ANGGOTA MUDA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan
2. Surat pernyataan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Insinyur, sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto berwarna
5. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA BIASA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah insinyur, ijazah sarjana bidang teknik, sarjana terapan bidang teknik, sarjana pendidikan bidang teknik, atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan
2. Sertifikat profesi Insinyur bagi lulusan Program Profesi Insinyur.
3. Sertifikat kompetensi insinyur
4. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Insinyur, sesuai persyaratan yang ditetapkan
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Foto berwarna
7. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Mengisi formulir keanggotaan secara online pada SIMPoNI dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sistem yaitu :

1. Ijazah insinyur dari negara asal yang sudah diakui oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sertifikat Insinyur dari negara asal yang telah dilegalisir di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum bersertifikat kompetensi insinyur;
3. Tanda bukti terdaftar pada register Perjanjian Pengakuan Timbal-balik (MRA = Mutual Recognition Agreement) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi yang telah bersertifikat kompetensi insinyur;
4. Melampirkan surat dukungan (referensi) dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Biasa
5. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur serta ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Paspor
7. Surat ijin domisili di Indonesia
8. Foto berwarna
1. Batas maksimal besaran lampiran yang di unggah kedalam SIMPoNI adalah 1 MB

2. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

ANGGOTA KEHORMATAN

1. Melakukan pendaftaran secara tertulis disertai dengan pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Insinyur, serta sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Sudah memberikan kontribusi terhadap dunia keinsinyuran

Sumber: www.pii.or.id

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia adalah sebuah asosiasi perusahaan konsultan independen beralamatkan di Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 29, Jakarta Pusat. Asosiasi ini mulai beroperasi pada tanggal 20 Juni 1979, INKINDO ini adalah hasil penyatuan antara IKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) dan PKTPI (Persatuan Konsultan Teknik Pembangunan Indonesia).

Sejarah

INKINDO sendiri berdiri tanggal 10 Februari 1970, sedangkan PKTPI berdiri pada tanggal 8 Oktober 1971.INKINDO telah menjadi Badan Hukum sesuai dengan akta Notaris No. 01 Tanggal 03 Mei 2007. Hukum dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 21 Januari 2008, No. AHU-04.AH.01.06 Tahun 2008. Disatukannya semua perusahaan konsultan di Indonesia ini menjadi Inkindo ini adalah untuk mengembangkan profesionalitas praktik konsultan agar lebih efektif dan juga bertujuan untuk mempromosikan Inkindo sebagai pengembang utama perusahaan konsultan di Indonesia.

Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh DPN Inkindo 2010-2014 berdasarkan pada GBHKO (Garis-Garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Inkindo 2010 serta lima strategi yang digagas oleh Ketua Umum DPN Inkindo terpilih pada Munas Inkindo 2010, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi dan daya saing anggota
2. Pengembangan kemitraan strategis
3. Penciptaan iklim usaha strategis
4. Penguatan keorganisasian Inkindo
5. Perluasan jejaring informasi

Kebijakan DPN Inkindo 2010-2014 tersebut selanjutnya diwujudkan dalam pembagian tugas pokok dan fungsi para Wakil Ketua Umum (WKU) ditambah Sekretaris Jenderal, Bendahara serta Badan-badan tingkat nasional, yaitu:

1. Pengembangan Organisasi & Kaderisasi
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi
3. Pengembangan Usaha Jasa Konsultansi & Hubungan Internasional
4. Peningkatan Kapasitas Konsultan Kecil & Kerja sama Anggota
5. Pengembangan & Pengelolaan Sumber Dana
6. Kelembagaan & Keprofesian
7. Riset & Pengembangan Teknologi
8. Kepranataan
9. Pelayanan & Perlindungan Hukum Anggota
10. Kesekretariatan
11. Kebendaharaan

Badan-badan tingkat nasional:

• Badan Koordinasi Keanggotaan Afiliasi
• Badan Sertifikasi Anggota Nasional
• Badan Riset dan Pengembangan
• Badan Advokasi dan Mediasi
• Badan Kerja sama Antar Anggota

Strategi

Dalam mewujudkan visi Organisasi yaitu terbina dan berkembangnya Anggota dalam rangka menunjang pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka Inkindo membuat 5 strategi untuk mencapainya yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Anggota.

