Perkenalan
Selama dua dekade terakhir, jumlah negara yang menerapkan kebijakan pendidikan bebas biaya telah meningkat secara signifikan. Pemerintah di seluruh dunia telah mengerahkan sumber dayanya untuk menurunkan atau menghilangkan biaya yang terkait dengan pengiriman siswa ke sekolah, yang telah membantu meningkatkan proporsi anak-anak yang terdaftar di sekolah di seluruh dunia (Kretzer, Kutipan2020, UNESCO, Kutipan 2015, Walton, Kutipan 2019).
Namun, banyak negara termasuk negara-negara Afrika pasca kemerdekaan seperti Kenya, Ghana dan Tanzania (Bown, Kutipan 2009, Sasaoka & Nishimura, Kutipan 2010) mengalami kesulitan untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan ini di tengah persaingan dalam memperebutkan prioritas politik, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan pendidikan bebas biaya terhadap kualitas pendidikan.
Kebijakan pendidikan gratis di Indonesia
Kebijakan pendidikan gratis identik dengan penghapusan biaya pengguna layanan pendidikan (Kattan, Kutipan.2006). Biaya layanan pendidikan yang dihilangkan bervariasi antar negara, termasuk biaya pembelajaran, ujian, buku pelajaran, seragam, dan biaya lainnya. Sebagian besar negara yang menerapkan kebijakan pendidikan gratis fokus pada pendidikan dasar karena lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin dibandingkan pendidikan menengah atau tinggi (Kattan, Kutipan 2006).
Jika negara tidak menerapkan kebijakan pendidikan gratis atau menyediakan sumber daya yang memadai untuk sekolah, maka sekolah harus meningkatkan sumber dayanya melalui biaya (Bank Dunia, Kutipan 2004). Dalam studi ini, kebijakan pendidikan gratis menghilangkan biaya pengguna layanan pendidikan (Kattan, Kutipan 2006). Biaya layanan pendidikan yang dihilangkan merupakan biaya investasi dan operasional.
Kualitas pembelajaran
Mutu pendidikan merupakan suatu konsep yang multidimensi dengan komponen-komponen yang berbeda-beda. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa kualitas adalah pemenuhan kebutuhan pelanggan, perbaikan terus-menerus, pengakuan dan penghargaan, kepemimpinan, kerja tim, dan pengukuran pemecahan masalah.
Pendidikan berkualitas diperlukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di semua negara. Oleh karena itu, akses terhadap layanan pendidikan saja tidak cukup tetapi harus dibarengi dengan pencapaian pendidikan yang berkualitas. Namun mutu pendidikan yang diselenggarakan suatu lembaga dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, yaitu sistem belajar mengajar, program yang diberikan, kualitas guru, dan lingkungan belajar yang disediakan (Komisi,Kutipan2014).
Artikel ini mendefinisikan kualitas sebagai 'kesesuaian untuk tujuan (Akareem & Hossain,Kutipan2016). Sementara itu, belajar adalah proses dimana modifikasi yang relatif stabil dalam hubungan stimulus-respon dikembangkan sebagai konsekuensi interaksi lingkungan fungsional melalui indera.
Dengan demikian, mutu pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kode yang menggambarkan proses pembelajaran berlangsung secara unggul, memadai, dan memberikan manfaat bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik sehingga terjadi perubahan efektifitas rangsangan. yang menyebabkannya. Kualitas pembelajaran dilihat pada hasil, proses, dan masukan pembelajaran.
Pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dasar
Konsep persamaan atau persamaan menurut (Coleman, Kutipan1968), mempunyai arti beberapa hal, yaitu: memberikan pendidikan cuma-cuma sampai derajat tertentu yang merupakan pintu masuk utama bagi angkatan kerja, menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, apapun latar belakangnya, menyediakan sekolah yang sama untuk anak-anak dengan latar belakang bidang berbeda, dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah merupakan sumber dukungan bagi sekolah.
Konsep tersebut menjadi landasan program kesetaraan atau kesetaraan dalam peningkatan mutu pendidikan. Strategi nasional pembinaan anak usia sekolah dasar berambisi untuk memperluas pengasuhan dan pendidikan anak hingga menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dan dalam hal ini meningkatkan kesetaraan dengan menjangkau daerah terpencil, desa, dan perbatasan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, Kutipan 2017) menekankan bahwa kesetaraan adalah tidak adanya perbedaan yang dapat dihindari atau diperbaiki di antara sekelompok orang, baik kelompok tersebut didefinisikan secara sosial, ekonomi, demografi, atau geografis. Berdasarkan angka pemerintah, biaya untuk memperluas perawatan dan pendidikan anak-anak usia sekolah dasar akan memerlukan pengeluaran hampir dua kali lipat dari tahun 2010 hingga 2015 (Bank, Kutipan 2015).
Sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan, diperlukan upaya bersama untuk lebih meningkatkan akses dan menawarkan peluang yang lebih banyak dan lebih baik bagi masyarakat yang partisipasinya dalam pendidikan dasar rendah. Indonesia perlu memulai dengan memperluas akses terhadap pendidikan anak usia dini dan meningkatkan kualitas melalui standar yang disahkan secara nasional, perizinan penyedia layanan yang lebih kuat, dan mengembangkan kader spesialis pengawas untuk tingkat pendidikan tersebut.
Peningkatan partisipasi dalam pendidikan menengah atas sangat penting bagi Indonesia: kurang dari sepertiga penduduk Indonesia saat ini menyelesaikan pendidikan menengah. Peningkatan proporsi ini memerlukan peningkatan relevansinya dengan kehidupan siswa, pekerjaan, dan prospek pembelajaran lebih lanjut.
Hubungan antara kebijakan pendidikan gratis, kualitas pembelajaran dan pemerataan akses
Kebijakan pendidikan gratis dapat meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah dasar.
Menurut Usman dkk. (Kutipan 2022), kebijakan pendidikan gratis dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam keterampilan dan wawasan keilmuan serta mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebijakan pendidikan gratis di sekolah dasar mempengaruhi dua faktor dominan dalam pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dasar. Faktor tingkat layanan sekolah mencakup kebijakan terkait usia sekolah, kesetaraan gender, pendidikan inklusif, ketersediaan transportasi, dan status sosial.
Sementara itu, beberapa faktor penting yang meningkatkan angka peralihan sekolah yang juga memberikan pengaruh positif terhadap pemerataan akses layanan pendidikan dasar adalah ketersediaan gedung sekolah, kebutuhan pendidikan, jaringan informasi, dan faktor pendukung antara lain opportunity cost, radius lokasi sekolah.
Disadur dari: www.tandfonline.com