong resistensi terhadap kontrol tingkat tinggi, dan bagaimana intervensi kebijakan dapat dirancang untuk mengubah preferensi ini?

Selain itu, paper ini mengakui bahwa kewajiban desainer (arsitek, insinyur) di bawah undang-undang K3 masih jarang diuji di pengadilan dan terdapat kompleksitas dalam penerapannya. Ini menandakan adanya area abu-abu dalam kerangka regulasi yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Pertanyaan terbuka lainnya adalah mengapa instrumen perencanaan seperti Safe Work Method Statements (SWMS) sering kali gagal dioperasionalkan dan menjadi sekadar latihan "centang kotak" (tick and flick), meskipun diwajibkan oleh hukum.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan (dengan Justifikasi Ilmiah)

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam paper, berikut adalah lima arah riset prioritas yang dapat dijajaki oleh komunitas akademik dan penerima hibah riset.

1. Studi Perilaku Kognitif dan Intervensi Nudge untuk Risiko Ketinggian Rendah

• Justifikasi: Paper ini secara eksplisit mengidentifikasi diskoneksi antara persepsi risiko pekerja (berisiko di atas 6 meter) dan data insiden (fatal di bawah 4 meter) , serta dominasi pemikiran "sistem 1". Terdapat kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan ini.
• Rekomendasi Riset: Merancang dan menguji efektivitas intervensi perilaku (nudge) di lokasi konstruksi yang dirancang untuk memicu pemikiran "sistem 2" (deliberatif dan rasional) saat pekerja beraktivitas di ketinggian rendah (misalnya, 2-4 meter). Metode riset dapat berupa studi eksperimental lapangan (field experiment) yang membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok yang menerima intervensi (misalnya, penanda visual, checklist pemicu, atau pengingat harian saat toolbox talk). Variabel yang diukur adalah tingkat penggunaan alat pelindung yang sesuai dan perilaku kerja aman yang teramati.

2. Analisis Komparatif Efektivitas Instrumen Perencanaan Keselamatan

• Justifikasi: Terdapat bukti kuat bahwa instrumen perencanaan yang ada seperti SWMS dan WHS Management Plan tidak secara konsisten dioperasionalkan sesuai tujuannya. Paper ini secara terbuka menyarankan penelitian lebih lanjut tentang "instrumen perencanaan alternatif berbasis risiko".
• Rekomendasi Riset: Melakukan studi komparatif untuk mengevaluasi efektivitas instrumen perencanaan K3 yang ada dibandingkan dengan model-model alternatif (misalnya, model yang lebih visual, dinamis, atau terintegrasi dengan teknologi digital). Penelitian ini dapat menggunakan metodologi studi kasus ganda (multiple case studies) di berbagai jenis proyek konstruksi. Keberhasilan akan diukur melalui indikator seperti tingkat kepatuhan aktual terhadap prosedur yang direncanakan (bukan hanya keberadaan dokumen), keterlibatan pekerja dalam proses perencanaan, dan dampaknya terhadap angka nyaris celaka (near-miss) dan insiden.

3. Investigasi Hambatan dan Pendorong Implementasi Safety by Design (SbD)

• Justifikasi: Paper ini menyoroti bahwa peran desainer dalam keselamatan konstruksi merupakan area yang kurang dieksplorasi dan ditegakkan. Opsi 3 secara langsung mengusulkan diskusi lebih lanjut dengan para pemain industri terkait untuk mengintegrasikan elemen keselamatan ke dalam desain.
• Rekomendasi Riset: Melakukan studi kualitatif mendalam dengan para pemangku kepentingan utama dalam fase desain (arsitek, insinyur, klien proyek) untuk mengidentifikasi hambatan (legislatif, ekonomi, pendidikan, budaya) dan pendorong utama dalam implementasi prinsip Safety by Design untuk pencegahan jatuh. Metode yang disarankan adalah wawancara semi-terstruktur dan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion). Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja praktis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kewajiban desainer.

4. Studi Longitudinal Dampak Pelatihan Wajib Berbasis Kompetensi

• Justifikasi: Opsi untuk menerapkan pelatihan wajib (Opsi 5) mendapat dukungan kuat dari industri , namun studi dari yurisdiksi lain menunjukkan dampaknya "moderat" dan tidak menghilangkan masalah sepenuhnya. Diperlukan bukti empiris yang kuat dalam konteks NSW sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.
• Rekomendasi Riset: Mengembangkan dan melaksanakan studi longitudinal percontohan (pilot longitudinal study) untuk menguji dampak program pelatihan bekerja di ketinggian (WAH) yang wajib dan berbasis kompetensi. Program ini harus dirancang secara terpisah untuk pekerja dan supervisor, sesuai dengan rekomendasi paper. Penelitian akan melacak kohort peserta selama 3-5 tahun, mengukur perubahan dalam pengetahuan keselamatan, persepsi risiko, perilaku di tempat kerja, dan akhirnya, dampaknya terhadap tingkat insiden jatuh di perusahaan yang berpartisipasi.

5. Eksplorasi Kualitatif Penyebab di Balik Ketidakpatuhan terhadap Hirarki Kontrol

• Justifikasi: Data dari inspeksi instalatur panel surya menunjukkan alasan utama tidak menggunakan kontrol tingkat tinggi adalah "tidak tahu atau tidak sadar" (29%) dan "biaya" (13%). Paper ini dengan tepat mempertanyakan apakah alasan "tidak tahu" merupakan kesenjangan pengetahuan yang tulus atau sekadar dalih. Di sisi lain, laporan ini juga merinci tekanan ekonomi yang intens pada industri, seperti penundaan proyek dan kekurangan tenaga kerja.
• Rekomendasi Riset: Melakukan penelitian kualitatif (misalnya, etnografi atau wawancara mendalam) untuk mengeksplorasi faktor-faktor mendasar di balik alasan yang dikemukakan pekerja dan supervisor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tekanan produksi, tenggat waktu, dan ketersediaan sumber daya memengaruhi keputusan di lapangan untuk mengabaikan kontrol tingkat tinggi dan memilih solusi yang lebih cepat namun kurang aman (seperti penggunaan sabuk pengaman/harness). Ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya daripada sekadar data survei.

Sebagai kesimpulan, paper dari SafeWork NSW ini adalah panggilan untuk aksi, tidak hanya bagi regulator dan industri, tetapi juga bagi komunitas riset. Arah penelitian yang diuraikan di atas dapat memberikan bukti empiris yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan di masa depan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia, dinamika organisasi, dan realitas ekonomi di lapangan. Penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi erat antara institusi akademik, badan regulator seperti SafeWork NSW (SWNSW) dan Heads of Workplace Authorities (HWSA), otoritas pelatihan seperti Australian Skills Quality Authority (ASQA), serta lembaga pemerintah terkait seperti NSW Fair Trading untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil.

Sebagai publikasi pemerintah, dokumen ini tidak memiliki Digital Object Identifier (DOI). Baca paper aslinya di situs web resmi SafeWork NSW.

 

Di tengah transformasi digital yang pesat, metode pelatihan tradisional untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dinilai tidak lagi memadai. Angka kecelakaan kerja yang masih mengkhawatirkan—di mana setiap 15 detik, 153 pekerja mengalami kecelakaan —menuntut adanya inovasi. Virtual Reality (VR) muncul sebagai solusi yang menjanjikan, memungkinkan simulasi skenario berbahaya secara aman dan imersif. Namun, adopsi teknologi ini di industri masih terfragmentasi dan sering kali terbatas pada purwarupa tanpa pendekatan yang sistematis. Menjawab tantangan ini, riset oleh Margherita Bernabei dkk. yang berjudul "Enhancing Occupational Safety and Health Training: A Guideline for Virtual Reality Integration" menyajikan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara potensi VR dan kebutuhan praktis di lapangan.

