Kerjasama di Daerah Aliran Sungai Afghanistan–Pakistan

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah

17 Juni 2025, 13.01

pixabay.com

Air sebagai Titik Temu dan Sumber Konflik

Di tengah meningkatnya krisis air global, sungai lintas negara kian menjadi sumber ketegangan sekaligus peluang kerja sama. Afghanistan dan Pakistan, dua negara yang berbagi sejarah panjang dan kompleks, juga berbagi tiga sungai utama: Kabul, Kurram, dan Gomal. Namun, hingga kini, belum ada kerangka kerja sama formal untuk mengelola sumber daya air bersama, meski manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang bisa diraih sangat besar. Bab “Co-operation in the Afghanistan–Pakistan River Basins” karya Jonathan Lautze, Asadullah Meelad, dan Shakeel Hayat (2023) membedah akar masalah, peluang, dan strategi membangun kerja sama air lintas batas di kawasan ini. Resensi ini mengupas temuan utama, studi kasus, angka-angka penting, serta memberikan analisis kritis dan relevansi dengan tren global.

Mengapa Kerja Sama Air Lintas Batas Penting?

Manfaat Kolektif dan Ancaman Konflik

  • Optimalisasi Manfaat: Pengelolaan air lintas negara secara kolektif memungkinkan kedua negara memaksimalkan manfaat ekonomi (irigasi, listrik, pertanian) dan meminimalkan risiko (banjir, kekeringan)1.
  • Reduksi Potensi Konflik: Sejarah dunia menunjukkan, kerja sama air dapat menurunkan risiko konflik antarnegara dan meningkatkan stabilitas kawasan1.
  • Dorongan Internasional: Konvensi internasional seperti UNECE Water Convention (2016) dan UN Watercourse Convention (1997) secara tegas mendorong kerja sama di perairan lintas batas sebagai bagian dari pencapaian SDGs1.

Studi Kasus: Kabul, Kurram, dan Gomal—Tiga Sungai, Nol Kerja Sama

Gambaran Umum dan Signifikansi

  • Kabul River Basin: Menyediakan lebih dari 20 miliar m³ air per tahun, menopang 34 juta penduduk di area 92.000 km². Menyumbang 26% aliran permukaan tahunan Afghanistan dan menjadi tulang punggung irigasi 506.000 ha lahan di kedua negara2.
  • Kurram River Basin: Mengaliri 5,5 juta jiwa, dengan 70% wilayah dan 87% populasi di Pakistan. Sumber utama air pertanian dan domestik, dengan potensi ekspansi irigasi di dataran Pakistan2.
  • Gomal River Basin: Lebih kecil, namun tetap vital untuk pertanian dan kehidupan masyarakat di kedua negara2.

Fakta Kunci

  • Dari sembilan sungai lintas batas Afghanistan–Pakistan, hanya tiga yang memiliki volume dan signifikansi ekonomi terbesar: Kabul, Kurram, dan Gomal3.
  • Tidak ada satu pun perjanjian formal atau mekanisme pengelolaan bersama di antara kedua negara untuk sungai-sungai ini3.

Sejarah dan Status Quo: Dari Tradisi ke Tantangan Modern

Era Tradisional dan Kolonial

  • Sebelum abad ke-19, pengelolaan air berbasis komunitas (mirab) di Afghanistan dan sistem irigasi tradisional di Pakistan mendominasi, tanpa kebutuhan koordinasi lintas negara karena rendahnya penggunaan air dan belum adanya batas internasional1.
  • Penetapan Durand Line (1893) oleh Inggris memecah DAS Indus dan menginternasionalisasi tiga sungai utama, namun tidak diikuti perjanjian air formal antara Afghanistan dan Pakistan1.

Upaya Kerja Sama yang Gagal

  • Sejak 2003, setidaknya enam inisiatif formal dilakukan, termasuk proposal perjanjian Kabul River Treaty, dialog difasilitasi USAID dan World Bank, hingga MoU pengembangan PLTA Kunar bersama China, namun semua gagal diimplementasikan karena kendala politik dan teknis1.
  • Indus Water Treaty (IWT) 1960 antara India–Pakistan tidak mencakup sungai dari Afghanistan, sehingga fragmentasi pengelolaan DAS Indus tetap terjadi1.

