Pemerintah pusat akan menata permukiman kumuh berskala kawasan minimal memenuhi kriteria luas lebih dari 15 hektar. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat (BPPW) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Oscar R H Siagian mengatakan hal ini dalam press tour. "Jadi, kalau mau skala kawasan oleh pusat, kita intervensi jika kawasan itu (memiliki luas) lebih dari 15 hektar," tutur Oscar. Namun, jika kawasan tersebut berada 5-15 hektar, penataan kawasan kumuh akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sementara itu, luas kawasan kumuh kurang dari lima hektar, penanganan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).

Misalnya, penataan kawasan kumuh Cipanyir yang telah tuntas dilakukan selama delapan bulan atau mulai akhir Desember 2020 hingga tuntas Agustus 2021. Kawasan kumuh Cipanyir dapat ditata oleh Pemerintah Pusat karena luas lahannya melebihi 15 hektar atau tepatnya 21 hektar. Asal tahu saja, Cipanyir merupakan singkatan dari Kelurahan Cimpedes di Kecamatan Cimpedes dengan Kelurahan Panyingkiran di Kecamatan Indihiang.

Sebelumnya, penataan kawasan Cipanyir telah dilakukan tahun 2019 lalu melalui program KOTAKU skala lingkungan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. "Jadi, masyarakat merencanakan dan kemudian melaksanakan, tapi skalanya masih yang kecil-kecil, ada di Kelurahan Panyingkiran," lanjutnya. Lingkup pekerjaan KOTAKU ini berupa pembukaan akses jalan baru, penataan Sungai Ciloseh, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta drainase.

Tetapi, ada dua hal yang tidak diintervensi BPPW Jawa Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam penataan kawasan Cipanyir yaitu bangunan dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran. Penataan bangunan seperti rumah merupakan tupoksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). "Namun, kita usulkan untuk Pemprov menangani, cuma waktunya (pelaksanaannya) belum tahu," lanjut Oscar. Sementara ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran tidak dilaksanakan oleh BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR karena Pemda tidak mengusulkan program tersebut menjadi prioritas.

Sumber: kompas.com

Program Padat Karya Tunai (PKT) pengelolaan sampah Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.098 orang tenaga kerja. Artinya, serapan tenaga kerja ini melebihi target yang ditentukan pada tahun ini yaitu 2.430 orang. PKT TPS-3R ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan TPS-3R ini melibatkan masyarakat yang diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung. Selain itu, juga terjadi penyerapan tenaga kerja untuk mendukung daya beli masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

"Adanya program TPS-3R ini masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman Kementerian PUPR. Tahun ini, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyalurkan anggaran program TPS-3R di 162 lokasi sebesar Rp 97,2 miliar. Pekerjaan fisik Program TPS-3R yang telah tuntas salah satunya di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota. Ke-13 wilayah tersebut adalah Kabupaten Boyolali, Cilacap, Kebumen, Magelang, Purworejo, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Blora, Grobogan, Pati, Semarang, serta Kota Semarang.

Pada beberapa lokasi penerima bantuan Program TPS-3R, sampah yang telah dipilah dan diolah juga dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar atau bahan campuran aspal. Misalnya, sampah organik berupa ranting dan dedaunan dapat diolah menjadi bahan bakar berbentuk pelet atau briket. Sementara sampah non-organik berupa kantong plastik bisa dicacah untuk menjadi bahan campuran aspal plastik. Inovasi pengelolaan sampah ini membuat TPS-3R juga dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.

 

Sumber: kompas.com

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerima wakaf berupa paten konstruksi sarang laba-laba. BWI bisa menggunakan paten ini untuk pembangunan yang menggunakan dana wakaf. Ini adalah kali pertama BWI menerima wakaf dalam bentuk hak paten dari pemilik paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) sebagai pondasi ramah gempa. Penyerahan hak paten atas nama PT Katama Suryabumi itu diterima oleh Ketua BWI, Prof Mohammad Nuh. "Wakaf berupa paten ini kan bentuk lain dari pemahaman tentang wakaf yang ada di masyarakat. Selama ini masyarakat beranggapan wakaf itu hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, dan biasanya diwakafkan untuk masjid, musala, makam dan tempat ibadah lain, padahal pengertian tentang wakaf sudah berkembang, salah satunya kepemilikan paten pun bisa diwakafkan dengan akad yang jelas," kata Ketua BWI Mohammad Nuh dalam keterangan tertulis.

Nuh berharap dengan pemahaman yang kini berkembang di masyarakat tentang wakaf, potensi wafak ke depan diharapkan terus berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Presiden Direktur PT Katama Suryabumi, Kris Suyanto, dalam akadnya sebagai wakif menyatakan, paten yang diwakafnya adalah 70 persen setiap biaya pemakaian paten KSLL yang digunakan untuk keperluan pembangunan proyek-proyek wakaf. "Sisanya atau 30 persennya digunakan untuk operasional pendampingan. Kami tergerak mewakafkan paten ini karena Indonesia berada di wilayah rawan gempa, karena itu bangunan atau gedung-gedung yang dibangun sebaiknya harus dilindungi dari kemungkinan musibah gempa," kata Kris.

Kris mengaku perlu mewakafkan paten itu, karena selama ini penggunaan desain paten tahan gempa dengan KSLL, masih dianggap cukup mahal. Dengan wakaf sebanyak 70 persen dari setiap biaya pemakaian paten KSLL, dia berharap makin banyak bangunan terutama yang dibiayai dari wakaf memanfaatkan desain tahan gempa. "Ditanya enggak 100 persen wakaf yang diberikan, karena biaya 30 persen disiapkan untuk fasilitasi pendampingan teknis di lapangan. Kami berkepentingan melakukan pendampingan teknis agar tidak terjadi kesalahan dalam desain dan pemakaian konstruksi ini," ucap Kris.

