Evolusi Hak Atas Air: Resensi Kritis & Relevansi Global

Hak Atas Air dalam Sorotan Modern

Hak atas air menjadi isu strategis di tengah krisis air dunia, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi. Namun, bagaimana hak atas air berevolusi dari masa feodalisme hingga era modern? Artikel “The Evolution of Water Rights” karya Anthony Scott & Georgina Coustalin (1995) menawarkan analisis komprehensif tentang perubahan rezim hak air di Inggris, Amerika Utara, dan Australia, dari era kepemilikan berbasis tanah hingga sistem berbasis penggunaan (prior appropriation). Resensi ini membedah evolusi tersebut, menyoroti studi kasus, angka-angka penting, serta relevansinya dengan tata kelola air masa kini dan masa depan.

Hak Atas Air: Definisi, Karakteristik, dan Kompleksitas

Apa Itu Hak Atas Air?

Hak atas air didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan atau menikmati aliran air di sungai. Hak ini bisa muncul dari kepemilikan lahan di tepi sungai (riparian), atau dari penggunaan aktual atas air (prior-use/appropriation). Hak bisa bersifat kuantitatif (jumlah tetap) atau kualitatif (selama tidak merugikan pihak lain), dan bisa diatur negara atau murni berdasarkan praktik komunitas1.

Karakteristik Hak Atas Air

Scott & Coustalin mengidentifikasi enam karakteristik utama hak atas air:

• Durasi: Seberapa lama hak berlaku.
• Fleksibilitas: Kemampuan mengubah jenis/mode penggunaan.
• Eksklusivitas: Sejauh mana hak tersebut eksklusif.
• Kualitas Titel: Kejelasan dan kepastian hak.
• Transferabilitas: Kemudahan hak dialihkan ke pihak lain.
• Divisibilitas: Kemampuan membagi hak menjadi bagian-bagian1.

Tantangan Unik Hak Air

Berbeda dengan hak atas tanah, hak air sangat dipengaruhi oleh sifat fisik air yang mengalir dan interdependensi antar pengguna. Hak air memiliki eksklusivitas lebih rendah dibanding hak tanah, karena setiap pengguna bergantung pada perilaku pengguna lain di hulu dan hilir1.

Evolusi Sistem Hak Atas Air: Dari Feodalisme ke Appropriation

1. Era Hukum Romawi: Res Publica dan Usufruct

Di bawah hukum Romawi, sungai abadi dianggap milik publik (res publici), dengan hak penggunaan (usufruct) yang bisa diperoleh publik melalui izin negara. Hak privat bisa muncul melalui penggunaan jangka panjang (preskripsi/usucapio), dengan prinsip “tidak boleh merugikan hak orang lain” (Lex Aquilia)1.

2. Abad Pertengahan Inggris (1066–1600): Dominasi Hak Berbasis Tanah

• Konteks Feodal: Raja membagi tanah kepada bangsawan, yang kemudian membagi lagi ke bawahannya. Hak air melekat pada kepemilikan tanah di tepi sungai (riparian).
• Hak Riparian: Hanya pemilik lahan di tepi sungai yang berhak menggunakan air, asalkan tidak mengurangi hak riparian lain.
• Preskripsi: Hak penggunaan air bisa diperoleh melalui penggunaan tak terganggu selama 20–40 tahun, menjadi “prescriptive easement” yang sangat kuat1.

Studi Kasus: Sengketa antara Gervase Blohicu dan Nicholas Sonka (1200-an), di mana pengadilan memulihkan hak air kepada pemilik lahan yang dirugikan oleh pengalihan aliran oleh pihak lain1.

3. Periode Prior-Use (1600–1850): Hak Berbasis Penggunaan

• Revolusi Industri: Pertumbuhan pesat jumlah pabrik dan kebutuhan air untuk tenaga mekanik.
• Hak Prioritas: Siapa yang lebih dulu menggunakan air, berhak lebih dulu (“seniority”). Hak ini bisa dipindahtangankan tanpa harus memiliki lahan riparian.
• Kontrak dan Privilege: Munculnya kontrak air antara pemilik hak dan pengguna baru, memperluas akses tanpa harus membeli lahan riparian1.