Perjalanan riset ini dimulai dari sebuah pertanyaan fundamental: bagaimana merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memvalidasi alat VR untuk pelatihan K3 secara efektif? Untuk menjawabnya, para peneliti melakukan tinjauan literatur sistematis menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Dari 124 artikel awal yang diidentifikasi melalui basis data Scopus, proses penyaringan yang ketat menghasilkan 78 studi inti yang dianalisis secara mendalam, ditambah 21 artikel relevan lainnya. Analisis bibliometrik menunjukkan tren peningkatan publikasi di bidang ini, yang menandakan minat akademis dan industri yang terus tumbuh.

Hasil dari analisis mendalam ini adalah sebuah kerangka kerja atau panduan yang terstruktur, yang menjadi inti dari kontribusi penelitian ini. Panduan ini tidak hanya mengidentifikasi elemen-elemen kunci, tetapi juga menyoroti aspek-aspek yang selama ini sering diabaikan dalam pengembangan solusi VR untuk K3.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi paling signifikan dari paper ini adalah formalisasi sebuah panduan holistik yang terbagi menjadi empat fase utama, memberikan peta jalan yang jelas bagi para peneliti dan praktisi:

1. Analisis Konteks dan Desain Alat: Fase ini menekankan pentingnya mendefinisikan fondasi sebelum pengembangan dimulai. Ini mencakup identifikasi audiens target utama (sektor industri dan pengguna spesifik seperti pekerja baru atau teknisi berpengalaman) dan penetapan hasil pembelajaran yang diharapkan. Paper ini menggarisbawahi bahwa tujuan pembelajaran harus terukur dan diklasifikasikan berdasarkan kerangka Rasmussen (berbasis keterampilan, aturan, dan pengetahuan).
2. Pengembangan Alat: Fase ini berfokus pada aspek teknis dan konten. Ini mencakup pemilihan teknologi imersif yang tepat (VR, AR, atau MR), penentuan indra yang dilibatkan (visual, auditori, taktil, bahkan olfaktori), dan strategi visualisasi konten. Konten dapat disajikan secara pasif (video 360°) atau aktif (serious games, kuis interaktif).
3. Implementasi Alat: Fase ini membahas protokol pelaksanaan eksperimen, termasuk penentuan jumlah dan tipologi partisipan, durasi dan jumlah sesi pelatihan, serta pengaturan lingkungan eksternal.
4. Validasi Alat: Fase terakhir ini krusial untuk mengukur keberhasilan. Validasi mencakup penilaian efikasi (peningkatan pengetahuan dan self-efficacy melalui tes sebelum dan sesudah pelatihan) serta pengukuran dampak faktor manusia seperti cybersickness, beban mental, presence, dan usabilitas.

Dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif ini, riset ini mengubah pendekatan pengembangan VR K3 dari yang bersifat ad-hoc menjadi sebuah proses rekayasa yang sistematis dan berbasis bukti.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun menyajikan panduan yang solid, kekuatan utama paper ini justru terletak pada kemampuannya untuk secara eksplisit mengidentifikasi celah dan keterbatasan dalam riset yang ada saat ini—ditandai sebagai "kotak merah" dalam diagram panduan mereka. Kesenjangan inilah yang membuka pintu bagi arah penelitian masa depan.

Beberapa temuan kuantitatif deskriptif dari analisis literatur memperkuat adanya kesenjangan ini. Misalnya, dari 57 studi yang dianalisis, hanya delapan yang secara spesifik menyebutkan durasi sesi pelatihan. Hal ini menunjukkan kurangnya standardisasi yang serius dalam protokol eksperimen. Demikian pula, banyak studi gagal mendefinisikan audiens target mereka secara spesifik, sering kali menggunakan sampel mahasiswa yang belum tentu representatif terhadap pekerja industri.

Keterbatasan utama yang diidentifikasi meliputi:

• Minimnya Penilaian Pengetahuan Awal: Sangat sedikit studi yang melakukan asesmen pra-pelatihan untuk mengukur tingkat pengetahuan K3 atau familiaritas peserta dengan teknologi VR. Tanpa baseline yang jelas, sulit untuk mengukur efektivitas pelatihan secara akurat.
• Protokol Implementasi yang Belum Matang: Aspek-aspek fundamental seperti durasi ideal sesi, jumlah sesi yang dibutuhkan, hingga kebutuhan ruang fisik untuk implementasi sering kali tidak dilaporkan, menandakan bahwa banyak solusi masih berada di tahap purwarupa.
• Validasi yang Tidak Rigor: Penggunaan kelompok kontrol untuk membandingkan efektivitas VR dengan metode tradisional masih jarang dilakukan. Selain itu, personalisasi penilaian pasca-pengetahuan berdasarkan profil peserta hampir tidak pernah ada.
• Eksplorasi Multi-Sensorik yang Terbatas: Meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan imersi melalui umpan balik haptik (sentuhan) dan olfaktori (penciuman), penelitian di area ini masih sangat terbatas dan memerlukan studi lebih lanjut untuk menimbang manfaat dan potensi distraksinya.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan celah yang teridentifikasi, berikut adalah lima arah penelitian strategis yang dapat dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Bernabei dkk.:

