Pemerintah terus mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan.
Hal ini disampaikan Menkeu dalam acara 6th Annual Islamic Finance Conference yang diselenggarakan secara daring pada hari Rabu (24/08).
"Mereka (UMKM) berkontribusi 90 persen terhadap kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap penciptaan lapangan kerja di seluruh dunia. Di negara-negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita memasukkan UMKM informal, yang sebagian besar tidak terdaftar," ujarnya.
Menkeu mengatakan, pemulihan UMKM menjadi salah satu faktor pemulihan dan kinerja ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, rancangan program pemulihan ekonomi nasional menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial.
"Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total kegiatan usaha. Bahkan, mereka menciptakan 97 persen lapangan kerja dan berkontribusi 60 persen terhadap PDB kita," kata Sri Mulyani.
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya akses ke pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi canggih, dan terbatasnya akses ke layanan keuangan, yang juga diperparah oleh infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah terpencil.
"Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM adalah mengatasi semua aspek kelemahan tersebut," ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan, Pemerintah menjaga peran dan pertumbuhan UMKM dengan empat strategi.
Strategi pertama adalah membangun infrastruktur yang tidak hanya mencakup jalan raya, kereta api, jembatan, dan bandara, tetapi juga infrastruktur konektivitas digital. "Kami mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memastikan sekitar 20.000 desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station (BTS), sehingga semua orang di pelosok akan terhubung secara digital," katanya.
Strategi kedua adalah program pembiayaan. Menurut Sri Mulyani, sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan 46 juta UMKM masih membutuhkan pembiayaan tambahan untuk modal usaha dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit usaha Ultra Mikro (UMi) untuk mendukung UMKM.
Ketiga, Pemerintah terus mendukung digitalisasi UMKM dengan menargetkan untuk mendigitalisasi 40 juta UMKM pada tahun 2024. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi.
Terakhir, Pemerintah juga meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan para pemangku kepentingan, termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan baik dan efektif. "Dukungan Pemerintah saja tidak cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Untuk itu, kita perlu merumuskan strategi dan meningkatkan sinergi serta koordinasi antara sektor publik, akademisi, dan swasta, termasuk dalam mengembangkan skema pembiayaan syariah bagi UMKM," ujar Menkeu. (Humas Kementerian Keuangan/PBB) (DH/MUR)
Disadur dari: setkab.go.id