Kolombia tetap menjadi salah satu mitra dagang strategis Amerika Serikat di Amerika Latin, terutama melalui United States–Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA) yang telah berlaku sejak 2012. Perjanjian tersebut membuka akses pasar yang luas bagi produk industri dan konsumen AS serta memberikan mekanisme kerja sama yang lebih transparan dalam isu tarif, SPS, hingga pengadaan pemerintah. Namun laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa sejumlah hambatan non-tarif masih membatasi arus perdagangan, mulai dari prosedur kepabeanan yang belum modern, regulasi teknis kendaraan yang memicu kekhawatiran industri, hingga ketidakpastian dalam standar pangan, e-commerce, dan perlindungan kekayaan intelektual.
Meskipun akses tarif hampir sepenuhnya bebas, hambatan administratif, teknis, dan regulatori tetap menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan eksportir dan investor internasional.
Akses Tarif: Hampir Bebas, tetapi Produk Pertanian Tertentu Masih dalam Masa Transisi
Sejak 2021 sebagian besar produk industri dan konsumen AS masuk Kolombia tanpa bea masuk sesuai CTPA. Untuk sektor pertanian:
-
beberapa produk sensitif baru mencapai tarif 0% pada 2023,
-
produk paling sensitif akan menyelesaikan fase penghapusan tarif pada 2026–2030,
-
eksportir AS memiliki tariff-rate quotas (TRQ) yang memberi akses bebas tarif untuk produk tertentu.
Dengan demikian, hambatan tarif sudah sangat kecil, tetapi akses penuh untuk komoditas tertentu masih bergantung pada kuota dan siklus liberalisasi jangka panjang.
Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan: Modernisasi Tertunda dan Proses Lambat
Kolombia masih belum menerapkan sistem kepabeanan yang mengizinkan pedagang mengirim dokumen elektronik, seperti salinan invoice digital, meskipun hal ini direkomendasikan oleh WTO Trade Facilitation Agreement.
Keterlambatan ini berdampak pada:
-
proses clearance yang lambat,
-
biaya logistik yang lebih tinggi,
-
ketergantungan pada dokumen fisik,
-
risiko penundaan penyelesaian impor dan ekspor.
Pemerintah Kolombia mengaku sedang membangun sistem digital baru, tetapi belum ada implementasi penuh.
Hambatan Teknis (TBT): Regulasi Komponen Kendaraan yang Membebani Industri
Sejak 2021 Kolombia mengajukan tujuh regulasi berbeda yang mewajibkan sertifikasi pihak ketiga untuk berbagai komponen mobil dan sepeda motor, termasuk:
-
ban,
-
rem,
-
seatbelt,
-
kaca (glazing),
-
pita reflektif.
Masalah utama bagi produsen AS:
-
kapasitas lembaga sertifikasi tidak memadai,
-
sertifikasi tambahan menjadi redundant karena produk AS sudah memenuhi FMVSS (standar keamanan nasional AS),
-
implementasi sering ditunda akibat kekhawatiran industri.
Regulasi ban dan rem ditunda hingga Mei 2025, tetapi aturan untuk seatbelt, kaca, dan tape reflektif akan berlaku Maret 2025, menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok otomotif.
Kosmetik dan Produk Perawatan Diri: Aturan Label AMAN tetapi Disruptif
Aturan Andean Community Resolution 2310 yang berlaku sejak Desember 2024:
-
mewajibkan format label baru untuk kosmetik dan personal care,
-
tidak mengakui label lama meskipun sudah memenuhi regulasi sebelumnya,
-
menimbulkan biaya repackaging dan reprinting bagi produsen.
Perubahan mendadak tanpa masa transisi yang memadai menjadi keluhan utama pelaku usaha.
SPS: Standar Susu, Larangan Rekonstitusi, dan Registrasi Fasilitas Asing
Sektor pangan menghadapi hambatan yang cukup signifikan.
1. Persyaratan lactic acid untuk susu bubuk
Kolombia menerapkan minimum lactic acid pada milk powder berdasarkan Decree 616, meskipun standar Codex hanya mengatur batas maksimum. Masalah lain:
-
alasan ilmiah tidak jelas,
-
tidak konsisten dengan standar global,
-
draf revisi 2024 bahkan menambah larangan baru: tidak boleh mengonversi susu bubuk menjadi susu cair.
Draf belum dikirim untuk konsultasi WTO, sehingga menambah ketidakpastian regulasi.