1. Standardisasi Protokol Validasi Lintas Industri dengan Kelompok Kontrol.
   • Justifikasi: Paper ini secara jelas menunjukkan ketiadaan protokol pengujian yang standar dan penggunaan kelompok kontrol yang minim. Ini adalah kelemahan metodologis terbesar di bidang ini.
   • Metode: Merancang studi multi-situs yang melibatkan beberapa industri (misalnya konstruksi, manufaktur, dan pertambangan). Setiap studi harus menggunakan desain tiga kelompok: (1) Pelatihan VR, (2) Pelatihan tradisional (kelas/video), dan (3) Tanpa pelatihan (kelompok kontrol). Penilaian efikasi harus mencakup tes retensi pengetahuan jangka panjang (misalnya, 1 bulan dan 3 bulan setelah pelatihan), sejalan dengan praktik terbaik yang disorot dalam literatur.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk menghasilkan bukti empiris yang kuat tentang superioritas (atau ketiadaannya) pelatihan VR dibandingkan metode konvensional, yang penting untuk justifikasi adopsi industri.
2. Investigasi Dampak Umpan Balik Multi-Sensorik terhadap Retensi Perilaku Aman.
   • Justifikasi: Penelitian ini menyoroti bahwa integrasi indra tambahan (haptik dan olfaktori) masih merupakan area yang belum dieksplorasi secara mendalam, dengan potensi manfaat dan risiko distraksi.
   • Metode: Melakukan eksperimen terkontrol yang membandingkan tiga versi simulasi VR: (1) Hanya audio-visual, (2) Audio-visual dengan umpan balik haptik (misalnya, getaran saat alat berat mendekat), dan (3) Audio-visual dengan umpan balik haptik dan olfaktori (misalnya, bau asap simulasi). Variabel yang diukur bukan hanya retensi pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku dalam skenario simulasi dan self-efficacy.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk memahami apakah investasi pada teknologi multi-sensorik yang lebih mahal memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan, atau justru menimbulkan beban kognitif yang kontra-produktif.
3. Pengembangan Model Penilaian Beban Kognitif Dinamis dan Adaptif.
   • Justifikasi: Paper ini menyebutkan pentingnya mengukur beban mental (mental load) dan menyoroti risiko cognitive overload yang dapat menghambat pembelajaran.
   • Metode: Mengintegrasikan sensor fisiologis (misalnya, EEG atau pelacak mata) ke dalam headset VR untuk memantau beban kognitif peserta secara real-time. Sistem pelatihan kemudian dapat secara dinamis menyesuaikan tingkat kesulitan—misalnya, dengan mengurangi jumlah distraktor visual jika beban kognitif terdeteksi terlalu tinggi.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal dan optimal, memastikan peserta tetap berada dalam kondisi "flow" yang menantang namun tidak membebani, sehingga memaksimalkan transfer pengetahuan.
4. Studi Longitudinal tentang Penerimaan Teknologi dan Efektivitas pada Demografi Berbeda.
   • Justifikasi: Riset ini mengkritik penggunaan sampel yang homogen (sering kali mahasiswa) dan kurangnya perhatian pada audiens target spesifik.
   • Metode: Melakukan studi longitudinal selama 12-24 bulan yang membandingkan efektivitas dan penerimaan pelatihan VR antara pekerja baru (new employees) dan pekerja senior yang mungkin memiliki resistensi lebih tinggi terhadap teknologi baru. Gunakan model penerimaan teknologi seperti TAM atau UTAUT untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk mengembangkan strategi implementasi yang berbeda bagi setiap kelompok demografis, mengatasi hambatan adopsi, dan memastikan bahwa solusi VR dirancang secara inklusif.
5. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit) Komprehensif untuk Adopsi Skala Industri.
   • Justifikasi: Para penulis secara eksplisit mempertanyakan "penerapan nyata" dari solusi VR mengingat sumber daya (biaya, ruang, keahlian) yang dibutuhkan.
   • Metode: Melakukan analisis ekonomi yang membandingkan total biaya kepemilikan (TCO) dari program pelatihan berbasis VR (termasuk pengembangan, perangkat keras, pemeliharaan) dengan TCO program pelatihan tradisional. Manfaat diukur tidak hanya dari pengurangan angka kecelakaan, tetapi juga dari variabel lain seperti penurunan premi asuransi, pengurangan waktu henti produksi (downtime), dan peningkatan efisiensi operasional.
   • Perlunya Penelitian Lanjutan: Untuk memberikan data kuantitatif yang dibutuhkan para pengambil keputusan di industri untuk membenarkan investasi besar dalam teknologi VR, memindahkannya dari "eksperimen menarik" menjadi "alat bisnis yang strategis".

Sebagai kesimpulan, panduan yang diusulkan oleh Bernabei dkk. berfungsi sebagai katalisator penting bagi komunitas riset. Ia tidak hanya merangkum apa yang telah kita ketahui tetapi, yang lebih penting, ia dengan cermat memetakan wilayah yang belum dijelajahi.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi erat antara institusi akademik untuk memastikan ketelitian metodologis, pengembang teknologi VR untuk menyediakan solusi teknis yang canggih, dan organisasi industri di berbagai sektor untuk memastikan validitas dan relevansi hasil di dunia nyata. Hanya dengan sinergi seperti inilah potensi penuh VR untuk merevolusi pelatihan K3 dapat terwujud.

Baca paper aslinya di sini

 

Latar Belakang Teoretis

Di tengah pergeseran global menuju digitalisasi pendidikan, institusi dihadapkan pada tantangan untuk secara efektif mengintegrasikan teknologi guna meningkatkan hasil belajar. Karya Jerson E. Rodriguez dan Jocelyn V. Madredeo yang berjudul, "Use Of Learning Management System (Moodle) To Enhance The Performance And Engagement In Computer Systems Servicing NCII Of Grade 12 Students," secara langsung menjawab tantangan ini dalam konteks pendidikan kejuruan yang spesifik. Latar belakang masalah yang diangkat adalah kebutuhan untuk memahami secara empiris bagaimana platform Learning Management System (LMS) seperti Moodle dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan mendorong keterlibatan yang lebih dalam di kalangan siswa kelas 12 yang mengambil program sertifikasi teknis.

Kerangka teoretis penelitian ini berpusat pada dua variabel hasil utama: kinerja (performance), yang diukur melalui hasil tes dan tugas praktik, dan keterlibatan (engagement), yang secara komprehensif dipecah menjadi tiga dimensi—perilaku, emosional, dan kognitif. Dengan demikian, hipotesis implisit yang mendasari studi ini adalah bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan Moodle dengan peningkatan kinerja dan keterlibatan siswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan secara kuantitatif pengaruh penggunaan Moodle terhadap kedua variabel hasil tersebut.

Metodologi dan Kebaruan

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan desain penelitian quasi-eksperimental. Pendekatan ini, meskipun tidak melibatkan randomisasi penuh, memungkinkan perbandingan yang terstruktur antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Studi ini dilaksanakan dalam tiga fase yang jelas: (1) Fase pra-implementasi, yang mencakup pemberian pra-tes; (2) Fase implementasi, di mana Moodle digunakan sebagai platform pembelajaran utama; dan (3) Fase pasca-implementasi, yang melibatkan pengumpulan data mengenai kinerja dan persepsi siswa.

Populasi penelitian adalah siswa kelas 12 di Laguna State Polytechnic University, San Pablo City Campus. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian instrumen, termasuk pra-tes, penilaian tugas kinerja (performance task), dan kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi siswa terhadap berbagai aspek Moodle (seperti aksesibilitas dan konten) serta tingkat keterlibatan mereka. Analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif (rata-rata dan standar deviasi) dan analisis korelasional untuk menguji hubungan antar variabel.

Kebaruan dari karya ini terletak pada aplikasinya yang spesifik dan berbasis bukti dalam konteks pendidikan vokasi di negara berkembang. Dengan secara sistematis mengukur dampak dari sebuah intervensi LMS pada program sertifikasi teknis, penelitian ini memberikan sebuah studi kasus yang berharga mengenai efektivitas pedagogi digital di luar ranah akademis murni.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis data kuantitatif menghasilkan serangkaian temuan yang secara konsisten mendukung hipotesis penelitian.

1. Persepsi Positif terhadap Moodle: Data dari kuesioner menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi yang sangat positif terhadap Moodle. Aspek-aspek seperti aksesibilitas (misalnya, materi tersedia kapan saja) dan konten (misalnya, konten relevan dan terorganisir dengan baik) secara konsisten menerima skor rata-rata yang tinggi, dengan interpretasi verbal "Sangat Setuju."

2. Peningkatan Kinerja Akademik: Perbandingan antara hasil pra-tes dengan skor tugas kinerja pasca-implementasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Tabel 10 secara spesifik menyoroti bahwa skor tugas kinerja siswa menunjukkan "tingkat pencapaian yang tinggi," yang mengindikasikan bahwa intervensi Moodle berhasil meningkatkan penguasaan materi dan keterampilan praktis siswa.

3. Tingkat Keterlibatan yang Tinggi: Penelitian ini menemukan tingkat keterlibatan yang tinggi di ketiga dimensi. Rata-rata skor untuk keterlibatan perilaku (misalnya, "Saya berpartisipasi aktif dalam diskusi"), keterlibatan emosional (misalnya, "Saya merasa menjadi bagian dari komunitas belajar"), dan keterlibatan kognitif (misalnya, "Saya mencoba menghubungkan apa yang saya pelajari dengan pengalaman saya") semuanya berada dalam kategori "Sangat Setuju." Temuan ini menunjukkan bahwa Moodle berhasil menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan memotivasi.

