Kementerian Perindustrian menjalankan upaya akselerasi Industri 4.0 melalui implementasi Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Salah satu prioritas yang dilakukan adalah pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI 4.0) untuk memberikan one stop solution implementasi Industri 4.0 di Indonesia sekaligus menjadi jendela Indonesia 4.0 bagi dunia.

Dalam pengembangan PIDI 4.0, Kemenperin menjalin kerja sama dengan Deutsche Messe Technology Academy (DMTA) di Hannover, Jerman. Lembaga pendidikan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Deutsche Messe dan Volkswagen Group Academy. 

“Kerja sama antara PIDI 4.0 dengan DMTA akan meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mengunjungi Deutsche Messe Technology Academy dalam rangkaian kegiatan Hannover Messe 2022 beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Arus Gunawan mewakili Kementerian Perindustrian dengan Thomas Rilke dan Reinhold Umminger mewakili Deutsche Messe AG.

Ruang lingkup MoU tersebut adalah kerja sama pembentukan Smart Industry Academy di Indonesia (PIDI 4.0) untuk pengembangan SDM Industri. Dalam hal ini, DMTA akan menyediakan jasa konsultansi pengoperasian dan peralatan pada PIDI 4.0. “Melalui kolaborasi ini, kami berharap PIDI 4.0 dapat memperluas jejaring dengan institusi dan perusahaan internasional yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam pengembangan transformasi industri 4.0,” ujar Menperin.

DMTA yang didirikan pada 2016 hingga saat ini, telah membangun jaringan yang cukup luas dengan banyak perusahaan internasional dalam bidang teknologi produksi, inovasi, dan industri masa depan.

Kerja sama antara PIDI 4.0 dengan DMTA diawali dengan diskusi mengenai potensi kerja sama pengembangan Industri 4.0 di Indonesia pada April 2022 lalu. Kemenperin menyampaikan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Industri 4.0, antara lain adopsi yang masih pada level rendah, beberapa industri yang belum melangkah dari tahap pilot, juga tantangan dalam melakukan reskilling dan upskilling tenaga kerja untuk mencapai target 29 juta pekerja di tahun 2030.

PIDI 4.0 memiliki lima fungsi, yaitu sebagai showcase center (untuk melihat dan memperoleh pengalaman langsung tentang transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur), capability center (tempat menempa para pakar industri 4.0 menggunakan kurikulum dengan paduan teori dan praktek seiring dengan pengalaman langsung serta memberikan sertifkat kompetensi kepada para pekerja industri dalam bidang teknologi industri 4.0), dan Ecosystem for Industry 4.0 (membangun jejaring yang saling mendukung antara stakeholder).

Selanjutnya, sebagai delivery center (mendampingi perusahaan industri dalam perjalanan transformasi industri 4.0) dan engineering and AI center (memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi industri serta menyediakan test bed untuk aplikasi teknologi baru).

Peran dan fungsi yang diemban oleh DMTA pada dasarnya memiliki visi yang sama dengan PIDI 4.0. “Kami menyambut baik kerja sama yang dibangun antara PIDI 4.0 dan DMTA. Saya dapat katakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan capaian tertinggi Kementerian Perindustrian pada partisipasi di Pameran Hannover Messe 2022,” pungkas Menteri Perindustrian.

Sumber: kemenperin.go.id

Pemerintah Indonesia fokus mengedepankan langkah konkret dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada tahun 2030, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)ditargetkan sebesar 29 persen secara mandiri, atau 41 persen jika mendapat dorongan internasional.

Salah satu upaya strategis yang telah dijalankan di Indonesia adalah penerapan standar emisi Euro 4 untuk diesel sejak April 2022. “Penerapan ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk kesiapan industri otomotif untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kontribusi pada pengurangan emisi serta lebih ramah lingkungan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier mewakili Menteri Perindustrian pada Peluncuran Mecedez-Benz Axor Euro 4 di ICE BSD, Tangerang, Banten (7/6).

Taufiek menyampaikan, semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang dapat berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.

“Guna mendukung tujuan tersebut, misalnya dari sisi penyediaan bahan bakar, pemerintah telah mengimplementasikan standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis solar 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara euro 4) dengan nama dagang Pertamina Dex,” paparnya.

Kemenperin optimistis, peralihan Euro 2 menjadi Euro 4 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan berbagai keuntungan, di antaranya dapat menurunkan beban emisi dan polusi udara, meningkatkan performa kendaraan menjadi lebih baik dengan meningkatnya kualitas mesin dan bahan bakar, serta meningkatkan peluang ekspor bagi industri otomotif nasional.

Industri otomotif merupakan kontributor utama terhadap PDB industri alat angkutan. Padatriwulan I tahun 2022, kinerja industri alat angkutan mengalami pertumbuhan paling tinggi, dengan capaian sebesar 14,2% (y-on-y).

Saat ini, potensi industri otomotif Indonesiadidukung oleh 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang memiliki total kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Mereka telah memberikan sumbangsih besar terhadap devisa, antara lain dengan total nilai investasi yang mencapai Rp71,35 triliun untukkapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun.

“Selain itu,multiplier effect dari aktivitasindustri otomotif, yaitu telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang, serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” Taufiek.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia, yang meluncurkan produk terbarunya, Mercedes-Benz Axor Euro 4. Ini menjadi produk pertama dari merek Eropa yang mengenalkan truk dengan standar Euro 4.

Upaya tersebut juga merupakan bentuk komitmen dari PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia untuk terus mendukung kemajuan industri otomotif di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam menerapkan standar emisi Euro 4 yang lebih ramah lingkungan.

“Kami berharap, PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia tetap menjadi pelopor dalam pengembangan kendaraan dengan standar yang lebih tinggi sesuai dengan spek global. Ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Dirjen ILMATE Kemenperin.

Industri baja memiliki peran strategis sebagai “mother of industries” yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan sektor industri lainnya. Berbagai pengguna bahan baku baja tersebut, antara lain sektor konstruksi, alat transportasi, alat berat, elektronik, alat pertahanan, dan lain sebagainya.

“Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap sektor industri logam. Di triwulan I -2022, sektor industri logam mencatatkan pertumbuhan 7,9%, atau mendekati 8%. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan, apalagi bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika sektor ini mengalami kontraksi sebesar 0,49%,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peresmian Mesin Light Section Mill (LSM) PT Gunung Raja Paksi Tbk di Cikarang Barat, Kamis (9/6).

Pertumbuhan positif ini juga didorong oleh kinerja perdagangan besi baja. Pada tahun 2021, neraca perdagangan besi dan baja (Kode HS 72) mengalami surplus sebesar 342 ribu ton. Peningkatan ekspor dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 51,8%, sedangkan peningkatan ekspor dari tahun 2019 ke 2021 adalah sebesar 133,6%. “Pertumbuhan ekspor yang baik ini menunjukkan resiliensi industri baja kita dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Agus.

Sementara itu, realisasi investasi  sektor industri logam dasar selama Januari-Maret 2022 sebesar Rp40,18 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp37,5triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,68triliun. “Kami berharap, capaian ini mampu menjadi sinyal positif terlepasnya Indonesia dari dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Menperin optimistis, produk-produk dalam negeri dari industri baja saat ini sudah mampu berkompetisi dengan produk impor dan berdaya saing di pasar global. “Oleh karena itu, kami proaktif untuk terus mengoptimalkan penggunaan produk besi dan baja dalam negeri, khsususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN,” tuturnya.

Ke depan, lanjut Menperin, pemerintah mengharapkan partisipasi para pelaku usaha dalam membangun dan memenuhi rantai pasok baja hulu dimulai dari proses iron making dan steel making sehingga dapat menghasilkan bahan baku yang murah dan berkualitas. Hal ini agar membawa manfaat bagi pendalaman struktur industri hilir melalui inovasi sesuai kebutuhan pengguna.

