Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian Muhammad Ezam Nurdin (2022) menyoroti bahwa penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek konstruksi masih menghadapi kendala besar, khususnya pada aspek budaya keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur teknis, dan lemahnya pelatihan di lapangan. Meskipun konteks penelitian dilakukan di Malaysia, temuan ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia, di mana banyak proyek pemerintah seperti pembangunan tol, kampus negeri, dan gedung publik masih mencatat tingkat kecelakaan tinggi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan dan laporan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor konstruksi sering menempati posisi atas dalam jumlah kecelakaan fatal dan non-fatal tiap tahun. Hal ini memperlihatkan urgensi untuk memperkuat implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK/SMK3) yang tidak hanya administratif, tetapi juga membangun safety culture secara nyata di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Evaluasi Kinerja Manajemen K3 di Proyek Gedung: Antara Regulasi dan Realita Lapangan, regulasi dan dokumen kebijakan K3 memang sudah cukup kuat di banyak proyek gedung, namun praktiknya di lapangan sering kalah dari tekanan target fisik proyek dan biaya operasional. Pengawasan seringkali hanya muncul saat audit tender atau inspeksi rutin, bukan sebagai tindakan kontinu.

Selain itu, studi Optimalisasi Penerapan K3 pada Proyek Konstruksi: Studi Kasus Sahid Jogja Lifestyle City memperlihatkan bahwa proyek besar sudah mencoba meningkatkan aspek pelatihan, penggunaan APD, dan kehadiran safety coordinator, tetapi masih menghadapi hambatan signifikan dari sisi kepatuhan pekerja dan manajemen yang belum konsisten mengutamakan keselamatan di atas produktivitas semata.

Ada juga kursus yang relevan, seperti Higiene Industri yang memfokuskan pada identifikasi bahaya fisik, kimia, dan ergonomi di lingkungan kerja — yang merupakan bagian penting dari pelatihan K3 awal agar pekerja menyadari risiko.

Karena itu, temuan Nurdin penting sebagai sinyal bahwa kebijakan K3 di Indonesia harus diperluas cakupannya: tidak hanya dokumen regulasi dan persyaratan formal, tetapi juga aspek pelatihan nyata, audit internal dan eksternal, pengawasan lapangan yang berkelanjutan, serta budaya keselamatan yang diinternalisasi oleh seluruh pemangku proyek (manajemen, pengawas, pekerja).

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif:

• Penerapan sistem K3 terstruktur terbukti meningkatkan produktivitas hingga 20% dan menurunkan absensi akibat kecelakaan kerja.

• Adanya toolbox meeting rutin membantu menumbuhkan kesadaran risiko di antara pekerja dan mandor proyek.

• Proyek dengan pengawasan K3 aktif cenderung mencapai target waktu tanpa penurunan mutu konstruksi.

Hambatan:

• Banyak proyek lokal masih menjalankan pelatihan K3 secara formalitas tanpa tindak lanjut implementatif.

• Lemahnya penegakan sanksi terhadap kontraktor yang mengabaikan SOP keselamatan.

• Rendahnya jumlah tenaga ahli K3 bersertifikat di luar kota besar.

Peluang:

• Penerapan sistem digital seperti e-K3 Monitoring untuk pelaporan kecelakaan real-time.

• Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja.com yang menyediakan kursus “Digitalisasi Sistem Manajemen K3 di Era Industri 4.0”.

• Integrasi audit keselamatan berbasis risiko (risk-based audit) yang menilai aspek teknis dan perilaku pekerja secara simultan.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan Audit K3 Independen untuk Semua Proyek Publik
   Audit eksternal dilakukan tiap triwulan untuk memastikan penerapan SMKK tidak berhenti pada dokumentasi.

2. Kembangkan Pusat Pelatihan Keselamatan Daerah
   Tiap provinsi perlu memiliki Construction Safety Training Center yang bekerja sama dengan universitas teknik.

3. Sertifikasi Mandor dan Site Manager Wajib K3
   Mengacu pada Permen PUPR No. 21/2019, setiap penanggung jawab lapangan wajib memiliki lisensi K3 aktif.

4. Digitalisasi Sistem Pelaporan Kecelakaan Konstruksi Nasional
   Gunakan platform daring yang terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan insiden kerja.

5. Berikan Insentif untuk Proyek dengan Zero Accident Record
   Insentif dapat berupa pengurangan biaya jaminan atau penghargaan nasional Safety Performance Excellence Award.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan K3 sering kali gagal karena hanya menekankan compliance daripada commitment. Banyak perusahaan mengadakan pelatihan hanya untuk memenuhi persyaratan tender. Tanpa audit independen dan transparansi publik, penerapan K3 hanya menjadi formalitas administrasi.

Penutup

Kajian ini memperkuat pentingnya manajemen K3 yang terintegrasi secara menyeluruh di setiap proyek konstruksi di Indonesia. Penerapan sistem keselamatan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan proyek dan efisiensi nasional.
Melalui kombinasi antara pelatihan K3 berbasis data, audit digital, dan kolaborasi lintas-sektor dengan lembaga.

Sumber Artikel

Muhammad Ezam Nurdin. (2022). Safety and Health Management in Construction Projects. Universiti Sains Malaysia

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian dalam dokumen TRIR Paper menekankan bahwa Total Recordable Incident Rate (TRIR) merupakan indikator utama yang digunakan secara global untuk mengukur tingkat keselamatan kerja. TRIR mencerminkan jumlah insiden kerja yang dapat dicatat (seperti cedera, penyakit akibat kerja, atau kecelakaan ringan) per 200.000 jam kerja.

