Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi salah satu penentu utama dinamika ekonomi global. Digitalisasi mengubah cara perusahaan memproduksi, mendistribusikan, dan berinteraksi dengan pasar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, proses ini bukan sekadar adaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi pergeseran struktural yang menentukan arah pertumbuhan jangka panjang.

Transformasi digital menghadirkan dua peluang besar. Pertama, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi proses produksi dan pengambilan keputusan melalui otomatisasi dan analisis data real time. Kedua, ia membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, memungkinkan pelaku usaha skala kecil mengakses pasar dan sumber daya yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh korporasi besar.

Namun, untuk Indonesia, digitalisasi bukan sekadar tren global, melainkan tulang punggung produktivitas nasional di masa depan.
Pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh ekspansi input, tenaga kerja dan investasi fisik mulai menghadapi batas struktural. Dalam konteks tersebut, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) melalui teknologi digital menjadi strategi utama untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperbaiki kualitas output ekonomi.

Laporan World Bank (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas di negara-negara ASEAN, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Namun, kontribusi serupa di Indonesia masih tergolong moderat, disebabkan oleh kesenjangan adopsi teknologi, ketimpangan infrastruktur digital, serta disparitas keterampilan tenaga kerja.
Kondisi ini menjadikan kajian empiris tentang digitalisasi dan produktivitas di Indonesia sangat relevan, baik secara akademik maupun kebijakan.

Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Springer (2024) berupaya menjawab pertanyaan penting tersebut: sejauh mana transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas di Indonesia, dan faktor apa yang menentukan keberhasilannya?
Dengan menggunakan data panel lintas sektor dan pendekatan ekonometrika, studi ini menemukan bahwa adopsi teknologi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan, meski dampaknya bervariasi tergantung pada tingkat kesiapan teknologi, ukuran perusahaan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bahwa digitalisasi bukan hanya alat bantu operasional, tetapi penggerak fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang efisien dan inklusif.
Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga menegaskan perlunya kebijakan yang menempatkan transformasi digital dalam kerangka produktivitas nasional bukan sekadar strategi modernisasi industri.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara ringkas hubungan antara digitalisasi dan produktivitas di Indonesia, menyoroti hasil temuan utama penelitian tersebut, serta menggali arah kebijakan yang diperlukan agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan di seluruh lapisan ekonomi nasional.

 

Temuan Empiris Utama: Hubungan Digitalisasi dan Produktivitas

Penelitian Springer (2024) menyajikan bukti kuat bahwa digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan di Indonesia. Berdasarkan analisis data panel lintas sektor industri, ditemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi digital mengalami pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan yang belum melakukan transformasi.

Korelasi positif ini terlihat jelas pada sektor manufaktur, logistik, jasa keuangan, dan perdagangan, di mana digitalisasi memiliki dampak langsung terhadap efisiensi rantai pasok, pengendalian biaya operasional, serta kecepatan pengambilan keputusan.
Dalam konteks manufaktur, adopsi Internet of Things (IoT) dan sistem produksi otomatis terbukti mampu mengurangi waktu henti produksi (downtime) serta meningkatkan akurasi penggunaan bahan baku.
Sementara di sektor jasa keuangan, penerapan teknologi analitik dan cloud computing mempercepat proses verifikasi transaksi serta menurunkan biaya administrasi hingga dua digit persentase.

Menariknya, efek digitalisasi tidak bersifat linier. Studi menemukan bahwa manfaat produktivitas dari digitalisasi baru terasa signifikan setelah perusahaan mencapai tingkat kematangan digital tertentu. Pada tahap awal, perusahaan seringkali menghadapi peningkatan biaya investasi baik untuk infrastruktur, pelatihan, maupun integrasi sistem sehingga dampak terhadap produktivitas bersifat lambat.

Namun, ketika adopsi teknologi sudah menyatu dengan proses bisnis dan budaya organisasi, terjadi lonjakan efisiensi yang substansial. Fenomena ini dikenal sebagai delayed productivity effect dan merupakan karakteristik umum dalam fase transisi digital di negara berkembang.

Selain itu, penelitian juga mengonfirmasi adanya perbedaan dampak berdasarkan skala perusahaan.
Perusahaan besar dan menengah dengan struktur organisasi mapan serta akses pendanaan yang kuat memperoleh manfaat produktivitas lebih besar. Sebaliknya, UMKM menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan potensi digitalisasi, terutama karena keterbatasan modal, minimnya literasi digital, serta rendahnya kemampuan integrasi sistem.

Sebagian besar UMKM hanya menggunakan teknologi digital untuk fungsi dasar seperti pemasaran atau komunikasi, bukan untuk otomasi proses produksi atau analisis data. Akibatnya, peningkatan produktivitas yang dihasilkan bersifat terbatas dan belum menciptakan dampak agregat yang berarti bagi perekonomian nasional.

