Kebijakan Infrastruktur Air
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pendahuluan: Krisis Air Global dan Pentingnya Inovasi Teknologi
Krisis air bersih adalah tantangan global yang semakin nyata. Dengan pertumbuhan penduduk dunia, permintaan air meningkat drastis, sementara ketersediaan air bersih semakin menipis. Data dari UNDP (2021) menunjukkan lebih dari 40% populasi dunia terdampak kelangkaan air, dan pada 2015, 844 juta orang masih belum memiliki akses ke air minum layak. Tantangan ini tidak hanya dialami negara-negara berkembang, namun juga mulai mengancam negara maju, termasuk Swedia, terutama akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan persaingan sumber daya air1.
Teknologi menjadi kunci solusi. Salah satu inovasi yang kini banyak dibahas adalah smart water meter—alat ukur digital yang mampu memantau konsumsi air secara real-time, memberikan data akurat, serta mendukung pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, seberapa besar peluang dan hambatan implementasi teknologi ini di negara seperti Swedia, yang selama ini dikenal tidak kekurangan air?
Studi Kasus: Implementasi Smart Water Meter di Rumah Tangga Swedia
Penelitian oleh Ekström & Sivadasan (2021) dari KTH Royal Institute of Technology mengupas tuntas peluang dan tantangan implementasi smart water meter secara luas di rumah tangga Swedia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi studi literatur, pre-study, dan wawancara mendalam dengan pelaku industri, utilitas air, serta produsen teknologi1.
Latar Belakang Swedia: Unik di Tengah Krisis Global
Swedia memiliki karakteristik unik: tingkat konsumsi air rumah tangga cenderung menurun, dan secara umum tidak mengalami masalah kekurangan air. Namun, ancaman perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk tetap menuntut inovasi dalam pengelolaan air. Smart water meter dianggap sebagai solusi masa depan yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data1.
Peluang (Enablers) Implementasi Smart Water Meter
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendukung implementasi smart water meter secara luas di Swedia:
Hambatan (Barriers) Implementasi Smart Water Meter
Meski peluangnya besar, penelitian ini juga menyoroti sejumlah hambatan yang harus diatasi:
Studi Angka dan Dampak Nyata
Penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, namun juga menyajikan data dan studi kasus nyata:
Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Penelitian Lain
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami krisis air akut, Swedia berada pada posisi unik. Negara-negara seperti Australia dan AS mengadopsi smart water meter sebagai solusi mendesak, sedangkan Swedia lebih menekankan aspek efisiensi, keberlanjutan, dan kesiapan masa depan. Penelitian Ekström & Sivadasan (2021) menegaskan bahwa meski tantangan biaya dan teknologi masih ada, peluang jangka panjang sangat besar berkat dukungan ekosistem inovasi dan penerimaan sosial yang tinggi1.
Penelitian lain (Liu & Mukheibir, 2018; Sønderlund et al., 2016) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi smart water meter sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan lokal. Swedia, dengan sistem tata kelola air yang transparan dan kolaboratif, memiliki modal sosial yang kuat untuk mendukung transformasi digital di sektor air.
Opini dan Implikasi untuk Industri
Smart water meter bukan sekadar alat ukur, tapi fondasi transformasi digital sektor air. Keberhasilan implementasi di Swedia dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin beralih ke pengelolaan air berbasis data dan teknologi. Namun, penting untuk memastikan:
Jika tantangan ini diatasi, Swedia berpotensi menjadi pelopor smart water management di Eropa, bahkan dunia.
Kesimpulan: Menuju Masa Depan Pengelolaan Air yang Lebih Cerdas dan Berkelanjutan
Implementasi smart water meter di rumah tangga Swedia menawarkan peluang besar untuk efisiensi, deteksi kebocoran, dan pengelolaan air berkelanjutan. Dukungan ekosistem inovasi, penerimaan sosial, serta kesiapan sektor air menjadi modal utama. Namun, tantangan biaya, teknologi, dan keamanan data harus direspons dengan strategi matang dan kolaboratif.
