Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Laporan Environmental Protection Agency (EPA, 2002) menyoroti kelemahan krusial dalam Analisis Biaya-Manfaat (CBA) tradisional proyek jalan: pengabaian dampak lingkungan. Selama ini, penilaian cenderung fokus pada efisiensi ekonomi jangka pendek (penghematan waktu, biaya transportasi), sementara biaya sosial jangka panjang dari kerusakan ekosistem, kebisingan, dan polusi udara jarang dihitung secara moneter.

Temuan ini sangat penting karena kebijakan investasi infrastruktur harus mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Mengabaikan dampak ekologis dapat menyebabkan:

1. Kebijakan Investasi Tidak Berkelanjutan: Proyek yang secara ekonomi tampak menguntungkan ternyata menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang jauh lebih besar di masa depan.

2. Ketidakadilan Antarwilayah: Daerah dengan kualitas lingkungan yang baik rentan dikorbankan demi efisiensi transportasi.

Bagi Indonesia, temuan ini relevan untuk perencanaan proyek jalan strategis seperti Tol Trans Jawa dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Integrasi nilai ekonomi dari faktor lingkungan adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Pelatihan di bidang ini sangat penting. Kursus seperti Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup dapat memperkuat pemahaman aparatur mengenai cara menginternalisasi biaya dan manfaat ekologis.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif:

• Mengintegrasikan faktor lingkungan dalam CBA dapat menghasilkan kebijakan jalan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

• Penggunaan data valuasi lingkungan membantu pemerintah menilai manfaat sosial yang lebih luas seperti kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Hambatan utama:

• Keterbatasan data lingkungan dasar dan nilai ekonomi ekologis.

• Kapasitas teknis rendah untuk mengaplikasikan metode valuasi seperti contingent valuation atau hedonic pricing.

• Ketidakpastian ilmiah dalam mengukur preferensi masyarakat terhadap kualitas lingkungan.

Peluang:

• Kemajuan teknologi spasial dan ekonomi lingkungan membuka jalan untuk penerapan CBA berbasis data.

• Pelatihan di bidang Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik dapat memperkuat kemampuan teknokrat lokal.

• Kolaborasi lintas lembaga (lingkungan, transportasi, dan ekonomi) dapat mempercepat adopsi pendekatan berbasis bukti.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Masukkan Valuasi Lingkungan dalam CBA Nasional
   Setiap proyek jalan besar perlu menghitung nilai ekonomi kerugian lingkungan dan manfaat ekologis.

2. Bangun Basis Data Ekonomi-Lingkungan Terpadu
   Kembangkan sistem data spasial yang memuat indikator seperti kualitas udara, kebisingan, dan biodiversitas.

3. Perkuat Kapasitas Teknis Aparatur Daerah
   Melalui kursus dan pelatihan seperti Kursus Analisis Dampak Ekonomi Infrastruktur, aparatur dapat memahami metodologi valuasi lingkungan.

4. Gunakan Pendekatan Multi-Kriteria (MCA)
   Kombinasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menilai proyek secara holistik.

5. Dorong Partisipasi Publik dalam Penilaian Proyek
   Gunakan survei stated preference untuk merekam persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan proyek jalan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan dapat gagal jika valuasi lingkungan hanya dilakukan secara formalitas atau tanpa data valid. Penilaian yang tidak akurat dapat menyebabkan bias dalam keputusan investasi. Selain itu, jika penentuan nilai ekonomi lingkungan hanya menggunakan asumsi dari negara lain tanpa adaptasi lokal, hasilnya bisa menyesatkan.

CBA yang terlalu menekankan efisiensi ekonomi juga berpotensi mengabaikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola berbasis multi-level governance agar keputusan pembangunan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

Penutup

Laporan EPA menunjukkan bahwa menginternalisasi dampak lingkungan dalam CBA bukan sekadar langkah teknis, tetapi keharusan moral dan strategis. Indonesia perlu mengembangkan kerangka kerja penilaian ekonomi infrastruktur yang mengakui nilai ekologis dan sosial.

Melalui kebijakan berbasis data, partisipasi publik, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan jalan di Indonesia dapat menjadi simbol kemajuan yang tidak merusak, tetapi justru memperkuat keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Sumber

Environmental Protection Agency (EPA). (2002). Environmental Impacts and Parameters for Inclusion in the Economic Valuation of Road Schemes (2000-DS-1-M2). Economics for the Environment Consultancy (eftec).