Riset juga menemukan perbedaan antarwilayah yang cukup tajam. Perusahaan di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra yang memiliki infrastruktur internet dan logistik lebih baik menunjukkan peningkatan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah timur Indonesia. Kesenjangan infrastruktur ini memperkuat kesimpulan bahwa digitalisasi dan produktivitas tidak dapat dipisahkan dari konteks spasial dan kelembagaan. Tanpa pemerataan akses teknologi dan pelatihan, transformasi digital berpotensi memperdalam ketimpangan produktivitas antarwilayah.

Dari sisi tenaga kerja, penelitian menyoroti pentingnya kapasitas adaptif organisasi dan kompetensi SDM.Perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan keterampilan digital menengah–tinggi (misalnya operator sistem data, analis produksi, atau programmer) menunjukkan peningkatan produktivitas lebih besar dibandingkan yang masih bergantung pada tenaga kerja manual. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar investasi teknologi, melainkan transformasi pengetahuan. Produktivitas baru muncul ketika teknologi dipadukan dengan kemampuan manusia untuk menggunakannya secara efektif

Temuan empiris ini memberikan pelajaran penting:

• Transformasi digital bukan proses yang seragam, melainkan proses evolutif yang membutuhkan waktu, pembelajaran organisasi, dan dukungan kelembagaan.
• Manfaatnya tidak datang otomatis dari investasi teknologi, tetapi dari kombinasi antara kesiapan SDM, inovasi manajerial, dan tata kelola digital yang baik.

Secara keseluruhan, hasil studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas di Indonesia, namun efeknya masih belum merata. Kesenjangan antarperusahaan, sektor, dan wilayah menandakan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terarah agar transformasi digital benar-benar menjadi kekuatan produktif bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.

 

Analisis Kontekstual: Dimensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi utama: kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan teknologi. Kedua faktor ini berperan sebagai prasyarat sekaligus penggerak utama produktivitas di era digital. Tanpa tenaga kerja yang siap dan infrastruktur teknologi yang memadai, investasi digital hanya akan menghasilkan modernisasi semu — bukan peningkatan efisiensi yang nyata.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penentu

Penelitian Springer (2024) menegaskan bahwa kualitas SDM memiliki efek moderasi yang kuat dalam hubungan antara digitalisasi dan produktivitas.
Perusahaan yang memiliki tenaga kerja dengan kompetensi digital menengah hingga tinggi mampu mengubah investasi teknologi menjadi efisiensi operasional dan peningkatan nilai tambah.
Sebaliknya, di perusahaan yang masih mengandalkan keterampilan konvensional, dampak positif digitalisasi menjadi terbatas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi digital sejatinya adalah transformasi kompetensi.
Peningkatan produktivitas tidak terjadi karena perangkat digital itu sendiri, melainkan karena manusia yang mampu mengelolanya dengan efektif.
Hal ini menjelaskan mengapa investasi pada pelatihan digital, sertifikasi profesi, dan pendidikan vokasi berbasis teknologi menjadi semakin strategis bagi pertumbuhan industri nasional.

Sayangnya, laporan tersebut juga menemukan adanya ketimpangan signifikan dalam kesiapan tenaga kerja antarwilayah dan antarlevel industri. Tenaga kerja di wilayah perkotaan dan perusahaan besar cenderung lebih siap secara digital dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor tradisional, terutama manufaktur kecil dan industri berbasis sumber daya. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan produktivitas yang semakin melebar situasi yang hanya bisa diatasi melalui kebijakan pengembangan keterampilan digital secara sistematis dan inklusif.

2. Infrastruktur dan Akses Teknologi

Dari sisi teknologi, penelitian menyoroti peran penting investasi dalam infrastruktur digital dan aset teknologi informasi.
Perusahaan dengan akses terhadap konektivitas internet stabil, perangkat keras modern, dan sistem manajemen data terintegrasi memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang masih beroperasi secara manual.

Investasi dalam Information and Communication Technology (ICT capital) terbukti memiliki kontribusi besar terhadap efisiensi proses produksi dan koordinasi antarunit bisnis. Teknologi seperti Enterprise Resource Planning (ERP), data analytics, dan cloud computing memungkinkan perusahaan mengurangi waktu pengambilan keputusan, menekan biaya inventori, serta meningkatkan ketepatan rantai pasok.

Namun, penelitian juga menekankan bahwa tingkat kesiapan teknologi antarperusahaan di Indonesia masih sangat beragam.
Sektor keuangan, telekomunikasi, dan logistik menunjukkan tingkat digitalisasi tinggi, sedangkan sektor pertanian dan manufaktur kecil masih tertinggal. Hal ini mencerminkan adanya “digital divide” yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kelembagaan. Banyak pelaku industri kecil belum memiliki infrastruktur dasar seperti sistem komputerisasi manajemen atau data digital yang terdokumentasi dengan baik.

