Paradigma Baru Adaptasi Banjir: Sebuah Pergeseran Prioritas Ekologis dan Sosial

Tantangan adaptasi banjir global telah melampaui kemampuan paradigma risiko tradisional akibat intensitas perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di dataran banjir. Pendekatan adaptasi yang berlaku saat ini sering gagal memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh ekosistem alami yang utuh dan secara sistematis melanggengkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Paper ini, yang berakar dari pengalaman Amerika Serikat, menyajikan kerangka kerja baru yang transformatif: Hirarki Adaptasi Banjir (Flood Adaptation Hierarchy), sebuah alat pengambilan keputusan yang mengalihkan fokus dari pertahanan yang diutamakan teknik rekayasa menjadi serangkaian hasil yang diprioritaskan.

Alur logis temuan dimulai dengan penegasan bahwa paradigma adaptasi historis—yaitu, "mempertahankan (defend), mengakomodasi (accommodate), atau mundur (retreat)"—telah terbukti gagal di berbagai bidang, termasuk teknik, ekonomi, sosial, dan sistem alami. Kegagalan-kegagalan ini telah memperdalam masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama menimpa kelompok berpenghasilan rendah dan komunitas kulit berwarna yang secara tidak proporsional mengalami konsekuensi negatif banjir.

Hirarki yang diusulkan membedakan dirinya melalui dua kontribusi utama : Pertama, memprioritaskan perlindungan dan restorasi ekosistem alami yang utuh (Tier 1) di atas semua strategi lainnya, termasuk infrastruktur abu-abu dan solusi berbasis alam yang seringkali hanyalah manipulasi buatan manusia yang tidak sepadan dengan dinamisme alam. Kedua, secara eksplisit menghubungkan alam dan manusia melalui lensa ekuitas. Penulis menekankan bahwa solusi yang ada selama ini tidak berkelanjutan secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kerangka Hirarki Adaptasi Banjir ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang manajemen risiko bencana dan perencanaan lingkungan:

• Pergeseran Paradigma dari Defend ke Avoid and Eliminate: Tidak seperti pendekatan lama yang menempatkan "mempertahankan" status quo (melalui teknik rekayasa keras) sebagai pilihan pertama , hierarki baru menempatkan hasil yang paling penting pada menghindari risiko dengan melindungi dataran banjir alami dan menghilangkan risiko dengan memindahkan komunitas dari zona bahaya (managed retreat). Solusi pertahanan dengan teknik rekayasa, meskipun diakui perannya, ditempatkan di tingkat yang paling tidak diprioritaskan.
• Apresiasi Nilai Ekologis yang Lebih Komprehensif: Kerangka kerja ini secara tegas memprioritaskan alam karena manfaat co-benefitnya yang luas dan superior (misalnya, habitat, sekuestrasi karbon, penyaringan air, kesehatan mental) yang seringkali diremehkan dalam Analisis Biaya-Manfaat (BCA) tradisional. Penekanan pada alam tidak meminggirkan manusia, melainkan merupakan pendekatan yang lebih efektif untuk memitigasi risiko bagi manusia.
• Integrasi Ekuitas sebagai Pilar Utama Pengambilan Keputusan: Penulis menyajikan tiga jalur ekuitas (Dampak, Sumber Daya, dan Suara) yang harus diintegrasikan ke dalam evaluasi setiap pilihan adaptasi . Ini adalah langkah maju yang penting dari paradigma sebelumnya yang mengabaikan dinamika ekuitas dan memperburuk ketidakadilan.

Sorotan Data Kuantitatif Secara Deskriptif

Untuk menggarisbawahi urgensi adaptasi yang mengutamakan alam, studi ini menyoroti bahwa jika habitat pesisir dibiarkan utuh, risiko terhadap properti dan masyarakat yang paling rentan terhadap banjir dapat dikurangi hingga setengahnya —temuan ini menunjukkan hubungan kuat antara integritas ekosistem dan mitigasi risiko jangka panjang, yang menunjukkan potensi kuat untuk objek penelitian baru yang berfokus pada model pembiayaan adaptasi berbasis nilai ekologis.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Hirarki Adaptasi Banjir ini adalah kerangka kerja preskriptif, yang harus diterapkan melalui proses berulang dengan kriteria justifikasi yang ketat untuk mengendalikan pergerakan di antara tingkatan. Namun, beberapa keterbatasan dan pertanyaan terbuka masih ada:

