Sektor pembangunan infrastruktur, khususnya sanitasi, di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan tuntutan akan akses sanitasi yang lebih baik, metode pengadaan proyek tradisional seringkali terbukti tidak efisien. Di sinilah peran penting metode Design and Build (DB) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Studi mendalam oleh Muhammad Iqbal Perkasa, "The Potential of Design and Build Procurement Method Implementation in the Directorate of Environmental Sanitation Development Indonesia," memberikan pencerahan signifikan mengenai potensi DB untuk mengatasi hambatan pembangunan sanitasi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya. Resensi ini akan mengupas tuntas temuan Perkasa, menganalisis implikasinya, dan memberikan nilai tambah berupa perspektif kritis serta kaitannya dengan tren industri terkini.
1. Dinamika Pembangunan Sanitasi Indonesia: Antara Target Ambisius dan Realita Konvensional
Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi masalah sanitasi perkotaan yang rumit, melibatkan aspek sosial, manajerial, dan teknis. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (MOPW) adalah institusi yang bertanggung jawab penuh dalam penanganan isu ini. Untuk mengejar target Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan mencapai 100% akses sanitasi pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui MOPW telah meningkatkan anggaran di sektor sanitasi secara signifikan. Anggaran meningkat hampir dua kali lipat, dari 14,38 triliun rupiah pada periode 2009-2014 menjadi 35,6 triliun rupiah pada periode 2015-2019. Namun, meskipun terjadi peningkatan anggaran, masalah-masalah mendasar masih terus ada.
Secara konvensional, proyek-proyek infrastruktur sanitasi di Indonesia umumnya menggunakan metode pengadaan tradisional. Pendekatan ini efektif dalam mencapai harga yang lebih rendah dan kualitas produk yang baik, yang sangat penting bagi pemerintah. Dalam metode ini, pihak-pihak terpisah ditunjuk oleh pemerintah untuk desain rekayasa detail (DED), pengawasan, dan konstruksi. Namun, kelemahan utama dari metode tradisional terletak pada faktor waktu. Sifat sekuensial dari proses pengadaan ini seringkali menyebabkan durasi proyek yang sangat panjang. Sebagai contoh, penyusunan DED saja bisa memakan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan. Artinya, jika sebuah proyek direncanakan pada tahun 2015, konstruksi baru akan dimulai pada tahun 2016. Keterbatasan waktu ini menjadi penghalang serius dalam mencapai target nasional 100% akses sanitasi pada tahun 2019, sehingga pemerintah perlu mencari pendekatan pengadaan alternatif untuk mempercepat proses.
2. Design and Build sebagai Katalis Percepatan Proyek
Metode Design and Build (DB) menawarkan solusi yang menarik untuk masalah keterlambatan waktu yang melekat pada metode tradisional. DB didefinisikan sebagai sistem di mana satu organisasi kontraktor memikul tanggung jawab penuh untuk desain dan konstruksi proyek klien hingga penyelesaian praktis/substansial, biasanya berdasarkan harga tetap lump sum. Konsep ini memiliki tiga karakteristik fundamental: satu organisasi bertanggung jawab untuk desain dan konstruksi; penggantian biaya umumnya didasarkan pada harga lump sum tetap; dan proyek dirancang serta dibangun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan klien berdasarkan persyaratan awal yang dikembangkan oleh proposal kontraktor.
Keunggulan utama DB terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan proses desain dan konstruksi, memungkinkan "jalur cepat" atau fast track di mana DED dan implementasi infrastruktur dapat berjalan secara bersamaan. Secara teoretis, metode DB memiliki keunggulan dibandingkan metode pengadaan tradisional dalam hal durasi penyelesaian proyek yang lebih singkat, penghematan biaya, dan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Integrasi ini berpotensi memangkas waktu penyelesaian proyek secara signifikan, sebuah keuntungan krusial mengingat tenggat waktu yang ketat untuk mencapai target sanitasi nasional.
