Lanskap angkatan kerja di Indonesia mencerminkan realitas yang kompleks yang mencakup berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Pertumbuhan penduduk yang cepat, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan kesempatan kerja yang tidak merata merupakan beberapa isu yang mempengaruhi lingkungan kerja di Indonesia.
Pertama, populasi Indonesia terus tumbuh dengan cepat. Populasi Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 275 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan besar pada angkatan kerja, dan jumlah orang yang memasuki pasar tenaga kerja meningkat setiap tahun. Dalam konteks ini, menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk usia kerja merupakan tantangan besar.
Kedua, urbanisasi yang kuat juga mempengaruhi lingkungan kerja di Indonesia. Banyak masyarakat pedesaan bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, daerah perkotaan seringkali tidak dapat menampung imigran dalam jumlah besar karena keterbatasan infrastruktur dan kesempatan kerja. Akibatnya, pengangguran dan tenaga kerja tidak terampil di sektor informal menjadi masalah serius.
Selain itu, ketidaksetaraan kesempatan kerja merupakan masalah serius dalam lingkungan kerja di Indonesia. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor publik menjadi hambatan untuk meningkatkan tingkat perlindungan sosial. Banyak perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pekerja kontrak atau pekerja sementara untuk mengurangi biaya dan kewajiban hukum. Bagi banyak pekerja, hal ini menyebabkan akses yang lebih rendah terhadap perlindungan sosial, upah yang lebih rendah, dan kurangnya jaminan pekerjaan. Terdapat juga kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan kesempatan kerja yang layak sering kali terkonsentrasi di kota-kota besar.
Pendidikan di Indonesia menghadapi banyak masalah yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitasnya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kualitas pendidikan. Meskipun jumlah sekolah dan jumlah siswa meningkat, standar pendidikan masih belum memadai. Kurikulum yang tidak relevan dan metode pengajaran tradisional seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah menjadi masalah utama. Fasilitas pendidikan di daerah pedesaan terbatas dan seringkali tidak memadai. Karena sulitnya mencari guru yang berkualitas di daerah pedesaan, prestasi akademik siswa di daerah terpencil seringkali lebih rendah daripada siswa di daerah perkotaan.
Kurikulum yang tidak memadai dan kurangnya reformasi kurikulum merupakan masalah yang perlu diatasi. Reformasi kurikulum yang relevan dan selaras dengan tuntutan zaman, teknologi, dan dunia kerja merupakan kunci untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan.
Munculnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, namun masih ada tantangan dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Banyak sekolah yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, guru tidak terbiasa menggunakan teknologi pendidikan, dan aksesibilitas digital untuk siswa yang berada di daerah terpencil juga menjadi masalah.
Masalah pendanaan menjadi kendala dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun anggaran pendidikan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, anggaran tersebut masih terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur berkualitas, pelatihan guru dan pengembangan kurikulum.
Sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan yang tidak efektif juga merupakan masalah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurangnya mekanisme pemantauan yang ketat dan penilaian yang akurat dapat menyebabkan standar pendidikan yang lebih rendah.
Selain ketidaksetaraan akses, terdapat juga perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berkualitas, dan lingkungan belajar yang lebih baik daripada sekolah-sekolah di daerah pedesaan.
Hal ini menyebabkan perbedaan hasil pendidikan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya angka partisipasi dan retensi siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kemiskinan, kerawanan sosial, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak anak di Indonesia yang terpaksa putus sekolah atau berjuang untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
Langkah ke depan: saran untuk Internasionalisasi
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja di Indonesia sangat dinamis. Jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi yang tinggi, dan kesempatan kerja yang tidak merata di negara ini memberikan dampak dan kekhawatiran yang signifikan bagi masa depan bangsa.
Pendidikan adalah tulang punggung masa depan bangsa. Pendidikan perlu menjadi pemecah masalah dalam dinamika angkatan kerja di Indonesia. Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia juga mengalami masalah yang serupa. Selain kesenjangan pendidikan antar golongan masyarakat dan perbedaan pendidikan di perkotaan dan pedesaan, masalah lain seperti kurikulum menjadi tantangan besar. Kurikulum pendidikan di Indonesia sejauh ini kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman.
Saat ini, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui program MBKM. Program ini menghubungkan mahasiswa di perguruan tinggi dengan pihak eksternal. Pihak eksternal tidak terbatas pada perusahaan swasta, tetapi juga instansi pemerintah melalui program magang. Mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan lain selain magang, seperti studi mandiri, kampus mengajar, dan pertukaran pelajar.
Mengambil contoh pertukaran pelajar, ada program IISMA (Indonesia International Student Mobility Awards) yang mengirimkan pelajar Indonesia untuk merasakan pengalaman pertukaran pelajar ke luar negeri. Program pengiriman mahasiswa Indonesia untuk merasakan pengalaman di luar negeri sejauh ini baru ada di program ini.
Penulis menyarankan agar program-program MBKM lainnya juga perlu didorong untuk diinternasionalisasikan. Program magang, studi mandiri, dan kampus mengajar perlu didorong oleh pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang tangguh, dan integrasi lebih lanjut di ASEAN.
Pendidikan, dalam hal ini, merupakan aspek utama dalam pembangunan bangsa dan daerah di kawasan ASEAN. Integrasi pendidikan tinggi yang kuat di kawasan ini diharapkan dapat menciptakan iklim pertumbuhan regional yang kondusif dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh negara di ASEAN.
Disadur dari: moderndiplomacy.eu