Ekuador merupakan salah satu ekonomi paling dinamis di kawasan Andes, tetapi lingkungan perdagangannya tetap sarat dengan hambatan tarif maupun non-tarif. Meski memiliki perjanjian Trade and Investment Council (TIC) Agreement dengan Amerika Serikat serta protokol perdagangan 2020 yang seharusnya memperkuat transparansi dan praktik regulasi yang baik, pelaku usaha asing masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi akses pasar.
Hambatan tersebut mencakup tarif tinggi, mekanisme lisensi impor yang tidak konsisten, regulasi ketat untuk produk pertanian dan kosmetik, pembatasan data lintas negara, peraturan iklan yang menghimpit konten asing, hingga lemahnya penegakan kekayaan intelektual. Kondisi ini menjadikan Ekuador salah satu pasar di Amerika Latin yang paling kompleks dari sisi regulasi.
Tarif: Tinggi, Berlapis, dan Tidak Selaras dengan Komitmen WTO
Ekuador memiliki rata-rata tarif MFN 11,1%, dengan:
-
17,3% untuk produk pertanian,
-
10,1% untuk produk non-pertanian.
Negara ini telah mengikat seluruh tarifnya di WTO, tetapi tarif aktualnya berada jauh di bawah bound rates, memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif sewaktu-waktu.
Andean Price Band System (APBS): Hambatan Utama bagi Produk Pertanian AS
Ekuador seharusnya menghentikan penggunaan APBS saat bergabung dengan WTO pada 1996, namun sampai 2023 sistem ini masih diterapkan. APBS:
-
menambahkan levy variabel di atas tarif ad valorem,
-
membuat tarif naik ketika harga dunia turun,
-
memperburuk volatilitas bagi eksportir gandum, minyak nabati, produk susu, dan komoditas pertanian AS lainnya.
Selain itu, sekitar 360 produk masih menghadapi mixed tariffs (spesifik + ad valorem) yang bisa mencapai ekuivalen 40%.
Larangan Impor dan Pembatasan Administratif: Hambatan yang Tidak Selalu Transparan
Melalui COMEX Resolution 009-2022, pemerintah mempertahankan daftar panjang barang dengan pembatasan, termasuk:
-
produk kosmetik tertentu,
-
barang elektronik,
-
perlengkapan industri,
-
barang di bawah kuota.
Walaupun 601 lini tarif dikeluarkan dari dokumen kontrol pra-pengapalan pada 2023, rezim restriksi tetap memberi pemerintah ruang untuk menambah atau mengubah persyaratan secara mendadak.
Lisensi Impor: Panjang, Tidak Transparan, dan Rentan Penyalahgunaan
Lisensi impor merupakan salah satu hambatan terbesar di Ekuador.
1. Lisensi otomatis dan non-otomatis untuk manufaktur
Produk-produk seperti:
-
polymer tertentu,
-
komponen pesawat,
-
blok silinder, piston, injektor, dan komponen mesin lain,
tetap membutuhkan lisensi yang proses persetujuannya dapat memakan waktu panjang.
2. Lisensi pertanian yang sangat ketat
Semua produk pertanian memerlukan lisensi. Tetapi 55 kategori produk—meliputi:
-
kentang & french fries,
-
daging sapi, babi, ayam, kalkun,
-
kedelai & soybean meal,
-
jagung, sorgum, kacang-kacangan,
memerlukan kuota impor dan pengajuan ulang setiap kali impor dilakukan. Selain itu:
-
importir harus menyerahkan proyeksi penjualan & konsumsi,
-
untuk gandum, kedelai, jagung, dan daging tertentu, MAG meminta bukti pembelian domestik,
-
ketika lisensi ditolak, pemerintah umumnya tidak memberikan alasan.
Sistem ini menciptakan ketidakpastian kronis bagi eksportir pangan.
3. Registrasi fasilitas (AGROCALIDAD)
Pemrosesan lisensi untuk produk hewani mengharuskan registrasi fasilitas melalui Resolution 115-2019, yang memaksa perusahaan memberikan informasi bisnis sensitif.
Regulasi Teknis: Label Kosmetik Baru yang Sangat Mengganggu Rantai Pasok
Andean Community Resolution 2310 mulai berlaku pada Desember 2024 dan memuat persyaratan labeling baru yang kontroversial:
-
melarang penggunaan label lama,
-
mewajibkan terjemahan istilah generik seperti eau de toilette,
-
dapat memaksa perubahan nama merek yang telah dipakai puluhan tahun.
Lebih buruk lagi, otoritas obat dan kosmetik (ARCSA) diketahui mulai menerapkan aturan ini bahkan sebelum tanggal berlaku, menciptakan beban tidak proporsional bagi produsen AS.
SPS: Larangan Terbufos & Prosedur Pangan yang Kaku
Pada Juli 2024, Ekuador melarang impor produk yang mengandung Terbufos, termasuk mencabut seluruh registrasi yang sudah ada. Keputusan ini mengikuti standar Andean tetapi:
-
dilakukan tanpa masa transisi,
-
dapat mengganggu ketersediaan pestisida legal bagi pertanian,
-
tidak disertai proses konsultasi WTO.