Konsultan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan. Konsultan nasional dapat berperan sebagai fasilitator, dinamisator dan katalisator pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai asosiasi usaha jasa konsultansi nasional, Inkindo memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas dan kompetensi konsultan nasional. Dalam perspektif global, peningkatan kualitas dan kompetensi tersebut, juga akan dapat meningkatkan daya saing konsultan nasional anggota Inkindo di pasar perekonomian global.

Peningkatan kompetensi dan daya saing anggota Inkindo secara garis besar mencakup dua tataran: (1) Peningkatan kompetensi tenaga ahli usaha jasa konsultansi nasional, (2) Peningkatan kapasitas usaha jasa konsultansi nasional.

2. Pengembangan Kemitraan Strategis.

Agenda-agenda penting yang harus dilakukan akan lebih optimal pencapaiannya apabila dilakukan melalui kemitraan. Dalam konteks Inkindo, strategi ini terkait dengan kemitraan yang bersifat internal Inkindo (kerja sama antar anggota, kerja sama lintas provinsi) maupun yang bersifat eksternal (kemitraan dengan berbagai stakeholder di dalam maupun di luar negeri).Stakeholder tersebut mencakup kalangan dunia usaha, profesi, perguruan tinggi, pemerintah, lembaga internasional multilateral, organisasi/kelompok masyarakat.

3. Penciptaan Iklim Usaha Strategis.

Eksistensi dan perkembangan usaha jasa konsultansi terkait erat iklim usaha. Pranata/regulasi yang dikeluarkan oleh regulator (pemerintah) merupakan hal penting yang mempengaruhi iklim usaha jasa konsultansi. Oleh karena itu Inkindo menaruh perhatian penting terhadap masalah kepranataan yang mempunyai dampak besar terhadap kehidupan jasa konsultansi anggota Inkindo, baik regulasi tentang pengadaan barang dan jasa maupun regulasi sektoral yang terkait jasa konsultansi.

4. Penguatan Keorganisasian Inkindo

Sebagai organisasi, Inkindo telah melewati berbagai ragam peristiwa, situasi dan kondisi sejak didirikan tahun 1979 hingga sekarang. Dengan komitmen bersama, Inkindo sebagai asosiasi usaha jasa konsultansi nasional akan terus eksis dan berkembang. Situasi dan tantangan yang dihadapi kedepan menuntut penguatan keorganisasian Inkindo, baik dari aspek kepengurusan, struktur, budaya, tata kelola, program maupun infrastruktur. Kesemuanya itu dimaksudkan agar Inkindo kedepan lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan serta dinamika lingkungan yang terjadi. Inkindo harus mampu menjawab tantangan zaman serta tetap relevan dan dibutuhkan kehadirannya bagi anggota, serta stakeholder lainnya seperti pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

5. Perluasan Jejaring Informasi

Era global sekarang membuat informasi menjadi sesuatu yang penting. Informasi menjadi hal penting bagi individu atau kelompok dalam mengambil keputusan untuk bersikap atau bertindak. Oleh karena itu merupakan tuntutan bagi setiap individu maupun kelompok, termasuk organisasi, dalam memperluas jejaring informasi. Bagi Inkindo, penguatan jejaring informasi berguna dalam mendukung terlaksananya agenda-agenda organisasi, maupun memberikan akses pasar kepada anggota. Jejaring informasi harus mencakup bukan hanya ranah nasional, tetapi juga ranah regional dan global. Salah satu wujud globalisasi ekonomi adalah terjadinya liberalisasi perdagangan jasa, termasuk jasa konsultansi. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan pasar usaha jasa konsultansi anggota Inkindo.

Apresiasi Inkindo Cabang Sumatra Utara

WaliKota Medan Dzulmi Eldin memberikan apresiasi dan sambutan yang baik kepada Inkindo Sumatra Utara, di pembukaannya dalam acara Inkindo Roundtable Discussion di Balai Wara Tiara Convention Centre Medan. Adanya Inkindo diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemkot Medan beserta segenap stakeholder, guna membangun daya saing daerah dan kualitas pelayanan umum, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. Dengan Tema Membangun Kota Humanis dinilai kreatif serta menggambarkan dua hal yaitu pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

Ikatan Arsitek Indonesia (disingkat dengan IAI; bahasa Inggris: Indonesian Institute of Architects) adalah organisasi profesi arsitek di Indonesia. Kantor sekretariat organisasi ini terletak di Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta. Kantor sekretariatnya terletak di Jakarta Design Center Lt.7 Jl. Gatot Subroto Kav.53, Slipi, Jakarta 10260, Indonesia.

Sejarah

Pada 16 September 1959, arsitek senior Indonesia berkumpul di kediaman Liem Bwan Tjie di Bandung. Arsitek yang hadir pada saat itu (yang dikenal) adalah Frederich Silaban dan Mohammad Soesilo, dan 18 arsitek muda lulusan pertama ITB tahun 1958.[1][2] Salah-satu arsitek muda tersebut adalah Achmad Noeman. Pertemuan itu menjadi dasar berdirinya Ikatan Arsitek Indonesia, yang akhirnya diumumkan secara resmi pada 17 September 1959 di Bandung.[1]

Awal kehidupan organisasi IAI penuh dengan perjuangan berat. Dunia industri konstruksi dan kehidupan profesionalisme belum memungkinkan untuk berkembang. Sistim imbalan jasa (honorarium) arsitek belum mantap. Kehidupan ekonomi dan politik jauh dari stabil, inflasi melonjak, kegiatan pembangunan swasta menurun drastis, semuanya itu berdampak pula pada kegiatan kepengurusan. Sehingga belum memungkinkan terciptanya peningkatan kemantapan kehidupan profesi arsitek sebagaimana yang diharapkan.

IAI DKI Jakarta

Cabang pertama IAI yaitu IAI DKI Jakarta tidak terlepas pada keinginan pemindahan kantor IAI pusat dari Bandung ke Jakarta. Keinginan ini diprakarsai antara lain oleh arsitek Hatmadi Pinandoyo, arsitek Azhar, arsitek Soenaryo Sosro, arsitek Han Awal, arsitek Adhi Moersid, arsitek Soejoedi Wiryoatmodjo, arsitek Soewondo Bismo Soetedjo dan arsitek Darmawan Prawirohardjo Prawirohardjo. IAI DKI Jakarta berdiri secara resmi pada tanggal 4 Februari 1969 dan menetapkan arsitek Hatmadi Pinandoyo sebagai Ketua dan arsitek Azhar sebagai Sekretaris.

Kongres pertama IAI yang diselenggarakan Pengurus Nasional IAI dan IAI DKI Jakarta sebagai panitia pelaksana. Kongres yang diadakan di Gedung Budi Utomo (ex Stovia) di Jakarta yang historis, akhirnya memilih arsitek Darmawan Prawirohardjo sebegai Ketua Umum Pengurus Nasional IAI. Kemudian kantor pusat IAI di Bandung secara resmi pindah ke Jakarta pada tahun 1974.

Periode 1974-1988

Dalam perkembangannya aktivitas IAI DKI Jakarta hampir tertelan oleh kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan Pengurus Nasional IAI. Dimana para Pengurus DKI Jakarta lebih aktif membesarkan IAI Pusat. Pada periode ini diadakan sayembara logo IAI pada Januari - Februari 1976, dan tepat pada 1 Agustus 1976 terpilih karya desain arsitek Yuswadi Saliya. Kemudian dibawah kepengurusan arsitek Hindro Tjahyono Soemardjiman, Pengurus Nasional IAI pada tahun 1982 memulai pemberian Penghargaan IAI yang pertama bagi karya arsitektur terbaik. Penerima penghargaan antara lain Gedung Wisma Pede, Gedung Rektorat Universitas Atamajaya, Hotel Nusa Dua, Kantor Wali kota Jakarta Timur, Kantor Data Script, Gedung LPPM-Menteng, Gedung Kantor Pusat Grafika Indonesia, dan Executive Club.

Kemudian barulah pada awal tahun 1986, setelah jumlah Anggota DKI Jakarta terus meningkat dan lahan kerja cukup terpusat di Jakarta, Maka atas inisiatif antara lain arsitek Emirhadi Suganda, arsitek Triatno Yudhoharjoko, arsitek Atok Wijanarko, arsitek Nurhayati Siregar, arsitek Budi A. Sukada, arsitek Irawan Maryono, arsitek Ronald L. Tambun, arsitek Bambang Sutrisno, arsitek Dermawati, arsitek Djoko Santoso dan beberapa arsitek anggota IAI DKI Jakarta lainnya berkumpul di Jalan Salemba Raya 4 menginginkan IAI DKI Jakarta lebih aktif lagi.