4. Hubungan Signifikan antara Persepsi dan Keterlibatan: Temuan yang paling krusial adalah hasil analisis korelasional. Ditemukan adanya korelasi yang signifikan secara statistik pada level 0.01 antara variabel-variabel persepsi terhadap Moodle (aksesibilitas dan konten) dengan ketiga dimensi keterlibatan (perilaku, emosional, dan kognitif). Berdasarkan temuan ini, hipotesis nol ditolak, yang secara empiris mengonfirmasi bahwa persepsi positif terhadap fungsionalitas LMS secara langsung berhubungan dengan tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi.

 

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Meskipun menyajikan temuan yang kuat, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang melekat pada desainnya. Pertama, sebagai sebuah studi quasi-eksperimental tanpa kelompok kontrol, sulit untuk secara definitif mengatribusikan semua peningkatan kinerja semata-mata pada penggunaan Moodle, karena faktor-faktor lain (seperti kematangan siswa seiring waktu) mungkin juga berperan.

Secara kritis, ketergantungan pada data kuesioner untuk mengukur keterlibatan berarti bahwa hasil ini didasarkan pada persepsi yang dilaporkan sendiri (self-reported data) oleh siswa, yang mungkin tidak selalu mencerminkan perilaku aktual secara sempurna.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, implikasi dari penelitian ini sangat jelas dan dapat ditindaklanjuti. Ia memberikan justifikasi berbasis bukti yang kuat bagi para pendidik dan administrator di institusi pendidikan vokasi untuk mengadopsi dan berinvestasi dalam platform LMS seperti Moodle. Temuan ini secara spesifik menyoroti pentingnya memastikan bahwa konten yang disajikan relevan dan platformnya mudah diakses untuk memaksimalkan keterlibatan siswa.

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka beberapa jalan. Studi replikasi dengan menggunakan desain eksperimental penuh yang mencakup kelompok kontrol akan sangat berharga untuk memperkuat klaim kausalitas. Selain itu, penelitian kualitatif melalui wawancara atau kelompok diskusi terfokus dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai mengapa dan bagaimana fitur-fitur spesifik Moodle berkontribusi pada peningkatan keterlibatan dan kinerja, sehingga memungkinkan pengembangan praktik terbaik yang lebih bernuansa.

Sumber

Rodriguez, J. E., & Madredeo, J. V. (2025). Use Of Learning Management System (Moodle) To Enhance The Performance And Engagement In Computer Systems Servicing NCII Of Grade 12 Students. International Journal of Research Publication and Reviews, 6(6), 2649-2666.

Perekonomian Indonesia sedang berada dalam masa transisi besar. Selama dua dekade terakhir, struktur industrinya mengalami pergeseran dari sektor berbasis produksi ke sektor berbasis layanan dan teknologi informasi. Pergeseran ini mencerminkan perubahan karakter pertumbuhan ekonomi nasional dari ekonomi yang bergantung pada tenaga kerja padat karya dan ekspor bahan mentah menuju ekonomi yang digerakkan oleh jasa, digitalisasi, dan aktivitas bernilai tambah non-fisik.

Dalam laporan Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029, Bappenas menyoroti bahwa informasi dan komunikasi, serta sektor keuangan dan asuransi, kini berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan nasional. Selain itu, sektor kesehatan dan pekerjaan sosial menunjukkan laju ekspansi tercepat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperkuat kesadaran terhadap pentingnya infrastruktur kesehatan dan pelayanan publik.

Namun, di sisi lain, sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur yang selama ini menjadi fondasi ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar yang mengalami perlambatan. Pertumbuhan lapangan kerja di kedua sektor tersebut stagnan, terutama dalam periode 2018–2022. Pola ini menggambarkan adanya migrasi besar-besaran tenaga kerja dari sektor produksi ke sektor jasa, sebuah tanda dari transformasi struktural yang semakin mendalam.

Perubahan ini membawa dua konsekuensi besar. Pertama, munculnya peluang baru di sektor-sektor jasa modern, seperti ekonomi digital, transportasi logistik, dan layanan sosial, yang membuka ruang pertumbuhan baru bagi produktivitas nasional. Kedua, adanya risiko ketidakseimbangan struktural, karena penurunan tenaga kerja di manufaktur dapat memperlemah kapasitas industri nasional untuk menghasilkan nilai tambah tinggi dan memperluas ekspor.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kinerja ekspor manufaktur yang melemah. Selama dua dekade terakhir, ekspor Indonesia didominasi oleh produk primer dan barang antara dengan nilai tambah rendah. Sementara ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi domestik.

Selain itu, disparitas antarwilayah dalam perkembangan industri tetap mencolok. Pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi pusat utama aktivitas ekonomi dan industri, sementara wilayah lain seperti Sulawesi dan Maluku baru mulai tumbuh melalui industri berbasis sumber daya alam. Ketimpangan ini menandakan bahwa transformasi struktural belum merata dan masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu.

Pergeseran ekonomi ini menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adaptif dan berbasis kompetensi. Pemerintah perlu tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor jasa, tetapi juga merevitalisasi sektor manufaktur dan memperkuat kapasitas tenaga kerja nasional agar mampu berpartisipasi dalam ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

Dengan demikian, arah kebijakan produktivitas nasional ke depan harus memadukan tiga hal utama:

1. Revitalisasi industri manufaktur agar mampu menciptakan nilai tambah tinggi;
2. Diversifikasi ekspor dan peningkatan kapasitas inovasi industri; dan
3. Peningkatan kualitas SDM dan pendidikan vokasi agar sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor baru yang tumbuh cepat.

Artikel ini akan membahas lebih dalam bagaimana ketiga dinamika tersebut mulai dari pergeseran tenaga kerja, penurunan ekspor manufaktur bernilai tambah, dan ketimpangan wilayah industri menjadi tantangan sekaligus peluang bagi transformasi ekonomi Indonesia dalam dekade menuju Visi Indonesia Emas 2045.

 

Pergeseran Tenaga Kerja: Dari Manufaktur ke Jasa

Transformasi struktur ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak hanya terlihat pada kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada perubahan pola penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa kini menjadi magnet utama bagi pertumbuhan lapangan kerja nasional, menggantikan dominasi pertanian dan manufaktur yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Data dari Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menunjukkan bahwa pertanian masih menampung sebagian besar tenaga kerja Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah luar Jawa. Namun, pertumbuhan lapangan kerja di sektor ini relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena serupa terjadi pada sektor manufaktur, di mana penciptaan lapangan kerja baru menunjukkan perlambatan yang konsisten pada periode 2018–2022.

Sebaliknya, sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, kegiatan bisnis, serta kesehatan dan pekerjaan sosial justru mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang pesat. Perkembangan teknologi digital, urbanisasi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sosial menjadi faktor utama di balik lonjakan ini.

Tren ini mengindikasikan terjadinya migrasi struktural tenaga kerja, di mana pekerja dari sektor produksi tradisional berpindah ke sektor jasa modern. Fenomena ini sering kali dianggap sebagai indikator kemajuan ekonomi, karena menunjukkan pergeseran menuju kegiatan ekonomi yang lebih berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Namun, dalam konteks Indonesia, pergeseran ini juga menimbulkan sejumlah tantangan serius.

a. Pergeseran yang Tidak Selalu Produktif

Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas. Sebagian besar tenaga kerja jasa masih terserap di subsektor berproduktivitas rendah, seperti perdagangan eceran, transportasi informal, dan jasa personal. Artinya, meskipun terjadi pergeseran kuantitatif dari sektor pertanian ke jasa, peningkatan produktivitas nasional belum signifikan.

