Semenjak layanan angkutan online (daring) beroperasi, sampai saat ini pemerintah di banyak negara bingung mengaturnya, termasuk di Indonesia. Padahal, bayangkan jika layanan itu nanti berkembang sehingga bisa merancang itenary perjalanan dan aktivitas kita sehari-hari. 

Sebut saja mereka para agregator, bersaing melayani pesanan kita melalui smart phone. Tugas kita hanya memilih yang paling kompetitif dan efisien, termasuk mengakomodasi perjalanan ke luar negeri lengkap dengan perpindahan antarmoda. Itu ditambah aktifitas di sela perjalanan yang dapat sekalian dipesan jika telah pasti.

ACES (autonomous, connected, electrified, sharing) adalah ciri pengembangan layanan mobilitas di masa revolusi industi 4.0, dan bila sajiannya mencakup pula layanan non transportasi, ini masuk kategori society 5.0.

Pengembangan layanan transportasi 4.0 lagi berpacu di banyak negara. Uji coba marak dilaksanakan. Di Indonesia saja kita telah mulai melaksanakan desk study sembari bersiap melaksanakan piloting di rencana ibu kota negara (IKN) yang ingin dirancang sebagai kota pintar.
Layanan transportasi 4.0 pada umumnya ditandai dengan digitalisasi dan otomatisasi dalam sajian layanan menggunakan teknologi canggih, seperti internet of things (IoT), artificial intelligence, cloud computing, big data. 3D printing & 5G.

Gagasan untuk 'mengintegrasikan' sistem lalu lintas dan jalan melalui intelligent vehicle highway system (TVHS) telah dimulai di Amerika Serikat (AS) sejak pemberlakuan undang-undang federal lntermodal Surface Transporracion Efficiency Act of 1991 saat era Perang Dingin berlangsung dan dana riset berlimpah. Anehnya, di negara itu sampai sekarang ini belum terlihat perubahan besar dan implementasi yang berarti walaupun upaya riset masih terus dilaksanakan.

Sementara itu, awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo mencanangkan cita-cita bahwa kendaraan yang akan beroperasi di ibu kota baru kelak hanya kendaraan listrik otonom (KLO). Diperkirakan, beberapa dekade dari sekarang Indonesia akan menghadapi implementasi besar-besaran dari konsep mobility as a service (MaaS).
Layanan berbasis konsep itu akan memadukan bermacam-macam moda angkutan umum secara digital dengan tujuan agar warga kota tidak lagi bergantung pada angkutan pribadi karena rantai layanan Maas yang nyaman dan lebih murah. Disebabkan kemajuan teknologi IT bergerak sangatlah cepat, niat menerapkan MaaS dan kendaraan otonom masa depan tak bisa dijalankan sembarangan. Butuh test bed untuk memastikan keamanan penggunaan kendaraan otonom di area perkotaan yang lebih luas dengan beragam kondisi lapangan. Balitbang Kementerian Perhubungan bersama ITB sekarang ini sedang mengkaji pula ekosistem driverless guna persiapan implementasi KLO di IKN.

Selain ekosistem uji coba, implementasi KLO membutuhkan industrial dan regulatory sandboxing secara khusus, semacam kemudahan atau kelonggaran bereksperimen guna membuktikan konsep dan nilai tambah. Hal paling mendasar, disebabkan eksperimen KLO akan menyentuh banyak lintas subsektor, seperti telekomunikasi, keamanan siber, teknologi finansial, serta kerahasiaan data pribadi, kebutuhan akan hadirnya badan koordinasi khusus yang bisa memastikan kelancaran uji coba itu akan menjadi suatu keniscayaan.

Sampai sekarang ini, lembaga semacam itu belum terbentuk. Aturan sandboxing pendukungnya juga belum ada. Tetapi, tim penelitian sampai sekarang ini telah menyiapkan roadmap implementasi KLO.
Di tahun 2021, semisal tim telah merencanakan fitur infrastruktur, merumuskan pula kebijakan dan bentuk badan regulasi KLO. Lalu di tahun 2022, penetapan lokasi uji, ragam dukungan R&D untuk mencapai autonomous vehicle SAE level 3, serta perluasan cakupan 4G & 5G.

