Indonesia, dengan ribuan pulau dan ratusan pelabuhan, membutuhkan manajemen kepelabuhanan yang terpadu dan efisien. Di tengah dinamika ini, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang kini dikenal sebagai Pelindo II, muncul sebagai kekuatan utama dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan di wilayah barat Indonesia.

Dahulu, Pelindo IV merupakan BUMN Indonesia yang fokus pada layanan kepelabuhanan. Saat ini, kepemimpinan Pelindo IV dipegang oleh Prasetyadi, yang menjabat sebagai Direktur Utama. Upaya besar dilakukan pemerintah dengan menggabungkan Pelindo IV ke dalam Pelindo II pada tanggal 1 Oktober 2021, sebagai langkah strategis untuk menyatukan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia.

Pelindo II sendiri bermula dari status Perusahaan Negara Pelabuhan IV, yang didirikan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini mengelola pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah Sumatera, Riau, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 1992, Pelindo IV berubah status menjadi Perseroan Terbatas (Persero) dan mengalami restrukturisasi untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola pelabuhan. Transformasi ini bukan hanya mengubah cara operasional perusahaan tetapi juga mengukuhkannya sebagai salah satu entitas yang sangat berperan dalam pengembangan sektor kepelabuhanan Indonesia.

Pelindo II tidak hanya memiliki kehadiran fisik yang kuat melalui 11 pelabuhan utama yang dikelolanya di wilayah barat Indonesia, tetapi juga didukung oleh kepemimpinan yang visioner. Fokus pada inovasi dan efisiensi menjadi dasar dalam menjalankan operasionalnya. Komitmen untuk menghadirkan teknologi terkini dalam manajemen kepelabuhanan menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien.

Pelindo II memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Konektivitas yang baik antar pulau dan wilayah menjadi kunci dalam memastikan distribusi barang dan penumpang yang lancar. Dengan mendukung kegiatan ekspor dan impor, Pelindo II turut berkontribusi pada stabilitas perekonomian Indonesia.

Pelindo II terus melangkah maju dalam merancang masa depan kepelabuhanan Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan penerapan teknologi terbaru, perusahaan ini siap menghadapi tantangan global dan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Langkah-langkah proaktif, seperti peningkatan kapasitas pelabuhan, pengembangan konektivitas terpadu, dan investasi dalam teknologi digital, menjadi landasan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pelindo II telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan pelabuhan, membuktikan bahwa kesuksesan sektor kepelabuhanan adalah kunci untuk mewujudkan potensi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I, merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berfokus pada layanan jasa kepelabuhanan di tanah air. Dahulu, Pelindo I mengelola 16 cabang pelabuhan yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Wilayah kerjanya yang berada di bagian barat Indonesia, dengan langsung berhadapan dengan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional laut, memberikan Pelindo I peran strategis dalam konektivitas jaringan perdagangan global di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, perusahaan ini resmi diintegrasikan ke dalam Pelindo II, sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terbentuk melalui sejumlah perubahan bentuk usaha dan status hukum dalam menyediakan layanan jasa kepelabuhanan. Pada rentang tahun 1945-1951, perusahaan berada di bawah Departemen Van Scheepvaart (badan pemerintah Belanda), dengan tugas memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf. Antara tahun 1952 hingga 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan.

Pada tahun 1960, pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara, membentuk Perusahaan Negara Pelabuhan yang memiliki kewenangan hingga tahun 1993. Seiring dengan arah kebijaksanaan pemerintah dan dinamika pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan, status dan bentuk perusahaan mengalami beberapa kali perubahan.