3. Sinergi SDM dan Teknologi sebagai Sumber Produktivitas Baru

Hubungan antara manusia dan teknologi bukan hubungan substitusi, melainkan komplementer.
Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas paling optimal terjadi ketika investasi teknologi disertai dengan penguatan kapasitas manusia. Perusahaan yang menyeimbangkan kedua aspek ini — teknologi dan pelatihan — menunjukkan peningkatan Total Factor Productivity (TFP) yang lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya fokus pada salah satunya.

Dengan demikian, strategi digitalisasi yang berorientasi produktivitas harus menempatkan pengembangan keterampilan digital sebagai bagian dari investasi teknologi itu sendiri. Program reskilling dan upskilling tidak boleh dianggap sebagai pelengkap, melainkan inti dari kebijakan transformasi industri.

4. Implikasi untuk Pembangunan Produktivitas Nasional

Dari hasil analisis kontekstual ini, dapat disimpulkan bahwa produktivitas nasional di era digital bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi dan kompetensi manusia dalam satu ekosistem kebijakan. Kebijakan digital nasional yang hanya menekankan infrastruktur tanpa memperhatikan kapasitas SDM berisiko menciptakan ketimpangan baru, sementara strategi pengembangan tenaga kerja tanpa dukungan teknologi akan kehilangan relevansi terhadap kebutuhan industri masa depan.

Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi digital Indonesia perlu menekankan tiga hal pokok:

1. Pemerataan literasi digital melalui pendidikan formal dan pelatihan industri;

2. Peningkatan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital bagi sektor kecil-menengah;

3. Integrasi antara inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas manusia dalam kebijakan produktivitas nasional.

Ketiganya akan menjadi dasar bagi pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas inklusivitas sosial dan kesempatan kerja produktif di seluruh wilayah Indonesia.

 

Implikasi Kebijakan: Membangun Ekosistem Digital Produktif

Transformasi digital telah terbukti menjadi pendorong efisiensi dan inovasi di tingkat perusahaan. Namun, untuk memastikan bahwa dampak positif ini meluas ke seluruh perekonomian, diperlukan ekosistem digital nasional yang terintegrasi dan produktif. Ekosistem tersebut tidak hanya mencakup teknologi dan infrastruktur, tetapi juga regulasi, insentif, dan tata kelola yang mendorong kolaborasi lintas sektor.

1. Inklusi Digital sebagai Dasar Kebijakan Produktivitas

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama produktivitas digital di Indonesia adalah ketimpangan akses dan adopsi teknologi antarwilayah dan antar-skala usaha.
Karena itu, langkah pertama adalah memastikan inklusi digital menjadi bagian inti dari kebijakan produktivitas nasional.
Pemerataan konektivitas internet, akses terhadap data, dan kemampuan penggunaan teknologi digital harus dipandang sebagai hak produktif setiap pelaku ekonomi, bukan sekadar fasilitas tambahan.

Program seperti Desa Digital, 100 Smart Cities, dan Ekosistem UMKM Go Digital perlu diintegrasikan dalam kerangka kebijakan produktivitas nasional, dengan fokus pada hasil ekonomi (output) bukan hanya jumlah pelaku yang terhubung secara digital.
Pendekatan berbasis hasil ini memastikan digitalisasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan efisiensi, bukan hanya pada angka adopsi teknologi.

2. Penguatan Kapasitas SDM Digital dan Kelembagaan Industri

Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi digital.
Kebijakan produktivitas perlu mengintegrasikan program pelatihan digital berskala nasional yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.
Program seperti Digital Talent Scholarship dan SMK Pusat Keunggulan perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri, termasuk manufaktur, logistik, dan jasa keuangan.

Selain individu, kapasitas kelembagaan juga perlu diperkuat. Banyak perusahaan, terutama UMKM, belum memiliki sistem manajemen berbasis data yang mampu menampung dan mengolah informasi produktivitas secara real time.
Pemerintah dapat mendorong adopsi sistem ini melalui skema insentif fiskal untuk digitalisasi, misalnya potongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sistem ERP atau otomasi produksi.

3. Penguatan Infrastruktur dan Integrasi Teknologi Nasional

Ketersediaan infrastruktur digital yang merata menjadi fondasi bagi produktivitas berbasis teknologi.
Kebijakan perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi di luar Pulau Jawa, memperluas pusat data nasional (data centers), serta memastikan keamanan siber yang mendukung aktivitas bisnis digital.

Selain aspek fisik, integrasi antarplatform dan antarinstansi juga krusial.
Sistem digital pemerintah dan industri harus saling terhubung agar aliran data dan proses bisnis lebih efisien.
Konsep interoperability atau kemampuan sistem yang berbeda untuk berbagi dan memanfaatkan data bersama menjadi syarat penting dalam membangun ekosistem produktivitas digital yang inklusif.