1. Kurangnya Bukti Empiris: Kerangka kerja ini belum dipraktikkan. Efektivitas keseluruhannya harus dinilai melalui studi kasus di masa depan dan penelitian berbasis praktik untuk memandu perbaikan yang diperlukan.
2. Tantangan Penerapan di Kawasan Infrastruktur Padat: Penulis mengakui bahwa tidak semua enam tingkatan mungkin merupakan pilihan yang realistis di setiap lokasi, terutama di area dengan investasi infrastruktur yang substansial dan tidak dapat dipindahkan (misalnya, instalasi pengolahan air limbah atau komunitas perkotaan pesisir yang padat).
3. Definisi Kriteria Justifikasi: Meskipun kriteria justifikasi ditekankan sebagai mekanisme untuk mencegah pemilihan solusi yang paling nyaman atau efisien , kriteria spesifik perlu dikembangkan berdasarkan kasus per kasus karena variabel kontekstual yang tinggi.
4. Implikasi Ekuitas Kegagalan Teknik: Implikasi ekuitas dari solusi berbasis pertahanan (Tier 4-6) memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami siapa yang paling berisiko terhadap kegagalan teknik dan hasil yang tidak diinginkan yang dapat terakumulasi di daerah yang berdekatan. Solusi teknik juga dapat memberikan rasa aman yang palsu dan gagal di bawah beban peristiwa ekstrem yang semakin progresif.
5. Batas Perlindungan Ekosistem: Perlu ada pemahaman yang lebih besar tentang batas perlindungan dan habitat dari solusi yang dibangun dan alami. Meskipun alam adalah peredam risiko yang unggul, batasan kapasitasnya dalam menghadapi peristiwa ekstrem yang terus meningkat belum sepenuhnya dipetakan.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Untuk komunitas akademik, peneliti, dan penerima hibah, berikut adalah lima rekomendasi riset mendesak yang berkelanjutan, yang dirancang untuk memperkuat dan memvalidasi Hirarki Adaptasi Banjir:

1. Mengembangkan Matriks Kriteria Justifikasi Kuantitatif

Justifikasi Ilmiah: Untuk mempertahankan struktur hierarki yang memprioritaskan (Tier 1 & 2), mekanisme disinsentif yang terstruktur harus diterapkan guna menggagalkan pemilihan hasil adaptasi yang paling nyaman atau efisien (Tier 4-6). Saat ini, kriteria tersebut harus dikembangkan berdasarkan kasus per kasus.

Fokus Riset: Penelitian harus berfokus pada pengembangan Analisis Biaya-Manfaat (BCA) Multi-Kriteria yang Diperluas dengan cakupan jangka waktu lebih dari 100 tahun. Model ini harus mengintegrasikan dan mengkuantifikasi manfaat non-moneter (co-benefits) dari solusi berbasis alam (misalnya, peningkatan kualitas air , kesehatan mental , nilai estetika) dan biaya jangka panjang (risiko kegagalan katastrofik teknik rekayasa ) ke dalam satu metrik penilaian yang komparatif. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai moneter yang realistis kepada solusi Tier 1 dan 2, membuat solusi ini kompetitif dan layak didanai.

2. Studi Longitudinal pada Ketahanan Sosial Pasca Managed Retreat

Justifikasi Ilmiah: Tier 2—Menghilangkan Risiko melalui relokasi terkelola (managed retreat)—adalah komponen kunci dari pencegahan risiko jangka panjang (>100 tahun). Namun, ada kelemahan yang diketahui, yaitu potensi hilangnya kohesi sosial dan rasa tempat (sense of place).

Fokus Riset: Riset harus menerapkan metode penelitian kualitatif dan longitudinal yang komprehensif, seperti survei panel berulang dan wawancara, untuk melacak variabel kesejahteraan sosial-ekonomi, kesehatan mental, dan tingkat integrasi dari populasi yang direlokasi dan komunitas tujuan selama periode 5-10 tahun pasca-relokasi. Penelitian harus bertujuan untuk menetapkan praktik terbaik dalam administrasi program relokasi agar sumber daya dapat dikelola secara efektif, adil, dan tepat waktu.