Perjalanan sejarah Pelindo I dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Tahun 1960-1963: Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.
• Tahun 1964-1969: Aspek komersial tetap berada di bawah PN Pelabuhan, sementara kegiatan operasional dikendalikan oleh lembaga pemerintah bernama Port Authority.
• Tahun 1969-1983: Sebagian besar pelabuhan umum dikelola oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan Port Authority menjadi BPP.
• Tahun 1983-1992: Pengelolaan pelabuhan umum dibagi antara yang diusahakan dan tidak diusahakan. Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan mengelola yang diusahakan, sementara pelabuhan yang tidak diusahakan dikelola oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
• Tahun 1992 hingga kini: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1991, Pelabuhan Indonesia I menjadi Perseroan Terbatas (Persero), dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, seiring dengan pengalihan status dari Perusahaan Pelabuhan. Perubahan ini menggambarkan adaptasi Pelindo I terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan dinamis sektor jasa kepelabuhanan.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I, merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berfokus pada layanan jasa kepelabuhanan di tanah air. Dahulu, Pelindo I mengelola 16 cabang pelabuhan yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Wilayah kerjanya yang berada di bagian barat Indonesia, dengan langsung berhadapan dengan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional laut, memberikan Pelindo I peran strategis dalam konektivitas jaringan perdagangan global di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, perusahaan ini resmi diintegrasikan ke dalam Pelindo II, sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terbentuk melalui sejumlah perubahan bentuk usaha dan status hukum dalam menyediakan layanan jasa kepelabuhanan. Pada rentang tahun 1945-1951, perusahaan berada di bawah Departemen Van Scheepvaart (badan pemerintah Belanda), dengan tugas memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf. Antara tahun 1952 hingga 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan.

Pada tahun 1960, pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara, membentuk Perusahaan Negara Pelabuhan yang memiliki kewenangan hingga tahun 1993. Seiring dengan arah kebijaksanaan pemerintah dan dinamika pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan, status dan bentuk perusahaan mengalami beberapa kali perubahan.

Perjalanan sejarah Pelindo I dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Tahun 1960-1963: Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.
• Tahun 1964-1969: Aspek komersial tetap berada di bawah PN Pelabuhan, sementara kegiatan operasional dikendalikan oleh lembaga pemerintah bernama Port Authority.
• Tahun 1969-1983: Sebagian besar pelabuhan umum dikelola oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan Port Authority menjadi BPP.
• Tahun 1983-1992: Pengelolaan pelabuhan umum dibagi antara yang diusahakan dan tidak diusahakan. Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan mengelola yang diusahakan, sementara pelabuhan yang tidak diusahakan dikelola oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
• Tahun 1992 hingga kini: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1991, Pelabuhan Indonesia I menjadi Perseroan Terbatas (Persero), dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, seiring dengan pengalihan status dari Perusahaan Pelabuhan. Perubahan ini menggambarkan adaptasi Pelindo I terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan dinamis sektor jasa kepelabuhanan.

Disadur dari: 

https://id.wikipedia.org
 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang akrab disebut sebagai Pelindo, merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang mengkhususkan diri dalam bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.

Perusahaan ini lahir melalui penggabungan beberapa entitas, termasuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Proses penyatuan ini merupakan bagian dari transformasi bisnis yang dilakukan oleh Kementerian BUMN pada awal tahun 2023.

Pelindo mengelola 94 pelabuhan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dengan seluruh pelabuhan yang dikelolanya memiliki peran yang signifikan dalam jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1960 ini telah mengalami perubahan status usaha dari PN hingga akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Transformasi ini merupakan respons terhadap tuntutan Pelindo sebagai pelaksana teknis kegiatan logistik di bidang kepelabuhanan, khususnya dalam membangun Pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok.

Meskipun telah meraih prestasi sebagai The Best Port Practices in Asia-Pacific Region pada 1980-an, Pelindo menyadari perlunya beradaptasi dengan perubahan demi kelangsungan bisnisnya. Dengan memperluas kawasan pelabuhan, memperbarui fasilitas, dan melakukan transformasi manajemen, Pelindo menciptakan gerak usaha yang lebih adaptabel, resilien, dan progresif.

