Daur ulang
Daur ulang adalah proses yang melibatkan mengubah bahan limbah menjadi bahan dan produk baru. Ide ini seringkali melibatkan pengambilan kembali energi dari bahan limbah. Proses daur ulang sebuah bahan tergantung pada kemampuannya untuk memperoleh kembali karakteristik aslinya. Ini merupakan alternatif terhadap cara pembuangan limbah konvensional yang dapat membantu menghemat bahan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Lebih dari itu, daur ulang membantu mencegah pemborosan bahan-bahan yang bisa bermanfaat, mengurangi penggunaan bahan mentah baru, serta mengurangi polusi udara dan air.
Daur ulang merupakan bagian penting dari upaya modern dalam mengurangi sampah dan merupakan salah satu langkah dalam hierarki pengelolaan sampah yang meliputi Kurangi, Gunakan Kembali, dan Daur Ulang. Ini tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan mentah baru, tetapi juga mengarahkan limbah ke dalam sistem ekonomi. Standar ISO yang terkait dengan daur ulang memberikan pedoman yang jelas, termasuk untuk limbah plastik dan pengelolaan lingkungan secara umum.
Bahan-bahan yang dapat didaur ulang mencakup beragam jenis, mulai dari kaca, kertas, logam, hingga baterai dan elektronik. Prosesnya melibatkan pengumpulan, pemilahan, pembersihan, dan pengolahan kembali bahan limbah menjadi bahan baru untuk produk-produk baru.
Dalam praktiknya yang ideal, daur ulang akan menghasilkan persediaan baru dari bahan yang sama, seperti kertas bekas yang diubah menjadi kertas baru. Namun, ada juga bahan yang sulit atau terlalu mahal untuk didaur ulang secara langsung, sehingga sering melibatkan penggunaan kembali untuk membuat bahan yang berbeda. Misalnya, kertas karton bekas dapat diolah menjadi produk yang berbeda. Daur ulang juga melibatkan penyelamatan bahan dari produk yang kompleks, baik karena nilai intrinsiknya maupun karena sifat berbahayanya.
Sejarah
Sejak zaman kuno, manusia telah mengadopsi praktik penggunaan kembali bahan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, catatan sejarah mencatat pendukung konsep ini sejak masa Plato pada abad keempat SM. Penelitian arkeologi menunjukkan bukti bahwa di masa ketika sumber daya langka, masyarakat lebih cenderung untuk mendaur ulang bahan-bahan daripada membuangnya begitu saja. Hal ini tercermin dalam temuan artefak arkeologi, di mana bahan seperti kaca atau logam sering kali digunakan kembali atau dilebur kembali untuk digunakan ulang.
Di Inggris pada masa pra-industri, praktik mendaur ulang sudah umum terjadi. Misalnya, dalam industri tekstil, bahan-bahan "jelek" dikumpulkan dan digabungkan dengan bahan baru untuk membuat kain baru. Begitu juga dengan logam seperti perunggu, yang dikumpulkan, dilebur, dan digunakan kembali secara terus menerus. Daur ulang kertas juga sudah tercatat sejak tahun 1031 di Jepang, ketika toko-toko mulai menjual kertas bekas. Di Inggris, debu dan abu dari pembakaran kayu dan batu bara dikumpulkan dan didaur ulang untuk membuat batu bata. Praktik-praktik ini didorong oleh keuntungan ekonomi serta kebutuhan untuk membuang sampah di daerah-daerah yang padat penduduknya.
Pada awal abad ke-19, Benjamin Law mengembangkan proses untuk mengubah kain menjadi serat daur ulang seperti "jelek" dan "mungo", yang kemudian digunakan dalam industri tekstil di kota-kota seperti Batley dan Dewsbury. Era industrialisasi membawa permintaan yang besar akan bahan-bahan yang terjangkau. Besi tua, misalnya, menjadi sangat diincar karena lebih murah daripada bijih besi murni. Hal ini terlihat dari praktik pembelian dan penjualan besi tua oleh kereta api, serta pengumpulan barang-barang bekas oleh penjaja untuk dijual kembali kepada industri baja dan mobil yang sedang berkembang.
Periode pasca Perang Dunia II menjadi titik balik penting dalam sejarah daur ulang. Kekurangan sumber daya yang disebabkan oleh perang memaksa pemerintah dan masyarakat untuk lebih memanfaatkan kembali barang-barang dan bahan daur ulang. Kampanye penyelamatan nasional di berbagai negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendaur ulang logam, kertas, kain perca, dan karet sebagai upaya patriotik.
Pada tahun 1970-an, dengan meningkatnya biaya energi, investasi besar dalam daur ulang terjadi. Proses daur ulang aluminium, misalnya, hanya menggunakan 5% energi dari produksi aluminium murni. Meskipun praktik daur ulang telah ada sejak lama, baru pada awal tahun 1990-an, perhatian terhadap daur ulang barang-barang elektronik mulai meningkat. Program-program daur ulang sampah elektronik diterapkan di beberapa negara, namun masalah limbah elektronik menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya penjualan perangkat elektronik.
Pada tahun 2014, Uni Eropa mengambil peran utama dalam industri limbah dan daur ulang dunia, dengan mandat untuk mencapai tingkat daur ulang minimal 50%. Hal ini menunjukkan kesadaran global akan pentingnya praktik daur ulang dalam menjaga lingkungan. Namun, pada tahun 2018, terjadi "krisis" global dalam industri daur ulang setelah Tiongkok menerapkan kebijakan yang ketat terhadap impor bahan daur ulang, mengakibatkan gangguan signifikan dalam pasar global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan praktik daur ulang di masa depan.
