Hambatan Perdagangan di Kosta Rika 2025: Akses Tarif Terbuka tetapi Tantangan Non-Tarif Masih Menghambat Pasar

Dipublikasikan oleh Guard Ganesia Wahyuwidayat

01 Desember 2025, 22.40

Kosta Rika adalah salah satu ekonomi paling stabil di Amerika Tengah dan mitra penting Amerika Serikat melalui perjanjian CAFTA–DR. Perjanjian tersebut telah membuka akses pasar yang sangat luas bagi barang dan jasa AS, terutama sejak seluruh produk non-pertanian AS masuk tanpa tarif sejak 2015. Meskipun demikian, laporan 2025 National Trade Estimate mengungkap bahwa sejumlah hambatan non-tarif—mulai dari penundaan izin SPS, ketidakselarasan aturan label produk, hingga perlakuan berbeda dalam pajak minuman beralkohol dan persaingan tidak setara dalam pengadaan pemerintah—tetap menghalangi akses pasar yang penuh.

Dengan kombinasi kebijakan agrikultur proteksionis, bottleneck administratif, dan tantangan penegakan kekayaan intelektual, pelaku usaha asing masih harus menavigasi lanskap regulasi yang kompleks meskipun hubungan dagang bilateral berjalan positif.

Akses Tarif: Hampir Seluruh Produk AS Bebas Bea, tetapi Pengelolaan TRQ Tetap Kritis

Sebagai anggota Central American Common Market (CACM), Kosta Rika memiliki tarif eksternal umum maksimal 15% untuk sebagian besar produk. Namun perjanjian CAFTA–DR memberikan keunggulan bagi AS:

  • seluruh produk non-pertanian AS bebas tarif sejak 2015;

  • hampir semua produk pertanian juga sudah bebas tarif;

  • tarif untuk beras dan produk susu tertentu dihapus pada 1 Januari 2025;

  • bawang dan kentang segar diliberalisasi melalui mekanisme tariff-rate quota (TRQ).

Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan TRQ, karena:

  • TRQ harus tersedia setiap 1 Januari,

  • Kosta Rika mengawasi akses melalui sistem lisensi impor,

  • keterlambatan lisensi dapat langsung mengganggu pasokan.

Amerika Serikat secara aktif memantau sistem ini untuk memastikan tidak terjadi penundaan yang menghambat eksportir AS.

Pajak Distilat: Struktur yang Tidak Seimbang antara Produk Domestik dan Impor

Kosta Rika menerapkan pajak cukai atas minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol per liter. Struktur pajak tersebut menciptakan dampak yang tidak seimbang karena:

  • produk domestik utama disuling pada 30% alkohol,

  • kebanyakan minuman impor (misalnya whisky dan vodka) memiliki kadar 40%,

  • tarif tertinggi diberlakukan untuk produk di atas 30% alkohol.

Akibatnya, minuman impor membayar pajak lebih tinggi meskipun kualitas produknya tidak terkait dengan kadar alkohol yang lebih besar. Selain itu:

  • produsen lokal dapat membayar pajak 15 hari setelah penjualan,

  • importir wajib melunasi pajak sebelum barang keluar dari bea cukai.

Perlakuan berbeda ini meningkatkan biaya modal impor dan memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen domestik.

SPS: Penundaan Izin, Penutupan Pasar Kentang Meja, dan Persyaratan Fasilitas yang Berat

Bidang sanitasi dan fitosanitasi (SPS) adalah salah satu area hambatan paling signifikan.

1. Penundaan izin fitosanitari pada musim panen

Kementerian Pertanian Kosta Rika sering memperlambat pemberian izin impor pada masa panen lokal, terutama:

  • bawang (April–Juni),

  • beberapa produk hortikultura lainnya.

Penundaan musiman ini menyebabkan:

  • gangguan rantai pasok,

  • peningkatan biaya logistik bagi eksportir AS,

  • ketidakpastian besar dalam perencanaan impor.

