Pendahuluan: Rekonstruksi Pascabencana dan Tantangan Multidimensi di Indonesia

 

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan risiko bencana tinggi, kerap menghadapi tantangan serius dalam upaya pemulihan pascabencana. Proses rekonstruksi pascabencana bukan sekadar membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga memulihkan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Paper karya Herlita Prawenti dkk., berjudul Issues and Problems Affecting Post-Disaster Reconstruction Activities in Indonesia yang dipublikasikan dalam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (2023), menyajikan analisis kuantitatif terhadap berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan proyek rekonstruksi pascabencana di Indonesia.

 

Resensi ini akan mengupas secara mendalam temuan, metodologi, serta memberikan opini kritis dan solusi alternatif berbasis tren global dan pengalaman lokal.

 

Latar Belakang: Rekonstruksi sebagai Fondasi Ketahanan Jangka Panjang

 

Prawenti menegaskan bahwa rekonstruksi adalah fase penting dalam siklus manajemen bencana, di mana proses ini bertujuan mengembalikan kondisi sosial dan infrastruktur ke level yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, proses ini penuh ketidakpastian dan berisiko gagal jika tidak direncanakan dan dikelola secara sistematis. Studi ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods), yakni studi literatur, penyebaran kuesioner kepada 26 responden dari BPBD, Kementerian PUPR, dan pihak pelaksana proyek, serta analisis menggunakan metode Relative Importance Index (RII).

 

Temuan Utama: Enam Aspek Penghambat Rekonstruksi Pascabencana

 

Peneliti mengelompokkan 41 variabel masalah ke dalam enam aspek utama:

 

1. Periode Konstruksi

 

2. Manajemen dan Perencanaan

 

3. Regulasi

 

4. Pertanahan

 

5. Kesehatan dan Keselamatan

 

6. Keuangan

 

Semua variabel masuk dalam kategori tingkat pengaruh tinggi-menengah (High-Medium/H–M), artinya masing-masing berpotensi signifikan menghambat keberhasilan rekonstruksi.

 

1. Aspek Periode Konstruksi: Titik Rawan Kegagalan Implementasi

 

Aspek ini mencakup 19 indikator dengan nilai RII rata-rata 0.725. Masalah dominan yang teridentifikasi meliputi:

• Keterlambatan penyelesaian proyek (RII = 0.769)
• Kualitas pekerjaan konstruksi rendah
• Kurangnya pengalaman tim manajemen proyek
• Isu sumber daya manusia dan perencanaan proyek yang lemah

 

Contoh nyata dapat ditemukan pada proyek rekonstruksi pasca gempa Palu 2018, di mana pelaksanaan pembangunan hunian tetap (huntap) tertunda selama lebih dari satu tahun karena keterbatasan SDM dan buruknya koordinasi lapangan.

 

2. Aspek Manajemen dan Perencanaan: Minimnya Basis Data dan Strategi

 

Dari lima indikator, masalah paling menonjol adalah:

• Ketiadaan basis data kerusakan bencana (RII = 0.715)
• Manajemen operasional yang tidak efektif
• Tidak adanya pedoman rekonstruksi resmi

 

Ketiadaan basis data membuat penentuan prioritas dan penyaluran bantuan menjadi lambat. Studi Bilau (2015) menyebut bahwa sistem informasi kerusakan yang buruk menyebabkan penundaan alokasi dana dan keputusan proyek.

 

3. Aspek Regulasi: Ketidaksiapan Kebijakan dan Kapasitas Lembaga

 

Empat indikator diidentifikasi dalam aspek ini. Yang tertinggi adalah:

• Belum tersedianya kebijakan rekonstruksi yang komprehensif (RII = 0.738)
• Keterlibatan pemerintah daerah yang tidak optimal
• Kapasitas kelembagaan dalam perencanaan masih rendah
• Ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah kerap menjadi batu sandungan, seperti pada kasus rekonstruksi pascabanjir bandang di NTT, di mana kebijakan pusat tidak sejalan dengan tata ruang lokal.