Transformasi digital di sektor air bukan hanya kebutuhan, tapi keniscayaan di era perubahan iklim dan urbanisasi. Swedia, dengan segala keunggulan dan tantangannya, sedang menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah paradigma pengelolaan air untuk masa depan yang lebih baik.
Sumber : Ekström, E., & Sivadasan, S. (2021). Smart Water Meters in Swedish Households: The Enablers and Barriers for a Large-Scale Implementation. KTH Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering and Management, Stockholm, Sweden.
Kebijakan Infrastruktur Air
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pendahuluan: Tantangan Kota di Era Krisis Iklim
Perubahan iklim global telah memaksa kota-kota di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan risiko cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kota-kota kini menghadapi tantangan besar untuk membangun resiliensi—kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan lingkungan dan sosial. Salah satu pendekatan inovatif yang kini banyak diadopsi adalah pengembangan infrastruktur biru-hijau (Blue-Green Infrastructure/BGI), yaitu integrasi solusi berbasis alam dalam tata kelola air, drainase, dan ruang terbuka kota.
Namun, bagaimana konsep-konsep ini menyebar dari satu kota ke kota lain? Siapa saja aktor kunci di balik transfer pengetahuan ini? Studi yang dilakukan oleh Sutthi Suteerasan (2020) melalui tesis di KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, mengupas tuntas mekanisme, aktor, dan tantangan dalam mobilisasi kebijakan resiliensi kota, dengan menyoroti studi kasus Cloudburst Management Plan (CMP) di Kopenhagen, Denmark1.
Latar Belakang: Urbanisasi, Kerentanan, dan Pergeseran Paradigma
Kota-kota modern adalah simpul utama infrastruktur dan populasi. Ketika terjadi kegagalan infrastruktur akibat cuaca ekstrem, dampaknya bisa sangat luas—mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga penurunan kualitas hidup warga. Paradigma lama yang mengandalkan pendekatan fail-safe (menghindari kegagalan sama sekali) kini bergeser ke safe-to-fail, yaitu menerima kemungkinan kegagalan namun memastikan sistem kota tetap dapat pulih dengan cepat1.
Konsep resiliensi menjadi kunci. Kota tidak lagi hanya membangun tembok atau saluran air besar, tapi juga mengintegrasikan ruang hijau, area resapan, dan sistem drainase berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage Systems/SuDS). Pendekatan ini terbukti efektif menekan risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
Studi Kasus: Cloudburst Management Plan (CMP) Kopenhagen
CMP Kopenhagen adalah respons inovatif terhadap banjir besar yang melanda kota pada 2 Juli 2011, yang menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar euro dan menenggelamkan sebagian besar kota dalam waktu singkat. Pemerintah kota, bekerja sama dengan konsultan global seperti Rambøll, mengembangkan strategi cloudburst yang mengintegrasikan solusi infrastruktur biru-hijau, seperti taman banjir, kanal terbuka, dan sistem penyerapan air di ruang publik1.
CMP tidak hanya berhasil menurunkan risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas ruang publik dan nilai ekonomi kawasan. Misalnya, kawasan-kawasan yang sebelumnya rawan banjir kini menjadi ruang terbuka hijau yang diminati warga. Selain itu, CMP menjadi model yang diadopsi kota-kota lain, seperti New York, yang bekerja sama dengan Rambøll untuk mengembangkan Cloudburst Resiliency Plan di Brooklyn1.
Bagaimana Konsep Resiliensi dan BGI Menyebar Antar Kota?
Penelitian Suteerasan membedah proses transfer pengetahuan kebijakan menjadi empat tahap utama:
1. Eksplorasi, Produksi, dan Pemasaran Pengetahuan
Aktor utama di tahap ini adalah para policy mobilizers—baik dari pemerintah lokal, konsultan global, maupun lembaga internasional. Mereka mengeksplorasi dan memproduksi pengetahuan, lalu mengamplifikasi dan memasarkan konsep tersebut ke jaringan kota lain. Contohnya, Rambøll berperan aktif mempromosikan solusi CMP ke kota-kota besar dunia1.