Di tahun 2023, diproyeksikan uji coba KLO autonomous vehicle SAE level 3. merumuskan kebijakan R&D guna mencapai autonomous vehicle SAE level 4 dan pengujian network 4G & 5G.
Di tahun 2024 akan dilaksanakan pengujian KLO autonomous vehicle SAE level 4, survei kepuasan konsumen KLO, dan perancangan kebijakan R&D guna mencapai autonomous vehicle SAE level 5. Lalu, di tahun 2025, dilaksanakan uji coba KLO level 4 serta piloting KLO level 5 pada lingkungan terbatas di rencana IKN.

Disadur dari sumber research.lppm.itb.ac.id

Sepuluh tahun sudah berlalu semenjak Undang-Undang (UUIG) resmi disahkan Presiden Republik Indonesia. UUIG adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan dan penanganan informasi geospasial di Indonesia.

Dengan begitu, informasi geospasial bisa dipergunakan sebagai hal fundamental dalam pengambilan keputusan untuk berbagai hal vital dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Sebut saja untuk penataan ruang serta wilayah, kebencanaan, serta pengelolaan berbagai sumber daya baik alam ataupun manusia yang ada di wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya, sudah ada beberapa peraturan presiden (perpres) yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Salah satu di amaranya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 temang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Perpres KSP memiliki tujuan agar semua peta yang dikelola kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah bisa mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data spasial, serta satu portal bersama. Dengan begitu, pemasalahan tumpang tindih yang mungkin terjadi bisa segera diidentifikasi dan dikoreksi.

Didasarkan pada KSP, sekilas terlihat bahwa kebijakan tersebut menitikberatkan pada aspek referensi horizontal. Padahal, aspek referensi vertikal juga diatur dalam UUIG tersebut.

Contohnya adalah tinggi dinyatakan dalam datum atau acuan vertikal tertentu dan sistem tinggi tertentu. Menurut Peraturan Kepala Badan lnformasi Geospasial (BIG) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI-2013), secara eksplisit datum vertikal yang didefinisikan ialah geoid.

Geoid adalah sebuah bidang acuan vertikal yang bisa digunakan untuk menyatakan tinggi yang sesungguhnya. Maksud dari ‘sesungguhnya’ ini menjelaskan ketinggian yang didefinisikan mempunyai arti tinggi fisis, yang bisa digunakan untuk menyatakan hal praktis seperti ke mana air mengalir.

Apabila menatap perkembangan teknologi 5 - 10 tahun ke depan, spektrum kemanfaatan informasi geospasial akan lebih luas dengan adanya dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tentunya hal ini harus didukung dengan adanya informasi tinggi yang berkualitas. Informasi ini sangat esensial dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pada kasus mitigasi kebencanaan, produk pemetaan 3 dimensi yang mengacu pada geoid teliti bisa dipergunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi daerah potensi genangan banjir. Produk ini bisa pula dipergunakan untuk mendukung pembentukan sistem peringatan kebencanaan dini.

Kemanfaatan informasi geospasial bisa digunakan untuk produk digital twin geospasial. Oleh karena itu, bisa dipergunakan untuk pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya wilayah yang berbasis geospasial dengan baik dan cepat.

Pengembangan geoid teliti

Di era pemetaan modern sekarang ini, akuisisi data bisa dijalankan dengan cepat dan teliti untuk wilayah yang relatif luas dengan menggunakan teknologi GNSS (Global Naviga­tion Satellite system) dan lidar (light detection and ranging). Walaupun demikian, teknologi tersebut mempunyai kelemahan karena tinggi ukuran yang diperoleh mengacu pada bidang nonfisis yang digunakan teknologi tersebut.

Implikasi penggunaan bidang nonfisis sebagai acuan tinggi bisa menyebabkan kesalahan interpretasi ketinggian pada peta yang dihasilkan. Kesalahan interpretasi tersebut bisa berupa terbaliknya arah aliran air yang sebenarnya dengan yang ditampilkan pada peta yang dihasilkan. Maka dari itu, dibutuhkan informasi geoid teliti agar peta yang dihasilkan bisa mengacu ke acuan tinggi tersebut.

Tim pelaksana penelitian dari Kelompok Keilmuan Geodesi (KKGD) Fakultas llmu Teknologi Kebumian lnsitut Teknologi Bandung sudah melaksanakan pemodelan geoid di beberapa daerah di Indonesia sebagai usaha awal guna pemenuhan kebutuhan geoid teliti nasional. Salah satu wilayah kajian penelitian tersebut adalah wilayah Yogyakarta. Penelitian ini dilaksankan bekerja sama dengan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial.

