Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga insinyur Indonesia yang mandiri dan kompetitif di tingkat global. Sebagai tanggapan terhadap mandat ini, Kemenristekdikti memberikan mandat kepada beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, untuk menyelenggarakan Program Profesi Insinyur.

PSPPI Unika Atma Jaya memiliki visi untuk menjadi program studi unggulan dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) profesional bidang keinsinyuran, yang berdasarkan pada nilai-nilai Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli (KUPP) pada tahun 2023. Misi PSPPI meliputi pengembangan keahlian insinyur profesional di bidang rekayasa industri, persiapan lulusan melalui pendekatan ilmiah dan praktik lapangan, serta persiapan SDM yang berpegang pada prinsip K3L untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari PSPPI mencakup penciptaan lulusan insinyur yang profesional, memiliki etika profesi yang baik, ahli di bidangnya, serta menguasai sistem manajemen SDM yang berkelanjutan. Profil lulusan PSPPI mencakup berbagai peran dalam pekerjaan keinsinyuran, tergantung pada sertifikasi yang mereka peroleh dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), seperti Pelaksana Lapangan Proyek, Proyek Manager, atau Proyek Direktur.

PSPPI Unika Atma Jaya menawarkan tiga sub program studi: Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Proses perkuliahan terbagi menjadi dua jalur program, yaitu Program Reguler dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program Reguler dilakukan selama dua semester melalui kegiatan perkuliahan tatap muka atau daring, sementara Program RPL dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pertemuan tatap muka luring atau daring yang diadakan pada awal, tengah, dan akhir semester. Dengan konsep ini, peserta masih dapat melanjutkan tugas atau pekerjaan sehari-hari mereka.

Sumber: m.atmajaya.ac.id

ANGGOTA MUDA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan
2. Surat pernyataan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Insinyur, sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto berwarna
5. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA BIASA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah insinyur, ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan
2. Sertifikat profesi Insinyur bagi lulusan Program Profesi Insinyur.
3. Sertifikat kompetensi insinyur
4. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Insinyur, sesuai persyaratan yang ditetapkan
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Foto berwarna
7. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah insinyur dari negara asal yang sudah diakui oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sertifikat Insinyur dari negara asal yang telah dilegalisir di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum bersertifikat kompetensi insinyur;
3. Tanda bukti terdaftar pada register Perjanjian Pengakuan Timbal-balik (MRA = Mutual Recognition Agreement) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi yang telah bersertifikat kompetensi insinyur;
4. Melampirkan surat dukungan (referensi) dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Biasa
5. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur serta ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Paspor
7. Surat ijin domisili di Indonesia
8. Foto berwarna
1. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA KEHORMATAN

1. Melakukan pendaftaran secara tertulis disertai dengan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur, serta sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Sudah memberikan kontribusi terhadap dunia keinsinyuran

Sumber: www.pii.or.id

GridOto.com - Korlantas Polri berfantasi mengerjakan pekerjaan serupa pakai PT Astra Honda Motor (AHM), menjelang peragaan pendidikan safety riding bilang nasabah yang memesan sarana baru.

Hal ini serupa disampaikan oleh Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Mohammad Tora. "Insya Allah kita akan berpegang tangan pakai PT AHM bagian dalam aspek safety riding. Kegiatan ini diharapkan bisa efektif kepolisian bagian dalam menerimakan latihan abdi ke umum, perguruan maupun nasabah," omongan Tora era ditemui GridOto.com di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat muka Kamis (15/6/2023).

"Jadi setiap nasabah yang memesan besikal motor (Honda) diwajibkan kalau upas dilakukan pendidikan safety riding, rencananya patik akan membangun pekerjaan serupa peragaan, berdiri setiap terdapat nasabah yang memesan zat honda kita akan menerimakan pendidikan," sambungnya.
Ia mengklaim, pakai pekerjaan serupa ini diharapkan bisa memerincikan nilai kesusahan dan menanggung kesejahteraan bagian dalam awal lintas.

"Jadi ini sangat penting, karena sekutu-sekutu pecah Astra Honda Motor kiamat mempunyai Instruktur safety riding yang kiamat berlaku 14 hari lebih," ujaran Tora lagi.

"Harapan kita, ini berperan terobosan supaya upas mengempa nilai kesusahan dan pelanggaran," paparnya. Kendati demikian, ia belum bisa mengesahkan kapan pekerjaan serupa ini menginjak diterapkan.

