Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Laporan OECD (2018) menyoroti ketimpangan produktivitas antarwilayah sebagai salah satu tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Meskipun ekonomi dunia mengalami peningkatan output dan digitalisasi, banyak wilayah tertinggal (lagging regions) tidak merasakan manfaat yang sama, terutama di sektor tenaga kerja dan kewirausahaan.
Ketimpangan ini disebabkan oleh konsentrasi pertumbuhan di pusat kota besar (metropolitan hubs) dan lemahnya konektivitas ekonomi antarwilayah. Tanpa kebijakan yang adaptif, globalisasi dan transformasi digital justru memperlebar kesenjangan sosial ekonomi.
Bagi Indonesia, temuan ini menjadi pengingat penting dalam konteks pemerataan pembangunan antarwilayah, seperti antara Jawa dan luar Jawa. Pendekatan berbasis wilayah (place-based policy) perlu diintegrasikan dalam perencanaan ekonomi nasional. Pelatihan seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Diklatkerja dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi aparatur perencana daerah. Hal ini relevan dengan kursus Manajemen SDM dan Etika Profesi dalam Pembangunan Infrastruktur.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
OECD menemukan bahwa wilayah yang mampu mengintegrasikan kebijakan tenaga kerja, inovasi, dan infrastruktur secara terpadu memiliki pertumbuhan produktivitas lebih tinggi dan ketimpangan pendapatan lebih rendah.
Beberapa dampak positif yang diamati:
-
Peningkatan kesempatan kerja di sektor jasa dan teknologi di wilayah semi-perkotaan.
-
Konektivitas antarwilayah mendorong diversifikasi ekonomi.
-
Munculnya klaster industri baru di wilayah yang sebelumnya stagnan.
Namun, hambatannya meliputi:
-
Kapasitas kelembagaan yang lemah dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis wilayah.
-
Ketergantungan pada investasi pusat, sehingga daerah kurang otonomi untuk berinovasi.
-
Kurangnya koordinasi antarinstansi, terutama antara kementerian ekonomi, tenaga kerja, dan transportasi.
Peluang terbuka luas melalui digitalisasi, desentralisasi fiskal, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan dan jaringan logistik terpadu. Diklat seperti Kursus Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik dapat membantu memperkuat pemahaman teknokrat dan pejabat daerah terhadap dampak ekonomi lintas sektor. Business with Social Impact.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
-
Kembangkan Kebijakan Berbasis Wilayah (Place-Based Policy) Gunakan data spasial dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi potensi unggulan lokal dan mendorong kebijakan pembangunan yang kontekstual.
-
Perkuat Kapasitas Daerah untuk Inovasi dan Kewirausahaan Bangun ekosistem inovasi daerah dengan dukungan pelatihan seperti Kursus Manajemen Kewirausahaan dan Inovasi Teknologi.
-
Dorong Integrasi Infrastruktur dan Pasar Tenaga Kerja Pastikan kebijakan pembangunan fisik (jalan, pelabuhan, internet) selaras dengan strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja.
-
Bangun Mekanisme Evaluasi Berbasis Data dan Dampak Setiap kebijakan regional perlu memiliki indikator kinerja berbasis produktivitas dan inklusi sosial.
-
Fasilitasi Kemitraan Publik–Swasta (PPP) untuk Wilayah Tertinggal Libatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di luar pusat kota besar.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan regional berpotensi gagal bila hanya menyalin pendekatan nasional tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Beberapa risiko utama:
-
Proyek infrastruktur besar tidak diikuti peningkatan kapasitas SDM lokal.
-
Ketimpangan digital (digital divide) memperburuk eksklusi ekonomi.
-
Evaluasi kebijakan tidak berbasis data nyata lapangan.
Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola multilevel governance yang memastikan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam merancang strategi pembangunan wilayah.
Penutup
Laporan OECD ini memberikan pelajaran berharga: globalisasi dan digitalisasi hanya dapat menghasilkan pertumbuhan inklusif jika semua wilayah mampu berpartisipasi aktif. Indonesia perlu beralih dari pendekatan one-size-fits-all menuju kebijakan berbasis potensi wilayah.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan kebijakan publik seperti di Diklatkerja, dan sistem evaluasi berbasis data, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan regional yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Sumber
OECD. (2018). Productivity and Jobs in a Globalised World: (How) Can All Regions Benefit? Paris: OECD Publishing.