2. Kontak Antar Kota
Terjadi pertukaran pengetahuan melalui konferensi, studi banding, dan kerja sama proyek. Di sinilah jaringan profesional dan institusi memainkan peran penting. Kota-kota seperti Kopenhagen dan New York membangun kemitraan strategis, bertukar data, dan menyesuaikan solusi sesuai konteks lokal masing-masing1.
3. Transfer dan Translasi
Konsep yang sudah matang kemudian diadopsi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal kota tujuan. Proses ini tidak sekadar menyalin, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan budaya setempat. Misalnya, solusi taman banjir di Kopenhagen diadaptasi menjadi rain gardens di New York yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan pola tata kota Amerika1.
4. Refleksi dan Internalasi
Setelah implementasi, kota melakukan evaluasi, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan. Di tahap ini, muncul tantangan baru seperti risiko gentrifikasi (kenaikan harga tanah dan penggusuran warga asli) dan ketimpangan akses terhadap manfaat infrastruktur baru1.
Peran Aktor dan Studi Kasus Angka
Penelitian ini menyoroti peran penting policy mobilizers:
Kritik, Tantangan, dan Nilai Tambah
Walaupun transfer pengetahuan kebijakan mempercepat inovasi, ada risiko yang perlu diwaspadai:
Opini dan Perbandingan dengan Penelitian Lain
Penelitian Suteerasan memperkuat temuan sebelumnya bahwa policy mobility di era globalisasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan interaktif dan adaptif. Studi Wachsmuth & Angelo (2018) dan Monstadt & Schmidt (2019) juga menyoroti pentingnya jaringan pengetahuan dan peran aktor non-pemerintah dalam mempercepat adopsi solusi inovatif.
Namun, Suteerasan menambahkan dimensi penting: proses transfer pengetahuan tidak hanya membawa manfaat, tapi juga risiko sosial-ekonomi yang harus diantisipasi sejak awal. Dibutuhkan mekanisme refleksi dan evaluasi berkelanjutan agar transfer kebijakan benar-benar menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Pelajaran Penting untuk Kota Masa Depan
Infrastruktur biru-hijau dan konsep resiliensi kota terbukti efektif meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Namun, keberhasilan transfer pengetahuan kebijakan sangat bergantung pada:
CMP Kopenhagen menjadi contoh nyata bagaimana inovasi lokal bisa menjadi inspirasi global, asalkan proses transfer pengetahuan dilakukan secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Sumber : Suteerasan, S. (2020). Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.
Kebijakan Infrastruktur Air
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pendahuluan: Air, Digitalisasi, dan Masa Depan Layanan Publik
Air merupakan infrastruktur vital yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi. Di Swedia, tantangan seperti urbanisasi, infrastruktur menua, dan perubahan iklim mendorong kebutuhan untuk mendigitalisasi sistem penyediaan air. Namun, adopsi solusi digital masih tertinggal dibandingkan sektor lain. Laporan tesis "Aligning Currents" oleh Emelie Skantz (2024) menyoroti berbagai hambatan utama dalam proses digitalisasi utilitas air, berdasarkan wawancara dengan penyedia teknologi dan operator air di Swedia.
Tujuan dan Metodologi Studi
Penelitian ini mengeksplorasi dua pertanyaan utama:
Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan 11 pemangku kepentingan dari utilitas air, penyedia teknologi, konsultan, dan akademisi, serta ditunjang dengan literatur sekunder.
Hambatan Utama Digitalisasi Utilitas Air
1. Tidak Ada Strategi dan Visi Digitalisasi yang Jelas
Banyak utilitas air tidak memiliki strategi digitalisasi formal. WU4 menyebut meski telah melakukan beberapa lokakarya, belum ada arah strategis yang konkret. WU1 menekankan digitalisasi dilakukan secara “instingtif” tanpa panduan tujuan jangka panjang.