4. Insentif Inovasi dan Investasi Teknologi Lokal

Hasil penelitian juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap riset dan inovasi domestik.
Selama ini, sebagian besar teknologi yang digunakan di industri Indonesia masih berasal dari luar negeri, yang menyebabkan ketergantungan teknologi dan aliran nilai tambah keluar dari ekonomi nasional.
Untuk mengubah situasi ini, pemerintah perlu memperkuat National Research and Innovation Agency (BRIN) dan mendorong kemitraan riset antara perguruan tinggi dan sektor industri.

Skema seperti innovation voucher atau public–private co-funding dapat membantu perusahaan, terutama menengah dan kecil, melakukan eksperimen digital dengan risiko finansial yang terkendali.
Selain itu, kebijakan fiskal yang ramah terhadap investasi teknologi seperti super deduction tax untuk riset dan pelatihan  akan mempercepat proses modernisasi industri.

5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Produktivitas Nasional

Transformasi digital tidak bisa diserahkan pada pasar semata. Diperlukan koordinasi lintas kementerian dan sektor agar kebijakan produktivitas digital berjalan konsisten.
Kementerian Perindustrian, Kominfo, dan Ketenagakerjaan perlu berbagi peran dalam satu kerangka strategis yang menautkan inovasi, tenaga kerja, dan efisiensi industri.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta harus diarahkan untuk membangun Digital Productivity Alliances platform kolaboratif di mana pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas teknologi bekerja bersama mengembangkan standar dan solusi produktivitas digital.
Langkah ini akan memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi inklusif dari sektor menengah dan mikro.

6. Digitalisasi Sebagai Pilar Reformasi Produktivitas Nasional

Pada akhirnya, digitalisasi bukan sekadar alat efisiensi, tetapi strategi pembangunan nasional.
Kebijakan produktivitas di era digital harus mampu menggeser paradigma pembangunan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju berbasis inovasi dan pengetahuan. Transformasi digital yang dikelola dengan baik dapat mempercepat transisi ini dengan menciptakan rantai nilai baru, memperkuat ekspor jasa berbasis teknologi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi.

Dengan arah kebijakan yang terukur, inklusif, dan kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadikan transformasi digital sebagai sumber utama pertumbuhan produktivitas nasional, bukan sekadar agenda modernisasi teknologi.

 

Transformasi digital di Indonesia kini bergerak melampaui sekadar perubahan teknologi. Ia telah menjadi strategi produktivitas nasional, yang menentukan bagaimana perusahaan, tenaga kerja, dan kebijakan publik beradaptasi terhadap ekonomi berbasis pengetahuan. Temuan empiris dari studi Springer (2024) memberikan bukti kuat bahwa adopsi teknologi digital berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas di berbagai sektor, terutama di industri manufaktur, jasa keuangan, dan logistik.

Namun, dampak digitalisasi tidak bersifat otomatis. Manfaatnya baru terasa optimal ketika perusahaan memiliki kapasitas organisasi dan tenaga kerja yang siap secara digital. Kualitas SDM menjadi faktor pembeda antara digitalisasi yang sekadar simbolik dan yang benar-benar meningkatkan nilai tambah ekonomi. Karena itu, kebijakan produktivitas nasional tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur digital, tetapi juga pada pengembangan keterampilan manusia dan sistem manajemen yang adaptif.

Kesenjangan digital antarwilayah dan antar skala usaha masih menjadi tantangan besar. Tanpa upaya serius dalam pemerataan akses teknologi dan pelatihan digital, transformasi ini berisiko menciptakan produktivitas yang eksklusif hanya dinikmati oleh perusahaan besar dan kawasan maju. Untuk itu, strategi ke depan harus menempatkan inklusivitas digital sebagai pilar utama pembangunan produktivitas nasional, memastikan bahwa UMKM dan wilayah non-perkotaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital secara bermakna.

Dari sisi kebijakan, transformasi digital perlu dikelola melalui ekosistem yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor antara pendidikan, industri, dan riset harus diperkuat agar inovasi teknologi berjalan seiring dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan investasi dalam riset dan infrastruktur digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen pengetahuan dan inovasi.

Pada tingkat makro, digitalisasi menjadi kunci untuk menggerakkan Total Factor Productivity (TFP) — indikator utama yang menentukan daya saing jangka panjang suatu negara. Ketika produktivitas berbasis teknologi dan manusia berjalan beriringan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk keluar dari jebakan pertumbuhan moderat dan menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dengan arah kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan terhadap inklusi digital, transformasi ini dapat menjadi fondasi bagi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045: ekonomi produktif, inovatif, dan berdaya saing global.