Dalam konteks kebijakan, TRIR bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan efektivitas kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Negara dan perusahaan dengan nilai TRIR rendah menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem manajemen keselamatan yang matang, budaya kerja yang disiplin, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko.

Bagi Indonesia, adopsi TRIR sebagai indikator nasional bisa menjadi lompatan dari laporan K3 yang selama ini bersifat deskriptif atau audit oportunistik, menuju kebijakan berbasis data (data-driven policy). Sebagai contoh, kursus Analisis Data Keselamatan dan Evaluasi Risiko di Diklatkerja mempromosikan penggunaan metrik seperti TRIR agar organisasi dapat memonitor tren insiden dan membuat intervensi yang tepat.

Selain itu, ketika TRIR diadopsi dalam regulasi nasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam forum kerjasama internasional seperti ASEAN OSHNET. Hal ini karena metrik TRIR telah dianggap kredibel oleh lembaga seperti OSHA di AS dan Health and Safety Executive (HSE) di Inggris sebagai tolok ukur standar global.

Lebih jauh, integrasi TRIR dalam kebijakan berarti memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan proyek publik — kontraktor tidak hanya dinilai dari penyelesaian fisik, tetapi juga kinerja keamanan kerja.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif:

• Penggunaan TRIR secara konsisten dapat mendorong perusahaan menurunkan insiden kerja hingga 25–40 % dalam periode beberapa tahun, karena manajemen akan lebih proaktif mengevaluasi akar penyebab.

• TRIR memberikan tolok ukur kuantitatif yang memungkinkan perusahaan melakukan audit internal dan benchmarking dibanding perusahaan sejenis dalam industri.

• Transparansi laporan TRIR bisa meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap komitmen K3 perusahaan.

Hambatan:

• Tidak semua perusahaan memiliki sistem pencatatan insiden yang akurat dan terstruktur — insiden kecil sering tidak dilaporkan.

• Perusahaan kecil cenderung menganggap pelaporan TRIR sebagai beban administratif tambahan tanpa manfaat langsung.

• Perbedaan definisi insiden antar sektor menyulitkan perbandingan dan standarisasi data.

• Perusahaan mungkin “mengurangi laporan” untuk menjaga angka TRIR agar tidak tampak buruk — fenomena underreporting.

Peluang:

• Integrasi TRIR ke dalam sistem pelaporan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat basis data nasional K3.

• Pemanfaatan sistem pelaporan insiden digital yang lebih mudah digunakan dan transparan studi Digitalisasi Keselamatan Kerja Melalui Sistem Pelaporan Kecelakaan Online di Diklatkerja mengulas mekanisme ini.

• Pengembangan kursus nasional terkait pengukuran kinerja keselamatan (termasuk analisis TRIR) dengan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan lembaga pelatihan.

• Penggabungan TRIR dengan strategi digital dan IoT

• Dorongan pada proyek konstruksi untuk menggunakan aplikasi monitoring dan pelaporan insiden secara real time seperti yang disebutkan di studi kasus proyek Sahid Jogja. 

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Tetapkan TRIR sebagai indikator resmi nasional K3
   Pemerintah harus mengakui TRIR dalam regulasi kementerian terkait sebagai standar pelaporan keselamatan yang wajib digunakan oleh industri berisiko tinggi.

2. Audit data keselamatan berbasis TRIR pada proyek publik
   Kontraktor dari proyek nasional harus melampirkan laporan TRIR tahunan sebagai bagian dari evaluasi kinerja proyek.

3. Kembangkan sistem pelaporan digital terpadu
   Adopsi platform daring untuk pelaporan insiden (termasuk pelaporan anonim) yang mudah diakses oleh pekerja di lapangan, sebagaimana ditekankan dalam kursus manajemen risiko dan pelaporan insiden K3 di Diklatkerja.

4. Berikan insentif bagi perusahaan dengan TRIR rendah
   Bentuk penghargaan nasional atau pengurangan premi asuransi K3 bagi perusahaan yang konsisten menjaga TRIR di bawah rata-rata industri.

5. Tingkatkan kompetensi petugas K3 dalam analisis data
   Pelatihan lanjutan harus menyertakan kemampuan membaca tren TRIR, menganalisis akar penyebab, dan merancang langkah pencegahan yang berbasis bukti.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Implementasi TRIR tanpa audit independen dan transparansi dapat memunculkan praktik manipulasi angka, di mana perusahaan sengaja mengecilkan laporan insiden.

• TRIR hanya menampilkan frekuensi insiden yang tercatat, tetapi tidak menunjukkan tingkat keparahan — kasus ringan bisa menghasilkan angka tinggi, sementara kecelakaan fatal tunggal mungkin tidak terlihat sebanding.

• Jika definisi insiden tidak distandarisasi antar sektor, data tidak bisa dibandingkan secara valid.

• Kebijakan TRIR tanpa dukungan pelatihan, sistem pelaporan, dan budaya keselamatan mungkin berhenti sebagai prosedur formal semata.

• Jika regulasi terlalu menekan tanpa dukungan teknis, perusahaan kecil mungkin sulit memenuhi syarat dan bisa terpinggirkan.

Penutup

Penggunaan TRIR sebagai tolok ukur kinerja keselamatan membuka jalur kebijakan yang kuantitatif, akuntabel, dan transparan. Sistem pelaporan dan audit yang baik akan memungkinkan organisasi mengenali pola insiden dan mengambil tindakan proaktif.

Jika dijalankan dengan integritas, TRIR bukan sekadar angka—melainkan cermin kedewasaan sistem manajemen keselamatan nasional. Melalui kolaborasi pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja, Indonesia dapat mempercepat pencapaian ekosistem kerja yang lebih aman dan produktif.

