Ketidakefektifan distribusi pupuk bersubsidi telah menjadi tantangan bagi negara-negara yang mengadopsi kebijakan ini, meskipun dengan berbagai mekanisme; masalah utama selalu terkait dengan efektivitas distribusi. Sebagai contoh, di Nigeria, keterlambatan distribusi pupuk merupakan masalah utama yang akar penyebabnya terletak pada masalah korupsi, salah urus, dan keterlambatan pembayaran. Di India, di sisi lain, sistem distribusi yang terdesentralisasi telah menyebabkan inefisiensi, dimana pupuk bersubsidi seringkali tidak sampai ke petani kecil yang dituju tepat waktu.
Di Pakistan, di mana kebijakan dan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi serupa dengan Indonesia, dengan menganut sistem distribusi terpusat, keterlambatan distribusi pupuk masih ditemukan. Namun, dalam kasus ini, keterlambatan bukan merupakan masalah utama, melainkan disparitas harga dan ketidaktepatan sasaran pupuk bersubsidi, sehingga muncul wacana dari pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung kepada petani/kelompok tani.
Di Indonesia, pemerintah membuat sistem distribusi untuk tata kelola pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dalam penerapannya. Anggaran negara menyediakan dana untuk pupuk bersubsidi, tetapi hanya untuk kategori petani tertentu yang memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Permentan No. 10 tahun 2022. Sebelum penunjukan Menteri Pertanian yang baru, subsidi pupuk tersedia untuk 69 jenis komoditas pertanian. Subsidi tersebut hanya tersedia untuk sembilan produk pangan pokok dan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.
Menurut kebijakan ini, hanya petani yang mengelola lahan paling luas 2 hektar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Pemerintah menggunakan satu organisasi birokrasi yang terpusat untuk mengatur pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian dan para pegawainya mengumpulkan informasi mengenai petani, lahan, dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di antara lembaga-lembaga lainnya.
Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pemberian dana, Kementerian Perdagangan merekomendasikan entitas sektor swasta untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi, dan Kementerian BUMN beserta jajarannya bertanggung jawab atas pembelian dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Kemudian, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lain yang terlibat dalam pengawasan diserahkan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Koordinasi tugas distribusi di setiap daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Pemerintah membuat hirarki untuk proses distribusi, dimulai dari Lini I dan turun ke bawah melalui Lini II, III, dan IV sampai ke Petani. Distribusi pupuk di Lini I menjadi tanggung jawab PT PIHC yang ditunjuk pemerintah. PT PIHC memilih distributor Jalur II. Kemudian, di Lini III adalah pengecer yang telah ditunjuk PIHC sebagai lokasi di mana kelompok tani dapat membeli pupuk, dan di Lini IV adalah petani yang membeli dan menerima pupuk sesuai dengan jatahnya. Hasilnya berbeda dari yang diantisipasi, meskipun semua perangkat birokrasi terlibat secara ekstensif dalam kasus ini. Masalah yang paling menantang adalah mengatasi dualitas harga di pasar dan mencegah pupuk bersubsidi dijual dengan harga non-subsidi.
Keterlambatan distribusi disebabkan oleh beberapa kesulitan berikut ini. Model sentralisasi ini membuat penumpukan sangat mungkin terjadi, yang sering terjadi di gudang Lini I dan Lini II. Kemudian, ada masalah yang disebut petani sebagai kelangkaan pupuk. Informasi dari para pengecer menunjukkan bahwa masalah distribusi biasanya menjadi penyebab keterlambatan ini. Transportasi pupuk dan sedikitnya tenaga kerja di gudang pemasok dan distributor menjadi penyebab masalah ini, sehingga sulit untuk memenuhi beberapa permintaan secara bersamaan dan dalam jumlah yang signifikan.