 

Refrensi:

S&P Global. (2025, January). Indonesia Manufacturing PMI®: Manufacturing sector starts the year with strong expansion. S&P Global Market Intelligence.
Springer. (2024). Digital transformation and productivity in Indonesia: Empirical evidence and policy implications. Singapore: Springer Nature.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Making Indonesia 4.0: Peta Jalan Industri Nasional. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Rencana Induk Produktivitas Nasional 2025–2029. Jakarta: Kemenko Perekonomian.

 

Setiap negara yang berhasil bertransformasi menjadi ekonomi maju memiliki satu kesamaan mendasar: produktivitas menjadi inti strategi pembangunan nasional. Produktivitas tidak sekadar indikator efisiensi, melainkan cerminan dari kemampuan bangsa dalam memanfaatkan sumber daya secara cerdas, inovatif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks Indonesia, tantangan menuju Visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan produktivitas, bukan sekadar ekspansi input.

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif stabil, bahkan di tengah krisis global. Namun di balik stabilitas itu, masih terdapat persoalan mendasar: laju produktivitas belum sejalan dengan potensi ekonomi nasional. Sektor manufaktur yang seharusnya menjadi penggerak utama industrialisasi  mengalami kontraksi kontribusi terhadap PDB, sementara sektor jasa tumbuh pesat namun belum sepenuhnya berbasis nilai tambah tinggi.
Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia menghadapi risiko deindustrialisasi dini, di mana transformasi struktural terjadi sebelum fondasi produktivitas nasional benar-benar matang.

Melalui Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029, pemerintah berupaya menyusun pendekatan sistematis untuk menjawab tantangan tersebut. Bab penutup dari rencana induk ini berperan penting, karena merangkum temuan empiris utama, menguraikan implikasi kebijakan, dan merumuskan arah strategis lima tahun ke depan dalam membangun ekonomi berbasis produktivitas.

Pendekatan yang digunakan bersifat integratif, menggabungkan analisis ekonomi makro, kajian sektoral, dan evaluasi kelembagaan, untuk mengidentifikasi penggerak utama produktivitas sekaligus hambatan struktural yang menghambat efisiensi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi ekonomi, tetapi juga reformasi tata kelola, pendidikan, dan ekosistem inovasi.

Lebih dari sekadar laporan teknokratis, bab ini merupakan refleksi strategis atas perjalanan pembangunan Indonesia. Ia mengajukan pertanyaan fundamental bagi arah kebijakan masa depan:

"Apakah Indonesia siap untuk meninggalkan pola pertumbuhan berbasis input dan memasuki era produktivitas yang digerakkan oleh inovasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia?"

Menjawab pertanyaan tersebut berarti meneguhkan kembali komitmen nasional terhadap efisiensi, daya saing, dan pemerataan. Karena pada akhirnya, produktivitas bukan hanya alat ekonomi tetapi juga pilar keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

 

Temuan Utama: Dinamika Pertumbuhan dan Tantangan Struktural

Analisis terhadap kinerja ekonomi Indonesia dua dekade terakhir mengungkapkan sejumlah pola mendasar yang menjadi dasar perumusan kebijakan produktivitas nasional. Pertumbuhan ekonomi memang terjaga di kisaran 5 persen per tahun relatif stabil dan tangguh dibandingkan banyak negara berkembang lain namun komposisi pertumbuhan menunjukkan ketidakseimbangan yang semakin mencolok.

a. Ketergantungan pada Konsumsi dan Investasi Domestik

Salah satu ciri utama pertumbuhan Indonesia adalah ketergantungan tinggi terhadap konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Meskipun konsumsi menjadi penyangga stabilitas, dominasi ini menunjukkan bahwa mesin produktivitas belum bekerja optimal. Pertumbuhan berbasis konsumsi tidak mencerminkan peningkatan efisiensi atau nilai tambah, melainkan lebih pada aktivitas ekonomi jangka pendek.

Di sisi lain, investasi memang meningkat, tetapi sebagian besar masih bersifat ekstensif, berfokus pada ekspansi kapasitas, bukan pada inovasi atau peningkatan produktivitas. Ketika investasi tidak diikuti peningkatan efisiensi, produktivitas total faktor (Total Factor Productivity/TFP) cenderung stagnan. Inilah tantangan mendasar: pertumbuhan tinggi tanpa efisiensi tinggi tidak akan berkelanjutan.

b. Melemahnya Basis Industri Manufaktur

Temuan paling krusial dalam analisis produktivitas nasional adalah penurunan peran sektor manufaktur dalam struktur ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, kontribusi manufaktur terhadap PDB turun signifikan dari sekitar 27% menjadi kurang dari 19%. Padahal, di banyak negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan seperti Korea Selatan dan Tiongkok industrialisasi menjadi penggerak utama peningkatan produktivitas nasional.

