Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (tengah)(MI / Adam Dwi)

KETUA Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, mendesak agar pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) tidak dimonopoli oleh satu atau dua korporasi.

Meutya menyebut Indonesia sempat memasang target untuk memiliki empat PDN, namun rencana tersebut tak pernah terwujud.

Adapun Pusat Data Nasional (PDN) saat ini dikelola oleh dua korporasi, yakni PT Telkom, yang mengelola PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Lalu, ada PT Lintasarta, yang menjadi penyedia layanan untuk PDNS 1, yang berlokasi di Serpong, Banten.

"Tidak boleh dimonopoli atau hanya beberapa pelaksana atau perusahaan pelaksana saja," ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Meutya membandingkan jumlah pusat data nasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN.

Meutya membeberkan, pusat data di Malaysia, Vietnam, Singapura dikelola oleh puluhan penyedia layanan. Tak seperti Indonesia yang hanya satu atau dua pengelola layanan.

Meutya menuturkan, Vietnam saat ini memiliki 28 (PDN) dengan 44 penyedia layanan. Malaysia punya 49 PDN, yang dioperasikan oleh 23 penyedia layanan.

Sementara, Singapura punya 87 pusat data yang dioperasikan oleh 40 penyedia layanan.

Meutya menegaskan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas masalah penambahan PDN.

"Kemudian nanti untuk konsep berikutnya kita akan agendakan rapat lagi kalau ini sudah pulih, misalnya penambahan PDN," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburia menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.

Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lock bit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.

Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. 

Sumber: mediaindonesia.com

Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Telkom Sigma mengalami serangan ransomware oleh hacker atau peretas. Saat terjadi serangan, Telkom Sigma memutus sambungan pusat data sementara di Surabaya dengan server di Jakarta dan Batam.

PDN Sementara ini selain terletak di Surabaya, ada juga di Serpong dan cloud storage di Batam. Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan kondisi data yang diserang peretas terkunci di pusat data di Surabaya. Sehingga tidak ada yang bisa mengakses. “Kami putus akses dari luar,” kata Herlan di Kominfo, Jakarta.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan stakeholder terkait sedang mengusahakan agar malware yang terjadi di Surabaya tidak menular ke server lainnya. “Sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong - Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam,” ujar dia. Ia menyampaikan, langkah berikutnya yang dilakukan yakni penguatan sistem terhadap data maupun pusat data di Serpong dan Batam.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa di layanan server di kedua lokasi tersebut. “Kami lakukan penguatan dan tim dari BSSN on-site disana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi, ini salah satu upaya kami,” kata dia.

Saat ini tim cyber crime Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BSSN, dan KSO Telkom Sigma Lintasarta sedang fokus menginvestasi dan menyelesaikan kasus ini dari hulu ke hilir. BSSN mengumumkan PDN Sementara diserang oleh Brain Cipher Ransomware, dengan varian versi terbaru yakni ransomware lockbit 3.0.

“Insiden Pusat Data Nasional Sementara ini karena serangan siber dalam bentuk ransomware, dengan nama Brain Cipher Ransomware,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta. Hinsa menjelaskan masih kekurangan barang bukti. Sebab, buktinya terenkripsi. "Serangan ini mengenkripsi data. Ini pekerjaan kami untuk memecahkan enkripsi data tersebut. Kami akan melaporkan kemajuan atas upaya yang dilakukan,” kata dia.

Sumber: katadata.co.id

 Fakta baru menyeruak dalam dugaan serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ternyata, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjadi bagian dari penyedia layanan komputasi awan.

Fakta itu terungkap dalam keterangan VP Investor Relations Telkom, Octavius Oky Prakarsa dalam menjawab pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam pernyataannya, Telkom bersama Lintasarta dan Telkomsigma memenangkan lelang pengelolaan komputasi awan PDNS. Di sini, Telkomsigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang merupakan bagian dari layanan PDNS.

Lebih lanjut, Octavius merinci, pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB terjadi gangguan pada layanan PDNS dan dilaporkan telah mengganggu sistem autogate dan perlintasan bandara oleh Ditjen Imigrasi. Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi dan eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS ditemukenali dan terkonfirmasi bahwa terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada Pusat Data 2.

"Serangan ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2," kata Octavius.

