“Yang menyulitkan, tugas dosen tidak hanya mengajar tapi juga meneliti,” keluh Suci Lestari Yuana. Hal ini tidak hanya terjadi pada Suci; Konflik peran juga merupakan masalah umum yang dihadapi dosen lainnya. Artinya dosen mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik sebagai dosen maupun peneliti. Suci yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja dosen.
Pekerjaan dosen sebagai pendidik sangat menyita waktu. Akibatnya, proyek penelitian harus dilaksanakan di luar jam pengajaran. “Saya mengorbankan waktu saya di luar jam kerja untuk melakukan penelitian. Biasanya malam hari, setelah jam 10 malam sampai jam 2 pagi,” keluh Suci. Menurutnya, kondisi tersebut terpaksa terjadi karena manajemen waktu penelitian di UGM masih belum diatur secara tegas.
Selain konflik peran, rendahnya pendapatan seringkali memaksa dosen melakukan berbagai pekerjaan lain. Randy Nandyatama mengungkapkan hal tersebut berdasarkan pengalamannya selama menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Menurut Randy, gaji pokok dosen tergolong rendah, terutama bagi dosen baru. “Pendapatan rendah seringkali menyebabkan dosen mengerjakan proyek apa pun yang tidak ada kesinambungan profesinya sebagai dosen,” kata Randy.
Fakta ini menjadi salah satu kekhawatiran Randy. “Hal ini dapat merugikan dan berdampak pada mahasiswa karena dosen hanya berorientasi pada proyek penelitian.” Menurutnya, jika proyek penelitian tidak dikorelasikan dengan pembelajaran di kelas, maka kinerja mereka sebagai pendidik akan berdampak buruk. Bahkan Randy prihatin dengan dosen yang hanya melakukan proyek penelitian untuk kepentingan pribadi.
Status kepegawaian juga menjadi permasalahan bagi dosen. “Saya merasakan banyak ketidakpastian mengenai hak-hak saya sebagai dosen,” kata Suci. Ia menyadari status kepegawaiannya masih dalam masa transisi sehingga belum bisa disamakan dengan dosen yang berstatus tetap. Namun menurutnya, sistem rekrutmen dosen di UGM masih belum efektif berdasarkan aspek senioritas yang mengutamakan dosen terkemuka bergelar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, proses pengangkatan dosen PNS di departemennya terakhir kali terjadi pada tahun 2015 sehingga menimbulkan ketidakpastian wacana baru.
Randy pun merasa prihatin dengan status dosen tetap UGM. Berdasarkan pengalamannya sejak tahun 2012, UGM berjanji akan menyamakan kedudukan dosen tetap kampus dengan dosen PNS yang memiliki pensiun. Namun Randy belum menerima bukti pernyataan tersebut hingga program dana pensiun tersebut berjalan selama dua tahun terakhir. Statusnya masih menjadi dosen tetap UGM tanpa pensiun. Ia merasa bahwa jawaban atas kekhawatiran ini adalah dengan membentuk serikat pekerja untuk mendorong transparansi dan klarifikasi.
Menanggapi keluhan dosen tersebut, Suadi selaku Direktur Sumber Daya Manusia UGM mengungkapkan mekanisme penyampaian keluhan dosen telah diatur tergantung pada tingkat permasalahannya. Dengan demikian, proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara hierarkis melalui program studi, departemen, fakultas, atau universitas berdasarkan kesesuaian permasalahan. Ia juga menambahkan bahwa permasalahan hukum mengenai kegiatan belajar mengajar selama ini diistilahkan dengan audit internal. Mekanismenya dilakukan melalui evaluasi terhadap keseluruhan proses pengajaran khususnya lingkup program studi oleh asesor untuk melihat berbagai permasalahan pembelajaran, lanjut Suadi.
Namun Suadi sendiri masih perlu memastikan efektivitasnya. “Apakah dilaksanakan atau tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban secara kuantitatif,” ujarnya. Ia juga tidak bisa menjamin fungsinya dapat menampung seluruh pengaduan yang ada karena beragamnya sifat permasalahan. Selain itu, Suadi juga menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian tersebut.