Meskipun DB telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan pengadaan konstruksi di banyak negara maju seperti Singapura dan Hong Kong, yang secara progresif beralih ke metode ini di sektor publik, penerapannya di Indonesia masih terbatas, umumnya hanya digunakan dalam proyek-proyek swasta. Regulasi pemerintah Indonesia, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70/2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2013, menjadi acuan utama dalam pengadaan publik. Meskipun regulasi ini cukup detail dan komprehensif, metode DB belum secara eksplisit diakomodasi di dalamnya. Kondisi ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi adopsi DB dalam proyek-proyek infrastruktur publik di Indonesia.
3. Mengidentifikasi Hambatan dan Faktor Kritis Keberhasilan (CSFs)
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi implementasi metode pengadaan DB dalam proyek infrastruktur sanitasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, studi ini menetapkan dua objektif utama: pertama, mengidentifikasi hambatan potensial dalam mengimplementasikan metode pengadaan DB; dan kedua, mengidentifikasi Faktor Kritis Keberhasilan (CSFs) yang memiliki kekuatan prediktif kuat untuk keberhasilan proyek DB, khususnya dalam infrastruktur sanitasi.
Studi ini membatasi ruang lingkupnya pada proyek infrastruktur sanitasi yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Sanitasi Lingkungan MOPW, meliputi sistem pembuangan limbah cair dan tempat pembuangan sampah. Hambatan potensial yang diidentifikasi dari tinjauan literatur dikelompokkan menjadi empat kategori utama: hukum yang dapat ditegakkan, kemampuan klien, kemampuan pemangku kepentingan lainnya, dan kemampuan adaptasi klien terhadap metode pengadaan DB.
Untuk mengidentifikasi CSFs, penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk tinjauan literatur, dan melakukan perbandingan tabulasi CSFs yang dikumpulkan dari hasil implementasi DB di negara-negara yang memiliki pengalaman dalam proyek publik, seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Vietnam. Setelah CSFs teridentifikasi, survei dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan para ahli dan profesional yang berpengalaman di bidang pengadaan. Responden ini sebagian besar adalah ahli yang memegang posisi manajemen puncak dan memiliki peran pengambilan keputusan dalam organisasi masing-masing, serta memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang cukup dalam sistem pengadaan, khususnya metode pengadaan DB. Keterlibatan para ahli ini diharapkan dapat memperkaya temuan studi dengan perspektif mereka.
4. Hasil Studi: Membuka Tabir Hambatan dan Mengokohkan Fondasi Keberhasilan DB
Studi ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berpotensi menjadi hambatan dalam implementasi sistem DB. Berdasarkan wawancara terstruktur dengan para ahli di Indonesia, faktor-faktor ini meliputi:
-
Kurangnya pengalaman: Kurangnya pengalaman dalam mengelola dan melaksanakan proyek DB merupakan salah satu hambatan terbesar. Ini mencakup baik pengalaman di pihak klien maupun kontraktor.
-
Kurangnya regulasi tentang pengaturan kontraktual: Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait kontrak DB menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional.
-
Kurangnya regulasi rinci tentang sistem tender: Sistem tender yang ada belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik dari proyek DB, sehingga menimbulkan kerumitan dalam proses pengadaan.
-
Kurangnya pedoman rinci tentang karakteristik proyek: Tidak adanya pedoman yang jelas mengenai jenis proyek yang paling cocok untuk DB, serta karakteristik yang harus dimiliki oleh proyek tersebut, menyulitkan pengambilan keputusan.
-
Jumlah pemangku kepentingan lain yang berpengalaman dan terampil dalam DB masih sedikit: Keterbatasan jumlah profesional, konsultan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki keahlian dalam DB menjadi kendala dalam ekosistem proyek.
Selain mengidentifikasi hambatan, studi ini juga menyoroti Faktor Kritis Keberhasilan (CSFs) yang esensial untuk implementasi proyek DB yang sukses. Para ahli menekankan pentingnya faktor-faktor berikut:
-
Bentuk kontrak dan dokumentasi yang komprehensif: Kontrak yang jelas, lengkap, dan mencakup semua aspek proyek DB sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan.