Atas temuan itu, Ovtavius pun menerangkan, Telkomsigma telah mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih (GMP) Telkom Gatot Subroto pada 20 Juni 2024 pukul 10.30 WIB.

Fungsi utama Crisis Center yang dimaksud antara lain, sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi seluruh entitas dan stakeholder terkait (Kominfo, BSSN, Bareskrim, Customer terdampak), koordinasi untuk langkah-langkah recovery layanan, dan menyusun strategi untuk solusi ultimate pembangunan serta normalisasi layanan PDNS di Pusat Data 2.

Dia pun menegaskan, tim Crisis Center berkolaborasi dengan pihak BSSN, Bareskrim dan Kominfo melakukan proses audit forensik dan Root Cause Analysis. Pihak BSSN pun, katanya, sudah memberikan beberapa poin rekomendasi untuk perbaikan secara kesisteman layanan PDNS.

"Baik terkait people, process maupun technology, sehingga sistem PDNS yang baru memiliki resiliansi yang lebih baik," tutur Octavius.

Dari situ, BSSN mendorong dilakukan perbaikan tata Kelola keamanan siber dan manajemen resiko pada PDNS melibatkan unit kerja terkait di BSSN termasuk setiap layanan yang akan dihosting di PDNS harus lulus proses security assessment oleh BSSN. Kemudian, BSSN juga mendorong tenant PDNS untuk melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di PDSN secara berkala, serta membentuk CSIRT khusus PDNS.

Sebagai tambahan informasi, Octavius menyebutkan, progres recovery terus dilakukan secara intensif. "Adapun hingga 25 Juni 2024 progress recovery PDNS sudah mencapai 44 tenant," kata Octavius menambahkan.

Sumber: fakta.com

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan dalam mencegah infeksi ransomware Brain Cipher dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pihaknya bersama penanggung jawab sistem PDNS, Telkomsigma telah memutus akses pusat data lainnya dari PDNS  di Surabaya itu.

Adapun pemutusan akses dari PDNS 2 tersebut dilakukan pada PDNS 1 yang ada di Serpong, Tangerang Selatan dan juga pusat data cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom selaku pengelola PDN telah berusaha untuk memulihkan data tersebut. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak berhasil mengatasi serangan ransomware tersebut. Akhirnya, pemerintah menyatakan bahwa mereka gagal memulihkan data yang ada di PDN. 

“Kami berupaya keras melakukan pemulihan dengan sumber daya yang kami miliki. Data yang sudah terkena ransomware tidak bisa kami pulihkan. Jadi sekarang kami menggunakan sumber daya yang masih ada,” kata Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko. 

Ia bahkan menurunkan tim khusus secara langsung ke dua lokasi pusat data tersebut agar dapat memeriksa keamanan siber yang sudah ditingkatkan itu. "Ini sudah kita lakukan penguatan. Tim dari BSSN kita on-site disana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi (serangan siber), ini salah satu upaya kita," kata Hinsa

Dalam penanggulangan PDNS 2 dan pemulihan layanan publik sebagai imbas serangan siber itu, BSSN ikut terlibat dalam hal investigasi digital forensik untuk menelusuri lebih jelas asal-usul serangan tersebut.

Nantinya hasil investigasi itu bakal ditelusuri bersama dengan tim Cyber Crime Kepolisian RI (POLRI) untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. "Kita lakukan terus investigasi ini, kerja sama tentunya dengan POLRI untuk bisa memastikan bagaimana ini, nanti kita akan bisa lihat dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti," ujarnya

Sumber: tvonenews.com

Konstruksi adalah bisnis yang berisiko. Setiap proyek konstruksi memiliki keunikan dan tantangan serta peluang tersendiri. Mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek konstruksi bisa jadi sulit, tetapi bukan tidak mungkin dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Ketika sebuah risiko menjadi kenyataan, hal itu dapat mengganggu dan menggagalkan proyek, itulah mengapa manajemen risiko konstruksi sangat penting. Untuk menghindari bencana, Anda harus dapat menilai, mengendalikan, dan memantau risiko dengan benar setelah risiko teridentifikasi.

Risiko tidak selalu berarti negatif. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif dapat meningkatkan keuntungan, membangun hubungan baik dengan klien yang menghasilkan lebih banyak proyek, dan mampu memperluas bisnis Anda ke pasar dan sektor baru.