Penurunan ini menandakan gejala deindustrialisasi dini (premature deindustrialization), di mana sektor industri kehilangan daya dorong sebelum mencapai kematangan produktivitas. Dampaknya terasa pada penyerapan tenaga kerja: pekerja beralih dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang produktivitasnya masih rendah. Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi Indonesia belum diikuti oleh peningkatan kualitas kerja maupun nilai tambah industri.

c. Kesenjangan Regional dan Akses terhadap Faktor Produksi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat terpusat secara geografis. Pulau Jawa dan Sumatra menyumbang lebih dari 70% PDB nasional, sementara kawasan timur Indonesia tertinggal dalam hal infrastruktur, konektivitas, dan akses terhadap modal.
Ketimpangan ini menciptakan jurang produktivitas antarwilayah yang tajam. Produktivitas tenaga kerja di wilayah industri Jawa bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibanding wilayah agraris di timur.

Ketimpangan ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah tata kelola produktivitas. Ketika faktor produksi seperti tenaga kerja terampil, modal, dan teknologi terkonsentrasi di beberapa provinsi, maka pertumbuhan nasional kehilangan potensi besar dari daerah yang belum terintegrasi dalam rantai nilai produktif.

d. Disparitas Antarskala Usaha

Selain kesenjangan regional, terdapat pula kesenjangan produktivitas antar skala usaha. Perusahaan besar dan menengah menghasilkan lebih dari 80% output industri, sementara UMKM yang jumlahnya mendominasi lebih dari 90% unit usaha hanya berkontribusi kecil terhadap nilai tambah nasional.

Penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi, akses modal, dan kemampuan manajerial di sektor UMKM.
Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan ini akan terus memperlebar ketimpangan pendapatan dan memperlambat transformasi ekonomi nasional.

e. Tanda-Tanda Pergeseran Struktural yang Belum Matang

Secara teoritis, transformasi struktural ditandai oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi. Namun, di Indonesia, proses ini belum sepenuhnya terjadi. Banyak tenaga kerja yang berpindah ke sektor jasa informal dengan produktivitas serupa atau bahkan lebih rendah daripada sektor asalnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi struktural Indonesia bersifat setengah matang secara statistik terlihat dinamis, tetapi secara produktivitas masih lemah.

f. Implikasi terhadap Daya Saing Nasional

Dari seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya saing nasional Indonesia masih ditentukan oleh kuantitas, bukan kualitas.
Selama mesin produktivitas belum menjadi inti pertumbuhan, Indonesia akan menghadapi risiko stagnasi jangka menengah, terutama ketika bonus demografi mulai berkurang.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah masalah “kecepatan”, tetapi arah dan kualitas.
Pertumbuhan yang tidak didorong oleh peningkatan produktivitas akan sulit menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

 

Kesimpulan: TFP sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Jangka Panjang

Dalam setiap ekonomi modern yang berhasil mencapai status negara maju, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) selalu menjadi sumber utama pertumbuhan jangka panjang. TFP mengukur kemampuan suatu negara menghasilkan lebih banyak output tanpa menambah input secara proporsional artinya ia adalah ukuran sejati dari efisiensi dan inovasi nasional.

Analisis Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menunjukkan bahwa kontribusi TFP terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif kecil, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Timur.
Sementara investasi fisik dan penyerapan tenaga kerja masih mendominasi, efek pengganda produktivitas yang muncul dari inovasi teknologi, peningkatan keterampilan, dan efisiensi manajerial belum dimanfaatkan secara optimal.

a. Pergeseran Paradigma: Dari Input ke Efisiensi

Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh ekspansi faktor input: peningkatan jumlah tenaga kerja, belanja modal, dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, pendekatan tersebut kini menghadapi batas struktural.
Populasi usia produktif akan mencapai puncak pada 2035, sementara ruang fiskal untuk ekspansi investasi fisik semakin sempit. Dalam konteks ini, pertumbuhan berbasis efisiensi (TFP-led growth) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Transformasi menuju ekonomi berbasis produktivitas menuntut perubahan paradigma pembangunan: dari fokus pada “berapa banyak yang diproduksi” menjadi “seberapa efisien dan bernilai tinggi setiap unit produksi.” Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari kualitas proses dan kemampuan berinovasi.

b. TFP sebagai Ukuran Daya Saing Bangsa

TFP mencerminkan kemampuan sistem ekonomi dalam mengorganisir sumber daya secara optimal. Ketika TFP meningkat, negara tersebut mampu menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama menandakan kemajuan dalam teknologi, manajemen, dan pengetahuan.
Dalam konteks Indonesia, TFP yang tinggi berarti:

• Industri menjadi lebih inovatif melalui adopsi teknologi,

• Tenaga kerja lebih terampil dan adaptif,

• Pemerintah lebih efisien dalam tata kelola, dan

• Sektor swasta lebih produktif dalam penggunaan modal dan sumber daya.