Sumber

TRIR Paper (2023) – Performance and Safety Journal

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Industri konstruksi memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional, namun sekaligus menjadi sumber risiko tinggi bagi keselamatan pekerja. Berdasarkan studi Suárez Sánchez dkk. (2017), lebih dari 80% publikasi K3 di konstruksi terfokus pada tiga domain utama: penilaian risiko, pencegahan bahaya, dan analisis kecelakaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik terhadap sistem keselamatan yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif.

Di Indonesia, kecelakaan konstruksi sering melibatkan korban, kerusakan properti, serta implikasi hukum dan reputasi. Kebijakan yang hanya bersifat regulatif saja tidak cukup — penting untuk memperkuat kebijakan melalui data, edukasi, budaya, dan teknologi. Sebagai contoh, situs Diklatkerja menyediakan artikel “K3 di Sektor Konstruksi: Panduan Lengkap” sebagai bahan rujukan praktis dalam upaya mengurangi kecelakaan kerja.

Di samping itu, Diklatkerja juga menawarkan kursus yang relevan seperti “Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan Standar K3 melalui SMK3” dan kegiatan pelatihan di kategori K3 Industri / K3 Konstruksi ni memperlihatkan bahwa platform tersebut bisa dijadikan mitra dalam menerapkan rekomendasi kebijakan yang akan kita bahas.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif penerapan K3 yang baik:

• Menurunkan angka kecelakaan, cedera, bahkan kematian di lokasi proyek.

• Meningkatkan produktivitas karena gangguan akibat insiden dapat diminimalkan.

• Meningkatkan kepercayaan pemangku proyek dan investor terhadap manajemen proyek yang berkelanjutan.

Hambatan utama di lapangan:

1. Ketimpangan regulasi dan pelatihan
   Banyak proyek masih belum disertai regulasi lokal atau pelatihan komprehensif, terutama proyek di daerah terpencil.

2. Kurangnya integrasi sistem K3 secara menyeluruh
   Beberapa perusahaan hanya menerapkan bagian dari sistem manajemen—misalnya hanya SOP, tanpa evaluasi berkelanjutan.

3. Minimnya budaya keselamatan (safety climate)
   Pekerja mungkin tahu SOP-nya, tetapi jika manajemen dan rekan kerja tidak konsisten dalam menegakkan keselamatan, kepatuhan akan melemah.

4. Kesulitan adaptasi teknologi
   Teknologi seperti sensor pintar, real-time monitoring, atau BIM masih jarang digunakan secara menyeluruh karena biaya dan kapabilitas teknis.

Namun muncul peluang yang dapat dipacu:

• Adopsi teknologi terkini: Artikel “Teknologi Canggih dalam K3 Konstruksi” menyoroti penggunaan BIM, VR, dan sensor pintar sebagai alat bantu manajemen keselamatan proyek.

• Belajar dari proyek nyata: di proyek Sahid Jogja Lifestyle City, meskipun ada SOP dan program safety talk, tantangan besar muncul dari perilaku pekerja dan ketersediaan APD.

• Penguatan kerangka budaya K3: artikel “Membentuk Budaya K3 Konstruksi di Indonesia” membahas kebutuhan penguatan iklim keselamatan melalui komitmen manajemen, komunikasi, dan akuntabilitas.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berikut lima rekomendasi yang realistis dan bisa diintegrasikan dalam kebijakan nasional:

1. Pendirian Pusat Data Nasional K3 Konstruksi

   • Membangun sistem pelaporan insiden dan kecelakaan secara real-time yang dikelola oleh lembaga pemerintah (misalnya Kemenaker atau Kementerian PUPR).

   • Data ini menjadi dasar kebijakan, evaluasi proyek, dan alokasi sumber daya.

   • Untuk memacu penggunaan sistem ini, integrasikan dengan persyaratan dalam lelang proyek pemerintah.

2. Integrasi K3 dalam Kurikulum Teknik dan Vokasi

   • Memasukkan modul keselamatan konstruksi sebagai bagian wajib di jurusan teknik sipil, arsitektur, dan SMK teknik.

   • Aplikasi praktis di laboratorium dan proyek kampus untuk membiasakan pekerja masa depan.

   • Kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja untuk menyediakan materi pendamping.

3. Wajibkan Sertifikasi K3 (ISO/OHSAS) bagi Kontraktor Besar

   • Diambil sebagai syarat dalam pengadaan proyek pemerintah: hanya kontraktor yang terverifikasi dapat memenangkan lelang.

   • Dilengkapi audit independen setiap tahun.

   • Sertifikasi tersebut harus diikuti pelatihan dan evaluasi internal berkala.

4. Skema Insentif dan Reward bagi Perusahaan Aman

   • Pemerintah pusat atau daerah memberikan keringanan pajak, bonus proyek, atau prioritas tender bagi perusahaan yang memiliki skor K3 tinggi (misalnya zero accident).

   • Publikasi penghargaan dan sertifikat sebagai promosi reputasi.

5. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga & Penguatan Kelembagaan K3

   • Bentuk komite nasional K3 konstruksi yang melibatkan Kemenaker, Kementerian PUPR, Bappenas, BPJamsostek, perguruan tinggi, dan asosiasi konstruksi.

   • Bentuk lembaga audit K3 independen yang bisa melakukan inspeksi dan sertifikasi.

   • Dorong publikasi studi kasus dan evaluasi kebijakan secara berkala.

Untuk mendukung rekomendasi ini, platform Diklatkerja bisa menjadi mitra strategis dalam penyediaan kursus terkait sistem manajemen K3, budaya keselamatan, dan penggunaan teknologi dalam K3 — misalnya kursus di kategori K3 Industri / K3 Konstruksi yang sudah tersedia di situs mereka.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan hanya berbasis kepatuhan (compliance-based) tanpa membangun safety climate, maka kepatuhan bisa bersifat formal dan tidak berkelanjutan.