Jenis-jenis Risiko Konstruksi
Untuk manajemen risiko konstruksi yang tepat, Anda perlu mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada proyek konstruksi. Risiko ini dapat berupa risiko keuangan, kontraktual, operasional, dan lingkungan, serta dapat disebabkan oleh sumber internal dan eksternal.

Risiko yang umum terjadi meliputi:

• Bahaya keselamatan yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pekerja
• Mengelola perintah perubahan
• Gambar yang tidak lengkap dan ruang lingkup yang tidak terdefinisi dengan baik
• Kondisi lokasi yang tidak diketahui
• Kontrak yang ditulis dengan buruk
• Kenaikan biaya material yang tidak terduga
• Kekurangan tenaga kerja
• Kerusakan atau pencurian peralatan dan perlengkapan
• Bencana alam
• Masalah dengan subkontraktor dan pemasok
• Ketersediaan bahan bangunan
• Manajemen proyek yang buruk

Ketika risiko muncul, hal ini dapat berdampak serius pada biaya, jadwal, dan kinerja proyek Anda yang akan menyebabkan penundaan dan sengketa di kemudian hari. Kabar baiknya, sebagian besar risiko ini dapat dikelola dan dimitigasi dengan perencanaan yang tepat dan manajemen proyek yang baik.

Mengidentifikasi Risiko Proyek Konstruksi
Setelah kita membahas beberapa risiko yang umum terjadi pada proyek konstruksi, sekarang saatnya untuk mengidentifikasi risiko yang unik pada proyek Anda. Hal ini harus dilakukan sedini mungkin, sebaiknya selama fase prakonstruksi proyek. Ingat, jika Anda gagal mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko proyek, pada dasarnya Anda menerima risiko jika risiko itu muncul selama proyek Anda.

Adakan sesi curah pendapat dengan tim proyek dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko. Pada titik ini, Anda tidak sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin skenario yang dapat berdampak negatif pada proyek. Pastikan Anda mengandalkan keahlian, pengalaman, dan basis pengetahuan tim Anda. Tinjau proyek-proyek sebelumnya dengan ukuran, ruang lingkup, dan lokasi serupa yang telah Anda selesaikan untuk lebih memahami risiko konstruksi yang dihadapi proyek Anda saat ini.

Cara yang baik untuk mencegah risiko menyelinap ke dalam proyek Anda saat proyek berjalan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin dengan tim proyek dan pemangku kepentingan. Selain meninjau upaya manajemen risiko Anda saat ini, Anda juga dapat menggunakan waktu tersebut untuk mengidentifikasi masalah lain yang mungkin muncul di masa mendatang.

Proses Manajemen Risiko Konstruksi
Setelah Anda mengidentifikasi potensi risiko pada proyek Anda, Anda sekarang perlu duduk dan menilai setiap risiko berdasarkan probabilitas menjadi kenyataan dan dampaknya terhadap proyek jika terjadi. Beri peringkat dampak dan probabilitas setiap risiko sebagai tinggi, sedang, atau rendah.

Risiko yang berdampak tinggi dan memiliki probabilitas tinggi harus ditangani terlebih dahulu, sedangkan risiko dengan probabilitas rendah dan berdampak rendah dapat ditangani terakhir. Pertimbangkan jumlah waktu, uang, dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengelola setiap risiko secara efektif.

Setelah Anda memberi peringkat pada setiap risiko, tinjau setiap risiko dengan cermat dan tentukan apakah Anda dapat menghindari, menghilangkan, mengurangi, memindahkan, atau menerima setiap risiko.

Menghindari Risiko Proyek Konstruksi
Ini bisa berarti menolak proyek atau menegosiasikan kontrak untuk menghilangkan risiko proyek. Tidak ada salahnya meninggalkan sebuah proyek jika risikonya lebih besar daripada potensi keuntungannya.

Mentransfer Risiko Proyek
Perusahaan Anda mungkin tidak cocok untuk mengelola risiko tertentu. Bekerjasamalah dengan pemangku kepentingan lain untuk menentukan siapa di tim proyek yang paling cocok untuk menanggung setiap risiko.

