Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 2045 yang dikenal dengan Indonesia Maju, salah satu fokus utama pemerintah tahun depan adalah transformasi ekonomi. Hal ini termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi hijau, menggunakan energi terbarukan, memperkuat reformasi birokrasi, dan menyederhanakan regulasi.
Pembangunan infrastruktur di tahun 2024 akan difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang meliputi penggerak ekonomi (seperti konektivitas dan transportasi), energi dan ketenagalistrikan, pangan, penyelesaian proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, infrastruktur pariwisata dan akses terhadap teknologi, serta transformasi digital.
Untuk mendukung prioritas-prioritas tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 423,8 triliun (US$27 miliar), meningkat 6 persen dari proyeksi anggaran infrastruktur tahun 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Selain itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditujukan untuk memenuhi kebutuhan investasi pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang inovatif melibatkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), sovereign wealth fund (SWF), dan special mission vehicle (SMV) sebagai alternatif sumber dukungan pembiayaan dalam rangka mengakselerasi prioritas pembangunan infrastruktur nasional. Secara umum, alokasi anggaran infrastruktur dari APBN tidak mencukupi untuk membiayai secara penuh kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembiayaan infrastruktur dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta metode pembiayaan alternatif lainnya. Pembiayaan kreatif merupakan inovasi di bidang investasi, dan memungkinkan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur.
Hal ini melengkapi sumber pendanaan tradisional dengan memperkenalkan produk keuangan yang inovatif, yang didukung oleh reformasi peraturan dan dukungan fiskal. Prospek Setiap Senin Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam mengenai isu-isu bisnis yang paling mendesak di kawasan ini, “Prospek” adalah sumber yang tepat untuk menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis yang berkembang pesat di Indonesia.
Dengan menerapkan skema pembiayaan kreatif, proyek-proyek infrastruktur yang awalnya tidak layak secara finansial menjadi layak. Pendekatan ini juga memungkinkan penggunaan sumber pendanaan yang sebelumnya tidak memungkinkan. Penggunaan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk program pembangunan juga dapat membantu mengendalikan utang pemerintah pusat dan BUMN. Hal ini akan mengurangi ketergantungan terhadap instrumen pembiayaan utang dalam APBN, sehingga neraca keuangan pemerintah menjadi lebih sehat.
Skema KPBU merupakan solusi pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan keterbatasan dana yang tersedia dari APBN dan APBD, sebagaimana disampaikan oleh Meirijal Nur, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam acara media briefing di Kantor Pusat DJKN pada hari Jumat (8/12). Dalam rangka mengembangkan ekosistem pembiayaan kreatif, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pendukung.
Salah satunya adalah skema KBPU untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk fasilitas pengembangan proyek (project development facility/PDF) dan viability gap fund (VGF). Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan skema Availability Payment (AP) untuk meminimalisir risiko permintaan dari pihak swasta. Penyediaan fasilitas pendukung ini tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga dapat membuat proyek menjadi layak secara finansial, sehingga dapat menarik minat dan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta. Pembangunan infrastruktur di bawah skema KBPU melibatkan sektor swasta dengan jaminan pemerintah.
Skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha ini melibatkan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya dari badan usaha yang berpartisipasi, sementara risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Meirijal mengatakan bahwa penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, yang juga dikenal sebagai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), salah satu SMV dari Kementerian Keuangan.
Penjaminan PT PII mencakup risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab penanggung jawab proyek kerja sama, dan dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor. Peran PT PII Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, PT PII berperan aktif dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan dan dikembangkan dengan skema KBPU maupun non-KBPU.
Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan bahwa sampai dengan triwulan III tahun 2023, perusahaan telah menerbitkan penjaminan infrastruktur untuk total 31 proyek dengan skema KBPU. Dari jumlah tersebut, ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar Rp 268 triliun. Penjaminan yang diberikan kepada proyek-proyek KBPU meliputi konektivitas publik, akses air bersih, konservasi energi, kelistrikan, dan telekomunikasi.
PT PII juga ditugaskan untuk menjamin 16 proyek yang menggunakan skema non-KBP, serta delapan penjaminan dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Badan Usaha Milik Negara (PEN-BUMN) bagi BUMN yang terdampak darurat kesehatan masyarakat COVID-19. PT PII telah memenuhi mandat tersebut dan menjamin total 47 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 474 triliun. Penjaminan non-KBPU dan PEN-BUMN merupakan mandat terbaru PT PII. Penjaminan non-KBPU mencakup risiko gagal bayar BUMN yang memberikan pinjaman dan/atau obligasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema alternatif di luar APBN. Sementara itu, penjaminan PEN-BUMN diberikan dalam rangka pemulihan pasca-COVID-19 kepada BUMN dan dunia usaha padat karya. Jenis penjaminan untuk usaha padat karya ini diberikan dalam bentuk dukungan loss limit dan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang dikenal dengan nama Indonesia Eximbank, salah satu SMV Kementerian Keuangan.
Dalam mengelola risiko proyek KPBU, PT PII melakukan penjaminan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Risiko yang dijamin antara lain perubahan hukum yang diskriminatif (spesifik proyek), keterlambatan persetujuan penting, terminasi dini akibat tindakan pemerintah, keterlambatan penyediaan lahan proyek, dan risiko pembayaran jasa. Direktur Utama PT PII Sutopo juga menegaskan bahwa perusahaan memiliki peran sebagai penanggung kerugian pertama, dimana “kerugian pertama” adalah besarnya porsi dari badan usaha penjaminan infrastruktur (BUPI) yang ditugaskan untuk memberikan penjaminan pemerintah. “Melalui mekanisme ini, PT PII berperan sebagai penahan pertama yang akan menyerap risiko kerugian akibat gagal bayar. Jadi melalui peran ini, PT PII telah membantu membentengi pemerintah dari munculnya kewajiban kontinjensi dan meminimalisir guncangan langsung terhadap APBN,” tambahnya. Kehadiran PT PII sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan kreatif ini juga menjadi katalisator bagi badan usaha, khususnya BUMN, karena membuka ruang kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif.