Dampak kesehatan dan lingkungan
Dampak kesehatan
Limbah elektronik
Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2023, jutaan perangkat listrik dan elektronik dibuang setiap tahunnya, menghadirkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola, dibuang, dan didaur ulang dengan benar. Barang-barang yang umumnya dibuang termasuk komputer. Sayangnya, limbah elektronik seringkali diolah kembali menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan atau bahkan disimpan di rumah dan gudang, dibuang secara tidak benar, diekspor ke negara lain, atau didaur ulang dalam kondisi yang lebih buruk. Dalam proses pengolahan limbah elektronik dengan aktivitas yang rendah, dapat melepaskan hingga ribuan zat kimia berbeda, termasuk yang bersifat neurotoksik seperti timbal. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih baik terhadap limbah elektronik agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Dampak lingkungan
Pendapat Steven Landsburg, seorang ekonom yang dikenal melalui makalahnya yang berjudul "Mengapa Saya Bukan Seorang Ahli Lingkungan," menyatakan bahwa praktik daur ulang kertas sebenarnya dapat mengakibatkan pengurangan populasi pohon. Landsburg mengemukakan bahwa karena perusahaan kertas memiliki insentif untuk merawat hutan mereka, permintaan yang tinggi akan kertas akan mendorong penanaman lebih banyak pohon, sementara penurunan permintaan akan mengakibatkan penurunan jumlah hutan yang dikelola secara aktif.
Namun, ada aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penanaman pohon sebagai pengganti yang ditebang. Ketika perusahaan kehutanan menebang pohon, mereka biasanya menanam kembali pohon-pohon baru di tempat tersebut. Namun, hutan hasil penanaman kembali ini memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan hutan alami. Hutan pertanian cenderung lebih rentan terhadap erosi tanah dan memerlukan penggunaan pupuk yang lebih besar untuk pemeliharaannya. Selain itu, keanekaragaman hayati dalam hutan pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan alami.
Selain argumen terkait dengan kualitas hutan, penting juga untuk menekankan bahwa deforestasi tidak hanya disebabkan oleh industri kertas. Menurut Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, sebagian besar deforestasi disebabkan oleh aktivitas pertanian, baik subsisten maupun komersial, yang berhubungan dengan produksi pangan, bukan kertas.
Di samping daur ulang kertas, metode daur ulang bahan non-konvensional seperti sistem Sampah Menjadi Energi (WTE) juga mendapat perhatian. Meskipun dianggap sebagai cara yang berkelanjutan untuk menghasilkan energi dari limbah, masih ada pertanyaan tentang pengembangannya secara global. Beberapa orang menyebutkan berbagai alasan mengapa teknologi ini belum tersebar secara luas.
Dengan demikian, sementara ada pendapat yang berbeda tentang efek dari praktik daur ulang kertas terhadap populasi pohon, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya secara menyeluruh terhadap lingkungan dan keberlanjutan.
Perundang-undangan
Untuk menjalankan program daur ulang dengan sukses, penting untuk memiliki pasokan bahan daur ulang yang cukup dan stabil. Terdapat tiga opsi legislatif yang telah digunakan untuk mencapai hal ini: pengumpulan daur ulang wajib, undang-undang penyimpanan kontainer, dan larangan sampah. Undang-undang pengumpulan wajib menetapkan target daur ulang untuk kota dan mewajibkan pemerintah kota untuk berupaya mencapai target tersebut.
Undang-undang penyimpanan kontainer mengharuskan pengembalian dana untuk kontainer tertentu seperti kaca, plastik, dan logam. Program-program semacam ini telah berhasil mencapai tingkat daur ulang rata-rata sebesar 80%. Meskipun hasilnya positif, adopsi biaya pengumpulan oleh industri dan konsumen seringkali menimbulkan penolakan, terutama di mana produsen memikul tanggung jawab untuk mendaur ulang produk mereka. Di Uni Eropa, Petunjuk WEEE mengharuskan produsen barang elektronik konsumen untuk membiayai daur ulang.
Cara alternatif untuk meningkatkan pasokan bahan daur ulang adalah melalui larangan pembuangan beberapa bahan tertentu sebagai limbah, seperti oli bekas, aki bekas, ban, dan limbah taman. Namun, perlu diingat bahwa perlu ada layanan daur ulang yang memadai untuk memenuhi pasokan, agar larangan semacam itu tidak memicu peningkatan pembuangan sampah ilegal.
Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan untuk meningkatkan permintaan bahan daur ulang. Salah satunya adalah melalui mandat minimum konten daur ulang, yang memaksa produsen untuk menggunakan bahan daur ulang dalam operasi mereka. Tingkat pemanfaatan adalah pilihan yang lebih fleksibel di mana industri dapat memenuhi target daur ulang mereka kapan saja selama beroperasi. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pengadaan sendiri untuk meningkatkan permintaan daur ulang dengan mengalokasikan sebagian anggaran untuk produk daur ulang atau memberikan preferensi harga saat membeli barang daur ulang.
Peraturan terakhir yang digunakan pemerintah adalah pelabelan produk daur ulang. Dengan memberi label jumlah bahan daur ulang yang terkandung dalam produk, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih cerdas, mendorong produsen untuk meningkatkan bahan daur ulang dalam produk mereka dan meningkatkan permintaan. Pelabelan produk daur ulang yang terstandarisasi juga dapat memberikan dampak positif pada pasokan bahan daur ulang dengan memberikan informasi tentang cara dan tempat daur ulang produk tersebut.
Disadur dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling