Pendahuluan: Air dan Ujung Tanduk Keadilan Ekonomi Petani

Di tengah gempuran tantangan pertanian Indonesia, satu persoalan mendasar namun kerap terjadi adalah biaya irigasi . Tesis karya Fauzianggi Rahmi Fitri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyuguhkan sebuah telaah mendalam mengenai penetapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) di Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan, Kalimantan Selatan. Sederhananya, studi ini membuka tabir ketimpangan antara harga layanan dan kemampuan riil petani kecil membayar.

 

H2: Metodologi Ganda: Menimbang Dua Pendekatan Penetapan Biaya

Penelitian ini menggunakan dua metode untuk mengatur BJPSDA:

1. Metode Regulasi Pemerintah – Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No.18/PRT/M/2015. Ini adalah pendekatan administratif berdasarkan standar biaya dan luasan layanan.
2. Metode Model Biaya Jasa Dasar – Lebih progresif, memperhitungkan kualitas layanan dan manfaat ekonomi yang diterima petani.

Perbandingan kedua pendekatan menghasilkan nilai signifikan:

• Metode regulasi: Rp 88,84/m³ atau Rp 269.883,78/Ha
• Model manfaat ekonomi: Rp 136,12/m³ atau Rp 413.499,89/Ha

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis manfaat cenderung lebih realistis namun juga lebih memuaskan petani.

 

H2: Kenyataan di Lapangan: ATP dan WTP yang Terjun Bebas

Penelitian ini juga menjelaskan aspek sosial-ekonomi petani dengan mengukur:

• Kemampuan Membayar (ATP) : Rp 39,00/m³
• Kesediaan Membayar (WTP) : Rp 40,00/m³

Jika dibandingkan dengan dua nilai tarif di atas, terlihat ketimpangan mencolok. Petani hanya mampu membayar sekitar 28–45% dari tarif yang ditetapkan. Ini adalah indikator kuat bahwa skema penetapan biaya tidak sebanding dengan daya dukung ekonomi petani.

 

H2: Studi Kasus: Petani Kecil dan Perang Biaya Hidup

Penelitian menegaskan bahwa petani dengan luas lahan antara 0,25 Ha hingga 1 Ha tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari hasil pertanian, bahkan sebelum dikenakan biaya irigasi penuh.

Sebagai contoh:

“Keuntungan pertanian yang diperoleh petani dalam satu tahun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup...” – Fauzianggi RF

Hal ini mencerminkan kenyataan pahit: tanpa intervensi, biaya yang disalurkan justru menggerus kemiskinan sektor pertanian itu sendiri.

 

H2: Solusi yang Ditawarkan: Subsidi Sebagai Jalan Tengah

Tesis ini secara lugas direkomendasikan:

• Jika tarif penuh Rp 136,12/m³ terlalu berat, maka pemerintah sebaiknya mensubsidi penuh .
• Jika tetap ingin memungut biaya untuk meningkatkan kesadaran udara sebagai sumber daya bernilai, maka cukup memungut sesuai ATP (Rp 39,00/m³) , dan sisanya (Rp 97,12/m³) ditanggung negara.

Solusi ini bersifat kompromistis dan berbasis empati terhadap kondisi petani.

 

H2: Perspektif Tambahan: Membaca Tren Industri dan Kebijakan

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks Investasi Infrastruktur Berkualitas yang digaungkan oleh banyak lembaga internasional. Keadilan dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, menjadi bagian penting dalam menjamin inklusivitas pembangunan.

Pembelajaran dari negara lain:

• Di Filipina, model subsidi irigasi 100% untuk petani kecil mulai diberlakukan sejak tahun 2017 dengan hasil yang cukup positif.
• Di India, biayanya bervariasi tergantung musim dan jenis tanaman, namun subsidi tetap berperan dominan untuk mendukung petani marjinal.

 

H2: Kritik dan Catatan

1. Aspek Partisipatif Kurang Ditegaskan: Kajian ini belum banyak menggali bagaimana partisipasi petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan tarif.
2. Simulasi Ekonomi Lebih Lanjut Diperlukan: Misalnya, dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas bila tarif ditanggung pemerintah.
3. Konteks Ekologi Absen: Isu konservasi udara dan efisiensi penggunaan tidak terlalu dibahas, padahal penting untuk keinginan jangka panjang.

 

H2: Penutup: Antara Kebutuhan dan Keadilan Sosial

Tesis ini bukan sekedar menyoal angka, namun menyuarakan keadilan distribusi dalam pengelolaan air irigasi. Di tengah ketimpangan pendapatan dan tekanan ekonomi petani, subsidi bukan sekadar bantuan fiskal—melainkan instrumen moral untuk menjaga roda pertanian tetap berputar.

 

Sumber:

Fauzianggi Rahmi Fitri. (2016). Analisa Penetapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Irigasi di Daerah Irigasi Riam KananMagister Program[Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Aset Infrastruktur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.