Studi Kasus: Kasus Bealey v. Shaw (1805), di mana pengguna hilir memenangkan hak atas surplus air yang telah digunakan selama lebih dari 20 tahun, meski tanpa hak preskriptif formal1.

4. Periode Reasonable-Use (1851–1900): Hak Berbasis Kewajaran

• Krisis Polusi & Urbanisasi: Pencemaran sungai akibat limbah industri dan domestik mendorong perlindungan hak riparian.
• Doktrin Reasonable-Use: Hak riparian tetap diakui, tapi penggunaannya harus “wajar” dan tidak merugikan pemilik lain. Penggunaan domestik (minum, ternak) mendapat prioritas mutlak.
• Peran Pengadilan: Pengadilan mulai menyeimbangkan kepentingan ekonomi (industri) dan perlindungan lingkungan, dengan prinsip “de minimis non curat lex” (kerugian kecil diabaikan)1.

Studi Kasus: Embrey v. Owen (1851), pengadilan menegaskan bahwa hak riparian harus digunakan secara wajar, dan tidak semua perubahan aliran air dapat digugat jika kerugiannya tidak signifikan1.

Transisi ke Sistem Appropriation: Amerika Utara & Australia

1. Sistem Appropriation di Amerika Barat

• Konteks Geografis: Di wilayah kering Amerika Barat, sistem riparian tidak memadai karena lahan riparian terbatas.
• Hak Appropriation: Hak air diberikan kepada siapa saja yang pertama kali “mengambil” dan “menggunakan” air secara bermanfaat (beneficial use), tanpa harus memiliki lahan di tepi sungai.
• Seniority & Transferabilitas: Hak senior mendapat prioritas saat kekeringan, dan hak bisa dipindahtangankan secara bebas1.

Angka Penting:

• Di 8 negara bagian pegunungan AS, hanya sistem appropriation yang berlaku.
• Di Kanada dan Australia, sistem appropriative dipadukan dengan lisensi administratif dan hak negara atas air1.

2. Studi Kasus: California Gold Rush & Irrigasi

• California (1850-an): Penambang emas dan petani memperkenalkan sistem appropriation, mengklaim air dari sungai untuk irigasi dan pertambangan, tanpa harus memiliki lahan riparian.
• Peran Ditch Companies: Perusahaan saluran air (ditch companies) menjadi pionir dalam mengatur distribusi air, memperkenalkan sistem senioritas dan transfer hak air1.

3. Hybrid System: Koeksistensi Hak Riparian dan Appropriation

• Oregon & California: Kedua sistem hidup berdampingan, dengan prioritas diberikan pada hak appropriation saat air terbatas, namun hak riparian tetap diakui untuk penggunaan domestik1.
• Tantangan: Sengketa antara pemegang hak riparian dan appropriation sering diselesaikan melalui pengadilan atau legislasi khusus.

Karakteristik Ekonomi & Hukum Hak Air Modern

1. Eksklusivitas dan Senioritas

• Sistem Appropriation: Eksklusivitas tinggi untuk hak senior, namun hak junior sangat rentan saat kekeringan.
• Pasar Hak Air: Di negara bagian seperti Colorado, Idaho, Nevada, dan Utah, terjadi lebih dari 300 transfer hak air per tahun, mencerminkan tingginya likuiditas pasar1.

2. Transferabilitas dan Divisibilitas

• Transfer Hak: Hak appropriation sangat mudah dipindahtangankan, baik permanen maupun sementara (leasing), meski kadang dibatasi untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (downstream users).
• Hambatan Transfer: Proses transfer bisa mahal akibat kebutuhan persetujuan pengadilan/agen pemerintah, potensi dampak sosial-ekonomi, dan perlindungan hak-hak publik (navigasi, ekologi)1.

3. Beneficial Use dan Kualitas Titel

• Beneficial Use: Hak appropriation hanya berlaku selama air digunakan secara “bermanfaat”. Jika tidak digunakan, hak bisa dicabut (use-it-or-lose-it).
• Kualitas Titel: Hak appropriation yang didaftarkan dan diakui negara memiliki kualitas titel tinggi, namun tetap rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah1.