Setelah melalui serangkaian penataan, revitalisasi, dan transformasi, Pelindo berkembang menjadi pengelola dan pengembang kegiatan logistik, tidak hanya sebatas pelabuhan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek terkait dengan logistik sebagai pilar perdagangan Indonesia. Pada 1 Oktober 2021, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV resmi bersatu menjadi satu entitas, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Sebagai hasilnya, nama Pelindo II resmi diubah menjadi Pelindo.

Dalam upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh BUMN, perusahaan pada tahun 2020 secara resmi menyerahkan sebagian besar saham PT Rumah Sakit Pelabuhan, yang mengelola Rumah Sakit Pelabuhan di Jakarta, Cirebon, dan Palembang, ke PT Pertamina Bina Medika.

Sebagai BUMN, Pelindo 2 mengelola operasional pelabuhan dan mengembangkan kegiatan di sektor kepelabuhanan. Selain membangun infrastruktur utama, Pelindo juga membangun infrastruktur pendukung yang dikerjasamakan oleh BUMN atau swasta, seperti pembangunan jalan tol (bekerjasama dengan Jasa Marga) dan rel kereta (bekerjasama dengan Kereta Api Logistik).

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), atau lebih dikenal sebagai PELNI, merupakan entitas milik negara Indonesia yang mengkhususkan diri dalam layanan pelayaran angkutan penumpang dan barang. PELNI saat ini mengelola armada yang terdiri dari 26 kapal penumpang, melayani 1.058 rute, dan berlabuh di 71 pelabuhan. Selain itu, perusahaan ini mengoperasikan 42 kapal perintis di wilayah 3TP, menjangkau 273 pelabuhan dengan total 3.495 rute. PELNI juga mengoperasikan 16 kapal rede.

Di bidang logistik, PELNI menjalankan 10 trayek tol laut dan satu trayek khusus untuk pengangkutan ternak. Untuk mendukung operasionalnya, PELNI memiliki 45 kantor cabang, 115 titik terminal, 1 kantor cabang khusus di Singapura, dan 2 Unit Bisnis Strategis, yaitu Galangan Surya di Surabaya dan Hotel Bahtera di Cipayung.

Dari seluruh armadanya, tiga kapal, yaitu KM Kerinci, KM Wilis, dan KFC Jet Liner, berfungsi sebagai kapal sewa atau kapal cadangan jika kapal lain sedang dalam pemeliharaan. Armada penumpang terdiri dari enam jenis, termasuk kapal Ro-Ro dan feri, dengan kapasitas mulai dari 3.000 hingga 500 penumpang.

Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA), yang didirikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pada 5 September 1950, adalah awal perusahaan ini. Pemerintah Belanda menolak permintaan pemerintah Indonesia untuk mengubah badan hukum NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) menjadi perseroan terbatas, yang mengakibatkan berdirinya PEUSKA. Selain itu, KPM, perusahaan pelayaran Belanda yang beroperasi di perairan Indonesia, menolak untuk menggunakan bendera Indonesia.[4] PEPUSKA harus bersaing dengan KPM dengan armadanya yang lebih besar dan kontrak monopoli dengan modal awal hanya delapan unit kapal.

Setelah PEPUSKA dibubarkan pada tanggal 28 April 1952, perusahaan ini kemudian didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan SK Menteri Perhubungan tanggal 28 Februari 1952 dan 19 April 1952.Ma'moen Soemadipraja adalah direktur utama pertama perusahaan. Pada saat itu, modal awal perusahaan hanya terdiri dari delapan unit kapal yang sebelumnya dioperasikan oleh PEPUSKA. Dengan pinjaman dari Bank Ekspor Impor Indonesia, perusahaan tersebut kemudian memesan 45 kapal penumpang dari Eropa Barat. Perusahaan ini menyewa kapal-kapal asing untuk mengisi trayek yang ditinggalkan oleh KPM sembari menunggu kapal-kapal tersebut tiba. Selain itu, perusahaan ini juga mengoperasikan kapal-kapal yang diambil dari Jepang sebagai kompensasi perang.

