Etika profesi merupakan salah satu pilar utama dalam dunia kerja, terutama dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Jurnal Pelanggaran Etika Profesi Pada Proyek Hambalang karya Amirudin Kurdi membahas bagaimana pelanggaran etika dalam proyek ini menjadi salah satu contoh terbesar kegagalan tata kelola proyek di Indonesia. Jurnal ini menyoroti berbagai bentuk penyimpangan, seperti mark-up anggaran, manipulasi hasil survei, serta pelanggaran dalam proses lelang proyek yang menyebabkan skandal korupsi besar.
Dalam resensi ini, kita akan membahas isi utama jurnal, studi kasus dari proyek Hambalang, serta relevansi dan pelajaran yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Proyek pembangunan Sport Center Hambalang di Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas atlet nasional dengan menyediakan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah karena Sekolah Atlet Ragunan dianggap sudah tidak memadai. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini penuh dengan penyimpangan yang melibatkan pejabat tinggi negara dan BUMN.
Jurnal ini mengidentifikasi beberapa pelanggaran etika utama, antara lain:
- Mark-up anggaran proyek: Anggaran proyek yang awalnya bernilai Rp 300 miliar melonjak menjadi Rp 1,2 triliun akibat penggelembungan dana.
- Manipulasi data survei: Konsultan proyek menyembunyikan fakta bahwa tanah Hambalang tidak layak untuk konstruksi karena struktur tanah yang labil.
- Penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang: Pemenang tender proyek dipilih secara tidak transparan dan proyek disubkontrakkan tanpa pengawasan yang memadai.
- Pelanggaran prinsip dasar dan kode etik panitia lelang, seperti tidak transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Studi Kasus: Pelanggaran Etika dan Dampaknya
1. Mark-Up Anggaran Proyek
Salah satu bentuk pelanggaran paling mencolok dalam proyek ini adalah penggelembungan anggaran secara tidak wajar. KPK menemukan bahwa anggaran proyek ini mengalami peningkatan cepat hingga mencapai Rp 1,2 triliun, jauh di atas perkiraan awal Rp 300 miliar.
Dampaknya:
- Negara mengalami kerugian besar akibat dana yang tidak digunakan secara efisien.
- Proyek tidak selesai tepat waktu dan kualitasnya menurun.
- Banyak pejabat negara dan eksekutif perusahaan konstruksi terlibat dalam kasus hukum.
2. Manipulasi Hasil Survei Kelayakan Tanah
Seharusnya, proyek konstruksi besar diawali dengan studi kelayakan yang jujur dan transparan. Namun, dalam proyek Hambalang, hasil survei kelayakan disembunyikan. Konsultan proyek tidak melaporkan bahwa tanah di Hambalang merupakan clay soil yang tidak stabil, yang dapat menyebabkan amblesnya bangunan.
Dampaknya:
- Beberapa bangunan, seperti gedung bulu tangkis dan power house, hampir roboh akibat amblesnya tanah.
- Proyek mengalami perombakan besar yang menambah biaya konstruksi.
- Kepercayaan terhadap konsultan teknik dan perencana proyek menurun drastis.
3. Penyimpangan dalam Proses Lelang
Panitia lelang melanggar banyak prosedur, seperti:
- Mengatur agar perusahaan tertentu memenangkan tender.
- Menetapkan pemenang lelang tanpa transparansi.
- Mensubkontrakkan pekerjaan tanpa prosedur yang jelas.
Dampaknya:
- Persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri konstruksi.
- Banyaknya perusahaan yang tidak kompeten mendapatkan proyek besar.
- Proyek dikerjakan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas optimal, mengakibatkan keterlambatan dan penurunan kualitas.
Relevansi dan Pelajaran dari Kasus Hambalang
1. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Publik
Kasus Hambalang menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya transparansi dapat menyebabkan korupsi besar-besaran. Oleh karena itu, proyek publik harus diawasi secara ketat oleh lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
2. Penerapan Kode Etik Profesi yang Ketat
Kode etik insinyur, seperti yang diatur oleh Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), mengharuskan insinyur untuk bersikap jujur dan tidak memihak. Jika prinsip ini diterapkan dengan ketat, kasus manipulasi hasil survei seperti di Hambalang dapat dicegah.
3. Reformasi Sistem Lelang dan Pengadaan Barang
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, sistem lelang harus lebih transparan dan bebas dari intervensi politik. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas, dan proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dengan standar internasional.
4. Pentingnya Keberlanjutan dalam Pembangunan Infrastruktur
Keputusan membangun proyek di tanah yang tidak stabil menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan. Seharusnya, proyek besar mempertimbangkan aspek lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.
Jurnal Pelanggaran Etika Profesi Pada Proyek Hambalang karya Amirudin Kurdi mengungkap bagaimana pelanggaran etika dapat merusak proyek besar dan menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Dari kasus ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting:
- Etika profesi harus diterapkan dengan ketat dalam setiap tahap proyek konstruksi.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek publik sangat penting.
- Reformasi sistem lelang dan pengadaan barang harus menjadi prioritas untuk mencegah korupsi.
Kasus Hambalang bukan hanya pelajaran bagi dunia konstruksi, tetapi juga bagi semua sektor profesional agar selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Sumber: Amirudin Kurdi. Pelanggaran Etika Profesi Pada Proyek Hambalang. Jurnal Teknik Sipil - Arsitektur Volume 17 No.1, Mei 2018.