Indonesia pulih dengan kuat dari pelemahan yang disebabkan oleh COVID, dan memajukan pembangunan ekonominya
Terlepas dari tantangan yang terus berlanjut akibat hambatan makroekonomi global, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan ketangguhannya. Penurunan harga komoditas yang berdampak buruk pada sektor-sektor penting, dan ditambah dengan perlambatan di pasar ekspor utama, terus menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara berbagai ketidakpastian geopolitik terus meningkat. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, optimisme tetap kuat di kalangan investor asing dan konsumen domestik. Dengan arah yang jelas dari Pemerintah dalam menghadapi krisis inflasi global dan perlambatan ekonomi, serta jumlah tenaga kerja muda yang besar, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan ketika ekonomi global pulih.
Kinerja ekonomi yang kuat meskipun ada tantangan global
Indonesia mempertahankan momentum yang kuat saat ekonominya menutup tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan kembalinya ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi meskipun terdapat tantangan global. Hal ini menempatkan kinerja Indonesia di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang mengalami tingkat pertumbuhan yang sama atau lebih rendah, yaitu 5%, 3,7%, dan 2%.
Namun, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dibatasi oleh beberapa faktor. Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, ditambah dengan penurunan harga komoditas, telah berdampak buruk pada ekspor Indonesia yang bergantung pada komoditas. Hal ini terutama terlihat pada tiga kategori ekspor utama: bahan bakar mineral, besi dan baja, serta minyak dan lemak hewani/nabati, yang secara kolektif menyumbang 43% dari nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023. Akibatnya, nilai ekspor turun 12,0% dari tahun ke tahun menjadi $259 miliar.
Selain itu, lemahnya konsumsi domestik menghambat pemulihan ekonomi lebih lanjut, karena bank sentral Indonesia, Bank Indonesia, menaikkan suku bunga sejak pertengahan tahun 2022 untuk menjaga tingkat inflasi antara 2% - 4% pada tahun 2023. Dengan tingkat inflasi yang stabil di level 3,7% di tahun 2023, konsumsi domestik diproyeksikan akan pulih di tahun 2024, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan PDB Indonesia, terutama dengan harga komoditas yang diperkirakan masih rendah.
Pada tahun 2024, Indonesia diproyeksikan akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya, dengan perkiraan pertumbuhan PDB sebesar 4,9%. Terlepas dari prospek yang positif ini, Indonesia, bersama dengan beberapa negara utama di Asia Tenggara, terus menghadapi kendala dari lingkungan ekonomi global yang lesu dan konsumsi domestik yang lemah. Meskipun demikian, ekonomi-ekonomi ini tetap mampu mengungguli ekonomi-ekonomi global terkemuka.
Pasar tenaga kerja yang tangguh mendukung klaim Indonesia untuk meningkatkan relevansi global
Dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023, angkatan kerja Indonesia bertambah 3,9 juta orang, mencapai total 147,7 juta orang. Pertumbuhan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan populasi Indonesia yang sedang berlangsung dan tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi, yang naik 0,9 poin persentase dari tahun ke tahun, dari 68,6% menjadi 69,5%. Selain itu, Indonesia memiliki populasi yang muda, dengan usia rata-rata hanya 29 tahun, berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam (32), Thailand (40), dan Malaysia (31). Kinerja ekonomi Indonesia yang stabil membantu menurunkan tingkat pengangguran sedikit menjadi 5,3% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,5%. Perkembangan utama adalah sektor akomodasi dan makanan dan minuman yang menyerap paling banyak pekerja tambahan (~1,2 juta) pada tahun 2023. Peningkatan besar ini sebagian didorong oleh peningkatan kedatangan domestik dan internasional, karena jumlah pengunjung asing mendekati tingkat sebelum pandemi.
Proporsi pekerja informal yang cukup besar, yaitu 59,1% pada Agustus 2023, masih lebih tinggi daripada tingkat sebelum pandemi sebesar 55,9% yang tercatat pada Agustus 2019. Kesenjangan ini menggarisbawahi tantangan dalam memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam proses pemulihan ekonomi. Meskipun terjadi penurunan bertahap dari puncak 60,5% yang diamati pada tahun 2020, laju pemulihan ke tingkat sebelum pandemi tampak lamban. Namun demikian, demografi Indonesia yang didominasi oleh kaum muda memberikan peluang yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan 70% populasi berada dalam kelompok usia kerja 15-64 tahun. Didukung oleh tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat partisipasi tenaga kerja yang meningkat, Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk memanfaatkan dividen demografis ini.
Kebijakan moneter yang efektif menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi di bawah 4%
Pada pertengahan tahun 2022, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga dari 3,5% secara bertahap hingga 6% pada akhir tahun 2023. Langkah preemptive ini bertujuan untuk memitigasi inflasi impor yang berasal dari ekonomi yang terkena dampak konflik global yang sedang berlangsung, termasuk perang Rusia-Ukraina dan konflik saat ini di Timur Tengah. Selain itu, pelarian modal ke negara-negara dengan kebijakan moneter yang ketat di AS dan Uni Eropa juga terbatas. Hal ini merupakan hasil dari stabilnya nilai tukar Rupiah akibat kenaikan suku bunga Bank Indonesia.
Mengingat tren inflasi global yang berangsur-angsur stabil dan bank sentral di AS, Inggris, dan Uni Eropa mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga pada tahun 2024, Bank Indonesia diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dengan menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun yang sama.