Mereka menulis surat kepada Pengurus Nasional IAI agar mengaktifkan kembali IAI DKI Jakarta karena sesuai dengan AD/ART IAI pada waktu itu yang menyebutkan bahwa 10 orang anggota IAI yang berdomisili di suatu daerah dapat mengusulkan pembentukan IAI cabang setempat. Setelah Pengurus Nasional IAI menyatakan persetujuannya, pada tanggal 17 Februari 1986 digelar rapat anggota IAI DKI Jakarta di gedung LPPI Bank Indonesia, Kemang. Terpilih ketua IAI DKI Jakarta yaitu arsitek Irawan Maryono dengan susunan pengurus yaitu arsitek Budi Antoro sebagai wakil ketua, arsitek Djoko Suryono sebagai sekretaris, dan arsitek Atok Wijanarko sebagai bendahara. Periode ini penerimaan anggota baru mulai dilaksanakan dalam suatu acara formal dan dilanjutkan dengan acara penataran kode etik oleh Majelis IAI. Untuk sementara waktu kantor sekretariat IAI DKI Jakarta masih bergabung dengan sekretariat Pengurus Nasional IAI di Gedung Manggala Wanabhakti

Periode 1988-1990

Musyawarah Daerah (Musda) IAI DKI Jakarta yang pertama diselenggarakan pada tahun 1988 di gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara RI Jl. Veteran, arsitek Irawan Maryono kembali terpilih sebagai ketua dengan susunan pengurus yaitu arsitek Suntana S. Djatnika sebagai wakil ketua, arsitek Ronald L. Tambun sebagai sekretaris, dan arsitek Atok Wijanarko sebagai bendahara. Pada periode inilah mulai dilaksanakan komputerisasi pendataan anggota IAI DKI Jakarta dengan program D-base dan untuk memimpin kantor sekretariat ditetapkan seorang sekretaris eksekutif yang bekerja secara profesional. Pada periode ini juga sekretariat IAI DKI Jakarta memisahkan diri dari kantor sekretariat Pengurus Nasional IAI dan menyewa kantor di Wisma Benhil, Jalan Jenderal Sudirman.

Periode 1990-1994

Pada Musda IAI DKI Jakarta yang ke-2 pada tahun 1990, arsitek Suntana S. Djatnika terpilih sebagai ketua sedangkan wakil ketua dijabat arsitek Atok Wijanarko. Dalam periode ini berlangsung banyak kegiatan keanggotaan yang menandai kebangkitan IAI DKI Jakarta antara lain program penataran keprofesian yang terstruktur dari Strata 1 sampai Strata 6, sebagai bagian dari pendidikan keprofesian berkelanjutan atau Continuous Professional Development (CPD) dalam rangka mempersiapkan para arsitek anggota IAI untuk menghadapi dunia praktik sesungguhnya. Di masa kepengurusan ini Kantor sekretariat IAI DKI Jakarta pindah ke Gedung JDC di Jalan Gatot Subroto kav 53.

Program yang dilaksanakan dalam periode ini adalah Cine-Arch yang berupa penayangan film-film arsitektur atau presentasi proyek sebagai kegiatan kritik arsitektur, program Intro-Arch yaitu program pengenalan produk bahan bangunan, baik berupa presentasi para produsen maupun kunjungan ke pabrik-pabrik bahan bangunan. Kegiatan lainnya adalah penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan peningkatan kompetensi arsitek anggota IAI selain dari penataran yang terstruktur tersebut di atas. Dalam kegiatan publikasi diterbitkan pula majalah, buku katalog bahan bangunan, buku karya arsitek, dan pameran karya para anggota IAI, klinik arsitektur, serta sarana publikasi kegiatan arsitektur lainnya. Selain itu, secara teratur diselenggarakan pula acara “Temu Keluarga” yaitu pertemuan para arsitek beserta keluarga dalam acara-acara rekreasi bersama.

Pada Musda IAI DKI Jakarta yang ke-3 tahun 1992 arsitek Suntana S. Djatnika terpilih kembali menjadi ketua IAI DKI Jakarta sedangkan jabatan wakil ketua dipegang arsitek Endy Subijono. Pada pertengahan masa jabatannya, pada tahun 1993 diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IAI ke-7 dan arsitek Suntana terpilih menjadi ketua umum sehingga memegang dua mandat kepemimpinan sekaligus yaitu pemimpin untuk tingkat nasional dan tingkat DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal ini maka dalam sisa waktu kepengurusan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 telah ditunjuk arsitek Endy Subijono sebagai caretaker ketua IAI DKI Jakarta sampai terselenggaranya Musda berikutnya.

