Latar Belakang: Tantangan Kompetensi di Era MEA dan Sertifikasi Tenaga Kerja
Sektor konstruksi merupakan tulang punggung pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun, di balik cepatnya laju pembangunan, sektor ini masih menghadapi tantangan fundamental—yaitu rendahnya kompetensi terstandar tenaga kerja, khususnya pada posisi krusial seperti pengawas proyek. Masuknya Indonesia ke dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut adanya pengakuan sertifikasi kompetensi yang tidak hanya relevan secara nasional, tapi juga kompatibel dengan standar internasional.
Menjawab kebutuhan tersebut, artikel ini menyajikan analisis kritis terhadap materi uji kompetensi jabatan kerja pengawas, sebagai salah satu elemen penting dalam proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana materi uji benar-benar mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
-
Menggambarkan kondisi aktual kompetensi tenaga pengawas konstruksi.
-
Menganalisis sejauh mana materi uji sesuai dengan kebutuhan jabatan pengawas di bidang penyedia perumahan.
-
Memberikan rekomendasi perbaikan substansi dan struktur materi uji untuk sertifikasi.
Metodologi: Evaluasi Lapangan dengan Kuesioner Terstruktur
Penelitian dilakukan melalui uji pemetaan kompetensi oleh Kementerian PUPR di tiga lokasi:
-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (3 peserta)
-
PT Istaka Karya (5 peserta)
-
PT Brantas Abipraya (6 peserta)
Instrumen:
-
Kuesioner terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 3 soal esai
-
70% soal teknis, 30% administratif
-
Materi disusun mengacu pada SKKNI 2005–2015, FGD dengan praktisi, dan hasil validasi konsultan.
Komposisi Materi Uji: Lima Unit Kompetensi Inti
Unit 1: SMK3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan)
Fokus pada pemahaman APD, rambu keselamatan, dokumen AMDAL, dan risiko kerja.
Unit 2: Organisasi dan Komunikasi Proyek
Menilai pemahaman struktur organisasi, koordinasi tim, serta bidang pengawasan.
Unit 3: Persiapan Pengawasan
Melibatkan tinjauan dokumen teknis, kontrak, dan kesiapan peralatan.
Unit 4: Pelaksanaan Pengawasan
Menguji kemampuan mengawasi mutu, jadwal, dan metode pelaksanaan.
Unit 5: Pelaporan Pengawasan
Meliputi penyusunan laporan, daftar cacat pekerjaan, dan dokumen serah terima.
Hasil Pengujian: Penyerapan Kompetensi Masih Belum Optimal
A. Pilihan Ganda
-
64% soal dijawab dengan benar
-
Soal-soal dengan tingkat penyerapan 0%:
-
P3 (risiko kerja)
-
P10 (penyusunan bidang pengawasan)
-
P15 (nilai kontrak)
-
P19 dan P20 (kesesuaian hasil kerja dan SCM)
-
P22 (daftar cacat bangunan)
-
B. Soal Esai
-
Soal 1: Definisi umum (seperti BOQ, PHO, footing) dijawab baik.
-
Soal 2: Analisis lingkungan konstruksi masih lemah.
-
Soal 3: Pemahaman proses serah terima relatif memadai.
Analisis Tambahan: Apa yang Salah?
Kelemahan Materi Uji:
-
Terlalu teoritis dan umum, kurang mencerminkan kondisi teknis riil.
-
Penggunaan kalimat terlalu akademik, menyulitkan peserta yang berlatar praktik lapangan.
-
Alokasi waktu ujian (45 menit) dianggap terlalu panjang untuk soal yang dapat dikerjakan lebih ringkas.
Materi yang Paling Mendesak Direvisi:
-
Kompetensi IV (Pengawasan pekerjaan) dan
-
Kompetensi III (Persiapan pengawasan)
Karena keduanya menyangkut kemampuan utama jabatan pengawas dan banyak soal pada bagian ini tidak terserap.
Studi Kasus Terkait dan Tren Nasional
Contoh nyata dapat dilihat pada proyek pembangunan rumah susun di Jakarta Timur tahun 2020. Dalam proyek tersebut, pengawas lapangan tidak mampu menyusun laporan kemajuan mingguan yang valid karena tidak memahami dokumen kontrak secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi keterlambatan pelaporan hingga dua minggu, yang kemudian memengaruhi pencairan pembayaran kontraktor.
Komparasi dengan Penelitian Lain
Penelitian ini sejalan dengan temuan Jumas, Ariani & Asrini (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh kejelasan materi uji. Dalam konteks pengawasan konstruksi, materi yang bersifat aplikatif jauh lebih efektif dibanding teori umum.
Rekomendasi Strategis
Untuk Pemerintah:
-
Revisi substansi materi uji berdasarkan data lapangan.
-
Terapkan model uji berbasis studi kasus yang relevan dengan situasi proyek nyata.
Untuk Lembaga Sertifikasi:
-
Sederhanakan bahasa soal untuk memastikan keterbacaan oleh tenaga kerja non-akademik.
-
Tambahkan simulasi pengawasan lapangan sebagai bagian dari evaluasi kompetensi.
Untuk Dunia Industri:
- Dorong partisipasi aktif pengawas dalam pelatihan dan simulasi berbasis proyek nyata.
- Pastikan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar mencerminkan kapabilitas praktis.
Kaitan dengan Standar Global
Di negara seperti Australia dan Jerman, pengawas proyek diwajibkan mengikuti pelatihan berbasis tugas nyata, termasuk penilaian berbasis observasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa materi uji harus dikaitkan langsung dengan praktik lapangan, bukan sekadar teori.
Kesimpulan: Saatnya Materi Uji Menyesuaikan Realitas Proyek
Penelitian ini memberikan pesan penting: kompetensi pengawas konstruksi tidak cukup diukur melalui soal teoretis. Diperlukan pendekatan yang lebih dekat dengan realita di lapangan. Evaluasi mendalam terhadap struktur soal, keterkaitan dengan jabatan kerja, dan cara penyampaian materi adalah kunci peningkatan kualitas sertifikasi.
Sumber Artikel
Penelitian ini dapat diakses dalam:
Euis Puspita Dewi, Siti Sujatini, Henni. (2021). "Analisis Materi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Jabatan Kerja Pengawas Bidang Kerja Penyedia Perumahan."
Dipublikasikan di Jurnal IKRAITH-TEKNOLOGI, Vol. 5 No. 3, November 2021.
Link Jurnal Resmi