Jakarta - Pemerintah berencana mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp28,15 triliun pada kuartal I-2024. BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Terdapat tiga BUMN yang akan menerima PMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero). Pencairan akan dipercepat karena waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut.
“Waktu di tahun 2024 sudah mendesak. Jadi, kami perlu melakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan segera agar kami bisa mengambil langkah awal dengan mempertimbangkan kondisi BUMN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/9/2023). Rapat RAPBN 2024 pada 5 September 2023 telah menyetujui PMN untuk ketiga BUMN tersebut untuk dicairkan pada kuartal I-2024. Namun, perlu dikaji lebih lanjut oleh Komisi XI DPR agar pemerintah dapat memproses PMN tersebut setelah UU APBN 2024 disahkan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Hutama Karya akan mendapatkan PMN senilai Rp18,6 triliun pada kuartal I-2024. PMN tersebut meningkat dari usulan dalam Nota Keuangan 2024 yang mencapai Rp12,5 triliun. PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan jalan tol Trans-Sumatera tahap 1 serta investasi jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung. “Kami berharap dengan mengaitkan penyertaan modal negara dengan progres proyek akan membuat mereka lebih akuntabel, tetapi tidak akan masuk dalam neraca, terlepas dari proyek yang mana,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia akan menerima PMN senilai Rp3,55 triliun pada kuartal pertama 2024. PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan IFG Life guna menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya. “PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia masih kekurangan Rp3,55 triliun untuk menyelesaikan pengalihan polis yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal 2024,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, Wijaya Karya akan menerima PMN senilai Rp6 triliun pada kuartal pertama 2024. PMN tersebut akan disalurkan untuk memperkuat struktur permodalan WIKA guna mendanai proyek-proyek strategis nasional (PSN). Menteri Keuangan mengatakan, dalam penyaluran PMN, pemerintah menetapkan besaran PMN yang akan disalurkan untuk program BUMN.
Dengan demikian, hal ini akan memastikan bahwa PMN tersebut akan tepat sasaran dan tidak digunakan untuk keperluan lain perusahaan. “Jadi, meskipun kita menyalurkan PMN, kita melakukan earmarking terhadap proyek tersebut. Tidak akan masuk ke dalam neraca, apalagi kalau BUMN itu masih restrukturisasi. Untuk memastikan bahwa PMN tersebut tidak akan hilang seiring dengan masalah keuangan BUMN tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah menilai bahwa peran BUMN sebagai agen pembangunan mewajibkan mereka untuk melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta melaksanakan penugasan dari pemerintah. BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap APBN untuk mendukung program-program pemerintah.
Untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, kinerja BUMN terus dipantau agar dapat mengoptimalkan perannya, sehingga BUMN dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Untuk menjalankan kegiatan mencari keuntungan, menyediakan barang dan jasa bagi kemanfaatan umum, melaksanakan penugasan pemerintah, BUMN diberikan dukungan fiskal dari APBN oleh pemerintah melalui beberapa instrumen/modal. Instrumen tersebut dapat berupa penugasan untuk menyalurkan subsidi, pinjaman, penjaminan pemerintah, dan PMN.
Panitia kerja BUMN konstruksi
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mendorong pembentukan panitia kerja (panja) BUMN konstruksi di sektor konstruksi. “Panja BUMN konstruksi merupakan sebuah keniscayaan karena BUMN konstruksi memegang banyak tanggung jawab untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke,” jelas Intan dalam keterangan tertulis pada Senin (11/9/2023).
Menurutnya, BUMN konstruksi memiliki dana yang besar. Oleh karena itu, harus diawasi agar mimpi Presiden Jokowi untuk menghubungkan wilayah Indonesia melalui infrastruktur tidak disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa pembentukan Panja BUMN Konstruksi dipertimbangkan karena banyaknya kasus korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN. Oleh karena itu, pembentukan panja sangat penting untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. “Panja BUMN Konstruksi akan menjadi bagian dari DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Intan juga menyinggung soal kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menambah modal BUMN konstruksi melalui PMN dalam RAPBN 2024. Penambahan modal untuk BUMN tersebut mencapai Rp30,7 triliun. Jumlah anggaran tersebut naik Rp12,1 triliun dari Rp18,6 triliun dalam RAPBN 2024. Tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada BUMN konstruksi, yakni Hutama Karya dan Wijaya Karya.
Disadur dari: pwc.com