2. Registrasi Fasilitas (Decree 2478)
Aturan ini menetapkan persyaratan fasilitas asing harus:
-
mendapatkan persetujuan pemerintah Kolombia,
-
menjalani audit tambahan,
-
melalui proses registrasi negara-ke-negara.
AS berhasil menegosiasikan pengecualian untuk daging dan unggas berdasarkan side letter CTPA, tetapi dairy, seafood, dan telur masih terdampak aturan baru.
Revisi Mei 2024 masih memuat persyaratan berat dan akan berlaku 31 Juli 2025, kecuali dicapai kesepakatan lanjutan.
Pengadaan Pemerintah: Syarat G2G di Sektor Pertahanan dan Minim Akses untuk Perusahaan AS
Kementerian Pertahanan Kolombia mewajibkan government-to-government agreements untuk pembelian pertahanan tertentu.
Dampaknya:
-
perusahaan AS tidak dapat berpartisipasi langsung,
-
AS tidak memiliki mandat hukum untuk bertindak sebagai penjamin kontrak,
-
beberapa kontrak bernilai besar hilang bagi perusahaan AS.
Kolombia bukan anggota WTO Government Procurement Agreement (GPA), sehingga tidak terikat standar transparansi global.
Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Ketidakpastian Regulasi Farmasi
Kolombia tetap berada di Special 301 Watch List. Hambatan utama:
• Belum menerapkan komitmen CTPA untuk penegakan pelanggaran hak cipta digital.
Banyak platform ilegal dan pirasi IPTV tetap beroperasi.
• Belum mengadopsi UPOV 1991 untuk perlindungan varietas tanaman baru.
• San Andresitos
Lebih dari 600 pusat perbelanjaan ini masuk Notorious Markets 2025 karena skala besar penjualan barang palsu.
• Ketidakpastian approval farmasi
Decree 433 dan 710 (2018), yang memastikan approval obat hanya berdasar keamanan dan efektivitas, ditangguhkan sejak 2019 akibat gugatan warga.
Hingga akhir 2024 belum ada kepastian aturan penggantinya.
Layanan: Hambatan dalam Distribusi dan Penunjukan Agen
Kode komersial Kolombia memberi perlindungan sangat kuat kepada agen distributor. Kondisi ini membuat:
-
pemutusan kontrak agen sangat mahal,
-
produsen asing kesulitan untuk mengganti distributor yang berkinerja buruk,
-
AS terus meminta Kolombia memenuhi komitmen CTPA untuk menormalkan ketentuan ini.
Perdagangan Digital: Pajak SEP yang Tidak Konsisten antara Residen dan Non-Residen
Sejak 1 Januari 2024, Kolombia menerapkan Significant Economic Presence (SEP) tax:
-
berlaku untuk penjualan barang digital dan fisik,
-
perusahaan non-residen dianggap memiliki SEP jika:
-
berinteraksi dengan ≥ 300.000 pelanggan Kolombia, dan
-
memiliki pendapatan ≥ 31.300 TVU (± USD 370.000 pada 2025).
-
Tarif pajaknya:
-
3% jika perusahaan mendaftar sebagai wajib pajak, atau
-
10% withholding jika tidak mendaftar.
AS menilai aturan ini diperlakukan berbeda antara residen dan non-residen, sehingga berpotensi diskriminatif.
Isu Ketenagakerjaan: Perdagangan Terhubung dengan Penegakan Hak Buruh
AS dan Kolombia terus berdialog terkait:
-
perlindungan kebebasan berserikat,
-
hak untuk berorganisasi dan berunding kolektif,
-
kekerasan terhadap serikat buruh,
-
impunitas pelaku kekerasan.
Ini merupakan bagian dari komitmen CTPA untuk memastikan standar ketenagakerjaan tidak digunakan sebagai hambatan terselubung.
Penutup: Akses Tarif Terbuka, tetapi Tantangan Regulasi Tetap Intens
Kolombia memiliki fondasi perdagangan yang relatif liberal melalui CTPA, tetapi hambatan modern masih kuat dalam bentuk:
-
regulasi teknis otomotif,
-
standar pangan yang tidak sejalan dengan sains global,
-
sistem kepabeanan yang belum digital,
-
persyaratan registrasi fasilitas asing yang berbiaya tinggi,
-
ketidakpastian IP,
-
serta pajak digital yang berpotensi diskriminatif.
Reformasi bertahap masih terus berjalan, tetapi pelaku usaha perlu menavigasi lingkungan regulasi yang kompleks untuk memaksimalkan peluang pasar.
Daftar Pustaka
2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Colombia Section.