Pengadaan Pemerintah: Proses Lambat, Tidak Transparan, dan Rentan Korupsi
Pengadaan pemerintah di Ekuador terkenal sulit dinavigasi:
-
pembayaran sering ditunda tanpa alasan,
-
evaluasi tender tidak selalu transparan,
-
preferensi diberikan kepada pemasok tertentu,
-
MOP (Kementerian Pertahanan) mewajibkan kontrak G2G dan bukti transfer teknologi.
Untuk kontrak pertahanan, kedutaan AS tidak dapat memenuhi syarat transfer teknologi sesuai definisi Ekuador, sehingga perusahaan AS praktis tidak dapat berpartisipasi.
Ekuador bukan anggota GPA WTO, yang membuat standar internasional belum sepenuhnya berlaku.
Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Regulasi COESCCI yang Kontroversial
Ekuador tetap berada di Special 301 Watch List karena:
-
pembajakan digital yang luas,
-
perdagangan barang palsu di pasar fisik,
-
penegakan perbatasan yang sangat minim.
Selain itu, Ingenuity Code (COESCCI) dan peraturannya:
-
memiliki celah terkait perlindungan paten,
-
memperluas pengecualian hak cipta secara agresif,
-
menimbulkan ketidakpastian untuk indikasi geografis.
Pemerintah sedang mempertimbangkan revisi, tetapi belum ada jadwal pasti.
Layanan: Pembatasan Iklan Asing yang Belum Dicabut Sepenuhnya
Organic Communications Law (LOC) sebelumnya melarang semua iklan buatan luar negeri. Regulasi 2023 sedikit melonggarkan aturan:
-
iklan dari negara yang memiliki integrasi perjanjian dengan Ekuador dianggap “nasional”,
-
tetapi 80% tenaga kerja produksi iklan masih harus warga atau penduduk Ekuador.
Praktiknya, hambatan untuk konten iklan asing masih tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas jasa.
Perdagangan Digital: Data Localization & Ketidakpastian Perlindungan Data
Fintech Law (2022) menghapus sebagian aturan lokalisasi data, tetapi:
-
data “reserved” dan “confidential” tetap harus disimpan di Ekuador,
-
kategori data belum didefinisikan dengan jelas,
-
MINTEL Agreement 141/2011 mewajibkan penggunaan CNT, BUMN telekomunikasi, sebagai mitra lokal untuk layanan cloud asing.
Hasilnya:
Pasar cloud asing tetap terkunci secara efektif, meski secara teori aturan telah dilonggarkan.
Sementara itu, Personal Data Protection Law menuntut:
-
standar “adequacy” untuk transfer data keluar negeri,
-
pendaftaran perwakilan lokal untuk perusahaan asing,
-
denda hingga 1% pendapatan.
Belum adanya pedoman resmi membuat perusahaan asing berada dalam zona abu-abu regulasi.
Investasi: Risiko Tinggi akibat Pajak Keluar Modal dan Ketidakpastian di Sektor Pertambangan
Ekuador menghentikan 12 Bilateral Investment Treaties, termasuk dengan AS, pada 2017. Perlindungan BIT AS hanya berlaku sampai 2028 untuk investasi yang sudah masuk sebelum 2018.
Hambatan lain:
1. Capital Exit Tax (ISD)
ISD dikembalikan ke 5% per April 2024 dan berlaku bagi:
-
transfer bank,
-
transaksi kartu,
-
pembayaran online.
Rencana penghapusan pajak ini dihentikan karena tekanan fiskal.
2. Illegal mining dan ketidakpastian regulasi pertambangan
-
registri konsesi ditutup sejak 2018,
-
hanya ENAMI (BUMN) yang dapat mengajukan konsesi baru,
-
illegal mining mengancam keamanan dan lingkungan,
-
proses tender tidak menarik bagi investor asing.
Subsidies dan Peran BUMN: Distorsi di Energi, Bahan Bakar, dan Telekomunikasi
Subsidi energi tetap besar, termasuk:
-
solar dan diesel dijual kurang dari 50% harga pasar,
-
listrik untuk sektor tambang sebelumnya disubsidi (dicabut 2024),
-
harga bensin ditetapkan berdasarkan sistem stabilisasi.
BUMN telekomunikasi CNT mendapat:
-
pembebasan biaya spektrum,
-
monopoli efektif atas layanan cloud pemerintah.
Ini menciptakan arena bermain tidak setara bagi perusahaan asing.
Kesimpulan: Pasar Besar Andes dengan Hambatan Regulasi yang Masih Pekat
Ekuador menawarkan potensi besar di sektor agrikultur, pertambangan, layanan digital, dan manufaktur ringan. Namun hambatan struktural masih dominan:
-
tarif tinggi dan sistem APBS,
-
lisensi impor tidak transparan,
-
regulasi teknis dan SPS yang berubah mendadak,
-
pembatasan layanan iklan,
-
data localization terselubung,
-
risiko investasi akibat ISD dan ketidakpastian pertambangan,
-
serta lemahnya penegakan IP.
Tanpa reformasi menyeluruh, akses pasar ke Ekuador akan tetap ditentukan bukan oleh tarif, tetapi oleh kompleksitas administrasi dan hambatan regulasi modern.
Daftar Pustaka
2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Ecuador Section.