Negara pengguna batu bara utama termasuk Polandia, Vietnam dan Chili berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, dalam janji yang dibuat pada KTT iklim COP26. Tetapi beberapa negara yang bergantung pada batu bara terbesar di dunia, termasuk Australia, India, China, dan AS, tidak menandatangani janji tersebut.

Batu bara adalah kontributor tunggal terbesar terhadap perubahan iklim. Inggris mengatakan 190 negara dan organisasi telah bersumpah untuk berhenti menggunakan batu bara.

Penandatangan perjanjian telah berkomitmen untuk mengakhiri semua investasi pembangkit listrik tenaga batu bara baru di dalam negeri dan internasional. Mereka juga telah sepakat untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030-an untuk negara-negara ekonomi utama, dan 2040-an untuk negara-negara miskin.

"Akhir dari batu bara sudah di depan mata," kata sekretaris bisnis dan energi Inggris Kwasi Kwarteng, dilansir di BBC, Kamis (4/11).

"Dunia sedang bergerak ke arah yang benar, berdiri siap untuk menutup nasib batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dari membangun masa depan yang didukung oleh energi bersih," tuturnya.

Lebih dari 40 negara telah menandatangani pernyataan tersebut. Polandia, Vietnam, dan Chili termasuk di antara 18 negara yang setuju untuk menghentikan dan tidak membangun atau berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk pertama kalinya.

Tetapi sekretaris bisnis Inggris, Shadow Ed Miliband mengatakan ada kesenjangan yang mencolok dari negara-negara seperti China dan penghasil emisi besar lainnya, yang belum berkomitmen untuk menghentikan peningkatan batu bara di dalam negeri. Dia juga mencatat bahwa tidak ada penghapusan minyak dan gas secara bertahap. Miliband mengatakan pemerintah Inggris telah membiarkan orang lain lolos, terkait hal ini.

Meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengurangi penggunaan batu bara secara global, namun masih menghasilkan sekitar 37 persen dari listrik dunia pada tahun 2019. Negara-negara seperti Afrika Selatan, Polandia dan India akan membutuhkan investasi besar untuk membuat sektor energi mereka lebih bersih.

Juan Pablo Osornio, kepala delegasi Greenpeace di COP26, mengatakan bahwa secara keseluruhan pernyataan ini masih jauh dari ambisi yang dibutuhkan untuk bahan bakar fosil dalam dekade kritis ini.

"Cetak kecil tampaknya memberi negara-negara kelonggaran besar untuk memilih tanggal penghentian mereka sendiri, terlepas dari tajuk utama yang mengkilat," ujar Osornio.

Sumber Artikel: republika.co.id

Turbin angin adalah seperangkat teknologi yang mengubah energi angin menjadi energi kinetik atau energi listrik.

Keseluruhan sistem turbin angin membentuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Secara sederhana dan ringkas, turbin angin memiliki komponen inti yakni bilah, poros, generator, dan tiang penyangga.

Cara kerja turbin angin adalah mengubah energi kinetik yang ada di angin menjadi energi mekanik.

Energi kinetik dari angin menabrak bilah turbin angin. Bilah turbin angin kemudian berputar dan membuat porosnya berotasi.

Rotasi poros inilah yang kemudian menggerakkan generator dan akhirnya menghasilkan listrik.

Rotasi poros turbin angin juga bisa langsung digunakan untuk memutar pompa untuk keperluan irigasi.
 

Komponen Turbin Angin

Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) offshore. PLTB adalah adalah salah satu Sumber Energi Terbarukan.

Sebagaimana dijelaskan di awal artikel, turbin angin memiliki komponen inti yakni bilah, poros, generator, dan tiang penyangga.

Bilah turbin angin merupakan penerima energi kinetik dari angin lalu mengubahnya menjadi energi mekanik yang berupa gerak rotasi poros.

Poros adalah penyalur dari putaran bilah turbin ke generator atau pun pompa. Bila digunakan untuk memutar generator, maka akan menghasilkan listrik.

Generator adalah sebuah alat atau sistem yang mengubah daya mekanis poros turbin angin menjadi energi listrik.

Tiang penyangga dibutuhkan sebagai landasan atau dudukan turbin angin sehingga dapat berdiri tegak baik di darat atau di lepas pantai.
 

Jenis-jenis Turbin Angin

Secara umum, turbin angin diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal.

Sesuai namanya, turbin angin sumbu horizontal memilik poros horizontal alias mendatar. Menurut Kementerian Energi AS, turbin angin jenis ini sangat umum digunakan di sana.

Sedangkan jenis turbin angin sumbu vertikal memiliki poros verikal alias berbentuk tegak.

Turbin angin sumbu vertikal memiliki beberapa variasi pada bilahnya dan kebanyakan dinamai menurut penemu desainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Star Energy Geothermal Darajat menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Darajat, Blok Cikupakan, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Jumat (19/11/2021) tak mengganggu operasional pembangkit panas bumi milik perusahaan.