2. Dukungan Manajemen dan Struktur Organisasi Lemah
Digitalisasi belum menjadi prioritas manajerial. Banyak CEO/utilitas masih menganggap digitalisasi sebagai proyek teknologi, bukan investasi strategis. Konsultan C1 menyebut banyak perusahaan air “belum siap secara budaya dan struktur” menghadapi proyek transformasi digital.
3. Kekurangan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
Kekurangan tenaga ahli membuat inisiatif digitalisasi seringkali gagal dieksekusi meskipun sudah direncanakan. Bahkan, posisi seperti manajer digitalisasi kadang tidak dibekali dengan kewenangan atau dukungan memadai.
4. Isu Keamanan Siber dan Kepemilikan Data
Kekhawatiran tentang cybersecurity dan kontrol data jadi penghambat utama, terutama untuk layanan berbasis cloud atau “data as a service”. Risiko vendor lock-in juga menghambat adopsi luas.
5. Kurangnya Insentif Regulasi dan Kebijakan
Tidak ada mandat nasional untuk mendorong digitalisasi. Operator tidak diberi insentif dari pemerintah, padahal biaya investasi tinggi dan tarif air rendah membuat pengembalian investasi sulit dihitung.
Perspektif Penyedia Teknologi: Selaras tapi Terkendala
Penyedia teknologi, terutama yang sudah mapan dan tergabung dalam asosiasi industri seperti Vattenindustrin, merasa sudah cukup memahami kebutuhan pasar. Namun mereka menyebut tantangan utama datang dari organisasi pelanggan sendiri, terutama lambatnya pengambilan keputusan, struktur birokratis, dan sikap konservatif.
Peluang solusi yang diusulkan:
Studi Kasus dan Angka-Angka Kunci
Data ini menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan investasi besar yang sulit diatasi tanpa transformasi struktural dan digitalisasi yang sistemik.
Temuan Tambahan dari Literatur
Rekomendasi Praktis
Kesimpulan: Digitalisasi Butuh Tata Kelola dan Budaya Baru
Digitalisasi sektor air bukan sekadar mengganti meter manual dengan sensor pintar. Ia menuntut perubahan budaya, restrukturisasi organisasi, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kompetensi. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor air akan sangat bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama secara terkoordinasi, dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas.
Tanpa strategi menyeluruh dan reformasi institusional, digitalisasi hanya akan jadi buzzword—bukan solusi nyata atas tantangan air masa kini.
Sumber : Skantz, E. (2024). Aligning Currents: Uncovering Perspectives on Barriers in Water Utility Digitalization. Master of Science Thesis, KTH Royal Institute of Technology. TRITA-ITM-EX 2024:302.
Kebijakan Infrastruktur Air
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pengantar: Data Besar dan Inovasi Infrastruktur
Big data dan Internet of Things (IoT) telah menjadi penggerak utama dalam manajemen infrastruktur publik, termasuk air minum. Melalui data-driven innovation (DDI), operator jaringan bisa melakukan pemeliharaan prediktif, deteksi kebocoran, dan penghematan biaya secara signifikan. Namun, transformasi digital seperti penerapan Smart Water Meter (SWM) di Belanda menghadapi hambatan besar: aturan hukum yang belum siap.
Makalah oleh Espinosa dan Lavrijssen (2019) membedah tantangan regulasi SWM di Belanda. Penelitian ini jadi diskusi awal tentang bagaimana kerangka hukum lama berinteraksi (atau bertabrakan) dengan teknologi baru.
Fungsi dan Manfaat SWM: Lebih dari Sekadar Tagihan
Smart Water Meter bukan hanya alat ukur konsumsi, tapi sistem sensor real-time yang:
Namun teknologi ini juga membawa risiko privasi dan keamanan data, karena informasi dikumpulkan secara real-time di rumah pelanggan dan bisa menggambarkan pola hidup pengguna.