Pergeseran semacam ini sering disebut sebagai “transformasi struktural yang tidak produktif”, karena tenaga kerja berpindah dari satu sektor berproduktivitas rendah ke sektor lain yang tidak jauh lebih efisien. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan dan memperluas kesenjangan upah antar sektor.

b. Kebutuhan Kompetensi Baru

Sektor jasa modern, seperti keuangan, teknologi informasi, logistik, dan kesehatan, menuntut keterampilan yang lebih spesifik dan kompleks. Perubahan ini menciptakan kebutuhan baru akan tenaga kerja dengan kompetensi digital, analitis, dan interpersonal yang tinggi. Namun, banyak tenaga kerja Indonesia masih belum memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan sektor tersebut.

Keterbatasan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri menjadi hambatan utama dalam proses adaptasi tenaga kerja. Lulusan pendidikan menengah dan tinggi sering kali tidak memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern, sementara pekerja di sektor tradisional tidak memiliki akses ke pelatihan ulang (reskilling) yang memadai.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kebijakan pengembangan SDM yang responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara lembaga pelatihan, dunia industri, dan lembaga pendidikan tinggi melalui pendekatan triple helix yang mendorong pembaruan kurikulum, pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi profesi yang diakui industri.

c. Implikasi terhadap Produktivitas Nasional

Migrasi tenaga kerja ke sektor jasa memiliki potensi ganda. Di satu sisi, sektor jasa mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan cepat dan fleksibel. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan, pergeseran ini dapat menurunkan produktivitas agregat nasional.

Oleh karena itu, penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri jasa menjadi prioritas utama. Lembaga diklat dan pendidikan vokasi dapat memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang masuk ke sektor jasa bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dalam konteks kebijakan produktivitas nasional, keberhasilan Indonesia dalam mengelola transisi tenaga kerja ini akan menentukan arah ekonomi dalam dekade mendatang. Jika tenaga kerja dapat beradaptasi dengan sektor jasa modern, transformasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan ekonomi berbasis inovasi. Sebaliknya, jika tidak diikuti peningkatan kompetensi, pergeseran ini hanya akan memperlebar kesenjangan dan memperlambat pertumbuhan produktif nasional.

 

Tantangan Ekspor Manufaktur: Nilai Tambah Rendah dan Ketertinggalan Teknologi

Sektor manufaktur telah lama menjadi penopang utama ekspor Indonesia. Namun, dalam dua dekade terakhir, kinerja ekspor manufaktur menunjukkan kecenderungan menurun, baik dari sisi volume maupun kompleksitas produk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur industri ekspor Indonesia masih bergantung pada produk primer dan barang setengah jadi, yang bernilai tambah rendah dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Laporan Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 mengungkap bahwa ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam berhasil memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai global melalui industri elektronik, otomotif, dan peralatan presisi, Indonesia masih mengandalkan ekspor berbasis sumber daya alam seperti minyak sawit, batu bara, dan logam mentah.

 

a. Struktur Ekspor yang Rentan

Kecenderungan ekspor yang didominasi oleh produk primer membuat perekonomian Indonesia mudah terpengaruh oleh gejolak pasar global. Ketika harga komoditas turun, pendapatan ekspor menurun drastis dan mengganggu stabilitas fiskal serta neraca perdagangan. Selain itu, karena sebagian besar produk ekspor Indonesia memiliki nilai tambah rendah, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga terbatas.

Lebih jauh lagi, tingkat diversifikasi industri ekspor masih rendah. Banyak perusahaan manufaktur beroperasi dalam skala kecil-menengah tanpa dukungan riset dan inovasi yang memadai. Akibatnya, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan permintaan pasar global dan perubahan teknologi sangat terbatas.

b. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

Salah satu faktor utama di balik lemahnya ekspor manufaktur adalah keterbatasan kemampuan teknologi industri nasional. Data Bank Dunia dan Bappenas menunjukkan bahwa investasi Indonesia dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development / R&D) masih di bawah 1% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai 2–3%.

Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kemampuan inovasi produk, efisiensi proses produksi, dan penguasaan teknologi manufaktur canggih. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Indonesia sulit meningkatkan posisi dalam rantai nilai global (global value chain), karena hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah atau komponen dasar.

Selain itu, kesenjangan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi dan rekayasa industri semakin memperdalam tantangan tersebut. Industri manufaktur modern seperti elektronik, farmasi, dan mesin presisi membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi dalam desain produk, otomasi, dan pengendalian mutu. Namun, banyak tenaga kerja Indonesia belum memiliki kemampuan tersebut karena terbatasnya akses terhadap pelatihan teknis dan pendidikan vokasi berbasis industri.

c. Kebutuhan Diversifikasi dan Transformasi Ekspor

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu melakukan diversifikasi struktur ekspor menuju produk bernilai tambah tinggi. Pendekatan ini bukan hanya soal menambah jenis produk ekspor, tetapi juga tentang menaikkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Kebijakan industri yang diarahkan pada penguatan ekosistem inovasi dapat menjadi solusi kunci. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara sektor swasta, lembaga riset, dan universitas melalui model Triple Helix untuk mempercepat transfer teknologi dan riset terapan di sektor prioritas seperti:

• Manufaktur berbasis teknologi menengah-tinggi (otomotif, elektronik, kimia, dan farmasi);
• Industri berbasis sumber daya dengan nilai tambah tinggi, seperti logam olahan, energi terbarukan, dan bahan kimia hijau;
• Produk digital dan layanan teknologi, yang berpotensi menjadi penggerak ekspor jasa di masa depan.

Selain itu, program penguatan SDM industri perlu diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis dan digital yang relevan dengan industri ekspor masa depan. Misalnya, pelatihan dalam bidang rekayasa produk, computer-aided manufacturing, logistik ekspor, dan sertifikasi internasional bagi tenaga kerja manufaktur.

d. Implikasi terhadap Produktivitas Nasional

Lemahnya basis teknologi dan diversifikasi ekspor berimplikasi langsung terhadap produktivitas nasional. Dalam konteks ekonomi modern, nilai tambah industri bukan hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi oleh kapasitas inovasi dan efisiensi proses. Oleh karena itu, tanpa modernisasi teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, ekspor Indonesia akan sulit bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Strategi peningkatan produktivitas industri yang berorientasi ekspor harus diiringi dengan pembangunan kapasitas manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan SDM. Dengan langkah tersebut, ekspor manufaktur Indonesia dapat bertransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis pengetahuan dan inovasi.

 

Ketimpangan Wilayah dan Struktur Industri Nasional

Struktur industri Indonesia menunjukkan disparitas yang tajam antarwilayah, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, maupun tingkat produktivitas. Meskipun perekonomian nasional telah tumbuh stabil selama dua dekade terakhir, distribusi aktivitas industrinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra, yang menyumbang lebih dari dua pertiga total output industri nasional.

Menurut Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029, Pulau Jawa tetap menjadi pusat gravitasi industri nasional. Di wilayah ini, sektor manufaktur berperan sebagai tulang punggung ekonomi, ditunjang oleh infrastruktur yang relatif lengkap, tenaga kerja terampil, serta jaringan logistik dan pasokan yang efisien. Sementara itu, Sumatra menempati posisi kedua dengan kekuatan utama pada industri berbasis sumber daya alam, seperti pengolahan kelapa sawit, karet, dan pertambangan.

Namun, di luar dua pulau utama tersebut, ketimpangan produktivitas dan industrialisasi masih signifikan. Wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan primer. Meskipun sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kontribusi nilai tambahnya terhadap PDB relatif kecil karena minimnya aktivitas hilirisasi dan diversifikasi industri.

a. Pola Ketimpangan Spasial

Ketimpangan wilayah industri tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh ketidakseimbangan akses terhadap infrastruktur, investasi, dan tenaga kerja terampil. Jawa memiliki jaringan transportasi dan logistik yang terintegrasi, kawasan industri yang mapan, serta pusat riset dan pendidikan tinggi yang mendukung pengembangan teknologi industri. Sebaliknya, daerah-daerah di luar Jawa menghadapi hambatan dalam akses energi, pelabuhan, dan bahan baku penunjang industri.