Head of Policy, Government & Public Affairs Star Energy Geothermal Darajat Nungki Nursasongko mengatakan, Star Energy turut prihatin atas kejadian bencana alam tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi tersebut. Kejadian itu juga tidak menyebabkan adanya korban baik luka maupun jiwa dari penduduk setempat dan karyawan Star Energy.

Terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana alam ini, kata Nungki, Star Energy juga menegaskan tidak ada fasilitas umum yang rusak. Jalan yang rusak akibat longsor tersebut bukanlah fasilitas atau jalan umum melainkan akses operasional pembangkit listrik Star Energy.

"Puji syukur tidak ada korban dan tidak ada kerusakan fasilitas umum. Bahkan, dapat kami pastikan juga tidak ada kerusakan pada fasilitas pembangkitan listrik yang dapat mengakibatkan kebocoran uap," kata Nungki dalam keterangan resminya, yang diterima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/11).

Star Energy telah melakukan koordinasi untuk penanganan bencana dengan BPBD dan pihak terkait lainnya. Perusahaan juga memastikan bencana alam tanah longsor ini tidak mengganggu operasional pembangkitan listrik di unit 1, 2 dan 3 milik Star Energy Darajat.

Sumber Artikel: republika.co.id

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai krisis stok batubara di PLTU disebabkan oleh tidak akuratnya perhitungan kebutuhan volume batubara PLN.

Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir mengatakan PLN perlu melakukan perhitungan kebutuhan batubara yang dibuat secara akurat. Akurat ini, artinya kata Pandu PLN harus cermat menghitung hingga safety stock.

"PLN juga harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati oleh perusahaan batubara yang tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini volume dan tata waktu pengiriman," ujar Pandu, Sabtu (1/1).

Apalagi, kata Pandu PLN membutuhkan batubara dengan kalori tertentu. Semestinya, menurut Pandu, PLN bisa lebih fleksibel dalam penyerapan jenis kalori batubara di luar jenis kalori yang selama ini dibutuhkan.

"Caranya dengan PLN harus segera merealisasikan fasilitas blending ataupun sistem co-firing. Sehingga produksi batubara nasional bisa diserap maksimal sesuai dengan kebutuhan PLN," ujar Pandu.

Jika terjadi kelangkaan pun, kata Pandu sebenarnya PLN bisa memakai mekanisme mengambil batubara yang menjadi bagian pemerintah dalam bentuk in-kind."Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan agar kita semua memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Pandu.

Agung Murdifi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN menyatakan, dukungan penuh dan kehadiran Pemerintah terus dirasakan PLN terhadap situasi yang dihadapi perseroan dalam memastikan terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik, demi menjaga keandalan listrik nasional dan melindungi kepentingan nasional.

Pemerintah telah menegaskan kebutuhan batubara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memastikan kebutuhan energi primer PLN khususnya batubara dapat terpenuhi. Berkat dukungan ini, potensi padamnya listrik 10 juta pelanggan PLN dapat dihindari.

PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses. PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 HOP (Hari Operasi).

Pembangkit listrik PLN saat ini telah siap menerima pasokan batubara dan pada momen pergantian tahun ini sebanyak 48.179 petugas dari sektor pembangkitan sampai dengan pelayanan pelanggan telah disiagakan.

PLN akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batubara. Sebagai pelaksana dari kebijakan Pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin.

Sumber Artikel: republika.co.id

PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.

"Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik seiring dengan pulihnya perekonomian nasional," ungkap Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, Selasa (11/1).

Khusus di regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali), terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 megawatt (MW) dari 26,9 gigawatt (GW) menjadi 27,2 GW, sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW. Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW. Namun PLN juga masih memiliki pembangkit emergency 2,8 GW yang siap dinyalakan sewaktu-waktu diperlukan.

"Begitu pula dengan sistem kelistrikan di luar Jamali saat ini masih dalam kondisi aman dengan cadangan yang cukup," terang dia.

Intervensi pemerintah melalui kebijakan larangan ekspor batu bara telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit PLN. Hingga kini, PLN telah mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik.

Total kebutuhan batu bara untuk mencapai HOP ideal minimal 20 hari berkisar antara 16 sampai 20 juta MT sesuai tingkat kesuksesan pengiriman batu bara, yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan 31 Januari 2022.

Selain itu, kebutuhan armada angkut untuk memenuhi HOP minimal 20 hari sampai dengan akhir Januari 2022 ini sebanyak 130 vessel shipment dan 711 tongkang shipment mulai terpenuhi secara bertahap dan akan segera merapat ke PLTU sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Ketersediaan kapal ini juga bisa terealisasi berkat dukungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) dan INSA (Indonesian National Shipowners Association) atau Asosiasi Pengusaha Pelayaran di Indonesia.

“Kami berkoordinasi dan komunikasi secara intens dengan Dirjen Hubla dan INSA untuk memastikan kapal tersedia dan datang tepat waktu,” ucap Agung.

Saat ini, kondisi ketersediaan batu bara terus meningkat dan sudah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada 31 Desember 2021.

