Laos merupakan salah satu ekonomi dengan tingkat integrasi global yang masih berkembang, meskipun negara ini telah menyelesaikan seluruh komitmen aksesi WTO pada 2023 dan memiliki TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) dengan Amerika Serikat sejak 2016. Struktur hambatan perdagangannya menunjukkan campuran antara tarif relatif tinggi untuk negara berpendapatan menengah-bawah, kontrol valuta asing yang ketat, serta larangan impor kendaraan tertentu yang diterapkan tanpa konsultasi publik. Tahun 2025 menegaskan bahwa stabilitas makro dan kontrol neraca devisa menjadi pertimbangan utama pembuat kebijakan Laos, kerap mengungguli pertimbangan mengenai prediktabilitas akses pasar.
Tarif dan Pajak: Struktur Masih Tinggi Walau Sudah Terikat 100% di WTO
Pada 2023, tarif rata-rata MFN Laos mencapai:
-
8,6% secara keseluruhan,
-
11,2% untuk produk agrikultur,
-
8,1% untuk produk non-agrikultur.
Laos telah mengikat 100% tarifnya di WTO, dengan rata-rata bound rate 19,2%, memberikan ruang legal besar bagi pemerintah untuk menaikkan tarif bila tekanan fiskal meningkat.
Selain tarif, Laos menaikkan excise tax pada enam kategori produk—including kendaraan—pada Oktober 2023. Pajak kendaraan berbasis ukuran mesin naik drastis hingga:
-
220% untuk kendaraan >5.000 cc.
Karena merek-merek otomotif AS dominan di segmen mesin besar, aturan ini berdampak signifikan pada akses pasar.
Pembatasan Valuta Asing: Kewajiban Konversi Devisa Ekspor
Mulai 2 Mei 2024, Bank of the Lao (BOL) memberlakukan Decision No. 333, yang mewajibkan eksportir:
-
mengonversi sebagian pendapatan valuta asing ke kip dalam waktu tertentu,
-
persentase dan tenggat berbeda per sektor,
-
komersial bank wajib menjual minimum 30% valuta asing kepada BOL pada hari kerja berikutnya.
Aturan ini dapat membatasi fleksibilitas keuangan perusahaan, mempersulit manajemen kas ekspor-impor, dan menimbulkan spread kurs yang merugikan eksportir.
Perubahan ini dikeluarkan tanpa konsultasi publik—menciptakan ketidakpastian bagi investor dan eksportir global.
Larangan Impor Kendaraan Bernilai >$50.000 (Agustus–Desember 2024 atau Sampai Pemberitahuan Lanjut)
Pada 6 Agustus 2024, Laos menghentikan sementara impor kendaraan ringan (SUV, sedan, van, pickup) dengan nilai CIF di atas USD 50.000.
Larangan hanya dikecualikan untuk:
-
pemerintah,
-
organisasi internasional,
-
kedutaan besar,
-
kebutuhan operasional tertentu yang disetujui pemerintah.
Pelarangan ini:
-
diterbitkan tanpa konsultasi pemangku kepentingan,
-
berpotensi diperpanjang “hingga pemberitahuan lebih lanjut”,
-
menghambat merek kendaraan besar asal AS dan negara lain.
Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas makroekonomi Laos terkait tekanan neraca pembayaran dan kelangkaan valuta asing.
Kepabeanan & Trade Facilitation: Belum Menyampaikan Checklist Implementasi
Laos memang telah memberitahukan legislasi valuasi bea cukai ke WTO sejak 2013. Namun hingga 2025, Laos:
-
belum menyerahkan WTO Customs Valuation Checklist of Issues,
-
belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana aturan valuasi WTO diterapkan,
-
belum memastikan penggunaan nilai transaksi sebagai basis utama pada semua pelabuhan.
Tanpa transparansi penuh, risiko penyesuaian nilai transaksi dan discretion tetap tinggi.
TBT untuk Kendaraan: Pengakuan UNECE tetapi Belum Mengakui FMVSS AS
Di bawah Decree No. 470 (2019) dan ASEAN MRA on Automotive Type Approval:
-
Laos mewajibkan impor kendaraan mengikuti standar regional dan internasional berbasis UNECE 1958,
-
negara anggota ASEAN wajib saling mengakui hasil penilaian kesesuaian kendaraan.
Namun:
-
standar AS (FMVSS) belum diterima secara otomatis,
-
peraturan tambahan diharapkan pada 2025,
-
industri AS mendorong pengakuan equivalency terhadap standar FMVSS untuk menghindari pengujian ulang yang mahal.
Perlindungan Kekayaan Intelektual: Reformasi Berjalan tetapi Barang Palsu Masih Meluas
Per Januari 2024, Laos mengamendemen UU Kekayaan Intelektual untuk memperkuat:
-
perlindungan hak cipta,
-
penegakan pidana dan perdata,
-
kesadaran publik tentang bahaya barang palsu.
Namun, kendala utama masih ada:
-
barang palsu dan bajakan tetap mudah ditemukan di pasar fisik,
-
penegakan hukum belum konsisten,
-
kasus pelanggaran digital meningkat seiring penetrasi internet.
Laos terus menerima bantuan AS untuk meningkatkan kapasitas penegakan IP, namun implementasi masih lemah di tingkat operasional.
Penutup
Hambatan perdagangan Laos pada 2025 mencerminkan tantangan negara berkembang dengan kapasitas institusional terbatas: proteksionisme fiskal, kontrol valuta asing, larangan impor kendaraan kelas atas, dan keterbatasan transparansi kepabeanan. Walau ada kemajuan pada standardisasi dan IP, perubahan kebijakan yang sering tiba-tiba dan minim konsultasi publik tetap menciptakan ketidakpastian bagi eksportir dan investor.
Bagi pelaku usaha global, akses pasar Laos memerlukan strategi yang mempertimbangkan volatilitas kebijakan makro, kewajiban konversi devisa, dan regulasi teknis yang masih berkembang.
Daftar Pustaka
Office of the United States Trade Representative. 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Laos Section.