Terlebih, Indonesia telah menginisiasi peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk akselerasi penerapan industri 4.0, dan sudah banyak diadaptasi oleh berbagai sektor industri, termasuk industri baja. “Diharapkan dari sektor hulu hingga hilirnya harus menjadi leader dalam peningkatan inovasi serta kemampuan bagi industri penggunanya,” ujar Menperin.

Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk mendukung investasi dan inovasi dalam pemenuhan struktur pohon industri baja, dengan produk hulu sebagai bahan baku hingga produk hilir yang tinggi inovasi yang terpenuhi dalam harmonisasi supply-demand baja nasional.

“Untuk itu, pemerintah telah menyusun kebijakan pengembangan industri nasional sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2020-2024 dengan target kapasitas baja nasional sebesar 17 juta ton,” ungkapnya.

Agus menyebutkan, sejumlah kebijakan strategis lainnya, antara lain penerapan standar produk yang selalu diperbarui sesuai kemampuan industri dan kebutuhan pengguna. Saat ini, untuk produk logam telah diberlakukan sebanyak 28 SNI secara wajib.

Selain itu, pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lintas sektor, penetapan trade remedies melalui pertimbangan rantai pasok industri hulu hingga hilir, serta dukungan ekspor. “Pemerintah juga menetapkan berbagai insentif untuk mendukung pertumbuhan industri, di antaranya pengurangan harga gas industri, tax allowance dan tax holliday,” ujarnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Gunung Raja Paksi Tbk yang melakukan investasi baru senilai Rp1 triliun untuk pemanfaatan mesin Light Section Mill (LSM) dengan kapasitas produksi sebesar 500 ribu ton per tahun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi baja nasional.

“Investasi baru ini kami apresiasi karena berani melakukan ekspansi di tengah dampak pandemi Covid-19. Selain itu, investasi ini dapat menambah kapasitas produksi baja profil nasional sebesar 500 ribu ton, sehingga diharapkan memenuhi kebutuhan baja profil dalam negeri di tengah gencarnya pembangunan  konstruksi di Indonesia,” paparnya.

Agus menambahkan, PT. Gunung Raja Paksi Tbk juga melakukan investasi baru di sektor hulu baja, yaitu dengan pembangunan fasilitas Blast Furnace. “Pemerintah mendorong agar investasi baru ini juga dapat diselesaikan seperti investasi baru di sektor hilir dengan beropersionalnya fasilitas mesin LSM,” tandasnya.

Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk Abednedju Giovano Warani Sangkaeng menyampaikan, penambahan investasi sebesar Rp1 Triliun tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menambah kapasitas produksi menjadi 500 ribu metrik ton dengan teknologi terbaru dan pemakaian energi yang efisien. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan untuk GRP sehingga tetap tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Produk PT GRP Tbk. sudah memenuhi standar kualitas internasional yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat produk berskala internasional. Termasuk yang paling baru adalah sertifikasi EPD (Environmental Product Declaration). “Ini merupakan bukti keseriusan perusahaan untuk sustainable development di Indonesia,” jelasnya.

Sumber: kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian fokus untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam sektor kesehatan. Oleh karenanya, industri farmasi dan alat kesehatan mendapat prioritas pengembangan sehingga bisa lebih berdaya saing di dalam negeri hingga kancah global.

“Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 lalu, ternyata pada saat itu kita sempat terkejut, karena tidak ada satupun industri ventilator di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Sosialisasi Produk Ventilator Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/6).

Menperin mengemukakan, tidak hanya Indonesia yang “kaget” dengan datangnya Covid-19, tetapi juga banyak negara yang tidak siap penuh menghadapi situasi pandemi tersebut. ”Bapak Presiden memberi tantangan untuk kita bisa memproduksi beberapa produk yang dibutuhkan sangat cepat atau urgent dalam penangan Covid-19 di Indonesia, misalnya ketersediaan masker hingga ventilator,” ungkapnya.

