Jakarta (Antara) - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan, dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024. “Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014-2018. Kuantum pupuk (telah ditingkatkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menghadiri rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan diskon pupuk juga mungkin akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap pupuk. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah persyaratan bagi para petani yang ingin membeli pupuk dengan menggunakan KTP atau kartu tani.
“Semua harapan petani di Indonesia terpenuhi dalam rapat terbatas ini, dengan adanya penambahan kuantum pupuk hingga dua kali lipat,” ujar Mentan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menyetujui pemberian diskon pupuk sekitar 40 persen untuk petani.
“Saya mengusulkan dan Pak Presiden (Joko Widodo) menyetujui itu nanti. Pupuk nonsubsidi akan didiskon sekitar 40 persen, sehingga kebutuhan pupuk bisa terpenuhi secara masif,” ujar Airlangga. Pemerintah sedang berupaya untuk mematangkan rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi dan pemberian diskon pupuk untuk merespons tingginya harga beras di pasar.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun (sekitar US$894,5 juta). “Jika subsidi sudah diberikan, maka kebutuhan petani dapat dipenuhi lebih awal.
Dengan demikian, berapapun kebutuhannya, kita bisa memenuhinya. Oleh karena itu, selain menjaga (stabilitas) harga, kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester kedua,” ujar Airlangga.
Disadur dari: en.antaranews.com