Situasi Terkini di Belanda: Potensi Besar, Payung Hukum Kurang
Belanda belum memiliki kebijakan nasional untuk SWM. Tidak ada regulasi khusus, standar teknis, maupun mandat instalasi. Pilot project hanya dilakukan oleh tiga perusahaan air: Vitens, Oasen, dan Brabant Water.
Mengapa belum diluncurkan secara nasional?
Namun, cuaca ekstrem seperti musim panas 2018 yang sangat kering menunjukkan bahwa krisis air bisa datang lebih cepat dari perkiraan.
Studi Kasus: Ketidaksiapan Regulasi Mikro dan Makro
Tingkat Mikro (Peraturan Metering)
Aturan yang ada hanya mengatur meteran untuk kebutuhan tagihan. Fitur-fitur baru seperti pengiriman data otomatis, deteksi kebocoran, atau pemantauan kualitas air tidak tercakup.
Masalah krusial:
Tingkat Makro (Kerangka Umum Sektor Air)
Sebagai sektor monopoli publik, perusahaan air Belanda terikat pada aturan ketat:
SWM sebagai investasi baru sulit dimasukkan tanpa aturan nasional yang jelas, apalagi karena konsumen tidak bisa memilih operator air mereka (captive consumers).
Regulasi dan Teknologi: Empat Dilema Hukum
Berdasarkan kerangka Bennett Moses, regulasi menghadapi 4 dilema akibat perubahan teknologi:
Dalam konteks SWM:
Perbandingan Internasional dan Potensi Solusi
Negara seperti Inggris sudah mewajibkan SWM di daerah rawan kekeringan. Beberapa negara, seperti Denmark, menggunakan GDPR Pasal 6(1)(e) dan 6(1)(f) sebagai dasar hukum pemrosesan data untuk kepentingan publik dan legitimasi pemilik data.
Di Belanda, pendekatan ini belum ada. Tanpa kebijakan nasional, setiap perusahaan air harus menafsirkan sendiri ruang geraknya, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko hukum.
Rekomendasi dan Refleksi
Kesimpulan: Saatnya Aturan Mengejar Teknologi
Belanda memiliki potensi besar dalam transformasi digital sektor air. Namun tanpa penyesuaian regulasi, inovasi seperti SWM akan tetap berada di tahap uji coba. Tulisan ini menunjukkan bahwa tantangan bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kerangka hukum yang belum cukup adaptif untuk mengakomodasi perubahan digital yang cepat.
Langkah ke depan adalah mengkaji ulang aturan yang ada, bukan untuk menghambat teknologi, tapi untuk memastikan manfaatnya bisa dinikmati dengan tetap menjaga hak-hak dasar konsumen.
Sumber : Espinosa, B., & Lavrijssen, S. (2019). Exploring the regulatory challenges of a possible rollout of smart water meters in the Netherlands. Competition and Regulation in Network Industries, 19(3–4), 159–179.
Manajemen Pemasok
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pendahuluan
Di era persaingan global, Supply Chain Performance Measurement System (SCPMS) menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. SCPMS tidak hanya digunakan untuk mengukur kinerja internal tetapi juga mengoptimalkan hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Hamid Kazemkhanlou dan Hamid Reza Ahadi di Iran University of Science & Technology mengeksplorasi berbagai model pengukuran kinerja rantai pasok, menyoroti karakteristik, kelebihan, dan penerapannya dalam konteks bisnis modern.