Diskusikan dengan klien risiko apa yang akan mereka tanggung dan risiko mana yang akan menjadi tanggung jawab Anda. Bekerjasamalah dengan penyedia asuransi Anda untuk menentukan risiko mana yang tercakup dalam polis Anda saat ini beserta opsi lain untuk melindungi perusahaan Anda dari risiko.

Mengurangi Risiko Proyek
Menghilangkan, mengurangi, dan menerima risiko membutuhkan perencanaan yang matang. Pilah setiap risiko menjadi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti. Jangan terlalu banyak mengerahkan sumber daya Anda untuk menangani banyak risiko. Anda mungkin perlu membawa sumber daya tambahan, seperti mempekerjakan lebih banyak pekerja atau menyewa peralatan tambahan, untuk mengelola semua risiko secara efektif.

Menerima Risiko Proyek
Menyetujui untuk menerima risiko adalah keputusan yang tidak boleh dianggap enteng. Mungkin tidak masalah untuk menerima beberapa risiko dengan probabilitas rendah dan dampak rendah. Menyetujui untuk menerima risiko dengan probabilitas tinggi dan berdampak tinggi tanpa manajemen atau mitigasi apa pun dapat merugikan proyek dan keuntungan Anda.

Pemikiran Akhir tentang Manajemen Risiko Konstruksi
Manajemen risiko konstruksi yang baik membutuhkan kolaborasi dan komunikasi tingkat tinggi dengan semua pihak yang terlibat. Menjaga agar semua orang mengetahui informasi yang sama dan bekerja sama akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sebelum menjadi masalah. Ingat, risiko dapat menghasilkan imbalan yang besar jika dikelola secara efektif.

Sumber: constructconnect.com

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta industri konstruksi agar terus meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Menurut Menaker Ida, penerapan K3 di tempat kerja merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak boleh ditolerir berbagai kekurangannya.

"Selalu menerapkan K3 di lokasi kerja itu sangat penting, apalagi sektor bangunan dan konstruksi ini termasuk sektor yang cukup berisiko dalam proses kerjanya," kata Menaker Ida.

Menaker menekankan peningkatan K3 di industri konstruksi saat membuka Munas VII Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP BPU-SPSI) di Jakarta. Ia mengingatkan berbagai kasus kecelakaan kerja setiap tahun terus mengalami penurunan.

Hal itu diketahui berdasarkan data dari Direktorat K3 Kemnaker yang menunjukkan bahwa 2019 terjadi 155.327 kecelakaan kerja, dan di 2020 terjadi 153.055 kasus. Namun demikian, sambungnya, penurunan yang terjadi sangat tipis, dan pemerintah sama sekali belum puas dengan penurunan angka tersebut.

"Oleh karena itu, jajaran pengawas agar tetap memantau dan mensupervisi pelaksanaan K3 di lokasi-lokasi pembangunan," ujarnya mengingatkan.

Menaker juga mengatakan, sebagai industri, sektor konstruksi dan pekerjaan umum berada di bawah naungan Kementerian PUPR. Tetapi dalam hal pekerja dan pelaksananya, menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan.

"Saya tidak akan rela jika banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga kemudian menjadi tidak produktif, menjadi difabel, bahkan kehilangan nyawa. Risiko itu terlalu berat untuk dipikul oleh keluarga-keluarga pekerja ini," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, konstruksi merupakan sektor yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Konstruksi bukan hanya untuk mempercepat pembangunan ekonomi, ketersediaan akses dan pelayanan masyarakat. Namun, sektor ini juga penting mengingat begitu banyaknya industri turunannya.

Industri turunan yang dimaksud, yaitu industri semen, industri pengolahan besi, industri alat berat, bahkan sampai industri informal, seperti warung makanan, kos-kosan, dan makanan kaki lima menjadi hidup karena ada proyek-proyek konstruksi.

"Oleh karena itu, teman-teman pekerja semua, bersyukurlah dan tetaplah optimis. Akan banyak pekerjaan untuk teman-teman semua di sektor ini, sehingga bisa membawa pulang rezeki bagi keluarga," imbuhnya.

Sebagai informasi, data terbaru dari hasil pendataan dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja sebanyak 3,2 juta pekerja. Mereka terbagi dalam 10.748 PUK/Serikat Pekerja, 161 federasi, dan 16 konfederasi.

Sumber: news.republika.co.id