Menurutnya umum harus melantas didewasakan bagian dalam awal lintas, menyeberangi kedisiplinan dan sopan santun bagian dalam berkendara. Begitu juga semua teknis berkendaraan, harus dipatuhi oleh joki demi kesejahteraan bersama.Tidak upas dipungkiri, bahwa era ini masih berlebihan umum yang lengah terhadap kesejahteraan berkendara.

Di antaranya masih mengabdikan alas apit era menumpang besikal motor, tidak mengabdikan helm, maupun tidak menunukan lampu senter standar besikal motor. Hal ini penting menjelang mengempu kesejahteraan jisim era berkendara. Untuk itu, Tora menantang umum menjelang melantas mengawasi dan mengerti daya upaya berkendara yang lega hati di wahana raya.

"Jadi patik secara bertindak hidup serupa pakai kanti patik pecah institut pendidikan lain kondisi kebiasaan menggalas perkara-perkara yang tapak umum sebelum bergerak menginjak mengemudi." Kami hidup serupa. Harus persetujuan pengujian SIM, ada SIM atau masih belajar,” tutupnya.

Sumber: www.msn.com 
 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang.

Pengukuran likuiditas

Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Contoh: membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, dsb.

Rasio likuiditas antara lain terdiri dari:

• Rasio lancar: adalah membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar (current assets/current liabilities"). Current Assetsmerupakan pos-pos yang berumur satu tahun atau kurang, atau siklus operasi usaha yang normal yang lebih besar. Current Liabilities merupakan kewajiban pembayaran dalam satu (1) tahun atau siklus operasi yang normal dalam usaha. Tersedianya sumber kas untuk memenuhi kewajiban tersebut berasal dari kas atau konversi kas dari aktiva lancar. (aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%).
• Rasio cair: adalah membandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Persediaan terdiri dari alat-alat kantor, bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Tujuan manajemen persediaan adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Suatu perusahaan yang mempunyai rasio cepat kurang dari 1:1 atau 100% dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya.(aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar).

Sumber artikel: Wikipedia

Indonesia berada di tengah-tengah krisis pembelajaran. Meskipun telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan akses pendidikan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia hanya melakukan sedikit hal untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dasar dalam hal literasi, berhitung, dan sains.

Indonesia secara umum berada di urutan terbawah dari daftar negara yang dinilai dan berada di belakang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand dalam tes-tes pembelajaran siswa berstandar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Literacy Reading Study (PIRLS), sejak Indonesia mulai berpartisipasi dalam tes-tes ini pada awal tahun 2000-an.

Krisis pembelajaran diperparah oleh COVID-19, yang membuat sekolah-sekolah ditutup di seluruh negeri selama kurang lebih dua tahun. Menurut sebuah studi Bank Dunia, pandemi ini mengakibatkan 'perkiraan hilangnya waktu belajar antara 0,9 hingga 1,2 tahun dan penurunan kompetensi membaca sebesar 25 hingga 35 poin pada skor membaca [PISA] hingga pertengahan 2021, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi kehilangan waktu belajar sebagai akibat dari berlanjutnya penutupan sekolah setelah titik tersebut.

Namun, seburuk apapun dampak pandemi terhadap sistem sekolah di Indonesia, pandemi bukanlah penyebab utama dari krisis pembelajaran di Indonesia. Krisis ini memiliki akar yang lebih dalam.

Banyak analisis tentang hasil pembelajaran yang buruk di negara-negara berkembang telah menekankan pada faktor-faktor seperti tingkat pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang tidak tepat, dan manajemen yang buruk. Hal-hal tersebut merupakan ciri khas dari sistem pendidikan di Indonesia.

Namun, krisis pendidikan di Indonesia pada dasarnya mencerminkan sifat 'penyelesaian politik' yang telah menjadi ciri ekonomi politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Penyelesaian politik adalah "keseimbangan atau distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial dan kelas-kelas sosial yang saling bersaing, yang menjadi dasar dari sebuah negara".

Penyelesaian politik di Indonesia sedikit berbeda dari waktu ke waktu, yaitu lebih bersifat ekslusif pada masa Orde Baru yang otoriter (1966-1998) dan lebih bersifat inklusif pada masa pasca-Orde Baru yang demokratis dan terdesentralisasi (1998-sekarang). Namun, dalam kedua kasus tersebut, keduanya ditandai oleh dominasi politik dari elit politik, birokrasi, dan korporasi predatoris yang memiliki kepentingan dominan untuk memanfaatkan aparatur negara untuk mendapatkan rente dan mempertahankan kekuasaan.