2. Pasar kentang meja masih tertutup sejak 2013

Walaupun AS mengekspor chipping potatoes senilai USD 3,4 juta pada 2024, pasar table-stock potato masih sepenuhnya tertutup karena belum terpenuhinya persyaratan SPS lokal. Jika pasar ini dibuka, potensi ekspor dapat meningkat menjadi lebih dari USD 5 juta per tahun.

3. Kuesioner fasilitas yang sangat membebani

Regulasi 2016 mewajibkan fasilitas pengolahan hewan dari AS (termasuk dairy, seafood, lamb, dan egg products) untuk:

  • mengisi kuesioner teknis panjang,

  • menyediakan informasi bisnis sensitif,

  • menunggu asupan data diproses berbulan-bulan sebelum produk baru disetujui.

Kuesioner ini sering dianggap tidak proporsional dan tidak berdasarkan kebutuhan keamanan pangan yang jelas.

Pengadaan Pemerintah: Persaingan Tidak Setara dengan BUMN Sektor TIC dan Asuransi

Dalam pengadaan publik, perusahaan swasta—termasuk perusahaan AS—kadang kalah bersaing karena negara mengizinkan pengadaan non-kompetitif kepada entitas publik berdasarkan:

jika pejabat menyatakan bahwa pemberian kontrak kepada BUMN “lebih efisien”.

Ini memengaruhi tender di sektor:

  • teknologi informasi dan komunikasi,

  • asuransi,

  • berbagai layanan publik.

Kosta Rika memang memiliki komitmen pengadaan pemerintah di bawah CAFTA–DR, tetapi pada praktiknya proses penilaian efisiensi tersebut sering tidak transparan. Negara juga baru berstatus observer pada WTO GPA sejak 2015 dan baru mengajukan aksesi resmi pada September 2023, sehingga proses harmonisasi masih berjalan.

Kekayaan Intelektual: Kemajuan Struktural tetapi Penegakan Masih Lemah

Kosta Rika pernah masuk Special 301 Watch List, tetapi dikeluarkan pada 2020 setelah sejumlah reformasi. Reformasi tersebut mencakup:

  • peluncuran sistem pencatatan online untuk membantu penegakan di perbatasan,

  • program pemantauan lisensi software pada institusi pemerintah.

Namun kelemahan tetap terlihat:

• Laporan penggunaan software legal belum dipublikasikan

Dua laporan internal pemerintah (2020 & 2022) tidak tersedia publik karena tidak diwajibkan untuk dirilis.

• Online piracy masih meluas

Penegakan terhadap situs bajakan, IPTV ilegal, dan platform streaming tidak sah masih kurang efektif.

• Prosedur bea cukai lambat terhadap barang palsu

Petugas perbatasan belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan ex officio untuk menahan barang palsu tanpa keluhan pemilik merek.

• Sistem recordation belum sekuat e-Recordation AS

Upaya penguatan sistem masih berlangsung melalui kerja sama Kementerian Perdagangan, otoritas IP, dan sektor swasta.

Penutup: Akses Tarif Terbuka Tetapi Tantangan Non-Tarif Tetap Mendasar

Kosta Rika menawarkan akses pasar yang luas bagi barang AS melalui CAFTA–DR, namun hambatan modern terus muncul dalam bentuk:

  • penundaan izin SPS,

  • aturan teknis yang memakan waktu,

  • perlakuan pajak yang tidak seimbang,

  • persaingan yang tidak setara dalam pengadaan publik,

  • serta penegakan IP yang belum konsisten.

Ke depan, reformasi digitalisasi bea cukai, penyederhanaan standar SPS, dan peningkatan transparansi pengadaan pemerintah akan menjadi faktor kunci yang menentukan apakah Kosta Rika dapat memberikan lingkungan bisnis yang lebih setara bagi perusahaan global.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Costa Rica Section.