Pendahuluan:
Di Balik Ambisi Infrastruktur Indonesia
Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk membangun infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek unggulan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Proyek ini menjadi simbol kemajuan, tetapi di balik lajunya yang menjanjikan, tersimpan persoalan pelik: mulai dari konflik lahan, pembengkakan anggaran, hingga konsultasi publik yang kurang bermakna.
Paper yang ditulis oleh Androvaga Renandra Tetama dan timnya dalam Jurnal Widya Bhumi mengupas persoalan tersebut secara mendalam. Fokus utamanya adalah pentingnya proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah, yang selama ini seringkali hanya formalitas.
Antara Target dan Realita Pembangunan
Data per akhir 2022 menunjukkan:
-
Pengadaan tanah telah selesai 100% mencakup 7,6 juta m² sepanjang 142,3 km.
-
Pembangunan fisik proyek mencapai 88,8%.
-
Pembiayaan membengkak dari Rp 2 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.
KCJB dirancang untuk menghubungkan empat stasiun utama: Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Meski demikian, berbagai kendala seperti pembebasan lahan, persoalan pembiayaan, dan perubahan skema kerja sama membuat proyek ini berjalan jauh lebih lambat dari rencana semula.
Akar Masalah: Pengadaan Tanah yang Tidak Partisipatif
-
Dari skema B2B ke campur tangan negara
Awalnya proyek dibiayai lewat skema business-to-business antara konsorsium BUMN Indonesia dan China. Namun, karena pembengkakan biaya dan konflik agraria, pemerintah Indonesia akhirnya ikut campur lewat Penyertaan Modal Negara (PMN). -
Permasalahan teknis dan sosial
Masalah utama dalam pengadaan tanah adalah:-
Ketidakpastian hukum kepemilikan tanah meski bersertifikat.
-
Penolakan warga atas nilai ganti rugi.
-
Perubahan trase yang tidak dikomunikasikan dengan baik.
-
Konsultasi publik yang hanya formalitas.
-
Padahal, UU No. 2 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap pengadaan tanah harus melalui tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil—dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Studi Kasus: Ketimpangan Ganti Rugi dan Ketegangan Sosial
Salah satu konflik mencuat di wilayah Walini dan Tegalluar. Warga menolak nilai ganti rugi yang dianggap terlalu rendah dibanding harga pasar. Terdapat pula laporan intimidasi kepada warga yang tidak mau melepas tanahnya.
Data dari PT KCIC menunjukkan bahwa 75% dana proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan bunga 2% untuk USD dan 3,4% untuk yuan. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri, ditambah ketidakterbukaan soal nilai lahan, memicu ketegangan sosial dan memperlambat proyek.
Mengapa Konsultasi Publik Itu Esensial
Paper ini menekankan bahwa proyek strategis nasional seperti KCJB memerlukan pelibatan warga, bukan sekadar pemberitahuan sepihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat tiga pilar penting:
-
Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
-
Hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan.
-
Hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapatnya.
Sayangnya, konsultasi publik dalam proyek ini sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak berdampak pada keputusan.
Belajar dari Praktik Internasional
Asian Development Bank (ADB) menetapkan standar partisipasi publik bermakna yang mencakup:
-
Konsultasi sejak awal hingga akhir proyek.
-
Penyediaan informasi yang mudah dipahami dan inklusif
-
Proses bebas intimidasi dan menjangkau kelompok rentan.
-
Pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan.
Standar ini masih jauh dari implementasi dalam proyek KCJB. Jika diterapkan, kemungkinan besar banyak konflik bisa dicegah sejak dini.
Dampak Sosial dan Peluang yang Terlewatkan
Meskipun bertujuan meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, manfaat langsung proyek belum banyak dirasakan masyarakat sekitar. Beberapa temuan penting:
-
Sebagian besar pekerja proyek adalah tenaga asing, bukan warga lokal.
-
UMKM lokal belum banyak dilibatkan.
-
Warga kehilangan lahan tanpa mendapat kompensasi yang layak.
Proyek ini justru bisa menjadi peluang besar jika masyarakat dilibatkan secara menyeluruh, misalnya dalam pelatihan kerja, penyediaan material lokal, dan pengawasan proyek secara partisipatif.
Kritik terhadap Penelitian dan Usulan Perbaikan
Penelitian ini unggul karena memberikan narasi lengkap dari pra-perencanaan hingga pasca-konstruksi. Namun, akan lebih kuat jika penulis menambahkan:
-
Wawancara langsung dengan warga terdampak.
-
Perbandingan internasional dengan proyek serupa (misalnya kereta cepat Mumbai-Ahmedabad di India).
-
Kajian tentang dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan dalam pengadaan tanah.
Dengan pendekatan ini, kajian bisa menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan agraria dan infrastruktur.
Kesimpulan: Pembangunan Inklusif adalah Kunci
Pembangunan infrastruktur tak hanya soal fisik, tetapi juga soal etika, keadilan, dan partisipasi. KCJB adalah pelajaran penting bahwa megastruktur tanpa partisipasi publik dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan inefisiensi anggaran.
Untuk proyek-proyek strategis ke depan, partisipasi publik bermakna harus menjadi fondasi, bukan hanya formalitas. Pemerintah dan investor harus mengubah cara pandang: dari sekadar mengejar target pembangunan, menjadi membangun bersama rakyat.
Sumber
Paper asli:
“Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah”
Penulis: Androvaga Renandra Tetama, Suharno, Yaritza Nafa Tyola
Jurnal Widya Bhumi, Vol. 2 No. 2, 2022
DOI: https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.25