Sesuai dengan kepentingan ini, mereka berusaha menggunakan sistem pendidikan untuk mengakumulasi sumber daya, mendistribusikan patronase, memobilisasi dukungan politik, dan melakukan kontrol politik daripada mempromosikan pembelajaran dan perolehan keterampilan.

Elemen-elemen progresif dalam masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial dan elemen-elemen teknokratis yang berkomitmen terhadap pasar bebas dan gagasan neoliberal tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang keduanya mendukung fokus yang lebih kuat pada pembelajaran dan akuisisi keterampilan dasar (meskipun dengan alasan politis dan ideologis yang berbeda), relatif terpinggirkan.

Dalam konteks ini, pemerintah telah gagal mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang mendorong pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia sesuai dengan apa yang dinilai oleh tes-tes seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS. Kontestasi agenda-agenda predatoris oleh elemen-elemen teknokratis dan progresif secara umum telah diselesaikan untuk kepentingan para elit predatoris.

Di bawah ini, kami mengilustrasikan poin-poin tersebut dengan melihat bagaimana penyelesaian politik dan proses-proses konflik dan kontestasi yang terkait telah membentuk salah satu area kunci dalam kebijakan pendidikan dan implementasinya di Indonesia, yaitu kurikulum sekolah.

Orde baru

Reformasi kurikulum selama 32 tahun Orde Baru yang otoriter sebagian besar merupakan latihan indoktrinasi. Walaupun kurikulum yang direvisi disusun dengan mengacu pada teori-teori pendidikan yang sedang populer saat itu (misalnya Manajemen Berdasarkan Tujuan (Kurikulum 1975), Pembelajaran Siswa Aktif (Kurikulum 1984), Otonomi Sekolah (Kurikulum 1994), perkembangan teknokratis semacam itu hanya diterima sejauh tidak bertentangan dengan agenda utama pemeliharaan rezim.

Agenda ini paling jelas terlihat dalam perubahan isi pelajaran yang dirancang untuk mengindoktrinasi siswa dengan seperangkat nilai dan norma perilaku yang melegitimasi negara otoriter. Kurikulum 1975 memperkenalkan pelajaran wajib Pancasila (PMP atau Pendidikan Moral Pancasila) untuk setiap tingkat sistem pendidikan.

Kurikulum 1984 memasukkan mata pelajaran wajib tentang 'Sejarah Perjuangan Bersenjata' yang menyajikan kisah pengorbanan dan jasa-jasa rezim. Pada tahun yang sama, siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan mata pelajaran ekstra kurikuler tambahan tentang Pancasila.

Sementara pembobotan unit-unit 'nilai' eksplisit (PMP dan Agama) dalam kurikulum merupakan hal yang umum terjadi di negara-negara berkembang yang majemuk secara etnis dan agama seperti Malaysia dan Filipina, pengajaran ideologi meresap ke dalam kurikulum dalam porsi yang lebih besar melalui mata pelajaran bahasa dan ilmu pengetahuan sosial.

Era reformasi

Tepat sekali, reformasi kurikulum pertama di era pasca-Suharto adalah untuk mengatasi warisan sejarahnya. Motivasi utama dari "Suplemen Kurikulum 1999" (amandemen dari Kurikulum 1994) adalah untuk merevisi konten yang berkaitan dengan kebangkitan Orde Baru dan peran militer dalam politik.

Ini merupakan tanda awal dari pergeseran ke arah penyelesaian politik yang inklusif di sekitar masalah desain kurikulum, karena keputusan tersebut merupakan pengakuan yang sangat simbolis terhadap peran koalisi progresif (terutama mahasiswa) dalam memaksa pengunduran diri Soeharto.

Reformasi yang jauh lebih substansial, bagaimanapun, adalah peluncuran kurikulum baru pada tahun 2004. Dikenal dengan sebutan KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam paket otonomi daerah yang memberikan kontrol yang signifikan kepada daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

Rancangan kurikulum baru ini dipimpin oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, yang mulai bekerja pada tahun 2000 sebagai kelanjutan dari reformasi kurikulum 1994. Kurikulum ini mengandung ciri khas agenda teknokratis, terutama teori Manajemen Publik Baru, karena hasil belajar siswa terkait dengan berbagai standar kompetensi yang ditetapkan dan indikator terkait.