Disadur dari sumber research.lppm.itb.ac.id

OpenSea sebagai marketplace non-fungible token (NFT) terbesar di dunia mengurangi sekitar 20% pegawainya. Aksi ini akan menambah daftar serangkaian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri kripto disebabkan harga aset digital yang semakin merosot, dilansir dari Bisnis.com, JAKARTA.

CEO OpenSea Devin Finzer mengumumkan bahwa PHK pada sebuah cuitan di Twitter hari Kamis (14/7/2022) dan memperingatkan penurunan yang berkelanjutan di tengah jatuhnya harga kripto serta ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas, dikutip dari Bloomberg, Jumat(15/7/2022).

Menurut LinkedIn, OpenSea mempunyai 769 pegawai. PHK ini akan menghilangkan lebih dari 150 pekerjaan.

OpenSea bergabung dengan perusahaan kripto lain yang mengumumkan PHK besar-besaran, termasuk  Gemini Trust, Coinbase Global, Crypto.com dan BlockFi.

PHK adalah suatu pukulan besar untuk OpenSea, yang nilainya lebih dari US$13,3 milyar pada Januari 2022 selama puncak ledakan modal ventura di industri kripto.

Didasarkan dari pelacak data blockchain DappRadar, OpenSea merupakan pasar NFT paling atas dilihat dari volume perdagangan, sudah menjalankan penjualan lebih dari US$31 milyar sepanjang waktu berdirinya.

Namun permintaan untuk NFT sudah menurun tajam selama pelemahan pasar kripto terbaru. OpenSea mengalami penurunan penjualan sampai setengahnya selama sebulan terakhir, dengan harga rata-rata NFT di pasarnya turun hampir 40 persen.

Terlebih lagi koleksi NFT blue-chip, mencakup Bored Ape Yacht Club dan CryptoPunks, sudah merasakan dinginnya apa yang disebut crypto winter.  

Menurut Finzer, OpenSea memiliki rencana untuk memberikan pesangon dan cakupan perawatan kesehatan sampai tahun 2023 dan mempercepat pembagian saham perusahaan untuk pegawai yang diberhentikan.

Disadur dari sumber market.bisnis.com

UMKM termasuk warung tradisional menjadi salah satu faktor pendorong yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Semarang secara signifikan. Hal ini melatarbelakangi PT. Borong Indonesia (Borong) melangkahkan kakinya sampai ke Semarang, dilansir dari Liputan6.com, Semarang.

Borong adalah ekspansi dari Dropee, suatu brand regional yang pusatnya di Malaysia. Borong merupakan platform rantai pasokan distribusi terintegrasi serta terpercaya yang menyederhanakan proses distribusi, fokus pada pelanggan dan membantu bisnis tumbuh secara eksponensial.

Di Semarang, Borong akan fokus pada digitalisasi warung tradisional dengan menjalankan program pendampingan serta peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan.

Menandai kehadirannya di Semarang, Borong Indonesia akan mengadakan Pekan Grosir Borong. Kegiatan ini tujuannya untuk mempertemukan distributor dengan para pelaku UMKM, termasuk pemilik warung dan toko tradisional pada progam #UntungBarengBorong.

Pekan Grosir Borong akan diisi pula dengan forum diskusi yang dilaksanakan secara online ataupun offline dan membahas berbagai macam topik menarik seputar kiat mengembangkan usaha dengan menghadirkan berbagai pembicara dari sektor UMKM. Sepanjang Pekan Grosir Borong berlangsung, para pemilik warung memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah logam mulia dan smart phone bagi setiap transaksi yang mereka lakukan

“Lewat Pekan Grosir Borong  perusahaan memperkuat komitmennya untuk membantu para pelaku UMKM termasuk pemilik warung tradisional di Semarang ‘naik kelas’ dengan membangun dan mengelola home-commerce secara mandiri dan memberi kontrol penuh atas semua aktifitas perdagangannya,” ungkap Ronald Sipahutar, Country Manager Borong Indonesia, dalam siaran persnya, Rabu(20/7/2022).