Pada tahun 2016, PELNI menjalin kerja sama dengan Garuda Indonesia untuk menyediakan paket wisata ke Karimunjawa, Jawa Tengah, dan meluncurkan pelayaran reguler ke destinasi tersebut setiap dua minggu sekali. Pada Maret 2020, mayoritas saham PT Rumah Sakit Pelni diserahkan kepada PT Pertamina Bina Medika sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kepemilikan rumah sakit milik BUMN. Menyambut perayaan hari jadi ke-71 pada tahun 2023, PELNI mengusung logo baru dan tagline baru, "We Connect, We Unify," sebagai simbol transformasi.

Kebanyakan kapal penumpang PELNI diproduksi oleh galangan kapal Meyer Werft di Jerman, menyediakan berbagai kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas ekonomi. Fasilitas di kapal mencakup ruang makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik, dan mushola. Tak hanya itu, PELNI juga menjalin kerja sama dengan Telkomsel untuk memasang BTS di atas beberapa kapalnya.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Aneka Tambang Tbk, yang akrab disebut Antam, merupakan bagian dari MIND ID dan berperan penting dalam sektor pertambangan nikel, bauksit, dan emas. Hingga akhir 2021, Antam tidak hanya menggeluti bisnis pertambangan, tetapi juga memiliki 15 butik emas tersebar di 11 kota di Indonesia.

Berawal pada tahun 1968 sebagai perusahaan negara (PN) dengan nama PN Aneka Tambang, perusahaan ini terbentuk dari penggabungan beberapa entitas, termasuk PN Tambang Bauksit Indonesia, PN Tambang Emas Tjikotok, PN Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan, dan proyek-proyek eks-Bappetamb. Pada tahun 1974, statusnya diubah menjadi persero, dan sejak itu Antam terus berkembang.

Antam mengoperasikan Pabrik FeNi I di Pomalaa sejak 1976, dan tiga tahun kemudian membuka tambang nikel di Pulau Gebe. Perusahaan terus diversifikasi, memulai tambang emas di Pongkor pada tahun 1994 dan Pabrik FeNi II di Pomalaa pada tahun 1995. Antam menjadi perusahaan publik pada 1997 dan mengeksplorasi pasar internasional dengan mencatatkan sahamnya di Australian Securities Exchange (ASX) pada tahun 1999.

Perjalanan Antam terus berlanjut dengan pembukaan tambang nikel di Tanjung Buli pada tahun 2001, Pabrik FeNi III di Pomalaa pada 2007, dan akuisisi tambang emas di Cibaliung pada 2009. Dalam beberapa tahun berikutnya, Antam terus mengembangkan operasinya, termasuk tambang batu bara di Sarolangun dan tambang nikel di Pulau Pakal pada tahun 2011.

Pada tahun 2017, Antam mencatat sejarah dengan mengekspor produk emas ke Jepang, dan pemerintah menyerahkan mayoritas sahamnya ke Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membentuk holding BUMN di industri pertambangan. Pada tahun 2018, Antam meluncurkan produk emas batangan bermotif tematik dan bermotif batik seri II, serta memegang seluruh saham PT Indonesia Chemical Alumina. Dalam perkembangan terbaru, pada Desember 2022, mayoritas saham Antam dialihkan ke Mineral Industri Indonesia (MIND ID) untuk mendukung fokus Inalum pada bisnis produksi aluminium.

Pemerintah mengalihkan sebagian besar saham Inalum ke Mineral Industri Indonesia (MIND ID) pada bulan Desember 2022, sehingga perusahaan dapat fokus pada bisnis di bidang produksi aluminium. MIND ID didirikan sebagai induk holding BUMN dalam industri pertambangan.

Disadur dari:

https://id.wikipedia.org