• Kebijakan yang tidak disertai pendanaan riset berkelanjutan dan evaluasi akan cepat usang seiring teknologi berkembang.

• Resiko konflik antar lembaga atau kementerian jika tidak ada kerangka koordinasi yang jelas.

• Jika skema insentif-sanksi tidak dijalankan konsisten, perusahaan akan merasa tidak ada konsekuensi nyata.

• Dalam praktik lelang, perusahaan mungkin manipulasi data K3 agar memenuhi syarat, tanpa penerapan riil.

Penutup

Transformasi sektor konstruksi Indonesia menuju keselamatan kerja yang kuat merupakan tantangan besar, tetapi sangat krusial. Tidak cukup hanya regulasi, kita perlu sinergi antara data, edukasi, budaya, dan teknologi. Kebijakan publik yang merespons tren global dan kondisi lokal dapat memberi jaminan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keselamatan manusia.

Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan fisik dan keselamatan pekerja berjalan beriringan.

Sumber

Suárez Sánchez, F. A., Carvajal Peláez, G. I., & Catalá Alís, J. (2017). Occupational Safety and Health in Construction: A Review of Applications and Trends. Industrial Health, 55(3), 210–218.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Laporan FAO–ILO–UNECE (2023) menegaskan bahwa sektor kehutanan adalah salah satu yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Aktivitas seperti penebangan pohon, penggunaan mesin berat, operasi di medan yang sulit dan terpencil, serta paparan panas, bahaya kimia atau biologis (serangga, jamur, virus) menjadi sumber masalah OSH yang sistemik. Tambahan lagi, perubahan iklim memperparah kondisi kerja, misalnya suhu ekstrem atau curah hujan yang tidak menentu menambah beban risiko di lapangan.

Bagi Indonesia, laporan ini sangat relevan karena kondisi praktisnya sangat mirip: banyak pekerja kehutanan bekerja di area terpencil, dengan pengawasan yang terbatas, alat pelindung tidak selalu memadai, dan pelatihan sering umum, tidak spesifik risiko lokal. Regulasi kehutanan dan lingkungan ada, tetapi kebijakan OSH yang adaptif terhadap konteks lokal (cuaca, budaya kerja, kondisi geografis) belum sepenuhnya hadir.

Dalam konteks ini, artikel Pengenalan Karir Surveyor di Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan menunjukkan bahwa seseorang dapat dilatih sebagai surveyor yang menguasai teknologi penginderaan jauh, drone, LiDAR, dan analisis spasial—keterampilan ini sangat krusial untuk mitigasi risiko dan pemantauan di hutan. Gelombang teknologi tersebut bisa menjadi bagian dari kebijakan OSH kehutanan yang lebih maju.

Dengan demikian, kebijakan publik harus mengadopsi pendekatan OSH yang bukan hanya regulatif tetapi juga preventif, responsif terhadap kondisi lokal, dan mendukung teknologi serta tenaga kerja kompeten.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi praktik OSH kehutanan yang baik sudah mulai terlihat manfaatnya di beberapa negara maju, misalnya di Eropa dan Kanada, pengurangan kecelakaan saat penggunaan mesin berat atau penebangan pohon berhasil dicapai. Turunnya insiden cedera berat, peningkatan produktivitas karena absensi lebih rendah, dan penciptaan citra industri kehutanan yang lebih profesional adalah beberapa dampak positif.

Di Indonesia, dampak positif bisa sangat besar jika praktik tersebut diterapkan lebih luas. Contohnya, pekerja kehutanan yang dilengkapi pelatihan survei lahan dan pemetaan risiko (seperti yang diajarkan di kursus surveyor Diklatkerja) lebih siap menghadapi situasi tidak terduga di lapangan — misalnya medan tidak rata, kondisi cuaca ekstrem, dan risiko terpeleset atau terluka karena tumbuhan atau binatang liar.

Hambatan

Walau potensi manfaat besar, ada hambatan nyata, antara lain:

• Data yang terbatas dan kurangnya pelaporan: Banyak insiden kecil di kebun atau hutan tidak tercatat resmi, apalagi data penyakit akibat kerja yang jangka panjang.

• Pelatihan yang tidak spesifik: Pelatihan sering generic OSH, bukan disesuaikan risiko kehutanan (misalnya penanganan alat berat hutan, pestisida, environt mental hazard biologis).

• Akses sumber daya dan APD: Di area terpencil, APD mungkin susah diperoleh atau mahal, peralatan keselamatan tidak selalu tersedia atau dipakai secara konsisten.

• Keterbatasan pengawasan dan regulasi lokal: Pemerintah pusat mungkin sudah punya regulasi, tetapi implementasinya di tingkat kabupaten/kecamatan sering jauh di bawah standar.

• Persepsi budaya risiko: Pekerja terkadang melihat risiko sebagai bagian dari pekerjaan, sehingga pelanggaran kecil dianggap normal.

Peluang

Ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan:

• Digitalisasi dan teknologi pemantauan: GPS, drone, sensor cuaca, aplikasi mobile untuk pelaporan cepat insiden atau bahaya — ini bisa meningkatkan respons dan transparansi.

• Pendidikan dan pelatihan spesifik: Kursus seperti yang disebutkan di Diklatkerja mengenai surveyor kehutanan bisa diperluas menjadi OSH kehutanan — pelatihan alat berat, pemetaan risiko medan, dan sistem inspeksi rutin.

• Kolaborasi antar lembaga dan masyarakat: Pemerintah, LHK, komunitas lokal, perusahaan kehutanan bisa bekerja sama untuk membuat standar lokal yang realistis.