Bahkan jika mereka telah membayar pedagang grosir, hal ini membuat pedagang sering menunggu lama dalam ketidakpastian. Salah satu toko menghadapi hal serupa pada musim tanam 2022. Setiap harinya, toko tersebut melayani 345 petani dari 14 kelompok tani. Pupuk selalu datang setelah dipesan dan dibayar, padahal distributor tempat pemesanan hanya berjarak 10 km dari gudang pengecer dan hanya mencakup dua kecamatan. Barang tetap harus dikirim.
Ketika terjadi keterlambatan seperti ini, beberapa pengecer mengambil sendiri ke gudang distributor dengan dalih untuk mempercepat kedatangan pupuk di gudang mereka dengan membayar biaya transportasi distribusi sebesar Rp 800.000 per truk, dan distributor mengizinkan pengecer untuk mengambil pesanan mereka. Pengecer hanya melakukan hal tersebut karena terpaksa, meskipun hal tersebut legal karena mereka akan merugi jika tidak melakukannya. Diakui bahwa margin keuntungan pengecer hanya sebesar Rp 75 per kg atau Rp 7.500 per kuintal, terlepas dari kemungkinan meningkatnya biaya tenaga kerja dan transportasi. Seorang pengecer di Pitumpanua, Kabupaten Wajo, menggambarkan pengalamannya:
Saya pernah menebusnya; banyak masalah yang disampaikan. Keuntungannya hilang jika mengendarai kendaraan sendiri karena biaya transportasi bersubsidi hanya Rp. 800.000, sementara keuntungannya hanya Rp. 75 per kg, atau Rp. 7.500 per kuintal. Oleh karena itu, jika Anda mengambilnya sendiri, Anda akan rugi, terutama para pekerja yang paling tertekan. Karena gaji buruh yang mengangkatnya dari gudang hanya dapat Rp. 500, kalau kita cari pekerja di luar, tidak ada yang mau ambil Rp. 500, menyewa mobil di luar hampir pasti akan menghasilkan harga yang lebih tinggi. (Pengecer Siwa, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)
Pengecer secara teratur mengambil keuntungan dari kondisi ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa kios di Sidrap. Mereka mengakui bahwa mereka sering mengambil pupuk dengan kendaraan mereka, dan ketika mereka melakukannya, distributor akan menagih biaya transportasi mereka. Untuk menghindari kerugian, pengecer harus berusaha mengurangi biaya dengan meminta produk diantarkan langsung ke petani atau kelompok tani dari gudang distributor.
Ia mengatakan bahwa lebih baik mengambilnya sendiri karena bisa langsung ke petani. Para petani menambahkan Rp 750 per karung untuk biaya tenaga kerja jika diantarkan. Oleh karena itu, pelanggan akan membayar Rp3.500 per karung, Rp112.500 untuk HRP, dan Rp115.000 untuk NPK + ongkos tenaga kerja. Karena asosiasi petani biasanya mengkoordinasikan pengeluaran petani, metode operasi ini lebih sederhana bagi pengecer dan petani. Akibatnya, petani yang datang langsung ke kios tidak terlalu banyak, paling banyak 1-2 orang per kelompok, itupun hanya karena ada kebutuhan mendesak. Selain itu, jika mereka langsung datang ke toko, petani mendapatkan harga HRP tanpa biaya tambahan.
Karena masyarakat menanam pada musim April-September dan Oktober-Maret, maka kesempatan untuk menebus potongan harga pupuk adalah pada bulan April hingga Desember. Penyaluran tertinggi terlihat pada bulan November hingga Desember. Pada bulan pertama, 100 ton pupuk harus dikirim dan ada di gudang pengecer. Akan menjadi masalah jika pada bulan pertama hanya 20 ton yang tiba.
Oleh karena itu, gudang Lini II harus berisi semua pupuk PS 1 antara bulan Januari dan Februari. PIHC dapat memetakan PS untuk setiap lokasi di Lini IV sehingga penebusan dapat direncanakan dan antrean tidak menumpuk di gudang. Petani harus menunggu untuk bergabung dengan antrean di kecamatan terdekat seperti Keera, seperti di kecamatan Pitumpanua, di mana PS berlangsung dari bulan Januari hingga Februari. Hal ini dapat dikondisikan dengan sendirinya, karena daerah yang belum memulai musim pemupukan sering kali belum terisi.