-
Definisi ruang lingkup proyek yang terdefinisi dengan baik: Pemahaman yang jelas dan kesepakatan mengenai ruang lingkup proyek sejak awal adalah fondasi keberhasilan.
-
Masukan klien dalam proyek: Keterlibatan aktif dan masukan yang berarti dari pihak klien sepanjang proyek sangat vital untuk memastikan proyek memenuhi kebutuhan dan harapan.
-
Kompetensi kontraktor: Kemampuan teknis, manajerial, dan pengalaman kontraktor dalam melaksanakan proyek DB secara efektif adalah faktor penentu.
-
Pemimpin tim proyek yang berpengalaman: Adanya pemimpin proyek yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola proyek DB dapat mengarahkan tim menuju keberhasilan.
-
Hubungan kerja di antara anggota tim proyek: Kolaborasi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan hubungan kerja yang harmonis di antara semua anggota tim proyek sangat memengaruhi kelancaran dan kesuksesan proyek.
Faktor-faktor keberhasilan ini, menurut studi, perlu mendapatkan perhatian lebih besar untuk meningkatkan potensi implementasi metode pengadaan DB di Direktorat Pengembangan Sanitasi Lingkungan, MOPW.
5. Analisis Mendalam dan Nilai Tambah: Membuka Jalan Menuju Era Baru Pembangunan Infrastruktur
Temuan studi ini menguatkan argumentasi bahwa metode Design and Build bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi. Kondisi Indonesia, dengan target sanitasi 100% pada 2019 yang ambisius dan keterbatasan waktu yang krusial, menjadikan DB sebagai solusi yang tak terelakkan.
Kritik dan Perbandingan dengan Penelitian Lain:
Penelitian ini secara komprehensif mengidentifikasi hambatan dan CSFs dalam konteks Indonesia, yang merupakan nilai tambah signifikan. Namun, ada baiknya jika studi ini juga bisa menyertakan analisis lebih detail mengenai bagaimana negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong mengatasi hambatan serupa dalam transisi mereka ke DB di sektor publik. Misalnya, apakah mereka menghadapi masalah regulasi yang sama, dan bagaimana mereka merumuskan kerangka hukum yang mendukung DB? Perbandingan ini bisa memberikan roadmap yang lebih konkret bagi Indonesia.
Selain itu, meskipun studi menyebutkan bahwa data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan para ahli, akan lebih kuat jika terdapat informasi kuantitatif lebih lanjut mengenai profil responden (misalnya, jumlah responden, rata-rata pengalaman mereka dalam proyek DB), serta hasil statistik dari wawancara tersebut (misalnya, peringkat prioritas hambatan atau CSFs berdasarkan penilaian responden). Ini akan menambah bobot validitas dan generalisasi temuan.
Dampak Praktis dan Kaitannya dengan Tren Industri:
Implikasi praktis dari temuan ini sangat besar bagi pemerintah Indonesia. Pertama, urgensi untuk merevisi atau menambahkan regulasi terkait DB dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menjadi semakin jelas. Regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum dan pedoman yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat. Ini tidak hanya mencakup aspek kontraktual dan tender, tetapi juga panduan yang jelas mengenai kriteria proyek yang sesuai untuk DB.
Kedua, program peningkatan kapasitas perlu digalakkan secara masif. Ini mencakup pelatihan dan pengembangan profesional bagi staf di MOPW dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kontraktor dan konsultan. Fokus harus diberikan pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip DB, manajemen risiko, serta praktik terbaik dari negara-negara yang sukses mengimplementasikan DB.
Ketiga, keberhasilan proyek DB sangat bergantung pada kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Membangun budaya kerja yang mengedepankan sinergi antara klien, desainer, dan kontraktor adalah esensial. Ini bisa difasilitasi melalui lokakarya, sesi berbagi pengalaman, dan pembentukan tim proyek multi-disiplin sejak tahap awal. Konsep Early Contractor Involvement (ECI), di mana kontraktor terlibat sejak tahap desain awal, terbukti efektif dalam proyek DB di banyak negara dan bisa menjadi model yang relevan untuk dipertimbangkan di Indonesia. ECI memungkinkan buildability yang lebih baik, identifikasi risiko lebih awal, dan inovasi yang lebih besar.