Mempermudah Pengelolaan

Selain memberikan dampak ekonomi, hadirnya Borong di Semarang diharapkan pula bisa membawa dampak positif secara sosial, termasuk pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital. Warung tradisional yang sebagian besar dimiliki oleh ibu rumah tangga dan dikelola sebagai usaha sambilan di sela-sela kesibukan mengurus keluarga seringkali sulit berkembang.

Komunitas Borong bisa menjadi solusi untuk mereka bisa memperoleh akses digital yang bisa membantu meningkatkan transaksi usahanya.

”Komunitas Borong akan memberi kemudahan ibu rumah tangga dalam mengelola dan mengembangkan usaha melalui beraneka program pelatihan termasuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam platform Borong seperti, order kebutuhan warung secara online, akses langsung ke distributor dan memperoleh harga kompetitif, sampai bantuan permodalan,” ungkap Ronald.

Berbeda dengan platform yang ada kini, Borong hadir dengan konsep decentralized marketplace. Dalam arti, memberikan kesempatan kepada distributor untuk secara spesifik menyasar pemilik warung tradisional yang berlokasi di lingkungan terdekat mereka.

Konsep decentralized marketplace bisa menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat karena pelaku usaha berskala besar, menengah dan kecil berada dalam community marketplace berbeda atau closed loop marketplace. Konsep ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan usaha mereka.

Disadur dari sumber m.liputan6.com

Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam pengembangan industri pengolahan kopi, sebab mempunyai kekayaan sumber daya alam sebagai potensi bahan baku dan didukung pasar yang besar. Maka dari itu butuh upaya strategis seperti hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kopi Indonesia.

“Selama ini, kebijakan hilirisasi industri sudah memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional, mulai dari meningkatnya penerimaan devisa sampai penyerapan kerja,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan di Jakarta, Jumat(22/7).

Kepala BPSDMI mengungkapkan, hilirisasi industri dapat berjalan baik sebab salah satunya ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Hal ini berkaitan guna pemanfaatan teknologi dan dalam usaha menciptakan inovasi. “Dengan terpenuhinya aspek-aspek itu, kita optimistis industri nasional dapat lebih berdaya saing global. Terlebih lagi, industri merupakan motor penggerak utama perekonomian nasional,” ujarnya.

Untuk menunjang kinerja industri pengolahan kopi, BPSDMI Kemenperin mempunyai program Diklat 3 in 1 Pengolahan dan Penyajian Kopi (Barista). Diklat 3 in 1 mencapuk pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja di industri.

Program Diklat 3 in 1 Barista sudah diadakan beberapa waktu lalu oleh BDI Makassar yang bekerjasama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBIHPMM) Kemenperin dan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Peningkatan skill melalui Diklat 3 in 1 ini sangat dibutuhkan guna menunjang industri pengolahan kopi yang cukup besar, khususnya di Lampung,” ungkap Arus. Berdasarkan data BPS tahun 2021, perekonomian di Provinsi Lampung salah satunya dikontribusikan oleh industri pengolahan sebesar 19,65 persen.

“Total produksi kopi di Indonesia di tahun 2021 sebesar 774.600 ton, dengan Sumatera Selatan sebagai penyumbang terbesar sejumlah 201.000 ton, lalu disusul Lampung sebesar 118.000 ton,” ujarnya.

Arus mengatakan, kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri terus meningkat secara signifikan. Ini dibuktikan dengan roastery, cafe dan warung atau kedai kopi berkembang pesat, baik di kota besar maupun kota kecil.

“Dengan perkembangan inilah, Indonesia yang awal mulanya dikenal sebagai produsen kopi, perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi. Apalagi, industri pengolahan kopi nasional tak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, namun juga sudah merambah sebagai pemain global,” ungkapnya.

Di pasar global, Indonesia adalah negara produsen biji kopi terbesar ke 4 di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia dengan produksi rata-rata sekitar 700 ribu ton per tahun atau sekitar 9 persen dari produksi kopi dunia. Sementara itu, volume produksi biji kopi pada tahun 2021 sebesar 765.415 ton.

Arus menyampaikan bahwa pemerintah sudah menetapkan industri makanan-minuman (mamin) menjadi salah satu dari 7 sektor manufaktur yang diprioritaskan pengembangannya sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari sisi kualitas SDM, kebijakan pengembangan industri pengolahan kopi yang sudah dilakukan, antara lain melalui peningkatan kapasitas barista, roaster, dan penguji cita rasa (cupper).