Para petani mengantri untuk membeli pupuk yang disubsidi, sehingga meskipun hanya 10 ton yang tiba di gudang pengecer, pupuk tersebut akan habis dalam satu hari. Hal ini sering kali membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa petani lain yang membutuhkan kuota menunggu untuk membelinya. Di masa depan akan ada lebih banyak pupuk, dan pengecer berusaha untuk menyalurkannya. Dengan total 20 ton untuk setiap transaksi, pedagang idealnya bertransaksi dengan distributor sebanyak lima kali dalam sebulan.
Selama uang tidak mengendap di distributor, perputaran modal di tingkat pengecer berkisar di angka Rp 100 juta. Selama kedatangan pupuk dapat terjamin, organisasi petani bersedia mempertahankan tren ini dengan menyediakan modal. Pengecer terkadang sudah menerima uang dari distributor hingga satu tahun, namun produknya belum juga datang. Contohnya, sebuah toko di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, di mana distributornya pergi dengan membawa uang tunai sekitar Rp40 juta. Distributor tersebut telah pindah namun belum mengembalikan uang tersebut. Fakta bahwa uang tersebut telah disetorkan ke PIHC membuatnya lebih sulit untuk dikembalikan. Kesulitan tahun lalu adalah kurangnya tenaga kerja, karena pupuk sering datang namun sulit ditangani oleh pekerja dan kendaraan. Karena keterlambatan ini, pembelian dilakukan di toko-toko lebih sering.
Melanggar aturan HRP
Kondisi dualisme harga pupuk berdampak pada tantangan untuk mempertahankan harga oleh HRP. Setiap peserta dalam sistem ini mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Di mana-mana terdapat pasar gelap (mafia) pupuk bersubsidi. Pembelian pupuk bersubsidi yang dipasarkan secara ilegal dikenal dengan sebutan “Pupuk Gentayangan” di Kabupaten Wajo dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Banyak yang mengklaim bahwa pupuk tersebut berasal dari daerah sekitar, misalnya di Sidrap, pupuk tersebut diduga berasal dari Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Mamuju.
Namun, di Wajo, pupuk-pupuk tersebut berasal dari Sidrap dan wilayah timur Luwu. Yang lain percaya bahwa pupuk tersebut berasal dari daerah mereka, tetapi dari kecamatan yang berbeda. Asal muasal pupuk “Pupuk Gentayangan” tidak diketahui secara pasti. Jika benar pupuk tersebut berasal dari daerah sekitar, mereka beranggapan bahwa meskipun sawah di sana merupakan sawah tadah hujan, para petani di sana tetap mendapatkan jatah pupuk meskipun tidak menanam.
HET pupuk bersubsidi ilegal di kios-kios tidak jauh berbeda dengan harga pupuk bersubsidi yang dijual secara resmi di kios-kios resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebagai contoh, harga NPK bisa mencapai Rp150.000-180.000 per sak, dan beberapa pemasok bersedia menerima pembayaran setelah panen. Sementara itu, HPP resmi per karung adalah Rp. 112.500, membuat harga pupuk “ilegal” menjadi lebih mahal. Namun, selama pupuk bersubsidi masih tersedia di pasar, petani selalu bersedia mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang tidak dapat dipenuhi oleh pupuk bersubsidi. Selain itu, harga pupuk bersubsidi ilegal jauh lebih terjangkau daripada pupuk non-subsidi yang harganya bisa mencapai Rp475.000 per sak.
Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua salah satu kelompok tani yang mengatakan bahwa:
Sangat kaget, karena kalau mau menebus pupuk tidak ada, tapi kita cari pupuk walaupun selalu ada, hanya saja harganya sudah mahal, sekitar Rp150.000. (Ketua Kelompok Tani Sidrap, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023) Sebagai perbandingan, ditemukan bahwa penjualan pupuk ilegal terjadi di banyak lokasi. Misalnya, di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ditemukan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih menjual pupuk bersubsidi secara ilegal ke kios-kios yang tidak resmi. Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Selain itu, ditemukan juga harga jual pupuk bersubsidi di atas HET di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Penjualan di atas HET dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia yang menerima pupuk bersubsidi. Pada beberapa kasus, keberadaan lembaga distribusi yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah dianggap sebagai rahasia umum. Tanpa adanya pasar gelap pupuk, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani akan kesulitan mendapatkan pupuk, dan hal ini akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Upadhyay dkk.[ yang menyatakan bahwa perdagangan ilegal dari perbatasan India yang terbuka dan penjualan pupuk bersubsidi oleh pedagang pertanian yang tidak resmi merupakan masalah lain dari kebijakan pupuk bersubsidi di Nepal. Di Zambia, beberapa pihak yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima pupuk bersubsidi mendapatkan pupuk bersubsidi secara ilegal, membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pupuk komersial.
Karena adanya kebijakan dualisme harga, di mana selalu ada upaya untuk menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi, HRP menjadi sulit untuk diimplementasikan. Selama penyebab masalah ini tidak diatasi, maka akan sulit untuk menghapusnya secara keseluruhan. Karena pupuk sangat penting bagi petani, maka berbagai pihak mendesak agar pupuk dikembalikan ke dalam sistem pasar bebas. Dualisme harga akan tetap ada selama praktek-praktek semacam ini masih ada, dan selama praktek-praktek semacam ini masih berlangsung, maka akan terus terjadi pelanggaran HPP dan kelangkaan pupuk.
Mekanisme “Bapak Angkat” dalam pembelian pupuk
Meskipun pemerintah telah mengamanatkan agar semua petani membeli pupuk langsung dari pengecer, namun karena kondisi ekonomi petani yang kurang mampu dalam hal permodalan, maka produsen harus mencari pinjaman untuk menebusnya. Demikian pula, jika alokasi pupuk bersubsidi yang diterima tidak mencukupi, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi, suka atau tidak suka. Dalam kondisi seperti ini, banyak petani mencari cara alternatif, seperti meminta bantuan dari investor lokal untuk membantu membayar pupuk bersubsidi atau non subsidi. Mereka menyebut cara ini sebagai sistem “Bapak Angkat”, di mana petani menerima pinjaman pupuk dari pemodal dan akan dikembalikan setelah panen. Untuk setiap karung pupuk yang harganya antara Rp 112.500,- dan Rp 165.000,- sampai Rp 170.000,- dengan jangka waktu pinjaman 3-4 bulan, bapak angkat mendapat keuntungan Rp 50.000,-. Para investor membantu para petani dengan memecahkan masalah mereka karena mereka juga mendapatkan keuntungan finansial dari proses tersebut.
Menurut Ketua Kelompok Tani Sidrap, ada 38 anggota, dan mereka sering membayar dengan uang tunai atau pascapanen. Sebagian besar petani yang menerima bantuan dari para pemimpin organisasi petani biasanya akhirnya menjadi bapak angkat, membantu mengimbangi potongan harga pupuk yang diberikan kepada petani. Hanya sedikit yang diambil di gudang kelompok tani, dengan harga Rp 130.000 per sak.
Ada dua sistem pembayaran, yaitu membayar setelah panen, dan juga membayar tunai setelah barang diantar ke rumahnya. Sekitar 28 orang membayar setelah panen, sisanya 10 orang membayar tunai. Keuntungan sekitar 15 ribu per karung, selama 3 bulan ini. (Ketua Kelompok Tani di Sidrap, komunikasi pribadi penulis, 10 Februari 2023)
Demikian pula, sebagian besar petani di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo mengikuti model bapak angkat karena mereka tidak memiliki tabungan setelah panen. Petani sering meminjam pupuk meskipun mereka memiliki uang karena mereka menggunakan uang mereka untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Karena hasil panen yang tidak mencukupi, banyak petani membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli pupuk, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi.