Disadur dari: www.melbourneasiareview.edu.au

Universitas-universitas di Indonesia sedang memobilisasi sumber daya mereka untuk meningkatkan daya saing internasional mereka dan mencapai status “kelas dunia”, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, dengan menyatakan bahwa kementeriannya memberikan “dukungan penuh” untuk usaha tersebut.

Sebanyak 54 universitas, baik negeri maupun swasta, saat ini sedang dinilai oleh kementerian dan didukung dalam upaya mereka untuk mencapai standar internasional. “Kita harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan kurikulum,” ujar Nadiem dalam Pertemuan Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia pada tanggal 15 Januari lalu.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga mendukung upaya ini. Berbicara di forum yang sama, Jokowi, demikian ia biasa disapa, mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan tinggi dan penelitian sekarang, sehingga program 'kelas dunia' dapat berlanjut di bawah presiden berikutnya.

Ia merujuk pada pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, ketika masa jabatan Jokowi berakhir. “Sektor pendidikan membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang besar, namun tetap saja, ini adalah kewajiban kita untuk mencari jalan,” kata Jokowi.

Alokasi anggaran negara untuk sektor pendidikan telah mencapai Rp6.400 triliun (US$404 miliar), yang menurut Jokowi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi dan mengantarkan pada perbaikan.

Kekhawatiran tentang kualitas

Rendahnya kualitas institusi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dalam hal penelitian, telah menjadi keprihatinan para politisi sejak lama. Sejak tahun 2015, kementerian ini telah mendorong agar universitas-universitas di negara ini masuk dalam daftar 500 universitas terbaik di dunia dalam peringkat internasional.

Kementerian ini mengeluarkan IKU-nya sendiri, singkatan dari indikator kinerja utama, untuk universitas. IKU ini mencakup penilaian apakah lulusan universitas mendapatkan pekerjaan yang layak, hasil penelitian dosen, inovasi yang digunakan di masyarakat luas, dan program studi berstandar internasional.

Sejauh ini, hanya tiga universitas di Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan label 'kelas dunia' di bawah kriteria kementerian. Ketiga universitas tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), menurut Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking.

Tahun lalu, QS menempatkan UI di peringkat 290, menempatkannya di antara 300 universitas terbaik di dunia - sebuah peningkatan dari peringkat tahun 2022 yang berada di posisi 305.

Profesor Muhammad Anis, mantan rektor UI, mengatakan bahwa kenaikan peringkat ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang kuat dari para pimpinan, staf, dosen dan karyawan UI. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengintensifkan penelitian dan inovasi,” tegasnya.

Universitas menetapkan target

Dalam rencana strategis lima tahun 2021-2025, ITB menetapkan target untuk menjadi salah satu dari 200 universitas terbaik di dunia. Hal ini dapat dicapai dengan mengintensifkan publikasi penelitian, kerja sama dengan universitas asing, dan membuka diri terhadap mahasiswa asing.

Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mengatakan kepada University World News bahwa rencana untuk mengamankan posisi ITB di antara 200 universitas terbaik di dunia “bukanlah sesuatu yang mustahil jika kita tetap berpegang teguh pada rencana kita, mengerahkan semua sumber daya dan bekerja keras”.

UGM, yang berada di peringkat 254 oleh QS tahun lalu, mengatakan bahwa mereka bertekad untuk mengatasi kekurangan dan tantangan yang ada, serta mengejar ketertinggalan dari universitas-universitas berkelas dunia. Namun, Rektor UGM Profesor Panut Mulyono mengakui bahwa universitasnya saat ini masih tertinggal dari universitas-universitas di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. “Malaysia saja memiliki lima universitas yang masuk dalam 100 universitas terbaik dunia. Kita tidak punya satu pun,” katanya.

Memutuskan apakah peringkat internasional harus menjadi prioritas bagi UGM merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Panut di dalam universitas. “Beberapa orang berpandangan bahwa peran sosial UGM lebih penting daripada reputasi yang meningkatkan kebanggaan peringkat dunia. Mereka memiliki argumen yang kuat,” akunya.

Beberapa orang mengatakan bahwa “manfaat yang dapat diberikan oleh universitas kami kepada masyarakat di sekitar kami, untuk memberikan kehidupan yang lebih bermakna bagi masyarakat,” tambahnya.