Perseroan pun terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. Upaya-upaya extra ordinary untuk percepatan proses bongkar muat batu bara ke pembangkit dipastikan melalui skema line up masing-masing unit pembangkit. Dengan demikian penerimaan batubara akan berjalan efektif dan meningkatkan tingkat kesuksesan dari eksekusi atas komitmen penugasan dari Pemerintah ini.

"Berbagai skema pengaturan produksi pada sistem kelistrikan kami lakukan agar listrik tetap menyala, misalnya untuk di Sistem Jamali, PLTU hanya dibebankan sekitar 74 persen dari total kapasitasnya. Ini dilakukan sambil menunggu kedatangan pasokan batu bara tambahan," ujar Agung.

PLN terus berupaya meningkatkan stabilitas pasokan energi primer, khususnya batu bara agar dapat mencapai minimal 20 hari operasi serta mempertahankannya secara jangka panjang.

Sebagai langkah korektif dan memperkuat sistem, PLN terus mengembangkan aplikasi pemantauan batu bara yang ada di PLN saat ini, yaitu batu bara online menjadi super sistem digital yang mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batu bara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean loading batu bara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya. Semua sistem administrasi akan dibuat digitalize yang terverifikasi dengan legal dan sah digunakan.

"Kami juga memastikan komitmen penugasan pemerintah dan pemenuhan DMO reguler akan dipenuhi oleh para mitra pemasok dengan memastikan setiap detil kebutuhan baik dari sisi kargo (volume batu bara) maupun dari sisi Armada (vessel/tongkang) melalui pemantauan day per day," tutur Agung.

Tak hanya itu, PLN pun telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk jangka menengah panjang seperti mengubah kontrak jangka pendek menjadi jangka panjang dengan klausul winwin dan continuous improvement pada sistem digitalisasi.

Sementara terkait pasokan Liquefied Natural Gas (LNG), dengan dukungan pemerintah dan para pemasok, PLN telah mendapatkan tambahan pasokan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. 

Di tengah pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, lanjut Agung, pasokan listrik yang andal sangat dibutuhkan. Untuk itu, PLN akan memastikan bahwa listrik tidak padam. PLN terus berupaya dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan pemerintan dan para mitra pemasok batu bara dan LNG yang telah membantu PLN mengamankan energi primer untuk pembangkit demi menghindari pemadaman listrik ke masyarakat," pungkas Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pasokan batubara untuk pembangkit PLN sudah aman. Oleh karena itu, pemerintah membuka lagi keran ekspor meski secara bertahap.

"Pasokan untuk PLN sudah aman. HOP antara 15-25 hari itu sudah tercukupi semua," ujar Luhut di Kantornya, Senin (10/1/2022) malam.

Luhut mengatakan, pembukaan ekspor akan dilakukan pada Rabu (12/1/2022) secara bertahap. Ini dilakukan sesuai dengan kepatuhan pengusaha batu bara atas aturan Domestic Market Obligation (DMO).

Selain itu, Luhut mengatakan nantinya tidak ada lagi skema DMO yang berlaku. PLN nantinya akan membeli batu bara sesuai harga pasar.

Sumber Artikel: republika.co.id

PT PLN (Persero) terus memastikan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) telah sesuai rencana. Dengan terpenuhinya batu bara tersebut PLN optimis dapat menjaga keandalan suplai listrik ke pelanggan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi sistem kelistrikan di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup. Sementara pasokan batu bara di 17 pembangkit yang sebelumnya dalam kondisi kritis, kini rata-rata telah mencapai 15 hari operasi (HOP).

"Dengan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholders, pasokan batu bara telah sesuai rencana. Dan ke depan kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga pasokan batu bara untuk bahan bakar PLTU melalui pengamanan secara berlapis," ujar Darmawan, Jumat (4/2/2022).

Darmawan mengungkapkan, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batu bara, yang semula berfokus pada pengawasan di titik bongkar (estimated time of arrival/ETA) menjadi berfokus di titik muat/loading.

"Dengan ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batubara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini dan corrective action dapat dilakukan as early as possible sehingga kepastian pasokan dapat lebih terjaga," terang Darmawan.

Dia menjelaskan, langkah pengawasan dilakukan tak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital antara sistem PLN dengan sistem di Dirjen Minerba ESDM.

"Sistem ini memberikan informasi target loading dan terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat realisasi loading dari setiap pemasok," ujar Darmawan.

Dari sistem pemantauan ini, lanjut Darmawan, PLN bisa mengetahui kebutuhan batu bara hingga beberapa waktu ke depan. Di satu sisi, PLN juga melakukan reformasi kontrak untuk memastikan pasokan batu bara aman.

"PLN juga memperbaiki mekanisme perjanjian, yaitu kontrak yang semula bersifat fleksibel jangka pendek diubah menjadi kontrak yang lebih firm dan jangka panjang serta langsung dengan pemilik tambang yang memiliki kredibilitas dengan kualitas (spesifikasi) dan volume batu bara yang dibutuhkan PLN," ujar Darmawan.

Tak kalah penting, PLN juga terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association). Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi pasokan batu bara termasuk penugasan dari Kementerian ESDM dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan.

Sumber Artikel: republika.co.id