3. Memformalkan Indeks Inklusivitas Suara dalam Tata Kelola Adaptasi

Justifikasi Ilmiah: Jalur ekuitas "Suara" sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili, terutama kelompok yang secara historis dikecualikan, seperti komunitas berpenghasilan rendah dan komunitas kulit berwarna, yang memiliki peluang terbatas untuk memengaruhi proses tata kelola. Kerangka kerja ini hanya menyediakan pertanyaan panduan.

Fokus Riset: Mengembangkan dan menguji Indeks Inklusivitas Suara sebagai variabel baru yang terukur. Metodologi harus mencakup analisis kerangka kerja perencanaan untuk mengidentifikasi mekanisme formal yang paling efektif untuk melibatkan beragam pemangku kepentingan. Riset harus menentukan bagaimana alat pemetaan risiko sosial-ekologis (menggabungkan data kerentanan fisik banjir dengan data sosioekonomi ) dapat digunakan untuk memastikan bahwa keputusan adaptasi secara eksplisit mengatasi ketidaksetaraan dalam dampak dan alokasi sumber daya.

4. Pemodelan Keefektifan Hidrodinamika Jangka Panjang: Tier 1 vs. Tier 4

Justifikasi Ilmiah: Ada kebutuhan untuk pemahaman yang lebih besar tentang batas perlindungan dari solusi alam dan solusi buatan. Penulis berargumen bahwa solusi berbasis alam seringkali dirancang untuk menghambat dinamisme alami (misalnya, transpor sedimen) yang berbeda dengan ekosistem utuh.

Fokus Riset: Menggunakan pemodelan hidrodinamika dan geospasial skala besar untuk secara langsung membandingkan efektivitas jangka panjang solusi dari Tier 1 (Ekosistem Alami yang Dilindungi/Direstorasi) dengan Tier 4 (Rekayasa Berbasis Alam) dan Tier 6 (Rekayasa Keras). Variabel kritis yang harus diukur adalah kapasitas redaman energi gelombang, tingkat penyimpanan air, dan respon dinamis terhadap kenaikan permukaan air laut selama periode 50–100 tahun. Riset ini harus menetapkan ambang batas ilmiah di mana Tier 1/2 terbukti tidak layak, sehingga membenarkan pergerakan ke bawah hierarki.

5. Eksplorasi Aplikasi Hirarki di Luar Banjir (Bencana yang Dipicu Iklim)

Justifikasi Ilmiah: Penulis menyarankan bahwa urutan operasional mencegah risiko, menghilangkan risiko, mengakomodasi bahaya, dan bertahan melawan bahaya memiliki penerapan global dan harus dievaluasi untuk tantangan yang didorong oleh iklim lainnya (misalnya, kebakaran, kekeringan).

Fokus Riset: Mengembangkan Matriks Hierarki Adaptasi Kebakaran Hutan/Kekeringan dengan memetakan enam tingkatan dan jalur ekuitas ke konteks manajemen risiko yang berbeda. Penelitian percontohan harus dilakukan di wilayah yang mengalami stres air kronis atau musim kebakaran yang parah. Variabel yang harus dianalisis adalah bagaimana persepsi risiko kelembagaan (institutional risk perception) berubah ketika kerangka kerja baru yang memprioritaskan pencegahan risiko ekologis (seperti restorasi daerah aliran sungai atau penjarangan hutan yang bijaksana) diusulkan, dibandingkan dengan langkah-langkah pertahanan (seperti pemadaman api atau pembangunan waduk besar).

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi lembaga donor dan pembiayaan publik/swasta (untuk menetapkan kriteria justifikasi berbasis BCA yang diperluas), badan perencanaan dan pembangunan lokal (untuk menguji integrasi jalur Ekuitas di tingkat tapak), dan mitra akademik multidisiplin (ekologi, sosiologi, teknik) untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil, sekaligus mendorong adopsi kerangka kerja yang adil dan berwawasan lingkungan ini.

Baca paper aslinya di sini: Baca paper aslinya di sini