Jayapura - Hal itu diungkapkan Direktur Perjanjian Jasa Konstruksi sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Pembangunan Abdul Muis saat melakukan kunjungan kerja Panitia V RI DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (12 Juli 2022). Hari ini, Komite V DPR RI yang dipimpin Robert Rouw dan rekan-rekannya melakukan kunjungan kerja singkat dan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kawasan Kumuh, BMKG dan Kementerian. dari PDT. , Pemprov Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih dan GAPENSI..
Seiring dengan terus mendukung Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Papua, Komite V DPR RI perlu mendengarkan pandangan Kementerian PUPR terhadap tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Dari definisi yang dibagikan Pusat Kementerian PUPR dalam Amsal. Papua mengatakan pemerintah menghadapi banyak tantangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan dan langkah-langkah keamanan..
Direktur Pelayanan Prasarana dan Direktur Pembangunan Infrastruktur yang mendampingi kunjungan kerja ini mengungkapkan dalam TA. Pada tahun 2022, diharapkan terkirim sebanyak 209 parsel, 143 parsel telah dikontrak, dan 63 parsel masih dijual. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Kementerian Konstruksi berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dari peristiwa dan kegiatan di provinsi Papua. “Khusus Papua, melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2019 sudah ada peraturan pemerintah tentang Pemberi Kerja Warga Negara Papua (OAP) dan ini coba kita laksanakan, kontrak kecil dan besaran perlu OAP, OAP dan KSO. OAP diperbolehkan,” kata Muis..
Dari total 173 portofolio yang diperingkat, 64 portofolio pemenang merupakan perusahaan OAP dan dana IDR. 445,01 juta dolar. Sedangkan satu perusahaan di Papua mendapat 112 pinjaman di wilayah Rp. 1,1 miliar won. Kementerian PUPR menyampaikan informasi dan saran kepada LKPP yang saat ini sedang mempersiapkan perubahan Perpres Nomor 4. Muis meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap LKPP 16/2018 untuk memastikan reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik. dikoreksi oleh presiden. Keputusan tersebut sesuai dengan kondisi negara..
Sementara itu, di bidang pembangunan infrastruktur, Direktur Pengelolaan dan Strategi Bangunan Kementerian Dalam Negeri Edward Abdurrahman mengatakan kepada Subkomite II Komisi V bahwa Komisi V RI dapat membantu Pemprov Papua untuk membeli. Tanah ini untuk pembangunan gedung. “Kalau lahannya sudah siap dan ada pembiayaan, masih bisa dibangun,” kata Edwards..
Sementara itu, Edward juga mengatakan Komisi V DPR RI bisa membantu pemerintah daerah ketika anggaran pertahanan diperketat. Menteri PUPR memerintahkan agar bangunan di seluruh kawasan tetap dirawat dengan baik selama pembangunan tahun 2015 hingga 2021, kata Edward..
Sementara itu, Robert Rouw mengatakan, kunjungan kerja Komite V DPR RI ini dilakukan dalam rangka menjalankan misi pengawasan infrastruktur di wilayah provinsi Papua dan menjaring aspirasi masyarakat Papua. “Kami di Komisi V DPR RI ini fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua,” jelas Roberth..
Perwakilan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI kali ini menjelaskan bahwa mereka berharap kedepannya penjualan barang dan jasa di Papua akan lebih baik dan keuntungan bagi kontraktor di Papua juga akan lebih baik..
Sumber: sumber pu.go.id/berita