• Insentif kebijakan dan pendanaan: Subsidi untuk APD, insentif untuk kontraktor atau pengelola hutan yang mematuhi standar OSH, dukungan keuangan untuk pelatihan di daerah terpencil.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berikut rekomendasi kebijakan yang bisa diambil berdasarkan laporan + kondisi Indonesia:

1. Pelatihan OSH kehutanan yang khusus dan rutin
   Pemerintah dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja harus mengembangkan modul pelatihan OSH yang spesifik untuk sektor kehutanan — termasuk keselamatan penggunaan alat berat, penanganan pestisida, risiko biologis, ergonomi di medan berat.

2. Regulasi lokal yang adaptif & audit berkala
   Standar OSH kehutanan perlu dibakukan di tingkat provinsi/kabupaten agar sesuai kondisi geografi dan iklim. Audit eksternal dan inspeksi berkala wajib dilakukan dan hasilnya dipublikasikan agar transparan.

3. Penguatan penggunaan APD dan akses logistik di daerah terpencil
   Kebijakan subsidi APD, sistem distribusi bahan keselamatan ke daerah terpencil, dan penyediaan sarana keselamatan dasar di lapangan.

4. Penggunaan teknologi pemantauan dan pelaporan
   Membangun platform pelaporan OSH berbasis smartphone atau sistem cloud, sensor untuk pengawasan kondisi cuaca, penggunaan drone untuk memantau area hutan yang sulit dijangkau.

5. Insentif dan sanksi berbasis performa OSH
   Memberikan penghargaan atau insentif fiskal/tender kepada pengelola kehutanan yang memiliki rekam keselamatan baik, dan sanksi bagi pelanggaran serius.

6. Kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan
   Libatkan masyarakat adat dan lokal dalam identifikasi bahaya, pelatihan, dan pengawasan — mereka sering memiliki pengetahuan lokal yang bisa menambah keamanan praktis di lapangan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Walaupun kebijakan di atas terlihat ideal, ada sejumlah risiko yang bisa membuatnya gagal:

• Biaya tinggi dan kesenjangan sumber daya: Pelatihan, teknologi, APD, audit eksternal semua memerlukan biaya — kontraktor kecil dan masyarakat lokal mungkin tidak mampu menanggung. Tanpa subsidi, kebijakan ini bisa menjadi beban.

• Ketidakmerataan akses dan literasi: Daerah terpencil sering kekurangan akses internet, pelatih berkualitas, atau infrastruktur pendukung — sehingga digitalisasi bisa justru memperbesar kesenjangan.

• Regulasi tanpa penegakan nyata: Undang-undang dan regulasi ada, tetapi jika pengawasan lemah, sanksi jarang diberlakukan, kebijakan menjadi tidak efektif.

• Budaya risiko yang sudah melekat: Jika pekerja dan manajemen sudah terbiasa dengan risiko tertentu, perubahan perilaku akan sulit; pelanggaran kecil dianggap normal.

• Evaluasi hasil yang kurang sistematis: Banyak kebijakan OSH yang tidak memiliki indikator kinerja OSH kehutanan yang jelas dan tidak melakukan evaluasi jangka panjang terhadap dampaknya.

Penutup

Laporan “Occupational Safety and Health in the Future of Forestry Work” memberi pelajaran penting: sektor kehutanan menghadapi tantangan OSH yang sangat besar, dan banyak praktik keamanan masih jauh dari standar yang ideal.

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengambil langkah proaktif melalui kebijakan adaptif, pelatihan spesifik, penggunaan teknologi dan APD, serta penguatan budaya keselamatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Jika kebijakan bisa dirumuskan dan diterapkan dengan komitmen kuat — khususnya memperhatikan konteks lokal dan kesenjangan sumber daya — maka visi kehutanan yang aman bukan hanya mimpi, melainkan target yang dapat dicapai.

Sumber

FAO, ILO & UNECE. (2023). Occupational Safety and Health in the Future of Forestry Work. Forestry Working Paper No. 37. Rome.

Cerita di Balik Jalan Berlubang yang Kita Benci

Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sedang berkendara santai, menikmati lagu di radio, tiba-tiba... JEDUG! Guncangan keras membuatmu kaget. Kopi pagimu nyaris tumpah. Kamu baru saja menghantam lubang di jalan yang rasanya baru kemarin sore ditambal. Seketika, sumpah serapah meluncur pelan dari mulutmu. "Kenapa jalan di sini cepat sekali rusak?" tanyamu dalam hati, atau mungkin sambil berteriak frustrasi.

Kita semua pernah mengalaminya. Frustrasi kolektif terhadap infrastruktur yang buruk adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Asumsi kita biasanya langsung tertuju pada dua tersangka utama: kualitas aspal yang jelek atau, tentu saja, korupsi. Kita membayangkan kontraktor nakal yang mengurangi bahan atau pejabat yang menyunat anggaran. Dan sering kali, asumsi itu ada benarnya.

Tapi, bagaimana jika saya katakan ada alasan lain yang lebih dalam, lebih tersembunyi, dan mungkin jauh lebih mengkhawatirkan? Sebuah "penyakit" sistemik yang menggerogoti dari dalam, yang membuat proyek-proyek infrastruktur kita rapuh sejak dari perencanaan.

Beberapa waktu lalu, saya tidak sengaja menemukan sebuah tesis magister karya Hasian Negara Dasopang dari Universitas Medan Area. Judulnya terdengar sangat akademis: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Keahlian Teknik Jalan dan Jembatan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017... Tapi begitu saya mulai membacanya, saya sadar ini bukan sekadar tumpukan kertas akademis. Ini adalah sebuah kisah detektif birokrasi. Sebuah investigasi mendalam yang mengintip ke dalam "ruang mesin" pemerintahan dan menunjukkan mengapa sebuah aturan emas yang dirancang untuk menjamin kualitas, justru macet total di lapangan.  