BUMN saat ini banyak terlibat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang layak secara finansial maupun yang tidak layak secara finansial. Meskipun BUMN adalah organisasi yang berorientasi pada keuntungan, namun karena mereka adalah milik pemerintah, mereka juga dapat menerima penugasan dari pemerintah. Mengingat target pembiayaan infrastruktur yang besar, BUMN perlu mengembangkan skema pendanaan infrastruktur alternatif yang inovatif. PT PII dapat berperan sebagai mitra BUMN untuk bertindak sebagai penjamin risiko dalam proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman, serta menjadi mitra dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi terkait proyek infrastruktur. Sutopo menambahkan, dalam upaya meningkatkan kapasitas penjaminan, PT PII telah menghimpun dan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10,65 triliun sejak didirikan pada 2009 hingga 2023.kbk
PT PII memiliki aset senilai Rp 15,56 triliun pada tahun 2022, yang diproyeksikan mencapai Rp 16,43 triliun pada akhir tahun 2023. Ekuitas perusahaan mencapai Rp 15,15 triliun pada tahun 2022, dan diprediksi akan tumbuh menjadi Rp 15,96 triliun pada akhir tahun ini. Perusahaan juga telah berkontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk setoran pajak dan dividen yang mencapai Rp 2,1 triliun pada periode 2017-2022.
Dukungan PT PII dalam penjaminan proyek-proyek infrastruktur mempertimbangkan dampak ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Di bidang infrastruktur jalan, perusahaan telah memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 705 triliun dari 14 proyek jalan tol, preservasi sembilan ruas jalan nasional, dan penggantian 37 jembatan di Pulau Jawa.
Di sektor telekomunikasi sebagai bagian dari proyek Palapa Ring, telah memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 78 triliun dengan membangun jaringan kabel optik lintas pulau sepanjang 8.479 kilometer, serta satelit multifungsi yang menghubungkan 149.400 titik layanan offline di seluruh nusantara, termasuk di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Dalam meningkatkan akses air bersih, PT PII telah memberikan penjaminan untuk enam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).
Dengan total debit 15.450 liter/detik dan melayani sekitar 5,9 juta jiwa melalui sekitar 1,18 juta sambungan, proyek-proyek SPAM ini telah memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 19 triliun. Penjaminan PT PII terhadap proyek-proyek infrastruktur telah memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 48 triliun di sektor transportasi, Rp 0,7 triliun di sektor konservasi energi dan Rp 8 triliun di sektor pariwisata. Sebagai penutup media briefing, Sutopo menggarisbawahi bahwa PT PII berkomitmen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang sejalan dengan arah APBN 2024. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan dukungan terhadap infrastruktur sosial dan perubahan iklim di tahun 2024, khususnya di sektor limbah, sanitasi dan kesehatan, serta memberikan dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur KPBU berskala kecil dan regional untuk mempercepat pemerataan infrastruktur. PT PII percaya bahwa dengan terus berkembangnya dan meluasnya ekosistem pembiayaan kreatif, tujuan Indonesia Maju akan dapat diwujudkan pada tahun 2045.
Sumber Kementerian Keuangan Indonesia selangkah lagi menuju olimpiade setelah kalahkan Korea Selatan oposisi melemah karena rival menjanjikan dukungan untuk Prabowo Generasi emas apa yang perlu difokuskan dalam 'MEF' berikutnya untuk 2025-2045 Dana penjaminan untuk infrastruktur hijau Indonesia Data yang memadai dan dapat diandalkan adalah kunci untuk meningkatkan.
Penerimaan pajak Program makan siang gratis Prabowo harus menjangkau lebih banyak balita Kenaikan PPN bisa menjadi bumerang, mengancam penerimaan negara Selengkapnya di Bisnis Lihat lebih banyak peraturan Pemerintah merevisi pembatasan impor menyusul protes pelaku usaha perusahaan CEO Tesla, Elon Musk, memulai lawatan kejutan ke Beijing, kata sumber teknologi Pekerja industri kreatif khawatir AI mengincar pekerjaan mereka sorot Nusantara gempa bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang Jawa Tengah.
Gempa bumi 5 kali mengguncang lepas pantai Pulau Jawa pihak berwenang Generasi emas pulau-pulau Peningkatan aktivitas gunung berapi tidak terkait meski terjadi pada periode yang sama Pandangan Terkini lebih lanjut Perang Gaza menguji kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif opini analisis MK menguatkan hasil pemilu, seperti yang diharapkan politik Partai-partai pendukung Prabowo buka pintu bagi Jokowi Asia dan Pasifik Indonesia.
Mundurnya para pemimpin Singapura untuk melihat lewatnya masa penjagaan redaksi membebankan biaya tambahan pada penumpang pesawat? Nusantara ratusan rumah rusak, delapan orang terluka akibat gempa di Jawa Barat peraturan Pemerintah merevisi pembatasan impor menyusul protes pelaku usaha Asia dan Pasifik Filipina akan alami cuaca panas ekstrem hingga pertengahan Mei Dapatkan berita terbaru di kotak masuk Anda Berita Bisnis Politik Dunia Indonesia.
Disadur dari: thejakartapost.com