Pergeseran (BRI) internasional Tiongkok dari fokus pada proyek-proyek besar seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan ke proyek-proyek “kecil tapi indah” telah diumumkan oleh Presiden Xi Jinping. Diluncurkan pada tahun 2013, inisiatif ini memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur di negara-negara mitra di seluruh dunia, dengan konektivitas sebagai fokus utamanya.
Indonesia adalah penerima terbesar BRI di Asia Tenggara. Inisiatif ini telah membantu Indonesia mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara dan menggelontorkan investasi miliaran dolar untuk pengolahan nikel, yang membuka aset mineral yang sangat penting. Sebagai seorang sarjana ekonomi politik dan mantan konsultan hubungan pemerintah yang bekerja erat dengan sektor bisnis Indonesia, saya telah mempertimbangkan apa arti dari pendekatan “kecil-kecilan tapi indah” untuk investasi Cina di Indonesia.
Apa yang dimaksud dengan BRI “kecil tapi cantik”?
Pergeseran strategi BRI ini menandakan fokus pada proyek-proyek dengan skala yang lebih kecil yang lebih efisien dan lebih sedikit risiko. Ini adalah langkah yang masuk akal bagi Tiongkok, mengingat perlambatan ekonomi global, ekonomi domestik yang moderat, dan ketegangan perdagangan dengan AS.
Hal ini juga merupakan upaya untuk memperbaiki citra global RRT, di tengah kekhawatiran bahwa negara ini dianggap sebagai rentenir. Beberapa negara, seperti Zambia dan Sri Lanka, telah mengalami gagal bayar. Reputasi RRT akan terpuruk jika terlalu banyak negara yang gagal membayar utang.
Gagal bayar adalah sebuah beban bagi arus kas BRI dan perekonomian RRT. Beijing harus mencari debitur-debitur yang dapat diandalkan dengan kinerja ekonomi yang solid dan menjanjikan. Itulah yang dilihat Beijing di Jakarta: politik yang stabil, pasar domestik yang berkembang, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pragmatis.
Investasi pemerintah Cina di Indonesia
Investasi yang digerakkan oleh pemerintah Cina di Indonesia berfokus pada proyek-proyek infrastruktur publik yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dan didanai oleh para pemberi pinjaman BUMN Cina. Kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu contoh investasi RRT di Indonesia.
Indonesia menerima pinjaman dari China Development Bank untuk proyek ini dan memulai pembangunannya pada tahun 2016. Proyek ini mengalami pembengkakan biaya sebesar US$2 miliar karena masalah-masalah dalam pembebasan lahan dan studi kelayakan.
Karena biaya yang membengkak, China meminta jaminan keuangan dari pemerintah Indonesia. Hal ini mendorong penggunaan anggaran negara, padahal publik telah dijanjikan bahwa proyek ini tidak akan menyentuh dana pemerintah. Hal ini bisa menjadi preseden untuk investasi RRT di masa depan yang membutuhkan jaminan negara - terutama karena rencana Indonesia untuk membujuk RRT untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Indonesia telah meminta RRT untuk ikut serta dalam proyek senilai US$35 miliar ini, yang telah berjuang untuk mendapatkan investasi. Sejauh ini belum ada jawaban resmi dari pihak RRT atas permintaan tersebut. Namun, investasi di ibu kota baru - yang jauh lebih besar dan lebih berisiko daripada proyek kereta api berkecepatan tinggi - tidak sesuai dengan pendekatan “kecil-kecilan” karena risikonya yang tinggi.
Cina mungkin masih memilih untuk berinvestasi dalam mega-proyek ini, tetapi masukan yang lebih sederhana tampaknya lebih mungkin. Dan sebagai bagian dari pembagian risiko, jaminan Pemerintah Indonesia akan menjadi sangat penting untuk kesediaan mereka untuk berinvestasi.
Sektor swasta Cina
Sementara perusahaan-perusahaan BUMN Cina berfokus pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur publik, sektor swasta mereka lebih berorientasi pada keuntungan. Ini berarti bahwa perubahan-perubahan di BRI - yang sekarang lebih menekankan pada proyek-proyek yang tidak terlalu berisiko dan bankable - kemungkinan tidak akan mempengaruhi investasi swasta Cina di Indonesia.
Salah satu proyek penting antara sektor swasta kedua negara adalah usaha patungan antara investor swasta terbesar di bidang pengolahan nikel yang berbasis di Cina, dan Merdeka Tembaga dan Emas. Hubungan yang erat dengan para taipan domestik telah membantu perusahaan-perusahaan sektor swasta Tiongkok menavigasi aturan-aturan perencanaan di Indonesia dan memandu keterlibatan mereka dengan politik domestik negara ini.
Perusahaan-perusahaan swasta Cina seperti Tsingshan juga didukung oleh perusahaan-perusahaan BUMN mereka dalam usaha-usaha mereka di Indonesia. Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, proyek Tsingshan yang paling menonjol dan merupakan kawasan pengolahan nikel terbesar di Asia, didanai oleh pinjaman dari bank-bank milik pemerintah Tiongkok. Kontraktor teknologi pengolahan di kawasan ini sebagian besar dijalankan oleh anak perusahaan BUMN Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan milik negara Cina menemukan bahwa Tshinghan dan operator sektor swasta Cina lainnya berhasil dalam menavigasi investasi mereka di sektor-sektor yang kompleks dan sangat politis seperti sumber daya alam dan pengolahan mineral penting karena hubungan mereka yang kuat dengan para politisi dan pebisnis yang berpengaruh di Indonesia.
Berkontribusi melalui proyek-proyek berorientasi laba yang dijalankan oleh perusahaan swasta lebih masuk akal bagi beberapa perusahaan BUMN Cina daripada terlibat langsung dalam proyek-proyek infrastruktur publik di Indonesia. Investasi yang didorong oleh sektor swasta Cina relatif lebih menghindari risiko dan secara komersial lebih menguntungkan.
Di masa depan, kita mungkin akan melihat tren yang terus berlanjut dari sektor swasta Cina, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan milik negara mereka, bermitra dengan kelompok-kelompok bisnis domestik untuk berinvestasi di mineral-mineral penting dan sektor-sektor lain yang menguntungkan di Indonesia.
Disadur dari: theconversation.com