Namun demikian, berkat kerja sama dengan berbagai pihak seperti pelaku industri, saat ini Indonesia menjadi net eksportir masker. Selain itu, kolaborasi dijalin dengan penguruan tinggi serta kementerian dan lembaga terkait, Kemenperin berhasil memfasilitasi pembuatan ventilator di dalam negeri. Bahkan, jenis ventilator tersebut tergolong berkualitas tinggi, yang belum pernah diproduksi di dalam negeri.

“Hari ini kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa produksi ventilator, yang merupakan hasil karya bersama dengan perguruan tinggi UGM, UI, ITS, dan ITB. Produk ini telah berhasil mendapatkan izin edar, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. Artinya, sudah wajib dibeli di dalam negeri, terutama rumah sakit dan pusat layanan kesehatan di Indonesia,” paparnya.

Menperin selaku Ketua Harian Timnas Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menyatakan, pihaknya proaktif untuk mengoptimalkan penggunaan produk industri dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN. “Kita harus punya komitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, karena akan memacu pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Menperin mengemukakan, pada saat pandemi Covid-19 melanda dunia, berbagai alat kesehatan seperti ventilator dan oksigen generator menjadi barang langka yang diperebutkan negara-negara penghasil alat kesehatan tersebut. Hal ini untuk kepentingan mereka dalam memproteksi industrinya agar produk tersebut diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

“Ini adalah sebuah lompatan jauh dan lesson learn yang berharga bagi kita semua agar industri alat kesehatan nasional secara bertahap mampu memproduksi kebutuhan nasional dengan memanfaatkan inovasi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset nasional,” ungkapnya.

Kemenperin telah menempatkan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai sektor tambahan yang masuk dalam tujuh prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. “Dengan demikian, kami berharap dunia usaha memanfaatkan peluang ini untuk mengisi pasar alat kesehatan di dalam negeri dan juga meningkatkan kualitas alat kesehatan untuk merebut pasar ekspor,” imbuhnya.

Dukung substitusi impor

Agus menambahkan, kebutuhan ventilator di dunia terus tumbuh, bukan hanya untuk kebutuhan pandemi Covid-19, tetapi juga untuk penanganan penyakit kronis lainnya yang membutuhkan alat bantu pernapasan. “Market size dunia untuk ventilator ini diperkirakan tumbuh 5 persen setiap tahunnya, dengan nilai sebesar USD5,79 miliar pada tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, homecare dan lainnya,” sebutnya.

Pada tahun 2027, pasar ventilator diproyeksi akan mencapai USD9,13 miliar. “Dengan demikian, hadirnya industri ventilator di dalam negeri, baik jenis invasi dan non-invasi akan mendukung program substitusi impor alat kesehatan sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menggunakan produk-produk buatan dalam negeri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendukung pertumbuhan dan kemandirian industri alat kesehatan dengan memberikan berbagai kebijakan yang kondusif serta instrumen yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri. Selain itu, langkah strategis yang dijalankan adalah mengakselerasi upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penciptaan inovasi produk.

”Sebagaimana kita ketahui bersama, persaingan industri ventilator dunia terus meningkat dengan keunggulan keunggulan inovasinya. Saat ini, kita melihat industri sejenis produk Becton Dickinson (US), Philips (Belanda), Hamilton Medical (US), Fisher & Paykel (New Zealand), Draeger (German), Medironic (Irlandia), GE Healthcare (US) terus melakukan ekspansi dan inovasi,” tutur Agus.