Dampak Ketiadaan Kerja Sama: Ancaman Nyata di Lapangan

Kerugian dan Risiko Aktual

  • Kerusakan Banjir: Banjir 2010 di Kabul River Basin menewaskan sekitar 2.000 orang dan menghancurkan lebih dari 1,6 juta rumah di Afghanistan dan Pakistan1.
  • Inefisiensi Pengelolaan: Tidak adanya pertukaran data debit air membuat perencanaan dan alokasi air tidak optimal, memperbesar risiko gagal panen dan kekeringan1.
  • Risiko Masa Depan: Pembangunan unilateral dam di Afghanistan dapat mengurangi aliran ke Pakistan, mengancam irigasi dan mata pencaharian jutaan petani. Sebaliknya, ekspansi infrastruktur di Pakistan bisa mengunci hak penggunaan air Afghanistan di masa depan1.

Ancaman Sosial-Politik

  • Sengketa Perbatasan: Perselisihan tentang keabsahan Durand Line membuat kedua negara enggan membangun kepercayaan. Afghanistan menolak mengakui Durand Line sebagai batas internasional, sementara Pakistan menganggapnya sah1.
  • Geopolitik Regional: Rivalitas India–Pakistan dan keterlibatan pihak ketiga (AS, China, Rusia) memperumit negosiasi air. Proyek dam yang didanai India di Afghanistan dipandang sebagai ancaman oleh Pakistan1.
  • Instabilitas Politik: Pergantian rezim yang sering di Afghanistan dan Pakistan menghambat kelanjutan negosiasi air lintas negara1.

Analisis Penyebab Mandeknya Kerja Sama

Empat Faktor Utama

  1. Sengketa Batas Wilayah: Perselisihan Durand Line menjadi akar ketidakpercayaan dan hambatan utama dialog air1.
  2. Geopolitik Global dan Regional: Perang proxy era Perang Dingin dan rivalitas India–Pakistan membayangi setiap negosiasi air1.
  3. Bundling Isu: Elit kedua negara kerap mengaitkan isu air dengan isu lain seperti keamanan, perdagangan, dan politik, sehingga air tidak pernah menjadi prioritas tersendiri1.
  4. Instabilitas Politik Domestik: Pemerintahan yang tidak stabil membuat setiap upaya kerja sama sulit berlanjut secara konsisten1.

Potensi Manfaat Kerja Sama: Studi Kasus dan Angka

Enam Manfaat Utama

  1. Peningkatan Energi: Potensi PLTA di Kabul River Basin mencapai 1.100 MW (World Bank, 2018), namun butuh investasi dan kerja sama internasional1.
  2. Reduksi Risiko Banjir: Sistem peringatan dini banjir bersama dapat menyelamatkan ribuan jiwa dan aset miliaran dolar setiap tahun1.
  3. Kepastian Air untuk Pertanian: Pengaturan aliran air bersama dapat meningkatkan produktivitas pertanian di kedua negara, mengurangi risiko gagal panen akibat fluktuasi aliran sungai1.
  4. Adaptasi Perubahan Iklim: Proyeksi kenaikan suhu 2,6–5,1°C dan peningkatan curah hujan 4,5–12,2% di DAS Kabul, Kurram, dan Gomal pada akhir abad 21 akan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Kerja sama memungkinkan respons adaptif berbasis data dan infrastruktur bersama1.
  5. Perdamaian dan Stabilitas: Kerja sama air menjadi jalur diplomasi baru yang dapat menurunkan tensi politik dan membuka peluang kerja sama ekonomi lintas sektor1.
  6. Pertumbuhan Ekonomi Regional: Stabilitas dan kepastian pengelolaan air menarik investasi, memperkuat perdagangan, dan membuka akses pasar lintas negara1.

Kerangka Hukum dan Prinsip Kerja Sama

Panduan Global dan Lokal

  • Konvensi UNECE 1992 dan UN Watercourses 1997: Menekankan pertukaran data, pemberitahuan rencana infrastruktur, penyelesaian sengketa, kewajiban kerja sama, dan prinsip pemanfaatan adil-berkelanjutan1.
  • Hukum Adat Internasional: Prinsip “limited territorial sovereignty” menegaskan setiap negara riparian berhak atas pemanfaatan adil, namun wajib memperhatikan hak negara lain1.
  • Hukum Islam: Air adalah milik bersama, dan penggunaan harus adil, tidak merugikan orang lain, serta mendahulukan kebutuhan dasar sebelum komersial1.

Strategi Memulai Kerja Sama: Rekomendasi Praktis

Empat Katalisator Perubahan

  1. Pisahkan Isu Air dari Isu Lain: Belajar dari Indus Water Treaty, fokus pada air tanpa membebani dengan isu politik atau keamanan lain dapat mempercepat tercapainya kesepakatan teknis1.
  2. Bangun Pemahaman Nilai Manajemen DAS: Studi banding ke lembaga pengelola DAS sukses seperti TVA (AS) dan Murray Darling Authority (Australia) dapat membuka wawasan dan membangun buy-in dari kedua negara1.
  3. Fasilitasi Pihak Ketiga: Keterlibatan lembaga seperti World Bank, USAID, atau donor multilateral lain penting untuk mediasi, pendanaan, dan menjaga kontinuitas proses negosiasi1.
  4. Dorong Kerja Sama karena Urgensi Iklim: Adaptasi perubahan iklim dapat menjadi alasan kuat untuk mempercepat kerja sama, sekaligus membuka akses pendanaan internasional1.