Periode 1994-1997

Arsitek Endy Subijono terpilih sebagai ketua IAI DKI Jakarta periode tahun 1994—1997 pada Musda ke 4 tahun 1994. Pada periode kepengurusannya tercapai optimasi data base anggota IAI DKI Jakarta, dari platform Direct Operating System (DOS) ke Windows Operating System. Komunikasi juga mulai menggunakan jaringan internet, terutama dalam membangun milis. Pengurus periode ini juga mengembangkan program jalan-jalan konstruksi yaitu kunjungan lapangan ke proyek-proyek arsitektur yang sedang berjalan serta secara rutin menerbitkan buletin Memo IAI DKI Jakarta.

Periode 1997-2000

Pada Musda yang ke 5 terpilih arsitek Eddy W. Utoyo sebagai ketua IAI DKI Jakarta untuk periode tahun 1997—2000. Periode ini bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pada periode ini diselenggarakan berbagai program yang bertujuan memicu semangat dan profesionalitas para arsitek Indonesia saat menghadapi krisis, juga rencana AFTA pada tahun 2003.

Program-program tersebut antara lain kegiatan edukasi seperti seminar yang berhubungan dengan krisis, alternatif bidang usaha baru bagi para arsitek, pembinaan arsitek komunitas, dan merealisasikan program Sertifikasi Keprofesian Arsitek (SKA) sebagai sertifikat anggota profesional IAI sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Berpraktik Perencana (SIBP) atau yang sekarang disebut Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB).

Periode 2000-2006

Arsitek Bambang Eryudhawan,IAI terpilih sebagai ketua IAI DKI Jakarta pada Musda ke 6 untuk periode tahun 2000—2003 dan pada Musda IAI DKI Jakarta yang ke 7 terpilih kembali untuk periode tahun 2003—2006. Pada periode kepengurusan ini, materi fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Cacat mulai dimasukkan ke dalam Penataran keprofesian Arsitek Strata 3. Atas hal tersebut IAI DKI Jakarta menerima penghargaan dari Menteri Sosial RI pada tahun 2003 karena berperan aktif menggiatkan aksesibilitas bagi para penyandang cacat melalui Penataran Keprofesian Arsitek.

Kepengurusan periode ini juga berhasil menyelenggarakan 15 kali sayembara dalam rentang waktu enam tahun dan secara konsisten menerbitkan Memo IAI sebanyak rata-rata tiga terbitan sampai empat terbitan dalam setahun. Pada tahun 2006, dikembangkan sistem Short Message Service (SMS) dan digunakan pertama kalinya dalam mekanisme pemilihan ketua IAI DKI Jakarta periode 2009-2012. Kemudian IAI DKI Jakarta Awards diselenggarakan untuk pertama kalinya sebagai ajang penghargaan tertinggi karya arsitektur anggota IAI Jakarta.

Periode 2006-2009

Jabatan ketua IAI DKI Jakarta periode tahun 2006—2009 dipegang oleh arsitek Ahmad Djuhara,IAI yang terpilih dalam Musda ke 8. Dalam periode ini diterbitkan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DP2B) Provinsi DKI Jakarta, untuk penyelenggaraan Program Kolektif pengurusan Surat Izin Berpraktik Perencana/Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIBP/IPTB) serta pemohon IPTB DKI Jakarta dapat di ajukan oleh arsitek yang non KTP DKI Jakarta. Dalam periode ini pula diberlakukan persyaratan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa semua arsitek harus memiliki SKA sebagai prasyarat untuk mendapatkan IPTB dalam wilayah kerja di Provinsi DKI Jakarta melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh IAI DKI Jakarta.

Selain itu, rapat anggota tahun 2008 telah menetapkan perubahan nomenklatur IAI DKI Jakarta menjadi IAI Jakarta. Kepengurusan periode ini juga mulai menyelenggarakan Jakarta Architecture Triennale (JAT) tahun 2009, dan melanjutkan beberapa sayembara desain arsitektur dari kepengurusan periode sebelumnya. Secara konsisten penyelenggaraan Penataran Keprofesian Arsitek strata I s/d strata 6 diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, diiringi dengan acara Pelantikan Anggota Baru serta Penataran Kode Etik, dan Kaidah Tata Laku Arsitek. Adapun program lainnya adalah inisiasi penyelenggaraan SKA & IPTB secara kolektif.[3]