Sebaliknya, TFP yang stagnan menunjukkan inefisiensi sistemik baik dalam birokrasi, logistik, riset, maupun konektivitas antarwilayah. Karena itu, TFP bukan hanya indikator ekonomi, melainkan barometer kualitas institusi dan kapasitas nasional.

c. Produktivitas sebagai Sumber Pertumbuhan Inklusif

Salah satu keunggulan utama peningkatan TFP adalah kemampuannya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketika efisiensi meningkat di seluruh sektor terutama di sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur kecil dampaknya tidak hanya pada peningkatan PDB, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan kata lain, produktivitas bukanlah konsep elitis yang hanya relevan bagi industri besar. Ia adalah alat keadilan ekonomi, karena memungkinkan pekerja dan pelaku usaha kecil untuk menghasilkan nilai tambah lebih besar dengan sumber daya yang terbatas.
Dalam jangka panjang, peningkatan TFP dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, memperluas kesempatan kerja produktif, dan memperkuat daya saing wilayah-wilayah tertinggal.

d. Investasi dalam “Modal Tak Berwujud”

Untuk mempercepat TFP, Indonesia perlu berinvestasi tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada modal tak berwujud (intangible capital) seperti pengetahuan, keahlian, dan institusi yang efektif.
Negara-negara dengan pertumbuhan TFP tinggi umumnya memiliki empat karakteristik utama:

1. Sistem pendidikan dan riset yang dinamis, menghasilkan inovasi aplikatif;

2. Institusi publik yang efisien, mendukung koordinasi lintas sektor;

3. Sektor swasta yang kompetitif, didorong oleh insentif inovasi; dan

4. Budaya produktivitas nasional, yang menghargai efisiensi dan hasil kerja.

Dengan memperkuat dimensi-dimensi ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem produktivitas yang tahan terhadap disrupsi global dan perubahan teknologi.

5. Implikasi Strategis bagi Indonesia Emas 2045

Jika Indonesia mampu meningkatkan TFP secara konsisten sebesar 1,5–2% per tahun selama dua dekade ke depan, perekonomian nasional berpotensi tumbuh di kisaran 6–8% per tahun secara berkelanjutan.
Lebih dari sekadar angka, ini berarti:

• Lonjakan signifikan pendapatan per kapita,

• Peningkatan daya saing industri di tingkat global, dan

• Transformasi menuju negara berpendapatan tinggi sebelum 2045.

Namun, pencapaian tersebut memerlukan komitmen politik dan koordinasi lintas lembaga yang kuat. TFP tidak akan tumbuh otomatis; ia harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten, insentif inovasi yang jelas, serta investasi besar dalam SDM dan riset.

Dengan demikian, Total Factor Productivity adalah “urat nadi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.” Ia bukan sekadar konsep ekonomi, tetapi kerangka strategis bagi pembangunan bangsa, jembatan antara efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan yang berkeadilan.

 

 

Refrensi:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029. Jakarta: Bappenas.

Bayangkan kamu adalah seorang manajer proyek dengan tumpukan pekerjaan menanti. Setiap hari, kita mengatur jadwal, prioritas tugas, dan tenggat waktu—seperti menyusun puzzle besar. Dulu saya pun merasa 24 jam sehari tidak pernah cukup. Lalu saya menemukan sebuah riset menarik yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Menurut studi itu, kita bisa bekerja 62% lebih efisien dibanding cara lama jika melakukan sesuatu yang terbilang sederhana! Perasaan saya campur aduk: takjub tapi ingin langsung mencobanya.

Studi Ini Mengubah Cara Kita Membaca Data

Peneliti di balik studi ini memperlakukan data tugas seperti peta harta karun. Alih-alih melihat satu per satu, mereka membuat “peta jadwal” yang menunjukkan keterkaitan antar-tugas—analoginya seperti mengelompokkan lagu dalam playlist sesuai genre, bukan sekadar abjad. Dari sinilah lahir ide baru. Studi tersebut menjelaskan bahwa dengan merencanakan tugas berdasarkan keterkaitan itu, mereka bisa memangkas waktu kerja secara dramatis. Hasilnya, dalam simulasi yang mereka buat, proses penyelesaian tugas berkurang jauh—tugas sebanyak dua pertiga pun bisa selesai lebih cepat! Saya jadi terpana membayangkan apa artinya bagi rutinitas harian kita.

Bayangkan jika kamu mengatur waktu kerja seperti peneliti ini: bukannya mengerjakan A, B, C satu-satu tanpa pola, melainkan mencari jalan pintas di antara mereka. Misalnya, bukannya pagi mengerjakan dokumen, siang cek email, sore mengurus laporan, kita bisa mengelompokkan semua aktivitas yang mirip dan selesaikan bersamaan. Hal ini bisa meminimalkan waktu terbuang saat berpindah konteks. Pada dasarnya, peneliti itu menemukan cara mengurai benang kusut pekerjaan: dengan melihat pola hubungan tak terlihat antar-tugas, jadwal kita jadi lebih mulus dan efisien.