Tahapan Implementasi

  • Langkah Awal: Mulai dari pertukaran data, sistem peringatan dini banjir, dan studi bersama tentang perubahan iklim di DAS kecil (Kurram/Gomal) untuk membangun kepercayaan sebelum masuk ke isu besar seperti alokasi air atau pembangunan dam1.
  • Pendekatan Bertahap: Setelah kepercayaan terbentuk, lanjutkan ke kolaborasi teknis, lalu ke joint action seperti pembangunan infrastruktur bersama1.
  • Peluang Pembiayaan: Model multi-donor trust fund seperti pada Nile Basin Initiative dapat diadopsi untuk menjamin keberlanjutan pendanaan kerja sama air lintas negara1.

Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Studi Lain

Kelebihan dan Kekurangan

  • Konteks Afghanistan–Pakistan: Berbeda dengan India–Pakistan, Afghanistan belum memiliki kebutuhan mendesak untuk kerja sama air karena tingkat pembangunan irigasi yang masih rendah. Namun, potensi konflik di masa depan sangat besar jika pembangunan dam dilakukan sepihak1.
  • Belajar dari IWT: IWT sukses memisahkan air dari isu politik, namun gagal membangun institusi pengelolaan bersama. Afghanistan–Pakistan sebaiknya menghindari model “pembagian air” dan lebih fokus pada “berbagi manfaat” (benefit sharing) lintas sektor14.
  • Tren Global: Dunia kini bergerak ke arah pengelolaan DAS berbasis manfaat bersama, penggunaan teknologi digital untuk monitoring, dan keterlibatan multipihak (pemerintah, komunitas, swasta, donor)4.

Opini dan Relevansi Industri

  • Industri Energi dan Pertanian: Kerja sama air akan memperkuat ketahanan energi (PLTA) dan pangan (irigasi), sekaligus mengurangi risiko bisnis akibat ketidakpastian pasokan air.
  • Teknologi dan Data: Digitalisasi data hidrologi, penggunaan sensor real-time, dan platform kolaboratif lintas negara menjadi tren baru yang dapat memfasilitasi kerja sama lebih efisien dan transparan4.

Rekomendasi untuk Masa Depan

  1. Bangun Kepercayaan Melalui Quick Wins: Mulai dari pertukaran data, studi bersama, dan sistem peringatan dini banjir di DAS kecil untuk membangun modal sosial sebelum membahas isu besar seperti alokasi air1.
  2. Adopsi Prinsip Benefit Sharing: Fokus pada berbagi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan sekadar membagi volume air4.
  3. Perkuat Kelembagaan dan Hukum: Bentuk lembaga bersama yang independen, adopsi prinsip-prinsip hukum internasional dan Islam, serta dorong ratifikasi konvensi global1.
  4. Libatkan Multipihak: Sertakan komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring kerja sama air4.
  5. Optimalkan Teknologi: Manfaatkan data digital, sensor, dan platform daring untuk monitoring, peringatan dini, dan transparansi pengelolaan air lintas negara4.

Jalan Panjang Menuju Diplomasi Air yang Inklusif

Bab ini menegaskan bahwa kerja sama air Afghanistan–Pakistan bukan sekadar isu teknis, melainkan ujian diplomasi, kepercayaan, dan visi masa depan kedua bangsa. Tanpa reformasi kelembagaan, pemisahan isu air dari politik, dan adopsi prinsip benefit sharing, risiko konflik dan kerugian ekonomi akan terus membayangi. Namun, peluang untuk membangun model kerja sama air yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sangat terbuka jika kedua negara berani melangkah bersama, dibantu fasilitasi pihak ketiga dan didorong kebutuhan adaptasi perubahan iklim. Masa depan air di kawasan ini akan sangat ditentukan oleh keberanian politik, inovasi kelembagaan, dan partisipasi multipihak dalam membangun tata kelola bersama yang adil dan visioner.

Sumber artikel :
Lautze, Jonathan; Meelad, Asadullah; Hayat, Shakeel. 2023. Co-operation in the Afghanistan–Pakistan River Basins. In: Shah, M.A.A.; Lautze, J.; Meelad, A. (Eds.). Afghanistan–Pakistan Shared Waters: State of the Basins. Wallingford, UK: CABI. pp.143–161.