Keanggotaan

Ada beberapa jenis keanggotaan IAI, antara lain:

• Anggota Kehormatan (Honorary Members) yaitu seseorang yang dinilai sangat berjasa bagi perkembangan dunia arsitektur di Indonesia.
• Anggota Profesional (Corporate Members) yaitu para arsitek lulusan D-3 atau sarjana teknik arsitektur (S-1) dan memenuhi persyaratan untuk kualifikasi Arsitek Pratama, Arsitek Madya, ataupun Arsitek Utama; atau ahli yang keahliannya diakui IAI .
• Anggota Biasa yaitu sarjana atau lulusan D-3 arsitektur yang mempraktikkan ilmunya, dan sejalan dengan Kode Etik Profesi Arsitek.
• Anggota Mahasiswa (Student Members) yaitu para mahasiswa jurusan arsitektur yang  sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi arsitektur tingkat 3 (tiga) atau telah lulus 100 SKS.

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

MKI - Masyarakat Komputasi Indonesia (Indonesian Computational Society) adalah organisasi profesi ilmiah yang memayungi komunitas komputasi sains di Indonesia. MKI berdiri secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2004 saat pelaksanaan Workshop on Computational Science 2K4 di Pusat Penelitian Fisika LIPI Serpong, Tangerang.

Berbeda dengan organisasi profesi ilmiah lainnya, MKI dikelola secara murni virtual tanpa kepengurusan yang tetap sesuai dengan organisasi modern pada era dijital. Dengan sistem ini organisasi tidak merepotkan sebagian anggota yang kebetulan menjadi pengurus, dan bisa lebih fokus pada substansi kegiatan sesuai tujuan organisasi.

Sebagai kegiataan riil, MKI saat ini memayungi konsorsium penyelenggara Workshop on Computational Science dan Workshop on Nonlinear Phenomena yang diadakan setiap tahun dengan lokasi bergantian di antara lembaga anggota konsorsium.

Pertemuan ilmiah

Workshop on Computational Science: pertemuan ilmiah di bidang komputasi sains, yaitu teknik-teknik komputasi dan pendukungnya untuk menyelesaikan aneka masalah komputasi di semua cabang ilmu dan penelitian.

Workshop on Nonlinear Phenomena: pertemuan ilmiah tahunan di bidang fenomena nonlinier di semua cabang ilmu dan penelitian.

Publikasi ilmiah

Sebagai organisasi profesi ilmiah, di bawah naungan konsorsium GFTI dan MKI, bersama-sama menerbitkan jurnal ilmiah berkala yang difokuskan pada aspek teori dan komputasi untuk aneka kajian ilmiah. Jurnal yang diproses dan diterbitkan secara online penuh ini bertajuk Journal of Theoretical and Computational Studies Diarsipkan 2009-07-19 di Wayback Machine..

Kontribusi publik

Sebagai bentuk kontribusi langsung ke masyarakat, MKI juga menjadi payung portal ilmiah terkait yaitu komput@si

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

GFTI atau Grup Fisikawan Teoritik Indonesia (Indonesian Theoretical Physicist Group) adalah organisasi informal komunitas fisika teoritik di Indonesia. Fisika Teoritik sendiri didefinisikan "sebagai semua sub-bidang fisika yang mengkaji aneka aspek ilmu fisika itu sendiri". Secara resmi GFTI berdiri tanggal 19 Mei 2004 saat Workshop on Theoretical Physics 2K4 di UI, Depok.

Sebagai wadah informal fisikawan teoritik, berbeda dengan organisasi profesi ilmiah lainnya GFTI dikelola secara murni virtual tanpa kepengurusan yang tetap sesuai dengan organisasi modern pada era dijital. Dengan sistem ini organisasi tidak merepotkan sebagian anggota yang kebetulan menjadi pengurus, dan bisa lebih fokus pada substansi kegiatan sesuai tujuan organisasi.

Sebagai kegiataan riil, GFTI memayungi konsorsium penyelenggara Workshop on Theoretical Physics yang diadakan setiap tahun dengan lokasi bergantian di antara lembaga anggota konsorsium.

Pertemuan ilmiah

Sebaga salah satu bentuk media komunikasi darat, GFTI mempelopori pertemuan ilmiah dengan fokus bisang fisika teori sejak 2004 dengan nama Workshop on Theoretical Physics atau disingkat WTP. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sistem konsorsium, dimana setiap anggota konsorsium berkewajiban melaksanakan kegiatan secara bergantian di lokasi masing-masing. Dengan sistem ini diharapkan kegiatan ini bisa menjadi milik bersama seluruh institusi anggota, serta mengurangi beban berlebihan pada sebagian anggota seperti organisasi pada umumnya.