Apa yang Bikin Saya Terkejut

Ketika menyimak hasil studi ini, reaksi pertama saya adalah takjub sekaligus agak skeptis. Takjub karena hasilnya luar biasa—peneliti melaporkan peningkatan efisiensi kerja hingga 62%. Bayangkan saja, menyelesaikan 10 tugas dengan waktu yang biasanya hanya cukup untuk 6 tugas—ini semacam dapat bonus waktu instan! Skeptis karena angka sebesar itu terdengar sulit dipercaya. Namun semakin saya dalami, semakin saya melihat benang merahnya. Riset ini pada dasarnya meminta kita bertanya: apa saja “hubungan tersembunyi” di antara tugas-tugas yang belum kita sadari? Jika menemukan itu, otomatis cara kita mengerjakan tugas jadi jauh lebih cepat. Ibaratnya, peneliti menemukan cara mengurai benang kusut: tahu ujungnya di mana, sehingga tidak perlu mengurai sepanjang gulungan.

Beberapa poin penting yang saya tangkap:

- 🚀 Hasilnya luar biasa: Metode baru ini mampu meningkatkan efisiensi kerja hingga 62%. Bayangkan kalau kamu bisa menyelesaikan 10 tugas dalam waktu yang biasanya hanya untuk 6 tugas—ini semacam mendapatkan bonus waktu kerja!

- 🧠 Inovasinya unik: Pendekatan ini terbilang baru dan mungkin belum banyak disadari orang. Alih-alih fokus setiap tugas terpisah, peneliti menunjukkan manfaat besar saat menggabungkan tugas yang saling berkaitan.

- 💡 Pelajaran berharga: Riset ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak pola pikir lama. Sering kali kita menganggap cara konvensional sudah optimal, padahal sedikit kreativitas bisa membuat perbedaan besar.

Saya jadi membayangkan, bagaimana jika saya terapkan pola pikir ini di rumah tangga. Misalnya saat memasak, daripada menyalakan kompor untuk setiap jenis masakan terpisah, saya susun menu agar ada overlapping waktu penggunaan kompor. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya merupakan wujud “tata kerja pintar.” Begitu juga di kantor: menerapkan pola serupa bisa membuat pekerjaan kita terasa lebih ringan.

Dampak Nyata yang Bisa Saya Terapkan Hari Ini

Teori boleh bagus, tapi yang penting: bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Saya mulai bereksperimen sendiri. Kata kuncinya: uji coba dan praktikkan ide ini di keseharian. Misalnya, kelompokkan tugas serupa dalam satu sesi kerja, layaknya menyusun playlist musik—sehingga kamu tidak bolak-balik mengubah konteks terlalu sering. Selanjutnya, manfaatkan teknologi: gunakan aplikasi manajemen tugas atau spreadsheet untuk memetakan keterkaitan antar-tugas. Juga, eksplorasilah pola waktu; mungkin jenis tugas tertentu lebih efisien dikerjakan pada waktu spesifik (misalnya pagi vs sore hari). Terakhir, bersikaplah fleksibel: jangan takut mengubah sedikit rutinitas harian untuk mencari cara kerja yang lebih cerdas dan efisien.

Saya sendiri sempat tertarik mendalami hal ini lebih jauh. Ternyata, ada kursus Lean Analytics for Data Driven Approach di DiklatKerja yang mengajarkan prinsip menggunakan data secara efektif untuk optimasi kerja. Coba cek kursus tersebut kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang data-driven approach yang bisa diterapkan dalam pekerjaan kita.

Tentu saja ada catatan. Meski temuannya menjanjikan, penjelasan di dalam paper cukup kering dan berisi istilah teknis. Tidak banyak orang biasa yang langsung memahami konsep “graf tugas” atau “optimisasi jalur kerja” tanpa penjelasan tambahan. Bagian analisis di situ seperti menonton dokumenter sains yang menantang—memukau, tapi butuh beberapa kali baca agar paham. Bagi pemula, mungkin terasa abstrak sekali. Namun saya melihat itu wajar—peneliti memang seringkali berhadapan dengan rumus dan teori sebelum meramalkan hasil konkret.

Secara keseluruhan, riset ini sungguh membuka mata. Ide bahwa hal sederhana bisa mengubah efisiensi kerja nyatanya bisa kita rasakan sendiri. Semakin saya pikirkan, riset ini mengajarkan bahwa ada “peta tersembunyi” dalam setiap pekerjaan kita yang belum kita jelajahi—dan jika kita eksplorasi, hasilnya bisa luar biasa.

Kalau kamu tertarik dengan ini, coba baca paper aslinya di sini.