Kesenjangan ini menciptakan fenomena dual economy, di mana sebagian wilayah mengalami industrialisasi maju dan padat modal, sementara wilayah lain masih bergantung pada sektor primer dengan produktivitas rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah dan memperlambat pemerataan pertumbuhan nasional.

b. Pertumbuhan Baru di Wilayah Timur

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul tanda-tanda pertumbuhan industri baru di wilayah timur Indonesia, terutama di Sulawesi dan Maluku. Kedua wilayah ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, didorong oleh ekspansi industri pengolahan mineral dan logam dasar, seperti nikel dan tembaga.

Pertumbuhan ini menandakan potensi besar bagi reindustrialisasi di luar Jawa, terutama jika diikuti dengan kebijakan hilirisasi yang konsisten. Namun, untuk menjadikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan, dibutuhkan dukungan kuat pada pembangunan SDM lokal, infrastruktur logistik, dan ekosistem pelatihan industri. Tanpa penguatan kapasitas manusia, industri di daerah berpotensi hanya menjadi aktivitas ekstraktif, bukan penggerak produktivitas jangka panjang.

Kebijakan desentralisasi produktivitas yang diusung dalam Master Plan 2025–2029 menekankan perlunya pengembangan pusat-pusat produktivitas baru di luar Jawa. Melalui penguatan lembaga pelatihan vokasi daerah, kolaborasi antara industri lokal dan pendidikan tinggi, serta insentif investasi sektor hilir, daerah dapat menjadi motor pertumbuhan yang berkontribusi pada keseimbangan ekonomi nasional.

c. Keterkaitan SDM dan Daya Saing Wilayah

Salah satu faktor kunci dalam mengatasi ketimpangan wilayah adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia. Daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah cenderung terjebak dalam sektor ekonomi berproduktivitas rendah. Sebaliknya, wilayah yang memiliki tenaga kerja terampil lebih cepat menarik investasi industri bernilai tambah tinggi.

Pembangunan industri yang inklusif harus disertai dengan strategi pengembangan SDM berbasis wilayah, yang mencakup:

• Penguatan lembaga diklat dan balai latihan kerja di daerah industri potensial,
• Program upskilling dan reskilling tenaga kerja lokal,
• Insentif bagi industri untuk bermitra dengan lembaga pendidikan vokasi, dan
• Peningkatan mobilitas tenaga kerja antarwilayah melalui sistem sertifikasi kompetensi nasional.

Pendekatan ini tidak hanya akan memperluas pemerataan kesempatan kerja, tetapi juga memperkuat daya saing regional. Dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital, daerah tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam; mereka harus membangun kapasitas manusia dan teknologi agar dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri nasional dan internasional.

d. Implikasi terhadap Kebijakan Produktivitas Nasional

Mengurangi ketimpangan wilayah berarti memperluas basis produktivitas nasional. Ketika pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di Jawa dan Sumatra, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya terhadap guncangan global. Dengan demikian, pembangunan produktivitas di tingkat wilayah bukan hanya soal pemerataan, tetapi juga strategi untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih tangguh, efisien, dan kompetitif.

Kebijakan Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 mengarahkan agar setiap daerah mengembangkan klaster industri unggulan berbasis keunggulan local misalnya agroindustri di Sumatra, logam di Sulawesi, energi terbarukan di Kalimantan, dan industri kreatif di Bali–Nusa Tenggara. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan SDM daerah, Indonesia dapat membangun fondasi produktivitas yang lebih merata dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

 

Revitalisasi Manufaktur dan Tantangan Industri Kecil

Di tengah pesatnya pertumbuhan sektor jasa dan digitalisasi ekonomi, revitalisasi sektor manufaktur tetap menjadi agenda strategis utama dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional. Manufaktur memiliki posisi unik: ia tidak hanya berperan sebagai penggerak ekspor dan inovasi teknologi, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja formal yang stabil serta penyalur keterampilan industri bagi tenaga kerja Indonesia.

Namun, realitas struktur industri nasional menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Meskipun jumlahnya sangat besar mencapai lebih dari 90% dari total unit industri pengolahan, kontribusi mereka terhadap nilai tambah nasional masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kapasitas produksi dan kontribusi ekonomi.

a. Struktur Industri yang Belum Efisien

Kesenjangan antara industri besar dan kecil menciptakan struktur ekonomi yang kurang efisien dan berlapis tajam. Industri besar, terutama yang berorientasi ekspor, memiliki produktivitas tinggi dan kemampuan inovasi yang kuat, sementara sebagian besar industri kecil masih bergantung pada metode produksi tradisional dan tenaga kerja berbiaya rendah.

Hambatan utama yang dihadapi industri kecil meliputi:

• Keterbatasan akses pembiayaan untuk investasi teknologi baru,
• Kesenjangan kemampuan manajerial dan digitalisasi,
• Keterbatasan akses pasar dan rantai pasok industri besar, dan
• Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Tanpa dukungan sistemik, banyak industri kecil berisiko tertinggal dalam proses transformasi industri menuju era digital dan otomatisasi.

b. Peningkatan Kapasitas melalui Kolaborasi dan Integrasi

Revitalisasi manufaktur tidak dapat dilakukan hanya melalui ekspansi industri besar, melainkan harus melalui integrasi vertikal antara industri besar dan industri kecil-menengah. Dalam konteks ini, Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 mendorong pengembangan model kolaboratif seperti industrial partnership dan supplier development program.

Melalui mekanisme ini, industri besar berperan sebagai mentor produktivitas bagi industri kecil di rantai pasoknya. Transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan standarisasi proses produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk IKM. Selain itu, pendekatan industrial clustering yang mengelompokkan pelaku industri dalam ekosistem terintegrasi—dapat mempercepat aliran pengetahuan dan inovasi antar pelaku usaha.

c. SDM Industri: Kunci Revitalisasi yang Berkelanjutan

Salah satu kunci keberhasilan revitalisasi manufaktur adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia industri. Peningkatan produktivitas tidak mungkin dicapai tanpa tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan memiliki keterampilan teknologi mutakhir.

Dalam konteks ini, pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri perlu diperkuat secara sistematis. Kolaborasi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan kerja, dan dunia usaha harus diarahkan untuk:

• Mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri (demand-driven),
• Menyediakan pelatihan terapan dan magang industri,
• Menyusun sertifikasi kompetensi nasional yang diakui lintas sektor, dan
• Meningkatkan pelatihan ulang (reskilling) bagi tenaga kerja yang terdampak otomatisasi atau pergeseran sektor kerja.

Dengan strategi tersebut, tenaga kerja industri tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga agen produktivitas dan inovasi dalam ekosistem manufaktur yang berdaya saing global.

d. Arah Revitalisasi Manufaktur di Era Digital

Revitalisasi manufaktur di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan dengan memperluas kapasitas produksi konvensional. Tantangan baru berupa digitalisasi, otomatisasi, dan ekonomi hijau menuntut perubahan paradigma menuju industri manufaktur cerdas (smart manufacturing).

Implementasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), data analytics, dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan, dan mempercepat inovasi produk. Namun, adopsi teknologi ini hanya dapat berhasil jika disertai dengan pembangunan kapasitas manusia dan ekosistem inovasi yang kuat.