Untuk membeli pupuk, mereka harus meminjam uang. Salah satu alternatifnya adalah dengan mencari bapak angkat yang dapat membantu membeli pupuk bersubsidi dari pengecer. Harga pupuk ini adalah Rp170.000 per karung berisi 50 kg, sedangkan harga eceran adalah Rp120.000, yang berarti ada selisih Rp50.000 per karung berisi 50 kg per 4 bulan. Sektor swasta mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh cukup besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Menurut kelompok tani yang memiliki pengalaman menjadi bapak angkat, jika satu karung tidak dibayar, maka semua keuntungan lainnya akan hangus, dan hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, harga pupuk perlu dinaikkan.
Meskipun bahaya gagal bayar relatif besar, beberapa kota telah mulai menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Masyarakat di Distrik Pitumpanua yang menggunakan anggaran VOE melaporkan mengalami hal ini. Individu mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari pemerintah, dan banyak petani yang memilih untuk tidak membayar. Bahkan mereka yang seharusnya membayar pun tidak membayar, yang menyebabkan kemacetan dalam arus kas VOE.
Alasan tradisional untuk tidak membayar adalah karena tidak ada lagi panen atau ada tanggung jawab lain yang lebih penting yang harus dipenuhi. Karena diperkirakan lebih dari 50% petani meminjam pupuk, hal ini menjadi potensi komersial bagi para investor. Bahkan petani yang memiliki uang pun masih menggunakan kredit untuk membeli pupuk karena hal ini sudah mendarah daging dalam perilaku mereka. Untuk mengatasi masalah ini, seorang penyuluh pertanian Sidrap menyarankan agar Kartu Tani yang diberikan digunakan sebagai kartu kredit. Mengingat ukuran pasar, jika ada 4 juta kartu kredit, industri perbankan akan menangani cukup banyak kartu kredit.
Diskusi
Temuan utama dari studi-studi tersebut berkisar pada ketidakcukupan alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia. Studi-studi tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ada permintaan yang cukup besar akan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk masih jauh dari cukup. Hanya 37% dari total permintaan pupuk yang dapat dipasok melalui pupuk bersubsidi, sehingga petani harus menanggung beban untuk memenuhi kekurangan tersebut dengan sumber daya yang mereka miliki. Alokasi pupuk yang tidak mencukupi ini memiliki konsekuensi langsung bagi petani dalam hal hasil panen dan kerugian finansial.
Ketidakcukupan alokasi pupuk bersubsidi yang disoroti dalam studi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tantangan serupa telah diamati di negara-negara Afrika sub-Sahara dengan mekanisme distribusi yang berbeda. Masalah yang umum terjadi di wilayah ini adalah berkurangnya anggaran untuk pupuk bersubsidi karena membebani keuangan negara. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan peluang untuk melakukan kecurangan, seperti yang terlihat pada studi yang dirujuk.
Selain itu, studi tersebut juga melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Nigeria, India, dan Pakistan, yang juga menghadapi tantangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif. Tantangan-tantangan ini berkisar dari korupsi dan salah urus hingga penundaan dan salah sasaran pupuk bersubsidi. Setiap negara memiliki sistem distribusi yang berbeda, tetapi benang merahnya adalah perjuangan untuk menjangkau petani kecil dengan cara yang efisien dan tepat waktu.
Implikasi dari alokasi pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi di Indonesia sangat besar. Petani terkena dampak langsung karena mereka menerima jumlah pupuk bersubsidi yang tidak memadai per PS, yang menyebabkan hasil panen yang lebih rendah dan kerugian finansial]. Sebagai contoh, hasil penelitian menyoroti bagaimana petani di berbagai daerah membutuhkan lebih banyak pupuk daripada yang mereka terima untuk mencapai hasil panen yang optimal.
