Pendahuluan
Dalam upaya pembangunan infrastruktur yang masif, kompensasi lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan permanen terhadap ekosistem. Meskipun Swedia merupakan anggota Uni Eropa dengan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kompensasi lingkungan masih belum berkembang dengan baik. Studi dari Persson, Larsson, dan Villarroya (2015) menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam proyek jalan dan kereta api serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas dan keadilan lingkungan.
Kondisi Kompensasi Lingkungan di Swedia
Temuan Utama:
- Hanya 37 kasus kompensasi ditemukan antara 1999–2012.
- Sebanyak 76% kasus menyangkut perlindungan habitat kecil (kolam, dinding batu, dan situs alami minor).
- 90% dari otoritas kabupaten tidak pernah mengeluarkan perintah kompensasi.
- Tidak ada kompensasi untuk kerusakan pada lanskap non-terlindungi atau "lanskap sehari-hari".
Kondisi ini menunjukkan minimnya penerapan prinsip “no net loss” yang dianjurkan oleh Uni Eropa.
Metode Studi: Inventarisasi Nasional dan Studi Kasus
Ini adalah inventarisasi nasional pertama di Swedia terkait penerapan kompensasi lingkungan infrastruktur:
- Survei dikirim ke 141 pejabat dari seluruh County Administrative Boards (CAB).
- Dua studi kasus diteliti lebih dalam:
- Röbäck (Umeå): bypass jalan E12, proyek habitat Natura 2000.
- Järfälla (Stockholm): ekspansi jalur kereta api, memengaruhi kawasan rekreasi.
Kedua kasus menggambarkan masalah koordinasi antar proyek dan birokrasi berlebihan, meskipun menunjukkan hasil akhir yang menjanjikan berkat keahlian pihak terlibat.
Masalah dalam Implementasi
Kurangnya Koordinasi & Transparansi
- Banyak dokumen yang tidak terdokumentasi secara jelas.
- Sub-proyek tidak saling merujuk meski berlangsung paralel.
- Keputusan kompensasi tidak selalu sinkron dengan proses Environmental Impact Assessment (EIA).
Hal ini menyulitkan pihak luar, seperti auditor atau masyarakat sipil, untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas kompensasi yang dilakukan.
Studi Kasus dan Angka Penting
- Järfälla (Ekspansi Jalur Kereta Api):
- Kompensasi berupa jembatan untuk akses pejalan kaki, relokasi situs budaya, dan eco-passage.
- Kompensasi dilakukan on-site dan in-kind.
- Röbäck (Bypass Jalan):
- Kompensasi dilakukan off-site karena masalah kepemilikan lahan di area Natura 2000.
- Menggunakan lahan milik kota sebagai alternatif.
- Secara keseluruhan, dari 37 kasus:
- 22 proyek jalan, 12 proyek kereta api, 3 gabungan.
- Kompensasi 1:1 secara praktis diterapkan (misalnya: 152 meter dinding batu yang rusak diganti 150 meter dinding batu baru).
Analisis Kritis dan Perbandingan Global
Jika dibandingkan, Spanyol menerapkan kompensasi pada 40% proyek infrastruktur, sedangkan Swedia jauh di bawah itu. Amerika Serikat dan Jerman sudah lebih matang dalam regulasi dan implementasi, termasuk penggunaan skema habitat banking dan insentif ekonomi untuk mendorong kompensasi sukarela.
Swedia justru masih terpaku pada perlindungan habitat formal dan gagal melindungi aspek sosial seperti:
- Kehilangan ruang rekreasi
- Risiko kesehatan akibat polusi
- Dampak terhadap aktivitas agrikultur lokal
Rekomendasi Kebijakan dan Perubahan yang Diperlukan
1. Perluasan Makna “Lingkungan”
Harus mencakup aspek sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya habitat formal.
2. Tingkatkan Rasio Kompensasi
Kompensasi 1:1 tidak mencerminkan realitas ekologis yang kompleks. Disarankan rasio >1:1 untuk mengantisipasi:
- Ketidakpastian ekologis
- Waktu yang dibutuhkan pemulihan
- Kualitas layanan ekosistem
3. Perencanaan Lanskap Skala Besar
Alih-alih per proyek, pendekatan regional memungkinkan:
- Efisiensi dalam penggunaan lahan
- Menghindari dampak kumulatif
- Koordinasi antar proyek serupa dalam satu wilayah
4. Kompensasi Sukarela Harus Didukung Insentif
- Pemotongan pajak, subsidi, atau sertifikasi hijau dapat mendorong swasta dan masyarakat untuk ikut serta.
5. Panduan Teknis Harus Diperbarui
- Termasuk bagaimana menentukan rasio, lokasi (on-site/off-site), dan jenis kompensasi (in-kind/out-of-kind).
Nilai Tambah Artikel Ini
Studi ini tidak hanya mengungkap kekurangan kebijakan, tapi juga menawarkan kerangka reformasi berbasis data nyata dan praktik internasional. Dalam konteks pembelajaran publik dan platform edukasi, artikel ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum lingkungan, etika publik, dan kebijakan tata ruang saling berkaitan erat.
Kesimpulan
Artikel ini secara tajam menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi lingkungan di Swedia masih bersifat simbolik, tidak sistemik. Tanpa reformasi menyeluruh, pembangunan infrastruktur justru menjadi sumber degradasi ekologis baru.
Oleh karena itu, transformasi kebijakan harus dilakukan dengan:
- Melibatkan berbagai sektor
- Menggunakan pendekatan berbasis lanskap dan data ilmiah
- Mengedepankan keadilan ekologis, sosial, dan spasial
Reformasi ini akan menentukan apakah Swedia mampu mempertahankan statusnya sebagai pelopor keberlanjutan, atau tertinggal di tengah krisis lingkungan global.
Sumber: Persson, J., Larsson, A., & Villarroya, A. (2015). Compensation in Swedish infrastructure projects and suggestions on policy improvements. Nature Conservation, 11, 113–127.