Indeks harga konsumen di Indonesia juga mencatat kenaikan 3,7% pada tahun 2023, menyoroti tren stabilitas yang lebih luas karena inflasi tetap berada dalam kisaran 3% - 4,5% yang ditargetkan dalam 6 tahun terakhir. Untuk tahun 2024, Bank Dunia memperkirakan 3,2%, diuntungkan karena eksposur Indonesia terhadap inflasi impor telah berkurang. Kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) pada akhirnya menurunkan tingkat inflasi di negara mereka masing-masing. Selain itu, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga patut diapresiasi karena memainkan peran penting dalam menjaga inflasi meskipun terjadi lonjakan inflasi global.
Kebijakan moneter Indonesia yang ketat dan proaktif telah memberikan efek stabilisasi pada tingkat inflasi. Langkah-langkah ini diantisipasi untuk berkontribusi pada perlambatan lebih lanjut dalam tingkat inflasi di tahun 2024, yang diproyeksikan oleh Bank Dunia sebesar 3,2%.
Penanaman modal asing (PMA)
Indonesia mencatatkan realisasi arus masuk FDI sebesar 47,5 miliar dolar AS pada tahun 2023, meningkat 13,7% YoY, menurut Kementerian Penanaman Modal, setelah tumbuh 44,2% pada tahun sebelumnya. Kinerja FDI ini sejalan dengan tren kenaikan regional karena ekonomi ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) lainnya juga diuntungkan oleh membaiknya tren makro global dengan meningkatnya kepercayaan investor dan penurunan suku bunga. Namun demikian, arus masuk FDI Indonesia tampaknya tumbuh lebih lambat dibandingkan Vietnam dan Thailand yang mencatat kenaikan 32,1% dan 43% YoY dalam arus masuk FDI pada tahun 2023. Indonesia sebelumnya telah menikmati kesuksesan luar biasa dalam menarik FDI di sektor pertambangan, logam, dan barang logam, tetapi anjloknya harga komoditas untuk barang-barang utama telah memperlambat minat investasi para investor. Harga nikel dan aluminium mencapai puncaknya pada awal tahun 2022, tetapi kemudian turun masing-masing sebesar 68% dan 36% hingga akhir tahun 2023.
Pada tahun 2023, logam dan barang logam terus mendominasi minat investasi asing, menarik 23,4% dari total PMA, mempertahankan lintasan pertumbuhan yang serupa dengan tahun 2022. Menyusul di belakangnya, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi berada di posisi kedua dengan 11,2% dari total PMA. Jika digabungkan dengan kimia dan farmasi, pertambangan, serta kertas dan percetakan, lima sektor teratas ini secara kolektif menyumbang 60,4% dari arus masuk PMA Indonesia pada tahun 2023.
Kerangka kerja perdagangan Indonesia yang kuat dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Asia Timur lainnya telah membantu menarik PMA karena investor utama adalah Singapura, Cina, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia, yang jika digabungkan menyumbang 80% dari arus masuk PMA yang direalisasikan pada tahun 2023. PMA terkonsentrasi hanya di 5 dari 38 provinsi di Indonesia, - Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur (semuanya di pulau Jawa), Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, yang menerima 59,8% dari seluruh PMA. Enam provinsi di Jawa sendiri menerima 48,5% dari total arus masuk PMA pada tahun 2023.
Pembaruan hukum dan peraturan membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing
Indonesia sedang melakukan reformasi hukum dan peraturan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dan menarik lebih banyak Penanaman Modal Asing (PMA). Reformasi-reformasi utama termasuk Omnibus Law Cipta Kerja, liberalisasi kebijakan investasi asing, penyederhanaan registrasi bisnis melalui Sistem Online Single Submission, dan langkah-langkah untuk mengatasi inefisiensi birokrasi dan rintangan regulasi.
Kepemimpinan presiden dan reformasi ekonomi
Di bawah masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, Indonesia berfokus pada pemulihan pandemi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tahun 2020 sebagai jantung reformasi. Undang-undang ini akan menurunkan pajak perusahaan, mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, dan memangkas birokrasi untuk meningkatkan daya saing.
Pemilihan presiden baru diadakan pada tanggal 14 Februari, dan tampaknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan muncul sebagai presiden baru Indonesia.
Liberalisasi investasi asing
Pemerintah Indonesia telah bergeser ke arah kebijakan investasi asing yang lebih terbuka, seperti yang terlihat pada daftar investasi baru di bawah Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 dan amandemennya. Langkah ini, ditambah dengan Daftar Positif Investasi, secara drastis mencabut pembatasan kepemilikan asing di berbagai sektor (kecuali yang dicadangkan untuk pemerintah atau tunduk pada persyaratan tertentu), menandakan upaya liberalisasi yang signifikan.
Merampingkan operasi bisnis
Untuk memfasilitasi operasi bisnis, Indonesia memperkenalkan Sistem Online Single Submission (OSS Risk-Based Approach), sebuah platform digital yang memudahkan pendaftaran bisnis dan mengkategorikan perusahaan-perusahaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, reformasi seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Investasi dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan impor bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan menyederhanakan prosedur impor.
Mengatasi tantangan bagi investor asing
Terlepas dari kemajuan tersebut, investor asing menghadapi tantangan seperti peraturan yang membatasi, nasionalisme ekonomi, dan ketidakpastian hukum. Isu-isu ini menggarisbawahi kompleksitas iklim investasi di Indonesia, bahkan ketika negara ini bergerak menuju kebijakan yang lebih ramah terhadap investor.
Pendekatan komprehensif Indonesia terhadap reformasi hukum dan peraturan menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi global. Dengan mengatasi inefisiensi birokrasi dan membuka perekonomiannya, Indonesia siap untuk menjadi tujuan yang lebih menarik bagi investor asing, meskipun masih ada tantangan yang dihadapi.
Disadur dari: arc-group.com