Pemerintah dapat berperan dengan menyediakan insentif fiskal untuk investasi teknologi, dukungan riset terapan, dan kebijakan pelatihan digital industri. Sementara itu, lembaga pelatihan kerja (diklat) dan politeknik dapat menjadi pusat unggulan dalam pengembangan keterampilan teknologi industri masa depan.

e. Implikasi terhadap Produktivitas Nasional

Dengan memperkuat sinergi antara industri besar dan kecil, serta antara teknologi dan tenaga kerja, revitalisasi manufaktur dapat menjadi mesin utama peningkatan produktivitas nasional. Peningkatan efisiensi produksi, kualitas SDM, dan kapasitas inovasi akan menciptakan basis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Transformasi ini juga akan berperan penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan struktur ekonomi berbasis industri modern dan produktivitas tinggi. Revitalisasi sektor manufaktur bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan agenda nasional untuk membangun kemandirian industri dan memperkuat daya saing bangsa.

 

Pergeseran struktur industri Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks. Pertumbuhan pesat sektor jasa dan digitalisasi membuka peluang baru, namun juga menuntut transformasi menyeluruh pada sektor manufaktur dan tenaga kerja.

Untuk menjaga keseimbangan, kebijakan pembangunan industri ke depan harus mengintegrasikan tiga hal: revitalisasi manufaktur, diversifikasi ekspor bernilai tambah tinggi, dan penguatan kompetensi SDM. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi demografisnya untuk menciptakan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi  selaras dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

 

 

Refrensi:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029. Jakarta: Bappenas.

Selama dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang konsisten dan relatif stabil. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 5% per tahun menegaskan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik stabilitas tersebut, terdapat tantangan struktural yang berpotensi menghambat perjalanan Indonesia menuju visi jangka panjang sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Analisis dari Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata dan belum sepenuhnya produktif. Meskipun konsumsi rumah tangga dan investasi tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, kontribusi sektor-sektor produktif, terutama manufaktur, justru mengalami penurunan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya deindustrialisasi dini (premature deindustrialization), di mana perekonomian mulai bergeser dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa sebelum mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diwarnai oleh ketimpangan antarwilayah dan kesenjangan antar skala usaha. Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap PDB nasional, sementara wilayah lain seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara tertinggal dalam hal produktivitas dan investasi. Ketimpangan ini berakar pada distribusi sumber daya yang tidak seimbang baik dari segi modal, infrastruktur, maupun tenaga kerja terampil.

Dari sisi struktur usaha, ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM juga semakin nyata. Lebih dari 99% perusahaan di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, namun kontribusi mereka terhadap output nasional masih rendah dibandingkan perusahaan besar-menengah yang memiliki akses modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih unggul. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas produktif antar pelaku ekonomi, yang jika tidak ditangani, dapat menghambat pemerataan pertumbuhan nasional.

Ketiga isu utama tersebut penurunan manufaktur, kesenjangan regional, dan perbedaan produktivitas antar skala usaha mencerminkan bahwa tantangan utama pembangunan Indonesia tidak lagi hanya tentang pertumbuhan, tetapi tentang kualitas dan pemerataannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas harus menjadi agenda utama dalam kebijakan ekonomi nasional.

Melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan industri bernilai tambah, dan kolaborasi antar sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mentransformasikan struktur ekonominya menjadi lebih tangguh dan kompetitif. Artikel ini akan menguraikan ketiga tantangan tersebut secara lebih mendalam, serta implikasinya terhadap arah kebijakan produktivitas nasional di tahun-tahun mendatang.

 

Penurunan Manufaktur dan Gejala Premature Deindustrialization

Sektor manufaktur telah lama menjadi penggerak utama industrialisasi dan motor produktivitas nasional. Sejak awal 1970-an, kebijakan pembangunan Indonesia berfokus pada industrialisasi untuk mendorong nilai tambah ekspor dan memperluas kesempatan kerja. Namun, dua dekade terakhir memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan: kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari 27,4% pada tahun 2005 menjadi hanya 18,7% pada tahun 2023, menurut data Bappenas dan World Bank (2024).

Penurunan ini menandai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi kini lebih banyak digerakkan oleh konsumsi domestik dan sektor jasa, bukan oleh ekspansi industri pengolahan. Dalam teori pembangunan ekonomi klasik, transformasi struktural semestinya diiringi dengan peningkatan kapasitas industri hingga mencapai tingkat pendapatan tinggi sebelum dominasi sektor jasa. Namun, dalam kasus Indonesia, pergeseran ini terjadi terlalu cepat dan pada tingkat pendapatan menengah, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya premature deindustrialization.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor internal turut mempercepat perlambatan sektor manufaktur, antara lain:

• Rendahnya investasi teknologi dan inovasi industri, yang menyebabkan produktivitas manufaktur stagnan.
• Keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang teknik, otomasi, dan digital manufacturing.
• Persaingan biaya produksi dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, yang menawarkan tenaga kerja murah namun lebih agresif dalam kebijakan industri dan ekspor.
• Kebijakan fiskal dan energi yang fluktuatif, seperti subsidi energi dan biaya logistik tinggi, yang menekan efisiensi biaya produksi.

Kombinasi faktor tersebut melemahkan daya saing industri manufaktur domestik. Sementara itu, sektor jasa terus tumbuh pesat, mencapai 42,9% dari PDB pada 2023. Pertumbuhan jasa memang positif, tetapi sebagian besar masih terkonsentrasi pada sektor non-tradable seperti perdagangan eceran, transportasi, dan layanan informal, yang produktivitasnya cenderung rendah dan sulit diukur.

Para ekonom menyebut kondisi ini sebagai bentuk “deindustrialisasi tanpa kemajuan teknologi” sebuah ironi ketika transformasi ekonomi tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang berarti. Dalam konteks jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kemampuan Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menekan pertumbuhan upah riil.

Untuk mengatasi kecenderungan ini, Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menekankan pentingnya reindustrialisasi berbasis inovasi dan kompetensi tenaga kerja. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada revitalisasi sektor manufaktur tradisional, tetapi juga mendorong:

• Integrasi teknologi digital dan otomatisasi dalam rantai produksi,
• Kolaborasi riset dan industri melalui model Triple Helix (pemerintah–industri–akademisi), dan
• Penguatan pendidikan vokasi dan diklat industri untuk menciptakan tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan teknologi manufaktur baru.

Dengan strategi tersebut, industrialisasi diharapkan tidak lagi bergantung pada tenaga kerja murah, tetapi beralih menuju model pertumbuhan berbasis produktivitas, inovasi, dan nilai tambah tinggi. Inilah langkah awal untuk memastikan bahwa Indonesia tidak sekadar tumbuh, tetapi benar-benar naik kelas menuju ekonomi industri yang berdaya saing global.

 

Kesenjangan Pertumbuhan Antarwilayah

Salah satu tantangan struktural paling menonjol dalam perekonomian Indonesia adalah ketimpangan pertumbuhan antarwilayah. Meskipun secara nasional ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5% per tahun, distribusi hasil pembangunan masih sangat tidak merata. Analisis Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menunjukkan bahwa selama periode 2010–2023, Pulau Jawa menyumbang rata-rata 58,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), diikuti oleh Sumatra sebesar 21,5%. Dengan demikian, dua wilayah ini menghasilkan hampir 80% total output nasional, sementara wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berbagi sisanya yang relatif kecil.