Akibatnya, mereka sering kali terpaksa membeli pupuk non-subsidi, meskipun harganya lebih mahal, untuk memenuhi kebutuhan tanaman mereka. Hal ini berdampak pada keuangan petani yang terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar, dan hal ini juga berdampak pada ketahanan pangan di tingkat nasional. Studi ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang terkait dengan sistem distribusi terpusat di Indonesia. Keterlambatan distribusi pupuk, penumpukan pupuk di gudang, dan masalah transportasi berkontribusi pada inefisiensi proses distribusi secara keseluruhan. Selain itu, penghapusan pupuk tertentu seperti SP36 dan ZA dari daftar pupuk bersubsidi yang memenuhi syarat telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani.
Studi ini mencakup analisis komprehensif mengenai tantangan alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, wawasan yang berharga mengenai pengalaman petani, dan perspektif komparatif dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa. Namun, studi ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ketergantungan pada komunikasi personal, kurangnya data kuantitatif mengenai kerugian finansial yang dialami petani, dan tidak adanya rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk mengatasi tantangan-tantangan yang teridentifikasi.
Secara keseluruhan, temuan-temuan penelitian ini menyoroti masalah alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak memadai di Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi petani dan ketahanan pangan nasional. Temuan-temuan tersebut juga menggarisbawahi perlunya tindakan segera untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini. Studi ini merekomendasikan untuk meningkatkan anggaran untuk pupuk bersubsidi, mengevaluasi kembali kriteria kelayakan untuk tanaman dan petani, meningkatkan efisiensi distribusi, mendiversifikasi daftar pupuk yang memenuhi syarat, menegakkan peraturan yang lebih ketat untuk memerangi penjualan ilegal, dan mempertimbangkan mekanisme dukungan keuangan seperti kredit mikro. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan data kuantitatif dan membina kolaborasi internasional dengan negara-negara yang mengalami tantangan serupa merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi petani Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mendorong stabilitas ekonomi.
Kesimpulan
Studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita mengenai tantangan yang terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi di sentra-sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, Indonesia. Studi ini juga menyoroti inefisiensi dalam sistem distribusi terpusat yang mengakibatkan keterlambatan, penumpukan, dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Selain itu, pasar gelap pupuk bersubsidi dan tantangan dalam menegakkan aturan HRP semakin memperumit situasi. Adopsi mekanisme “Bapak Angkat” oleh petani menunjukkan kecerdikan mereka dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan menyoroti isu-isu tersebut, studi ini tidak hanya membahas masalah yang mendesak dalam pertanian kontemporer tetapi juga menawarkan wawasan yang berpotensi berkontribusi pada strategi tata kelola pupuk yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Hasilnya terlihat jelas dalam analisis komparatif dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa, yang menekankan universalitas tantangan dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Temuan-temuan ini memiliki implikasi tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara di Afrika sub-Sahara, Nigeria, India, dan Pakistan, yang semuanya berjuang dengan distribusi pupuk yang efektif. Aplikasi dari temuan ini adalah untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat dan melaksanakan reformasi untuk memastikan bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia menjadi lebih efisien dan adil. Tindakan-tindakan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi beban keuangan petani, dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Terlepas dari wawasannya yang berharga, studi ini memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada komunikasi pribadi dan tidak adanya data kuantitatif tentang kerugian finansial. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan mengatasi tantangan yang teridentifikasi, pemerintah telah merekomendasikan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi, mengevaluasi kembali kriteria kelayakan untuk tanaman dan petani, meningkatkan efisiensi distribusi, mendiversifikasi daftar pupuk yang memenuhi syarat, dan menegakkan peraturan yang lebih ketat terhadap penjualan ilegal.
Selain itu, mempertimbangkan mekanisme dukungan keuangan seperti kredit mikro dan penelitian lebih lanjut dengan data kuantitatif akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerugian finansial dan dampak ketahanan pangan. Kolaborasi internasional dengan negara-negara yang menghadapi tantangan serupa dapat memberikan wawasan yang berharga dan solusi potensial. Mengatasi masalah-masalah ini sangat penting untuk memberi manfaat bagi petani Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mendorong stabilitas ekonomi.
Disadur dari: degruyter.com