Tesis ini tidak menyalahkan aspal atau anggaran. Ia menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih fundamental: manusia dan sistem di sekelilingnya. Artikel ini adalah upaya saya untuk membedah temuan-temuan mengejutkan dari tesis tersebut, menerjemahkannya ke dalam bahasa kita sehari-hari, dan menunjukkan bagaimana masalah abstrak seperti "implementasi kebijakan" punya dampak yang sangat nyata pada guncangan yang kita rasakan di jalan raya.

Aturan Emas yang Terabaikan: Mengapa Setiap Insinyur Perlu 'SIM' Profesional

Bayangkan jika pilot yang menerbangkan pesawatmu tidak punya lisensi terbang. Atau dokter yang akan mengoperasimu tidak punya sertifikat medis. Mengerikan, bukan? Kita percaya pada lisensi dan sertifikasi karena itu adalah bukti bahwa seseorang telah diuji dan terbukti kompeten untuk melakukan pekerjaan berisiko tinggi.

Nah, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menerapkan logika yang sama untuk sektor konstruksi melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Aturan ini pada dasarnya mengatakan: orang yang merancang, mengawasi, dan membangun jalan serta jembatan yang kita lewati setiap hari juga harus punya "SIM" profesional. SIM ini disebut Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).  

SKK bukan sekadar ijazah sarjana teknik. Ijazah membuktikan kamu pernah belajar teori di kampus. Sedangkan SKK, yang diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa menerapkan ilmu itu di lapangan sesuai standar nasional atau bahkan internasional. Ini adalah jaminan mutu, keamanan, dan profesionalisme.  

Poin paling krusial dari UU ini adalah kewajibannya yang mengikat semua pihak. Bukan hanya perusahaan kontraktor swasta yang harus mempekerjakan tenaga ahli bersertifikat, tetapi juga instansi pemerintah yang bertindak sebagai pengguna jasa. Dalam studi kasus ini, yang menjadi sorotan adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara, lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di provinsi tersebut.  

Aturan ini seharusnya menjadi sebuah revolusi. Ia dirancang untuk menggeser paradigma lama dari "percaya pada gelar" menjadi "percaya pada kompetensi teruji". Namun, seperti yang akan kita lihat, aturan emas ini ternyata hanya menjadi hiasan di atas kertas.

Potret dari Lapangan: Ketika Rencana Tinggal Rencana di Sumatera Utara

Di sinilah temuan tesis Hasian Negara Dasopang mulai terasa seperti pukulan di ulu hati. Penelitian ini memberikan kita potret nyata dari apa yang terjadi di Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara, dan gambarnya sama sekali tidak indah.

Secara akademis, dinas ini diisi oleh orang-orang yang sangat terdidik. Berdasarkan data tahun 2021, dari total 148 pegawai, 77 orang adalah sarjana (S1) dan 19 orang lainnya bahkan sudah bergelar magister (S2).

Penelitian ini mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan: hingga Agustus 2022, dari ratusan pegawai terdidik itu, hanya 15 orang yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang diwajibkan oleh undang-undang.  

Mari kita cerna angka ini sejenak.

• 🎓 Penuh Gelar, Minim Keahlian Teruji: Dinas ini memiliki 96 pegawai bergelar sarjana dan magister, tetapi hanya sekitar 15% dari kelompok terdidik ini (atau 10% dari total pegawai) yang kompetensinya terverifikasi secara profesional.

• 📜 Aturan Hanya Jadi Saran? UU No. 2 Tahun 2017 sudah berlaku selama lima tahun saat data ini diambil, namun implementasinya masih sangat minim.

• 🤯 Dampaknya? Tesis ini menyatakan dengan jelas bahwa akibatnya, banyak pegawai yang tidak memiliki sertifikat kompetensi ditempatkan di posisi-posisi krusial seperti perencana, pengawas, bahkan penanggung jawab teknik.  

Ini seperti menempatkan seseorang yang hanya membaca buku resep untuk menjadi kepala koki di restoran bintang lima. Atau meminta seseorang yang hanya lulus ujian teori SIM untuk mengemudikan bus antarprovinsi. Risikonya sangat besar, dan hasilnya adalah kualitas yang kita rasakan setiap hari di jalanan.

Membedah Kegagalan: Empat Dinding Runtuh yang Menghambat Kemajuan

Pertanyaan besarnya adalah: mengapa ini bisa terjadi? Mengapa sebuah aturan yang begitu logis dan penting gagal total diimplementasikan? Tesis ini menggunakan kerangka analisis kebijakan untuk membedah akar masalahnya, yang bisa kita ibaratkan sebagai empat dinding yang runtuh.

Dinding Pertama: Pesan Sudah Sampai, Tapi Tak Ada yang Bergerak (Komunikasi)

Ini bagian yang paling aneh dan membingungkan. Ternyata, masalahnya bukan karena para pegawai tidak tahu ada aturan baru. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi kebijakan ini sebenarnya berjalan baik. Para pegawai paham tentang kebijakan sertifikasi (disebut SKTJJ), mereka mengerti pentingnya, dan prosedurnya pun dianggap tidak rumit.  

Ini seperti semua orang di dalam sebuah gedung mendengar alarm kebakaran berbunyi. Mereka tahu ada bahaya, mereka tahu di mana pintu keluar, tapi entah kenapa, tidak ada satu pun yang beranjak dari kursinya. Pengetahuan itu ada, tetapi tidak memicu tindakan. Ini menunjukkan masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar sosialisasi yang kurang.