Ketimpangan ini mencerminkan konsentrasi faktor produksi dan modal manusia yang terlalu terpusat di Jawa dan sebagian Sumatra. Infrastruktur ekonomi, lembaga pendidikan tinggi, pusat penelitian, serta jaringan industri besar sebagian besar terkonsentrasi di dua wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah-wilayah di timur Indonesia menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur logistik, pendidikan vokasi, dan peluang kerja formal yang berdaya saing tinggi.

Akibatnya, muncul “dual economy” dalam konteks nasional: satu sisi adalah wilayah dengan ekosistem industri dan jasa modern yang berkembang pesat, dan di sisi lain wilayah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada produktivitas tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas tenaga kerja di Jawa hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sementara di wilayah timur Indonesia masih tertinggal jauh.

Kesenjangan produktivitas ini tidak hanya memperlebar jurang ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembangunan SDM. Daerah dengan aktivitas industri tinggi memiliki insentif besar untuk mengembangkan pelatihan kerja, program vokasi, dan kolaborasi pendidikan-industri. Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi agraris sering kali kekurangan fasilitas pelatihan, tenaga pengajar industri, dan koneksi ke sektor produktif. Akibatnya, tenaga kerja di daerah tersebut kesulitan untuk naik kelas menuju pekerjaan bernilai tambah tinggi.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 menekankan pentingnya pembangunan berbasis wilayah (place-based development) yakni pendekatan kebijakan yang menyesuaikan strategi produktivitas dengan karakteristik ekonomi daerah. Misalnya:

• Penguatan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa melalui pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya lokal (seperti hilirisasi nikel di Sulawesi atau bauksit di Kalimantan).
• Peningkatan akses pendidikan vokasi dan diklat kerja di daerah melalui kolaborasi pemerintah daerah, industri, dan lembaga pelatihan nasional.
• Pemberian insentif investasi untuk industri yang membuka lapangan kerja produktif di wilayah tertinggal, termasuk melalui skema special economic zones (SEZs).

Kebijakan semacam ini bertujuan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat: tidak hanya mendorong pertumbuhan di wilayah tertinggal, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja daerah agar setara dengan pusat-pusat industri utama.

Dengan demikian, pemerataan pertumbuhan ekonomi bukan sekadar persoalan pemerataan pendapatan, tetapi juga pemerataan kemampuan produktif dan keterampilan kerja. Dalam jangka panjang, mempersempit kesenjangan antarwilayah adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar inklusif di mana setiap wilayah memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

 

Ketimpangan Produktivitas antar Skala Usaha

Selain ketimpangan antarwilayah, perbedaan produktivitas antar skala usaha menjadi salah satu tantangan besar dalam peningkatan daya saing nasional. Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan ketimpangan yang kontras antara perusahaan besar dan menengah di satu sisi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sisi lain.

Menurut data Bappenas dan BPS (2024), Indonesia memiliki sekitar 56 juta unit usaha, di mana 99,9% di antaranya merupakan UMKM. Namun, kontribusi mereka terhadap output nasional masih jauh tertinggal dibandingkan kelompok perusahaan besar dan menengah. Dalam periode 2012–2022, nilai tambah bruto (gross value added / GVA) yang dihasilkan oleh perusahaan besar-menengah tercatat 11 kali lebih tinggi dibandingkan total GVA dari usaha mikro dan kecil. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan kesenjangan modal dan skala produksi, tetapi juga menggambarkan perbedaan dalam tingkat produktivitas, efisiensi, dan kapasitas teknologi.

Kesenjangan ini juga tampak pada tren pertumbuhan. Selama satu dekade terakhir, laju pertumbuhan GVA perusahaan besar-menengah menurun dari 27,9% pada 2013 menjadi 7,4% pada 2022, sementara UMKM mengalami penurunan lebih tajam dari 44,3% menjadi 11,7% pada periode yang sama. Angka tersebut menandakan bahwa pelambatan produktivitas bukan hanya terjadi di sektor industri, tetapi juga di seluruh lapisan dunia usaha.

Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan teknologi dan pasar. Sebagian besar UMKM masih beroperasi dalam sektor informal, menggunakan metode produksi tradisional, dan bergantung pada tenaga kerja berbiaya rendah. Minimnya akses terhadap pembiayaan, riset, serta pelatihan manajemen dan digitalisasi menyebabkan mereka sulit naik kelas dan berkontribusi optimal terhadap produktivitas nasional.

Dalam konteks ini, penguatan pelatihan kerja dan pendidikan vokasi menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan produktivitas antar skala usaha. Program peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya perlu berfokus pada akses modal, tetapi juga pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penguasaan teknologi produksi. Misalnya, pelatihan dalam bidang manajemen rantai pasok, otomasi sederhana, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar mereka.

Pemerintah melalui Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 mendorong pendekatan inklusif berbasis kolaborasi industri. Artinya, perusahaan besar tidak hanya menjadi motor pertumbuhan, tetapi juga mentor produktivitas bagi usaha kecil di sekitarnya. Model seperti industrial partnership, supplier development, dan shared training center dapat mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi dari perusahaan besar ke UMKM.

Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan strategi pembangunan SDM nasional: menciptakan tenaga kerja adaptif dan multiskilled yang dapat berpindah antar skala usaha dengan kemampuan yang relevan. Dengan dukungan pelatihan berbasis industri (industry-led training), pelaku usaha kecil dapat memperbaiki efisiensi, sementara tenaga kerja di sektor informal berpeluang memasuki rantai nilai industri formal yang lebih produktif.

Kesenjangan produktivitas antar skala usaha bukan sekadar persoalan ekonomi mikro; ia adalah cerminan ketimpangan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan kesempatan berinovasi. Menutup kesenjangan ini berarti memperluas basis produktivitas nasional di mana setiap pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, berkontribusi secara proporsional terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

 

Analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa di balik stabilitas makro yang relatif kuat, terdapat tantangan struktural yang menghambat akselerasi produktivitas nasional. Tiga fenomena besar yaitu penurunan sektor manufaktur, kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, dan perbedaan produktivitas antar skala usaha  menggambarkan bahwa fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif dan berdaya saing.

Pertama, menurunnya kontribusi sektor manufaktur menandakan perlunya arah kebijakan baru untuk mendorong reindustrialisasi berbasis inovasi dan teknologi. Tanpa revitalisasi industri, ekonomi Indonesia berisiko bergeser terlalu cepat ke sektor jasa yang berproduktivitas rendah, sehingga memperlambat kenaikan pendapatan per kapita.

Kedua, ketimpangan antarwilayah menyoroti perlunya strategi pembangunan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal. Pemerataan infrastruktur, akses pelatihan vokasi, dan kebijakan investasi berbasis wilayah menjadi kunci untuk memperluas basis produktivitas di luar Jawa.

Ketiga, kesenjangan produktivitas antar skala usaha menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara perusahaan besar, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mendukung transformasi UMKM. Pelatihan kerja berbasis industri, pendampingan teknologi, dan kemitraan rantai pasok dapat mempercepat proses peningkatan efisiensi dan daya saing usaha kecil.

Pada akhirnya, tantangan-tantangan ini bermuara pada satu hal: pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai inti dari produktivitas nasional. Pembangunan ekonomi yang tangguh tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka PDB, tetapi oleh kemampuan bangsa dalam mengembangkan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Dengan menerapkan kebijakan yang menempatkan produktivitas sebagai poros utama melalui penguatan SDM, digitalisasi industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah Indonesia dapat melangkah lebih cepat menuju struktur ekonomi yang modern dan berkeadilan. Transformasi ini bukan hanya target ekonomi, tetapi juga komitmen jangka panjang untuk menjadikan Indonesia benar-benar siap menghadapi era globalisasi dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

 

Refrensi:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029. Jakarta: Bappenas.