Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Penelitian terbaru ini krusial karena selama ini pemerintah cenderung fokus pada pembangunan jalan baru (political prestige). Padahal, studi membuktikan bahwa memperbaiki dan merawat jalan yang sudah ada memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat dan lebih murah dibanding pembangunan baru, melalui:
-
Penurunan biaya logistik dan waktu tempuh.
-
Peningkatan akses pasar dan aktivitas perdagangan UMKM.
-
Naiknya produktivitas wilayah karena mobilitas tenaga kerja lebih lancar.
Hal ini sejalan dengan perlunya infrastruktur berkelanjutan dan kebijakan berbasis kualitas layanan.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Dampak Besar dari Perawatan Jalan
Perawatan jalan bukan hanya memperbaiki fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui peningkatan pendapatan, konsumsi rumah tangga, serta akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan.
Hambatan Berat di Indonesia
-
Anggaran pemeliharaan tidak konsisten, sering dipotong untuk proyek baru.
-
Korupsi dan inefisiensi dalam kontrak pemeliharaan.
-
Kurangnya sistem monitoring kualitas jalan secara real-time.
-
Prioritas pembangunan fisik dibanding pemeliharaan karena pembangunan lebih “terlihat”.
-
Kapasitas teknis daerah tidak merata dalam manajemen aset jalan.
Peluang Strategis
Peluang yang dapat dioptimalkan adalah perubahan kebijakan dari pembangunan baru menuju optimalisasi aset yang ada. Penerapan road asset management system berbasis digital dan sensor dapat diintegrasikan untuk perencanaan fiskal yang lebih efisien.
Untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajemen aset aparatur daerah, pelatihan seperti Kursus Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Pembangunan Indonesia sangat relevan untuk mendukung kebijakan berbasis data dan aset.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
-
Prioritaskan Anggaran untuk Pemeliharaan Jalan: Pemerintah harus menempatkan perawatan jalan sebagai investasi utama, bukan sekadar proyek tambahan.
-
Membangun Sistem Manajemen Aset Jalan Nasional: Menggunakan data geospasial, sensor, dan digital monitoring untuk menilai kerusakan dan kebutuhan perbaikan secara kontinu.
-
Mekanisme Tender Berbasis Kinerja (Performance-Based Contracting): Kontraktor dibayar berdasarkan kualitas jalan yang dipertahankan, bukan volume pekerjaan.
-
Integrasi Perawatan Jalan dengan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pemeliharaan harus diarahkan pada wilayah dengan potensi pertanian, industri kecil, dan pasar regional.
-
Transparansi dan Pelibatan Publik: Publik dapat melaporkan kerusakan jalan melalui aplikasi nasional sehingga respons lebih cepat dan akuntabel.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan perawatan jalan berpotensi gagal jika: pemerintah tetap berfokus pada pembangunan jalan baru demi prestise politik; tidak ada standar nasional mengenai kualitas pemeliharaan; kontrak tetap menggunakan skema pembayaran tradisional yang rawan korupsi; atau pemeliharaan dilakukan reaktif (menunggu rusak parah) bukan preventif.
Jika kegagalan ini terjadi, biaya ekonomi akibat jalan rusak jauh lebih besar dibanding biaya perawatan rutin—termasuk kehilangan produktivitas, naiknya biaya logistik, dan rendahnya daya saing daerah.
Penutup
Studi ini membuktikan bahwa perawatan jalan adalah investasi ekonomi, bukan sekadar aktivitas teknis. Dampaknya sangat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, kegiatan pasar, kualitas hidup masyarakat, dan efisiensi logistik.
Dengan kebijakan publik yang tepat—berbasis data, efisiensi, dan partisipasi—Indonesia dapat meningkatkan kualitas infrastruktur secara signifikan tanpa harus selalu bergantung pada proyek besar yang mahal. Perawatan jalan yang berkelanjutan adalah fondasi penting bagi pembangunan nasional yang merata dan inklusif.
Sumber
Gertler, P., Gonzalez-Navarro, M., Gracner, T., & Rothenberg, A. (2022).
Road Maintenance and Local Economic Development: Evidence from Indonesia’s Highways.
NBER Working Paper No. 30454.