 

Sumber:  properti.kompas.com

Penataan Kawasan Pusaka Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ditargetkan akan rampung pada bulan Agustus 2022. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kawasan yang baru mulai penataannya pada bulan Agustus 2021 tersebut tercatat menelan dana anggaran Rp 88,13 miliar. Saat ini, proyek yang dikerjakan oleh pelaksana PT. Putera Jaya Andalan dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah I itu telah menyelesaikan sekitar 30 persen pekerjaan dari total seluruh perencanaan bangunan.

Adapun proyek yang termasuk ke dalam 30 persen bangunan yang telah selesai dikerjakan, meliputi alun-alun, pengembangan Pasar lasen, rehabilitasi Masjid Jami dan penataan pedestrian jalan. Untuk diketahui, Kawasan Pusaka Lasem adalah tempat bersejarah yang dilengkapi dengan perpaduan budaya. Selain itu, kawasan ini juga dijadikan sebagai simbol toleransi masyarakat.

“Program penataan Kawasan Pusaka Lasem ini bertujuan untuk memelihara asa toleransi. Lasem ini sudah dikenal menjadi kota toleransi, baik agama maupun etniknya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke daerah tersebut. Basuki mengatakan bahwa penataan kawasan tersebut harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, baik dari segi struktur dan nilai estetika. “Ini merupakan pekerjaan seni (art work), jadi harus hati-hati. Perhatikan detail setiap pekerjaannya agar hasilnya rapi sesuai desain,” tambah Basuki.

Basuki menginstruksikan kepada jajaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah untuk turut menata pedestrian di Jalan Daendels yang masih masuk dalam Kawasan Pusaka Lasem. Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi. "Seperti yang disampaikan Bapak Menteri PUPR, ini adalah program dengan perspektif seni, jadi betul-betul harus dilaksanakan dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Dengan konsep penataan yang melindungi kawasan bersejarah, keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal, tujuan akhir dari adanya pembangunan kawasan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan Lasem.

Sumber: kompas.com
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tahun ini akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Di mana pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024.

Saat ini, progres sudah sampai pada penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat dan sedang dalam pengurusan penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, akan dilakukan proses pengadaan tanah seperti sosialisasi dan musyawarah.

“Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi, pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers.

Jalan Tol Getaci (Gede Bage-Tasik Malaya-Cilacap).

Basuki melanjutkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci dilakukan untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.

Sumber:  viva.co.id

Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, disebut menjadi penyebab banjir di Kota Serang. Bendungan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal maret 2021 itu dinilai bermanfaat untuk mereduksi banjir saat intensitas hujan tinggi. Namun, pada awal maret 2021, Bendungan Sindangheula tidak dapat menampung air saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Waduk Sindangheula sudah tidak bisa menampung debit air, ada kemungkinan jebol. Sebab, tidak pernah terjadi banjir Kota Serang seperti ini (parah)," kata Wali Kota Serang Syafrudin kepada wartawan di kantor Diskominfo Kota Serang. Syafrudin mengatakan, adanya sedimentasi Kali Cibanten juga disebut menjadi biang banjir di wilayahnya. Diketahui, Kali Cibanten melintasi Kota Serang karena muaranya berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Padahal, Pemkot Serang sudah mengusulkan sejak jauh hari untuk dilakukan normalisasi Kali Cibanten kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3).

Namun, sampai saat ini pihak BBWSC3 belum merespons dan melakukan normalisasi. "Banjir juga karena ada luapan air dari kali Cibanten. Ini akibat pendangkalan, sedimentasi,"  ujar Syafrudin.

Menurut Syafridun, banjir yang terjadi di 43 titik Serang menjadi yang terparah selama ini karena ketinggian air ada yang mencapai lima meter. "Belum pernah banjir seperti kali ini, ternyata tahun ini di awal bulan ini terjadi banjir yang tidak biasanya. (Biasanya banjir) paling 50-60 cm, sekarang malah ada yang sampai 5 meter," kata dia.

Bukan jebol, tapi kelebihan kapasitas tampungan Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), I Ketut Jayada memastikan Bendungan Sindangheula tidak jebol saat banjir melanda Kota Serang, Banten pada awal maret 2021. Adapun penyebab banjir di Serang karena Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang itu tidak dapat menampung air lebih dari hilir. "Kapasitas tampungan bendungan kami (Sindangheula) itu 9 juta kubik. Kemudian dari hasil perhitungan kami, debit yang diterima (kemarin) itu sekitar 11 juta. Jadi, ada kelebihan yang harus mengalir ke laut," kata I Ketut Jayada kepada wartawan saat meninjau Bendungan Sindangheula. Kelebihan kapasitas itu menyebabkan air mengalir secara alami ke Kali Cibanten yang hilirnya berada di Kasemen, Kota Serang. Namun, limpahan air itu tidak dapat ditampung oleh Kali Cibanten yang hilirnya berada di Kasemen, Kota Serang. Namun, limpahan air itu tidak dapat ditampung oleh Kali Cibanten karena terjadi penyempitan disebabkan bangunan berdiri di badan kali.

Menurut I Ketut, Bendungan Sindangheula di desain bilamana air melebihi kapasitas daya tampung akan mengalir secara otomatis ke Kali Cibanten. Sehingga, air limpahan dari Bandungan Sindangheula yang mengalir ke kali Cibanten pun meluap ke permukiman warga. "Secara alamiah, bukan disengaja, memang desainnya seperti itu mengalir melalui sungai (jika melebihi kapasitas), karena itu sudah koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot untuk membenahi di hilirnya agar badan sungai itu siap menampung," ujar I Ketut Jayada.

Sumber: regional.kompas.com