Metodologi Penelitian
Temuan Utama
1. Evolusi SCPMS dan Peranannya dalam Bisnis Modern
2. Karakteristik SCPM yang Efektif
3. Model SCPM dan Keunggulannya
Berbagai model Supply Chain Performance Measurement (SCPM) memiliki keunggulan masing-masing dalam mengukur dan meningkatkan kinerja rantai pasok. Balanced Scorecard (BSC) merupakan model yang digunakan untuk menilai kinerja berdasarkan empat perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam mencapai keseimbangan antara aspek keuangan dan operasional. Sementara itu, SCOR Model lebih menitikberatkan pada keandalan, fleksibilitas, serta biaya dalam rantai pasok, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan respons terhadap permintaan pasar. Model Economic Value Added (EVA) berfokus pada pengukuran nilai tambah finansial yang dihasilkan oleh rantai pasok, membantu perusahaan dalam menilai sejauh mana operasi bisnis menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Selain itu, Activity-Based Costing (ABC) digunakan untuk mengidentifikasi biaya produksi berdasarkan aktivitas yang memberikan nilai tambah, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami keunggulan masing-masing model, perusahaan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya.
4. Studi Kasus: Implementasi SCPM dalam Industri Transportasi dan Manufaktur
Strategi Optimal untuk Implementasi SCPMS yang Efektif
1. Mengintegrasikan Pengukuran Kinerja dengan Teknologi Digital
2. Menerapkan Model Pengukuran yang Sesuai dengan Tujuan Bisnis
3. Meningkatkan Kolaborasi dan Transparansi dengan Mitra Bisnis
Kesimpulan
Penelitian ini menegaskan bahwa SCPMS yang efektif mampu meningkatkan daya saing perusahaan dengan memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan strategis. Perusahaan yang mengadopsi SCPMS modern dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, menekan biaya, dan mempercepat respons terhadap dinamika pasar.
Dengan memilih model pengukuran kinerja yang tepat dan memanfaatkan teknologi digital, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat hubungan dengan pemasok dan pelanggan.
Sumber : Hamid Kazemkhanlou, Hamid Reza Ahadi (2014). Study of Performance Measurement Practices in Supply Chain Management. Iran University of Science & Technology.
Manajemen Pemasok
Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 19 Juni 2025
Pendahuluan
Pengukuran kinerja dalam rantai pasok otomotif memainkan peran krusial dalam menjaga daya saing industri. Studi ini mengulas 30 artikel dari 2007 hingga 2018, menyoroti metode pengukuran kinerja yang efektif serta tantangan yang dihadapi industri otomotif dalam meningkatkan efisiensi rantai pasoknya.
Metodologi & Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dan analisis konten untuk mengkaji tren utama dalam pengukuran kinerja rantai pasok otomotif. Data diperoleh dari jurnal-jurnal terkemuka, seperti Journal of Cleaner Production dan International Journal of Production Economics.
Fakta utama:
Temuan Utama
1. Indikator Kinerja yang Digunakan
Studi ini mengklasifikasikan pengukuran kinerja rantai pasok ke dalam dua kategori utama:
2. Tantangan dalam Pengukuran Kinerja
3. Studi Kasus di Industri Otomotif
Beberapa penelitian dalam artikel ini menyajikan studi kasus dari berbagai negara:
Solusi & Rekomendasi untuk Optimasi SCM
🔹 Integrasi Teknologi: Implementasi sistem berbasis data & AI untuk memantau performa rantai pasok secara real-time.
🔹 Pengukuran Berbasis Kinerja: Menggunakan Fuzzy AHP untuk mengklasifikasikan indikator kinerja berbasis keberlanjutan.
🔹 Manajemen Risiko Rantai Pasok: Meningkatkan kolaborasi antara pemasok dan produsen untuk mengatasi gangguan pasokan.
🔹 Sistem Manajemen yang Lebih Fleksibel: Studi oleh Neto & Pires (2012) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang lebih adaptif dapat meningkatkan hubungan antara pemasok dan produsen.
Kesimpulan
Rantai pasok dalam industri otomotif memerlukan pendekatan holistik dalam pengukuran kinerja. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern, sistem pengukuran berbasis data, dan peningkatan kerja sama dengan pemasok dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing industri otomotif secara signifikan.
Sumber : Radouane Lemghari, Driss Sarsri, Chafik Okar, & Asmaa Es-satty (2019). Supply Chain Performance Measurement in the Automotive Sector: A Structured Content Analysis. Uncertain Supply Chain Management, 7(2019), 567–588.