Dalam konteks tren industri global, Building Information Modeling (BIM) menjadi teknologi yang semakin tak terpisahkan dari proyek DB. BIM memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, visualisasi proyek yang komprehensif, deteksi clash yang efisien, dan estimasi biaya serta jadwal yang lebih akurat. Implementasi BIM bersamaan dengan metode DB dapat memaksimalkan potensi efisiensi dan inovasi yang ditawarkan oleh DB. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan investasi dalam teknologi BIM dan pengembangan keahlian terkait.
Selain itu, tren Public-Private Partnerships (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) juga semakin relevan. Jika DB digabungkan dengan skema PPP, beban anggaran pemerintah dapat berkurang, dan sektor swasta dapat membawa keahlian, teknologi, dan efisiensi yang lebih besar dalam proyek infrastruktur sanitasi. Namun, implementasi PPP juga memerlukan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat, serta kapasitas klien yang mumpuni untuk mengelola kontrak yang kompleks.
6. Studi Kasus dan Data Pendukung: Urgensi Pergeseran Paradigma
Studi ini menyoroti bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan untuk memenuhi target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Dengan populasi sekitar 230 juta jiwa dan hampir separuh di antaranya tinggal di perkotaan, kebutuhan akan infrastruktur sanitasi sangat mendesak. Data dari UNICEF (2007) yang dikutip dalam studi menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan akan gagal mencapai target MDG sanitasi sebesar 73% sebesar 10 poin persentase, setara dengan 25 juta orang. Anggaran yang meningkat menjadi sekitar 35,6 triliun rupiah untuk periode 2015-2019 menunjukkan komitmen finansial pemerintah, tetapi masalah DED yang memakan waktu 7-8 bulan menjadi penghambat nyata efisiensi alokasi anggaran ini.
Inilah mengapa pendekatan seperti DB sangat vital. Dengan DB, konstruksi tidak harus menunggu DED selesai sepenuhnya. Hal ini berpotensi memangkas waktu proyek secara drastis, memungkinkan proyek yang direncanakan pada tahun 2015 dapat dimulai konstruksinya di tahun yang sama, bukan di tahun 2016 seperti pada metode tradisional. Peningkatan kecepatan ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, yaitu percepatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak.
Sebagai perbandingan, Singapura, yang merupakan negara maju di Asia Tenggara, secara progresif beralih ke metode DB dari metode tradisional. Demikian pula, Hong Kong telah mengadopsi pendekatan DB di sektor publik dan lembaga pemerintah, dengan penerapan metode ini semakin diterima dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan negara-negara ini dalam mengadopsi DB di sektor publik menjadi bukti konkret potensi metode ini. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penyesuaian regulasi, peningkatan kapasitas, dan komitmen yang kuat, Indonesia juga dapat mereplikasi keberhasilan tersebut.
Kesimpulan
Penelitian Muhammad Iqbal Perkasa secara meyakinkan menunjukkan bahwa metode pengadaan Design and Build memiliki potensi besar untuk merevolusi pembangunan infrastruktur sanitasi di Indonesia. Meskipun ada hambatan signifikan, terutama terkait dengan pengalaman, regulasi, dan kapasitas pemangku kepentingan, hambatan ini bukan tidak dapat diatasi. Dengan fokus pada pengembangan kerangka hukum yang mendukung, peningkatan kompetensi klien dan kontraktor, serta pemupukan budaya kolaborasi, Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan DB untuk mencapai target sanitasi nasional yang ambisius. Studi ini bukan hanya sebuah analisis akademis, melainkan sebuah seruan untuk pergeseran paradigma dalam praktik pengadaan proyek pemerintah, demi masa depan sanitasi Indonesia yang lebih baik dan lebih cepat terwujud.
Sumber Artikel:
Penelitian ini dapat diakses di Universiti Teknologi Malaysia Repository: "The Potential of Design and Build Procurement Method Implementation in the Directorate of Environmental Sanitation Development Indonesia" oleh Muhammad Iqbal Perkasa, September 2015.