Publikasi ilmiah

Sebagai organisasi profesi ilmiah, dibawah konsorsium bersama GFTI dan MKI, bersama-sama menerbitkan jurnal ilmiah berkala yang difokuskan pada aspek teori dan komputasi untuk aneka kajian ilmiah. Jurnal yang diproses dan diterbitkan secara online penuh ini bertajuk Journal of Theoretical and Computational Studies Diarsipkan 2009-07-19 di Wayback Machine.

Kontribusi publik

Sebagai organisasi profesi ilmiah, selayaknya GFTI memiliki kegiatan yang langsung memberikan kontribusi ke masyarakat sebagai bentuk kepedulian publik. Untuk itu GFTI aktif mengelola dan mempelopori sebuah portal ilmiah di bidang fisika dengan nama fisik@net

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) merupakan organisasi profesi psikologi yang menjadi wadah berhimpunnya tenaga Psikologi klinis di Indonesia. Psikolog Klinis telah diakui oleh Pemerintah sebagai bagian dari tenaga kesehatan sehingga harus memiliki Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

Sejarah IPK Indonesia

Menurut UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa organisasi profesi tenaga kesehatan harus satu profesi sehingga Ikatan Psikologi Klinis yang sebelumnya bergabung dalam HIMPSI melanjutkan bentuk keorganisasiannya menjadi Ikatan Psikolog Klinis (IPK Indonesia) yang berbadan hukum.

IPK Indonesia berbadan hukum pada tahun 2017 dengan akta notaris No 8 tanggal 23 September 2017 dan SK dari Kemenkumham No AHU-0014545.AH.01.07 tahun 2017 dengan nama perkumpulan IPK Indonesia.

IPK Indonesia merupakan organisasi profesi yang mandiri dan tidak berada di bawah organisasi masyarakat, himpunan, maupun organisasi profesi manapun. IPK Indonesia merupakan organisasi profesi tenaga kesehatan di bawah binaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, khususnya Direktorat Kesehatan Jiwa.

Visi Misi IPK Indonesia

Visi Misi IPK Indonesia menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia antara lain:

Visi IPK Indonesia adalah: Mewujudkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.

Misi IPK Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan tenaga psikologi klinis.
2. Meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan, penelitian, dan keilmuan Psikologi klinis sesuai perkembangan terkini.
3. Mewujudkan tata kelola organisasi profesi yang profesional, akuntabel, dan transparan.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Tersedianya tenaga psikologi klinis yang kompeten, berdaya saing, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi.
6. Melakukan advokasi terkait peran psikolog klinis di masyarakat, demi kemajuan profesi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Keanggotaan IPK Indonesia

IPK Indonesia adalah organisasi profesi tenaga kesehatan psikologi klinis sehingga hanya profesi psikolog klinis saja yang dapat menjadi anggota IPK Indonesia.

Ketua Umum IPK Indonesia

• 2017 - 2021 Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si.,Psikolog
• 2021 - 2025 Dr. R.A. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog

Kegiatan IPK Indonesia

Selain terlibat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu pelayanan psikolog klinis, IPK Indonesia dapat dilibatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Psikolog Klinis.

IPK Indonesia berkolaborasi dengan banyak pihak untuk meningkatkan kesehatan jiwa, yaitu pembentukan satgas COVID 19 di masa pandemi; pendampingan tim Dukungan Psikologis Awal bersama Gerakan Pramuka Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; psikoedukasi melalui platform-platform media sosial; serta memperkuat pendataan secara digital dan menyelenggarakan layanan telekonseling melalui platform Halodoc dan Kagama Health.

Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, berkolaborasi bersama Dr. Sandersan Onie, Peneliti Kesehatan Mental dalam Pencegahan Bunuh Diri meluncurkan Website & Tools Pencegahan Bunuh Diri ehfa.id dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2021.

IPK Indonesia pada tahun 2022 meluncurkan satu pranala singkat yaitu ipk.id yang menyediakan berbagai pranala penting, salah satunya adalah pranala pencarian layanan psikologi klinis dan pranala telekonseling psikologi klinis.

Sumber Artikel: id.wikipedia.org