Kompleksitas Interaksi Kebijakan Global dan Dampaknya pada Negara Berkembang
Paper ini mengkaji bagaimana kebijakan negara maju dan ekonomi besar dunia, termasuk negara-negara BRICS, memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengelolaan air di negara berkembang. Dengan fokus pada kebijakan non-kerjasama pembangunan, paper ini mengidentifikasi hotspot ketidaksesuaian kebijakan (policy coherence hotspots) yang berpotensi menghambat atau mendukung tujuan tersebut.
Kerangka Analisis dan Metodologi
- Menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis dan analisis kebijakan.
- Fokus pada kebijakan perdagangan, investasi, energi, industri, dan infrastruktur dari negara maju dan emerging economies.
- Studi kasus singkat di Bangladesh untuk memahami dampak kebijakan secara nasional.
- Menelaah interlinkages antara kebijakan iklim, pangan, dan air dalam konteks nexus water-energy-food.
Temuan Utama dan Studi Kasus
1. Kebijakan Energi dan Dampaknya pada Iklim dan Sumber Daya
- Subsidi besar-besaran untuk sektor bahan bakar fosil di negara maju dan emerging countries, seperti China (USD 1,4 triliun pada 2015) dan AS (USD 649 miliar), bertentangan dengan komitmen mitigasi iklim.
- Kebijakan ini mendorong eksplorasi dan produksi bahan bakar fosil di negara berkembang, terutama Afrika dan Timur Tengah, memperburuk emisi dan degradasi lingkungan.
- Contoh: Dukungan China melalui China Development Bank untuk proyek bahan bakar fosil di Afrika.
- Di sisi lain, ada pergeseran ke energi bersih, seperti kemitraan Just Energy Transition di Afrika Selatan yang didukung oleh negara-negara G7.
2. Kebijakan Perdagangan dan Investasi yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan dan Lingkungan
- Kebijakan perdagangan negara maju, seperti subsidi pertanian dan kebijakan impor-ekspor, berdampak negatif pada petani kecil di negara berkembang.
- Contoh: Importasi kedelai dan minyak sawit dari wilayah deforestasi di Amerika Selatan yang menyebabkan kerusakan hutan tropis dan tekanan pada sumber daya air.
- Perjanjian dagang seperti EU-Mercosur membuka pasar bagi produk yang terkait deforestasi, menimbulkan konflik antara tujuan perdagangan dan lingkungan.
- Investasi asing di sektor agribisnis seringkali tidak memenuhi janji pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan lokal.
3. Infrastruktur dan Dampaknya pada Emisi dan Ketahanan Sosial
- Proyek infrastruktur besar, seperti bendungan dan jaringan energi, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan emisi dan mengubah penggunaan lahan.
- Contoh: Bendungan besar meningkatkan pasokan listrik namun mengancam akses air bagi komunitas hilir.
- Infrastruktur perkotaan yang buruk memperparah risiko banjir dan pencemaran air di negara berkembang.
- Kasus Bangladesh menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai donor sering terkendala korupsi dan koordinasi lemah.
4. Kebijakan Keuangan dan Dampaknya pada Adaptasi Iklim
- Pendanaan iklim internasional meningkat, mencapai USD 632 miliar pada 2019/2020, namun masih jauh dari kebutuhan adaptasi yang diperkirakan USD 140-300 miliar per tahun pada 2030.
- Skema blended finance mulai digunakan untuk menarik investasi swasta, namun membawa risiko distorsi pasar dan ketergantungan.
- Illicit financial flows mengurangi kapasitas fiskal negara berkembang untuk membiayai adaptasi dan mitigasi.
- Contoh: Bangladesh menghadapi tantangan fiskal besar dalam membiayai adaptasi iklim dan mitigasi risiko bencana.
Analisis dan Opini
- Paper ini mengungkapkan kompleksitas dan kontradiksi kebijakan global yang berdampak pada negara berkembang, terutama dalam konteks nexus air-pangan-energi-iklim.
- Kebijakan negara maju seringkali tidak selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, menimbulkan trade-offs dan hambatan.
- Studi kasus Bangladesh memberikan gambaran nyata bagaimana kebijakan eksternal berinteraksi dengan konteks lokal, dengan dampak positif dan negatif.
- Paper ini menekankan perlunya integrasi kebijakan lintas sektor dan negara, serta reformasi kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Rekomendasi Kebijakan
- Meningkatkan koherensi kebijakan antara negara maju dan berkembang dengan mengintegrasikan tujuan iklim, pangan, dan air secara simultan.
- Mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkan pendanaan ke energi terbarukan yang inklusif dan sesuai konteks lokal.
- Memperkuat regulasi perdagangan untuk mencegah impor produk yang merusak lingkungan dan mengancam ketahanan pangan.
- Mendorong investasi berkelanjutan yang melibatkan petani kecil dan komunitas lokal.
- Memperbaiki tata kelola pendanaan iklim dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan risiko distorsi pasar.
- Memperkuat kerja sama internasional dan regional dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas dan rantai pasok pangan.
Kesimpulan: Menavigasi Kompleksitas Kebijakan Global untuk Masa Depan Berkelanjutan
Paper ini memberikan wawasan kritis tentang bagaimana kebijakan negara maju dan emerging economies mempengaruhi pencapaian tujuan iklim, pangan, dan air di negara berkembang. Dengan mengidentifikasi hotspot ketidaksesuaian kebijakan, studi ini membuka jalan bagi reformasi kebijakan yang lebih koheren dan berkeadilan. Integrasi lintas sektor dan kolaborasi global menjadi kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan di era perubahan iklim.
Sumber Artikel (Bahasa Asli)
Tondel, F., D’Alessandro, C., Dekeyser, K. (2022). The effects of major economies’ policies on climate action, food security and water in developing countries. Discussion Paper No. 327, ECDPM.