Dinding Kedua: Jalan Buntu Menuju Sertifikasi (Sumber Daya)

Dinding kedua ini benar-benar runtuh. Salah satu temuan utama tesis ini adalah Dinas BMBK tidak menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Akibatnya, mereka tidak bisa memfasilitasi para pegawainya untuk mengikuti ujian sertifikasi. Lebih parah lagi, program pelatihan internal yang ada tidak dirancang spesifik untuk membantu pegawai lulus ujian kompetensi.  

Bayangkan pemerintah mewajibkan semua orang punya SIM, tapi tidak ada kantor polisi yang membuka layanan ujian SIM, dan kursus mengemudi yang tersedia hanya mengajarkan teori rambu lalu lintas tanpa pernah menyentuh setir mobil. Itulah yang terjadi di sini. Aturannya ada, tapi infrastruktur pendukung untuk memenuhinya tidak dibangun oleh institusi itu sendiri. Para pegawai seolah dibiarkan mencari jalan sendiri di tengah hutan, dan tentu saja, banyak yang akhirnya menyerah atau tidak pernah memulai sama sekali.

Dinding Ketiga: 'Nanti Saja'-isme dan Krisis Komitmen (Disposisi)

Di sinilah kita menyentuh inti masalah yang paling manusiawi dan paling sensitif: kemauan. Tesis ini secara lugas menyoroti adanya "kurangnya komitmen pegawai untuk mewujudkan kebijakan SKTJJ". Disposisi, atau sikap para pelaksana, menjadi penghalang utama.  

Ini adalah penyakit "nanti saja"-isme yang kronis, yang mungkin kita semua kenal baik. Mungkin para pegawai merasa, "Toh selama ini baik-baik saja tanpa sertifikat," atau "Itu hanya menambah beban kerja tanpa keuntungan langsung," atau "Tidak ada yang memaksa, jadi kenapa harus buru-buru?"

Ketika sebuah kebijakan baru sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen pribadi tanpa ada dorongan eksternal atau konsekuensi yang jelas, ia akan selalu kalah oleh kekuatan gravitasi status quo. Api semangat untuk berubah padam sebelum sempat membesar karena tidak ada yang meniupnya.

Dinding Keempat: Sistem yang Tak Menghargai Keahlian (Struktur Birokrasi)

Ini adalah paku terakhir di peti mati implementasi kebijakan. Tesis ini menemukan bahwa "pembagian tugas yang masih kurang didasarkan pada syarat SKTJJ". Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan, keuntungan, atau status yang nyata antara pegawai yang bersertifikat dan yang tidak.  

Logikanya sederhana: jika tidak ada hadiah untuk melakukan hal yang benar, dan tidak ada sanksi untuk tidak melakukannya, mengapa harus repot? Struktur birokrasi di dinas ini tidak menciptakan insentif. Memiliki sertifikat tidak menjamin promosi, kenaikan tunjangan, atau akses ke proyek yang lebih bergengsi. Sebaliknya, tidak memilikinya pun tidak menghalangi karier seseorang untuk terus berjalan seperti biasa.

Sistem ini, secara tidak sengaja, mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada para pegawainya: "Sertifikat itu bagus di atas kertas, tapi di dunia nyata, itu tidak terlalu penting. Lanjutkan saja pekerjaanmu." Ini menciptakan sebuah lingkaran setan: sistem yang buruk melahirkan pegawai yang tidak termotivasi, dan pegawai yang tidak termotivasi tidak akan pernah mendorong perbaikan sistem.

Opini Pribadi: Apa yang Membuat Saya Mengernyitkan Dahi?

Membaca tesis ini memberikan saya semacam pencerahan yang getir. Saya salut dengan keberanian penelitinya yang tidak hanya berhenti pada angka dan data, tetapi berani menyoroti masalah "lunak" seperti komitmen dan budaya kerja—sesuatu yang sering dihindari dalam analisis teknis. Temuan ini terasa begitu nyata dan relevan, tidak hanya untuk Sumatera Utara, tapi mungkin juga untuk banyak instansi lain di seluruh Indonesia.

Ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam reformasi birokrasi kita: kita bisa membuat aturan terbaik di dunia, tetapi jika tidak didukung oleh perubahan sumber daya, insentif, dan yang terpenting, mindset, aturan itu hanya akan menjadi macan kertas.

Meski temuannya hebat dan analisisnya tajam, harus saya akui, kerangka teori kebijakan publik yang digunakan (Model Edward III) terkadang terasa agak kaku dan abstrak untuk pembaca awam. Tesis ini adalah sebuah harta karun, tetapi kita perlu sedikit menggali dan membersihkan lumpurnya untuk menemukan emasnya. Itulah mengapa saya merasa perlu menulis artikel ini untuk Anda—untuk menerjemahkan temuan penting ini menjadi cerita yang bisa kita pahami bersama.  

Tiga Langkah Sederhana (Tapi Sulit) untuk Membangun Jembatan Menuju Kualitas

Lalu, apa solusinya? Tesis ini tidak hanya berhenti pada diagnosis masalah, tetapi juga menawarkan resep perbaikan. Saya menerjemahkan tiga saran utamanya menjadi langkah-langkah yang lebih naratif.  

1. Bangun Jalannya, Bukan Hanya Menunjuk Arahnya. Ini adalah terjemahan dari saran untuk "menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi". Artinya, pimpinan tidak bisa hanya menyuruh, "Sana, cari sertifikat!" Mereka harus aktif memfasilitasi. Sediakan "bus" menuju tempat ujian, jangan suruh pegawai jalan kaki. Buat program pelatihan yang relevan, anggarkan biayanya, dan jadikan prosesnya semudah mungkin.