Studi Kasus Global: Adaptasi & Inovasi Tata Kelola Air

1. Australia & Kanada: Lisensi Administratif

• Australia: Sistem lisensi air dikelola pemerintah negara bagian, dengan prinsip senioritas dan beneficial use. Transfer hak air diatur ketat untuk mencegah kerugian sosial-ekonomi komunitas lokal.
• Kanada: Lisensi air berbasis senioritas, namun hak domestik dan kualitas air tetap dilindungi oleh hukum riparian1.

2. Inovasi: Water Trusts & Water Corporations

• Water Trusts: Organisasi nirlaba yang membeli hak air untuk menjaga aliran minimum sungai, habitat ikan, atau tujuan lingkungan lain. Contoh: Ducks Unlimited di Amerika Utara.
• Water Corporations: Koperasi air yang mengelola hak air secara kolektif di satu DAS, memfasilitasi transfer internal, dan memastikan keseimbangan antara penggunaan irigasi, domestik, dan lingkungan1.

Kritik, Opini, dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

1. Kritik terhadap Sistem Appropriation

• Kelemahan: Sistem appropriation cenderung mengabaikan kebutuhan in-stream (ekologi, rekreasi), terlalu fokus pada penggunaan konsumtif, dan bisa mendorong spekulasi serta pemborosan air.
• Tantangan Transfer: Biaya transaksi tinggi, resistensi komunitas lokal, dan perlindungan hak-hak downstream sering memperlambat efisiensi pasar air1.

2. Perbandingan dengan Studi Lain

• Eckstein & Sindico (2014): Menyoroti pentingnya insentif ekonomi dan tekanan publik agar negara mau membangun kerja sama formal dalam pengelolaan air lintas batas.
• Zeitoun et al. (2016): Menekankan pentingnya integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam tata kelola air, bukan sekadar efisiensi ekonomi1.

3. Relevansi Industri & Tren Global

• Digitalisasi & Pasar Air: Adopsi teknologi digital untuk pemantauan, pencatatan, dan transfer hak air menjadi tren utama di negara maju.
• Sustainable Development Goals (SDGs): Hak air kini dikaitkan dengan SDG 6 (air bersih dan sanitasi) dan SDG 15 (ekosistem daratan), menuntut integrasi antara hak individu dan kepentingan publik1.

Rekomendasi Tata Kelola Hak Air Masa Depan

1. Integrasi Sistem Hak
   Gabungkan keunggulan sistem appropriation (efisiensi, transferabilitas) dengan perlindungan hak-hak riparian (kualitas air, ekologi, penggunaan domestik).
2. Penguatan Water Trusts & Water Corporations
   Dorong pembentukan trust dan koperasi air untuk mengelola alokasi air secara kolektif, menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan.
3. Reformasi Regulasi Transfer Hak Air
   Sederhanakan proses transfer hak air, namun tetap lindungi kepentingan publik, downstream users, dan ekosistem.
4. Peningkatan Transparansi & Digitalisasi
   Implementasikan sistem digital untuk pencatatan hak air, pemantauan penggunaan, dan fasilitasi pasar air yang transparan.
5. Kolaborasi Multi-Pihak
   Libatkan pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, dan LSM dalam perumusan dan implementasi kebijakan air.

Menuju Hak Air yang Adaptif dan Berkeadilan

Evolusi hak atas air menunjukkan pola “twists and turns” antara sistem berbasis tanah dan penggunaan, dipengaruhi oleh perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Sistem appropriation menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, namun harus diimbangi dengan perlindungan nilai-nilai ekologi dan sosial yang diwariskan sistem riparian. Masa depan tata kelola air menuntut integrasi kedua sistem, inovasi kelembagaan seperti water trusts dan corporations, serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan krisis air global, perubahan iklim, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Sumber artikel :
Anthony Scott & Georgina Coustalin, The Evolution of Water Rights, 35 Nat. Resources J. 821 (1995).