Kompetisi regional

Beberapa universitas yang beroperasi di bawah Kementerian Agama juga telah bergabung dalam perlombaan universitas 'kelas dunia'.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) telah berhasil menjadi “universitas terbaik” di bawah naungan Kementerian Agama. Sekarang, UIN SGD Bandung telah menetapkan tujuannya untuk menjadi universitas terbaik di kawasan Asia Tenggara, yang menurut Ahmad Sarbini, direktur Sekolah Pascasarjana UIN SGD Bandung, merupakan target yang lebih realistis.

“Perjalanan masih panjang, tapi kami sedang menuju ke arah sana. Ini adalah agenda kami,” kata Sarbini kepada University World News. “Di tingkat regional ini, ini bukan mimpi, ini adalah rencana.”

“Langkah-langkah yang realistis dan bertahap” akan dilakukan untuk memastikan relevansi universitas dengan masyarakat tetap terjaga, ujarnya, karena masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan universitas. “Kami tidak ingin menjadi universitas yang diakui dunia tetapi tidak peduli dengan masyarakat kita sendiri,” kata Sarbini.

“Upaya untuk mencapai status kelas dunia tidak akan berarti jika mengabaikan kondisi lokal, nasional, dan regional. Setiap universitas yang memulai perjalanan untuk mengejar status kelas dunia setidaknya harus melaksanakan tanggung jawab lokal dan nasionalnya,” kata Sarbini.

Untuk dapat unggul di tingkat regional, UIN SGD Bandung kini mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk terlibat dalam proyek-proyek akademik internasional. “Kami mendorong para dosen kami untuk terlibat dan bahkan memprakarsai penelitian bersama internasional dan menghasilkan lebih banyak publikasi ilmiah,” kata Sarbini.

Dia menambahkan bahwa UIN SGD Bandung sekarang sedang mempersiapkan kelas internasional untuk mahasiswa asing yang sesuai dengan standar pengajaran dan pembelajaran internasional.

Asep Saeful Muhtadi, seorang pakar komunikasi di UIN SGD Bandung, mengatakan bahwa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama bagi universitas. “Sangat ironis bahwa kita memiliki universitas teknologi yang ingin memiliki reputasi global, sementara teknologi masyarakatnya masih rendah. Bahkan teknologi yang paling sederhana pun kita beli dari luar,” katanya.

Kuantitas versus kualitas

Namun, menurut Sumanto Al-Qurtuby, profesor antropologi yang saat ini mengajar di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi, banyaknya jumlah universitas di Indonesia berarti banyak yang tidak memiliki kualitas akademis yang tinggi. Indonesia memiliki 4.523 kampus dengan 31.399 program studi, menurut data tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.

“Suka atau tidak suka, Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Mengatasi standar pendidikan yang rendah harus menjadi prioritas utama daripada mengejar peringkat dunia,” kata Al-Qurtuby. Ia menunjuk negara tetangga Singapura yang hanya memiliki 34 universitas, dua di antaranya - National University of Singapore dan Nanyang Technological University - masuk dalam 100 universitas terbaik di dunia.

“Lihatlah Malaysia yang hanya memiliki 100 universitas. Salah satunya, Universiti Malaya, berada di urutan ke-65 dalam peringkat dunia QS. Empat lainnya masuk dalam 200 universitas terbaik dunia,” katanya.

Al-Qurtuby, yang juga pendiri dan direktur Nusantara Institute, sebuah organisasi riset di Jakarta, mengatakan bahwa dengan hanya sekitar 6.000 mahasiswa asing di negara ini secara keseluruhan, universitas-universitas di Indonesia masih belum menjadi daya tarik bagi para mahasiswa asing. Dia mencatat bahwa sebagai perbandingan, Singapura memiliki sekitar 55.000 mahasiswa asing, dan Malaysia sekitar 170.000 mahasiswa asing.

Universitas-universitas di Indonesia juga memiliki tingkat publikasi ilmiah yang rendah karena beberapa alasan. Al-Qurtuby mengatakan salah satu alasan utamanya adalah karena para dosen dibebani dengan tugas-tugas pengajaran dan administrasi. “Dosen memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan penelitian dan menulis, dengan tingkat kompensasi yang rendah,” katanya.

Disadur dari: www.universityworldnews.com