2. Ciptakan 'Game' yang Layak Dimenangkan. Ini adalah terjemahan dari saran agar "pembagian tugas didasarkan pada kepemilikan sertifikat". Harus ada insentif yang jelas dan nyata. Jadikan sertifikat keahlian sebagai "kunci" untuk membuka level karier baru, proyek yang lebih menantang, atau tunjangan kinerja yang lebih tinggi. Sebaliknya, jadikan ketiadaan sertifikat sebagai penghalang untuk posisi-posisi teknis yang krusial. Buat aturan main yang jelas: keahlian teruji akan dihargai.

3. Mulai dari Cermin. Ini adalah terjemahan dari saran agar "pegawai sebaiknya menunjukkan komitmen yang tinggi". Pada akhirnya, semua kembali pada individu. Profesionalisme adalah pilihan. Ini adalah panggilan untuk tanggung jawab pribadi bagi setiap aparatur sipil negara dan tenaga profesional. Membangun komitmen dan keahlian tim adalah fondasi utama. Bagi para pimpinan atau calon manajer yang ingin memperkuat timnya, mengikuti pelatihan manajemen di(https://www.diklatkerja.com) bisa menjadi langkah strategis untuk belajar bagaimana menerapkan perubahan budaya dan memotivasi tim secara efektif.

Ini Bukan Cuma Soal Aspal dan Beton

Setelah membaca semua ini, kita kembali ke pertanyaan awal: mengapa jalanan kita cepat rusak? Jawabannya, ternyata, jauh lebih kompleks dari sekadar aspal yang tipis. Kualitas jalan dan jembatan yang kita gunakan setiap hari adalah cerminan langsung dari kualitas sistem, budaya, dan komitmen orang-orang yang merancang dan mengawasinya.

Sebuah lubang di jalan mungkin bukan hanya disebabkan oleh hujan atau beban kendaraan yang berlebih. Ia bisa jadi merupakan gejala dari kurangnya fasilitas sertifikasi, rendahnya komitmen pegawai, dan struktur birokrasi yang tidak menghargai keahlian.

Jadi, lain kali Anda merasakan guncangan JEDUG! di jalan, mungkin selain marah pada kontraktornya, kita bisa mulai mengajukan pertanyaan yang lebih cerdas: "Apakah para perencana dan pengawas di dinas terkait sudah tersertifikasi? Apakah sistem di sana sudah mendorong profesionalisme sejati?"

Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama bagi kita sebagai warga negara untuk menuntut perbaikan yang lebih substantif, bukan sekadar tambal sulam yang akan rusak lagi minggu depan.

Diskusi ini baru permukaannya saja. Kalau kamu tertarik untuk menyelam lebih dalam ke data dan analisisnya, saya sangat merekomendasikan untuk membaca karya aslinya.

(https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1545)

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Studi terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Human Resource Studies (2023) mengungkap bahwa pelatihan Occupational Safety and Health (OSH) atau K3 memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan semen di Kenya. Dengan mengintegrasikan teori entropy model dan human factor theory, penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan yang berkelanjutan tidak hanya menekan angka kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya.

Temuan ini menjadi sangat relevan di tengah upaya global memperkuat budaya keselamatan di industri manufaktur. Pemerintah dan manajemen industri di Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk memperkuat penerapan pelatihan K3 di lingkungan kerja melalui Apa Saja Pelatihan Keselamatan yang Efektif, agar pelatihan benar-benar relevan dan berdampak nyata di lapangan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin mengadakan pelatihan keselamatan mengalami penurunan drastis dalam kecelakaan kerja hingga lebih dari 40%. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi biaya, peningkatan kehadiran karyawan, serta penguatan citra perusahaan di mata publik.

Namun, implementasi di lapangan tidak tanpa hambatan. Kurangnya dukungan manajemen, komunikasi yang lemah antar departemen, dan keterbatasan anggaran sering kali menghambat efektivitas program pelatihan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dua arah dan evaluasi rutin terhadap efektivitas pelatihan menjadi peluang penting untuk memastikan keberlanjutan program keselamatan.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi:

1. Integrasi pelatihan K3 dalam sistem manajemen perusahaan. Setiap perusahaan wajib memiliki rencana pelatihan rutin yang disesuaikan dengan risiko operasional.

2. Peningkatan dukungan manajemen. Manajemen perlu aktif memberikan contoh penerapan keselamatan kerja dan mengalokasikan sumber daya yang cukup.

3. Sertifikasi kompetensi pekerja. Pemerintah dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja dapat menjadi mitra dalam memastikan pekerja memiliki sertifikat kompetensi K3 sesuai standar nasional.

4. Insentif bagi perusahaan patuh. Pemerintah perlu memberikan penghargaan atau potongan pajak bagi perusahaan yang berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja secara signifikan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan pelatihan K3 sering gagal ketika hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif, bukan budaya organisasi. Banyak perusahaan masih melaksanakan pelatihan sekadar formalitas tanpa tindak lanjut evaluasi. Selain itu, jika kebijakan keselamatan tidak diiringi oleh dukungan manajemen tingkat atas, dampaknya hanya bersifat jangka pendek.

Untuk menghindari kegagalan tersebut, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis data, seperti audit keselamatan tahunan dan safety behavior observation program.

Penutup

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terbukti menjadi faktor krusial dalam meningkatkan produktivitas industri semen di Kenya — dan pelajaran ini berlaku universal. Dengan komitmen manajemen, regulasi yang kuat, serta kerja sama dengan lembaga pelatihan, industri Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif.

Sumber

Mwaruta, S. S., Karanja, P. N., & Kamaara, M. (2023). Effect of Occupational Safety and Health Training on Performance of Cement Manufacturing Firms in Kenya. Journal of Human Resource Studies, Vol. 2(1), 1–13.