“Selain itu, pemerintah terus mendorong para pelaku industri kopi nasional untuk memanfaatkan masa pandemi dengan berinovasi dan menciptakan nilai tambah melalui penguatan penerapan teknologi, sustainability, dan traceability,” ungkapnya.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id

Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan para pihak terkait demi upaya meningkatkan daya saing industri nasional. Salah satunya melalui kerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang merupakan badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang mempromosikan dan mempercepat pembangunan industri inklusif dan berkelanjutan.

Guna meningkatkan perkembangan industri di Indonesia, UNIDO dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi merilis Indonesia Country Programme 2021 - 2025. Program ini adalah kelanjutan dari Country Programme sebelumnya yang sudah berjalan dari 2016 - 2020.

Country Programme 2021 - 2025 dibentuk dengan mengembangkan 4 komponen utama guna merespons tantangan pengembangan industri yang diidentifikasi oleh Kemenperin. “4 komponen ini untuk memperkuat daya saing industri dan akses pasar, energi bersih dan berkelanjutan, melestarikan lingkungan, juga memperkuat kemitraan dengan fokus terhadap inovasi, digitalisasi, dan industri,” ungkap Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA. Cahyanto di Jakarta, Selasa(19/7).

Berdasarkan beberapa komponen itu, UNIDO dan Kemenperin sudah mengidentifikasi sebanyak 18 proyek yang masuk ke dalam Country Programme. Dari angka tersebut, 5 proyek sedang dijalankan (on-going project), 5 proyek dalam tahap penjajakan (pipeline project), dan 8 proyek adalah inisiatif baru. Di antara proyek-proyek tersebut, ada 3 proyek kerja sama Indonesia-UNIDO, dengan Kemenperin  secara langsung menjadi main counterpart.

Ketiga proyek tersebut yakni The 2nd Regional Conference on Industrial Development (RCID) sebagai salah satu forum industri di kawasan Asia Pasifik yang sudah sukses diadakan pada 10 - 11 November 2021 dengan menghasilkan “Jakarta Declaration on Industry 4.0”. Kemudian, proyek Global Eco Industrial Parks Programme (GEIPP) yang mempunyai tujuan utama guna mendorong implementasi program Eco Industrial Park di wilayah industri guna mewujudkan kawasan industri yang lebih ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Lalu, proyek The Global Greenchem Innovation and Network Programme (GGINP) yang merupakan proyek baru yang dikembangkan untuk pengelolaan limbah industri kimia.

Dirjen KPAII mengungkapkan apresiasinya kepada UNIDO atas dukungan dan kerja samanya dalam menjalankan Country Programme yang masih terus berlanjut. Pelaksanaan Country Programme sebelumnya sudah terbukti berperan positif dalam meningkatkan pengembangan industrialisasi di Indonesia. Diharapkan dengan perpanjangan kerjasama program tersebut bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. “Dalam kerja sama mendatang melalui Country Programme 2021 - 2025, kita optimis bisa ikut serta mendorong akselerasi implementasi Industri 4.0 dan meningkatkan kapasitas industri di dalam negeri sehingga bisa lebih bersaing di dalam pasar global,” ungkap Eko.

Dia menyampaikan, pada Country Programme 2021 - 2025 ada sejumlah proyek yang sedang berjalan dan juga beberapa proyek masih dalam antrean. Seluruh proyek itu mengutamakan pembangunan industri, inklusi, dan berkelanjutan. Proyek-proyek yang masih dalam antrean antara lain Water Stewardship, Cleantech Initiative, and Green Chemistry. “Kita berharap seluruhnya dapat mulai berjalan di semester 2 tahun ini,”ungkap Dirjen KPAII.

Peluncuran 2021 – 2025 Country Programme sendiri akan diikuti oleh rapat pertama steering committee. UNIDO akan mempresentasikan rencana kerja tahun 2022 dan status terkini dari proyek-proyek yang sedang berlangsung. “Rapat tersebut akan mendiskusikan langkah selanjutnya dalam implementasi 2021 – 2025 Country Programme. Steering Committee beranggotakan kementerian lain yang terkait dan perwakilan dari asosiasi usaha di Indonesia,” ungkap Eko.

Disadur dari sumber kemenperin.go.id