 

4. Aspek Pertanahan: Legalitas dan Nilai Tanah Jadi Masalah Kritis

 

Lima indikator diulas, dengan penekanan pada:

• Legalitas dan kepemilikan lahan (RII = 0.738)
• Kondisi tanah yang buruk
• Kurangnya lahan tersedia

 

Masalah ini sangat terasa pada program relokasi korban erupsi Gunung Merapi, di mana pembebasan lahan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan memicu konflik sosial.

 

5. Aspek Kesehatan dan Keselamatan: Risiko Lingkungan dan Geologis

 

Masalah yang mencuat di aspek ini antara lain:

• Risiko lingkungan (RII = 0.723)
• Kondisi geografis terpencil

 

Hal ini berhubungan erat dengan pembangunan kembali di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai atau Papua, di mana akses logistik dan bahaya alam menjadi hambatan besar.

 

6. Aspek Keuangan: Keterlambatan Pencairan Dana dan Biaya Tak Terduga

 

Tiga indikator penting:

• Keterlambatan pencairan anggaran (RII = 0.677)
• Ketidaksiapan skema pembiayaan

 

Aspek ini menunjukkan nilai RII terendah dari seluruh aspek, tetapi tetap masuk kategori pengaruh sedang-tinggi. Realisasi anggaran sering terhambat oleh proses birokrasi atau ketidaksiapan skema pendanaan lintas sektor.

 

Analisis Tambahan: Keterhubungan Antar Aspek

 

Menariknya, hasil analisis menunjukkan bahwa aspek periode konstruksi memiliki pengaruh dominan terhadap keseluruhan proses rekonstruksi. Namun, akar masalahnya justru berasal dari aspek manajemen dan regulasi. Artinya, kegagalan teknis di lapangan lebih sering disebabkan oleh kelemahan dalam tahap perencanaan dan kelembagaan.

 

Opini Kritis: Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian

 

Penelitian ini memiliki kekuatan pada penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan RII sebagai metode skoring memudahkan identifikasi variabel krusial. Namun, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan:

• Belum ada eksplorasi mendalam terhadap solusi implementatif
• Kurang mengulas peran teknologi dalam mempercepat rekonstruksi
• Sampel responden relatif terbatas (26 responden)

 

Rekomendasi Praktis dan Strategi Solusi

 

1. Digitalisasi Basis Data Kerusakan: Membangun sistem dashboard nasional berbasis GIS untuk mencatat dan memetakan kerusakan secara real-time.

 

2. Penerapan Standar Rekonstruksi: Menyusun SOP nasional yang menjadi acuan lintas daerah, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah.

 

3. Reformasi Regulasi Multi-Level: Sinkronisasi peraturan pusat dan daerah melalui sistem policy harmonization portal.

 

4. Skema Pendanaan Inovatif: Mendorong pemanfaatan disaster bond, dana kontinjensi daerah, dan kerjasama dengan sektor swasta melalui model Public-Private Partnership (PPP).

 

5. Pelibatan Masyarakat: Rekonstruksi berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam mempercepat pemulihan sosial dan mencegah konflik lahan.

 

6. Integrasi Teknologi Konstruksi: BIM (Building Information Modeling) dan drone monitoring perlu diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan proyek.

 

Kesimpulan: Membangun Ketangguhan Melalui Rekonstruksi yang Terstruktur dan Inklusif

 

Paper ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan hambatan rekonstruksi pascabencana di Indonesia. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, studi ini menunjukkan bahwa tantangan rekonstruksi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan akumulasi dari isu manajerial, kelembagaan, finansial, hingga partisipasi masyarakat.

 

Ke depan, strategi rekonstruksi perlu diarahkan pada sinergi multi-pihak, digitalisasi proses, dan penguatan kapasitas lokal agar pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali, tetapi juga meningkatkan ketangguhan bangsa.

 

Sumber Asli Paper:

Prawenti, H., Susilowati, F., Jannah, R. M., & Susanto, S. H. (2023). Issues and Problems Affecting Post-Disaster Reconstruction Activities in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1244, 012039. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1244/1/012039