Hadirnya industri ventilator di dalam negeri seperti YPTI (UGM) untuk high end ventilator, Ventilator Transport dari UI, Emergency Ventilator dari ITB dan Portable Ventilator Emergency dari ITS, akan memberikan nilai tambah dan daya saing nasional yang tidak kalah dengan produk-produk global. “Kami berharap, bukan hanya ventilator saja, tetapi industri alkes lainnya yang bisa dibuat di dalam negeri akan memberikan daya saing nyata untuk industri nasional,” tandasnya.

Pada kesempatan ini, pihak konsorsium menyerahkan bantuan ventilator jenis Emergency Ventilator dan ICU Ventilator kepada rumah sakit akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), yang merupakan Program Pengembangan Ventilator Dalam Negeri Kementerian Perindustrian melalui kolaborasi antara UGM, PT. YPTI, PT. Swayasa Prakarsa dan PT. Stechoq Robotika Indonesia dengan dukungan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

“Melalui penyerahan ini, kami mengharapkan akan menjadi momentum penting dalam membangun komitmen bersama bahwa ke depannya rumah sakit dan lembaga pendidikan kesehatan dalam negeri sudah akan mulai menggunakan merek dan produk dalam negeri,” ujarnya.

Menperin melanjutkan, upaya tersebut juga untuk memperkenalkan produk alat kesehatan dalam negeri sejak awal pendidikan, agar proses regenerasi pemanfaatan alat kesehatan dalam negeri dapat berlangsung secara simultan antara lembaga kesehatan sebagai pengguna dan industri alat kesehatan dalam negeri sebagai produsen.

”Jika proses ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan industri alat kesehatan Indonesia akan mampu tumbuh mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.

Sumber: kepemenperin.go.id

Industri semikonduktor merupakan urat nadi yang memegang peran esensial dalam percepatan transformasi digital. Seiring berkembangnya era industri 4.0, kebutuhan chip semikonduktor terus bertumbuh.

“Kami melihat, permintaaan semikonduktor yang meningkat ini merupakan peluang investasi yang strategis. Indonesia perlu merebut peluang tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (17/6).

Menperin mengemukakan, Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk elektronika. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memacu tumbuhnya industri semikonduktor. Langkah ini diyakini akan memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga bisa lebih berdaya saing.

“Selain itu, adanya perkembangan perangkat telekomunikasi dan otomotif khususnya kendaraan listrik (electrical vehicle/EV), serta digitalisasi di banyak sektor, juga semakin membuka kesempatan bagi industri semikonduktor,” paparnya.

Agus optimisitis, pengembangan industri semikonduktor di tanah air dapat diakselerasi, misalnya dengan bergabung ke dalam ekosistem industri semikonduktor dunia dan memasuki rantai pasok chip global. “Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan negara pemain chip global, salah satunya adalah Jerman,” ungkapnya.

Melalui pertemuan pada kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier, Indonesia dan Jerman sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang industri berteknologi tinggi dan membuka peluang untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia agar industri tersebut dapat berperan dalam rantai pasok chip global.

PT Infineon Technologies Batam, telah berkomitmen untuk peningkatan investasi sebesar EUR35,37 juta (Rp569,3 miliar) untuk peningkatan kapasitas 65 juta per minggu pada tahun 2025, dan akan bertambah menjadi EUR83,57 juta (Rp1,3 triliun) untuk kapasitas 150 juta per minggu sampai 2030.

PT Infineon Technologies Batam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri semikonduktor, dan telah berinvestasi di Indonesia sejak 1996. Kapasitas produksi PT Infineon Technologies Batam pada tahun 2020 mencapai 15 juta pcs per minggu dan meningkat menjadi 22 juta pcs per minggu tahun 2021.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi industri 4.0 melalui program Making Indonesia 4.0. Langkah strategis yang dijalankan, antara lain melalui peningkatan awareness, penilaian kesiapan, pendampingan transformasi industri 4.0, pelaksanaan project transformasi, launching ekosistem industri 4.0, penghargaan INDI 4.0 dan national lighthouse industry 4.0, serta conferences dan expo industri 4.0.