Dalam bayangan egosentrisme
Menurut pandangan Jimmy Irwansyah, dosen Universitas Indonesia (UI), berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya, serikat dosen harus dibentuk untuk menggalang kekuatan dalam mengadvokasi hak-hak dosen sebagai pekerja. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi dosen memerlukan upaya kolektif karena pekerjaan dosen melampaui individu. “Saya bisa mengajar di depan kelas karena dukungan teman-teman. Jelas ada masalah kolektif, ada kepentingan kolektif,” kata Jimmy yang aktif di komunitas Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik.
Melalui serikat dosen, menurut Dhiah Al-Uyyun, dosen hukum Universitas Brawijaya, permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kolektif sehingga menambah kekuatan dibandingkan penyelesaian individu. Untuk itu, menurutnya, serikat dosen merupakan salah satu cara untuk membebaskan hak-hak dosen yang direnggut.
Persoalannya, dosen cenderung tutup mulut dan menahan diri untuk tidak menyampaikan keluh kesah dan aspirasinya. “Dosen sejak awal dibekali perasaan takut, gelar pahlawan tanpa medali, terpaksa menerima apapun, sehingga mengakibatkan mereka tidak mau melawan,” ujarnya. Menurutnya, kecenderungan dosen untuk tutup mulut juga dipengaruhi oleh persepsi bahwa dosen adalah tenaga profesional yang memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain.
Selain itu, pembentukan serikat dosen di luar negeri sudah menjadi hal yang lumrah. Di Belanda, dosen bergerak secara kolektif ketika menghadapi permasalahan. Menurut Herlambang, dosen Fakultas Hukum UGM, ribuan dosen dan mahasiswa melakukan aksi protes untuk memperjuangkan haknya. Ia mengungkapkan, massa seperti itu efektif menghalangi diterimanya suatu usulan dan mengubah suatu keputusan.
Sayangnya, kondisi seperti itu tidak ada dalam iklim akademik di Indonesia. “Di sini dosen masih egosentris sehingga belum mampu membentuk kesadaran kolektif,” kata Uyyun. Ia menilai solidaritas belum terbentuk karena mereka masih bergerak secara individual dan menyampaikan gagasan secara sporadis. Selain itu, Uyyun menambahkan, para dosen tidak ada keinginan untuk menyampaikan pendapat atau permasalahan melalui forum.
Pendapat Jimmy memperkuat pernyataan ini: “Dosen adalah salah satu profesi yang paling individualistis.” Lebih lanjut, menurutnya seringkali dosen merasa dirinya bukan pekerja. Namun, mereka menerima penerimaan pajak tahunan yang menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja bergaji. “Hal ini terlihat saat melakukan protes terhadap penetapan UU Cipta Kerja. Dalam hal ini kampus memposisikan dirinya sebagai sampel, bukan sebagai kritikus,” kata Jimmy.
Menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, termasuk para dosen, tentu sulit dilakukan. Menurut Herlambang, hal ini terjadi karena tidak semua orang mengetahui pentingnya organisasi. Untuk menumbuhkan pemahaman kolektif, menurutnya bisa dimulai dari hal-hal kecil, “Kita bisa memulainya dengan mengamalkan tradisi kebebasan akademik di sekitar kita, seperti mengatakan apa yang perlu dikatakan,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman Uyyun, banyak dosen yang ingin membentuk serikat pekerja. Namun, sebagian dari mereka merasa hal tersebut sulit untuk diwujudkan. “Perkumpulan dosen ini masih dianggap tabu di sebagian kalangan universitas,” jelasnya. Faktor lainnya, menurut Uyyun, adalah keengganan dosen menyelesaikan permasalahan yang menyangkut haknya dengan melakukan perlawanan melalui organisasi. Lebih lanjut, ia menilai hal ini disebabkan karena terbatasnya ruang kebebasan akademik yang dimiliki universitas.
Disadur dari: www.balairungpress.com