Dalam upaya untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Rabu (20/4), meluncurkan holding industri pertahanan milik negara,DEFEND ID, di Surabaya, Jawa Timur. DEFEND ID terdiri dari lima BUMN, yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.
Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa DEFEND ID diperlukan untuk mendorong industri pertahanan nasional agar mampu bersaing dan mampu menjalankan tujuan industri pertahanan, yaitu melindungi kedaulatan Indonesia. "Kemandirian industri pertahanan harus kita capai bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau secara parsial. Kita harus memperkuat industri, mengembangkan ekosistem dan memajukannya," katanya.
Ia menambahkan bahwa holding ini merupakan proyek yang telah lama ditunggu-tunggu yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan industri pertahanan nasional dan diharapkan dapat masuk dalam daftar 50 besar perusahaan pertahanan dunia.Kepala Negara juga mengingatkan agar PT Pindad meningkatkan penggunaan konten lokal dan mengurangi ekspor alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
"Saya minta tingkat kandungan lokal produk pertahanan kita tingkatkan secara bertahap dari 41 persen per hari ini hingga akhirnya mencapai 100 persen, secara bertahap. Kita harus cepat, lincah, dan tajam dalam mencari peluang, proaktif dalam menangkap peluang sehingga kita bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Tujuannya memang penting, tapi kita harus tetap memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan langkah awal untuk melakukan transformasi industri pertahanan nasional, membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern, menguasai pasar nasional, serta meningkatkan daya saing industri pertahanan di pasar internasional.
Untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, holding ini harus menguasai teknologi dual-use dalam pembuatan komponen, menjalin kemitraan global dengan berbagai pihak dalam alih teknologi, serta melakukan inovasi dalam sumber daya manusia, bahan baku, serta proses bisnis dan operasional.
Sebagai informasi, sejumlah perjanjian yang ditandatangani dalam peresmian tersebut antara lain pengadaan 13 unit radar Ground Control Intercept (GCI) dan peralatan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kementerian Pertahanan, pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dan Kementerian Pertahanan, perjanjian Maintenance, Repair dan Operasi (MRO) kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Pertahanan, Heads of Agreement (HoA) bidang elektronika dan teknologi pertahanan antara PT Len industri dengan Thales International SAS, Perancis, dan Nota Kesepahaman (MoU) produksi bersama Armoured Amphibious Assault Vehicle (Armoured Assault Vehicle) antara PT Pindad dengan FNSS Savunma Sistemleri, Turki.
Selain itu, ditandatangani pula kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan peran BUMN dalam memenuhi kebutuhan alutsista di dalam negeri dan meningkatkan tingkat kandungan lokal alutsista.
Disadur dari: setkab.go.id