“Kami menetapkan PT Infineon Technologies Batam sebagai National Lighthouse Industri 4.0 pada tahun ini, setelah melalui berbagai tahapan verifikasi. Sebelumnya di tahun 2021, PT Infineon Technologies Batam telah menerima anugerah INDI 4.0 dari kami untuk kategori Smart Factory,” jelas Menperin.

Infineon merupakan perusahaan keempat di Indonesia yang ditetapkan sebagai National Lighthouse Industri 4.0, menyusul PT. Akebono Brake Astra Indonesia, PT. Pupuk Kalimantan Timur, serta PT. Indolakto-Purwosari. National Lighthouse Industri 4.0 menjadi contoh dalam transformasi digital dan penerapan teknologi 4.0. Perusahaan-perusahaan ini dianggap layak menjadi role model bagi pelaku industri di sektornya serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi Industri 4.0 di Indonesia.

Mengutip data Kementerian Investasi/BKPM, pada 2021, nilai transaksi dagang antara Indonesia dan Jerman mencapai USD6 miliar. Dalam kurun 2017-2021, investasi langsung dari Jerman ke Indonesia tercatat sebanyak US$1 miliar.

Pada kuartal I tahun 2022, investasi Jerman ke Indonesia berada di peringkat 12 dengan nilai USD98,4 juta. Tahun ini, investasi dari negara tersebut ditargetkan mencapai USD248 juta.

Sumber: kemenperin.go.id

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) baru yang mendapatkan akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Saat ini, Indonesia telah memiliki 11 LPH yang siap melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi menyambut baik penunjukkan BSPJI Pekanbaru sebagai LPH baru. “BSPJI Pekanbaru merupakan balai pertama di bawah Kemenperin yang mendapatkan akreditasi LPH, sehingga perlu diapresiasi dan didukung dalam pelaksanaan tugasnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/4).

Doddy menyampaikan, bebapa balai lainnya di bawah binaan BSKJI Kemenperin juga akan mengajukan diri menjadi LPH. Hal ini menjadi salah satu perluasan dan penambahan lingkup layanan jasa industri yang diberikan oleh balai Kemenperin. “Tujuannya agar industri dan pelaku usaha akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSPJI Pekanbaru Fathullah mengemukakan, dengan telah diakreditasi sebagai LPH oleh BPJPH Kemenag, BSPJI Pekanbaru siap untuk mulai melakukan layanan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal, khususnya untuk para pelaku usaha di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

“BSPJI Pekanbaru merupakan Balai Kemenperin yang memiliki layanan jasa industri meliputi pengujian produk, kalibrasi peralatan, inspeksi dan sertifikasi, konsultansi, dan tentunya yang terbaru pemeriksaan halal,” sebutnya.

Guna mendapatkan layanan tersebut, pelaku usaha bisa datang langsung (offline) ke BSPJI Pekanbaru di Jl. Hang Tuah Ujung No.124 Pekanbaru. Untuk lebih mudah dan cepat, dapat mengakses layanan secara online pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPELIK) BSPJI Pekanbaru di website BSPJI Pekanbaru: www.bppsipekanbaru.kemenperin.go.id.

Selain penyerahan sertifikat akreditasi LPH, dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan antara BPJPH dan LPH untuk mengintegrasikan sistem informasi layanan. Integrasi ini akan dilakukan antara sistem Sihalal yang dikembangkan BPJPH dengan sistem informasi layanan yang digunakan masing-masing LPH.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, penerapan teknologi informasi secara terintegrasi juga menjadi amanat regulasi JPH. Hal ini tertuang pada Pasal 148 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

“Integrasi sistem akan mewujudkan layanan sertifikasi halal yang efektif dan efisien. Hal ini tentu akan sangat membantu upaya kita untuk mencapai target 10 juta sertifikat halal pada tahun 2022, sebagaimana yang telah pemerintah targetkan,” tandasnya.

Sumber: kemenperin.go.id