Pendahuluan
Secara global, badan usaha milik negara (BUMN) memiliki rekam jejak yang mengecewakan. Reformasi BUMN berusaha meningkatkan kinerja keuangan dan operasional mereka dan membuat mereka beroperasi dengan kekuatan neraca keuangan mereka, tetapi mereka jarang menghasilkan laba atau membayar dividen. Langkah-langkah juga diambil untuk mengurangi aliran dana publik ke BUMN. Beberapa tindakan berhasil, namun banyak juga yang tidak berhasil.
Seiring berjalannya waktu, keprihatinan ini mengarah pada pengakuan yang semakin besar akan perlunya melibatkan sektor swasta untuk membantu meningkatkan kinerja, mengurangi campur tangan politik, meningkatkan disiplin keuangan, dan memprofesionalkan operasi BUMN, yang sering kali melibatkan penyediaan layanan publik yang esensial atau kritis. Jika dipahami dan dilaksanakan dengan benar, privatisasi diharapkan dapat mendorong efisiensi, mendorong investasi yang disertai dengan pertumbuhan dan lapangan kerja baru, serta membebaskan sumber daya publik untuk investasi di bidang infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Penjelasan ini diadaptasi dari Privatisasi Badan Usaha Milik Negara: Ringkasan pengalaman yang diterbitkan oleh asian Pengembangan Bank (ADB).
Mengapa pemerintah memprivatisasi BUMN?
Biaya tinggi dan kinerja BUMN yang buruk membuat banyak pemerintah beralih ke privatisasi sebagai solusi. Pemilik swasta yang baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN dan mengurangi tuntutan finansial dari pemerintah. Ada banyak alasan untuk kinerja BUMN yang buruk. Manajemen BUMN mungkin tidak melihat sisi negatif dari kinerja operasional yang buruk, dan subsidi yang terus berlanjut memperkuat keyakinan ini.
Lapangan bermain yang tidak setara dengan sektor swasta akan semakin melindungi BUMN dan manajemennya. Pada saat yang sama, BUMN sering kali dibebani dengan tujuan-tujuan non-komersial, seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah, sehingga subsidi lebih lanjut diperlukan. Di balik perpaduan antara keistimewaan dan hambatan ini, terdapat kekuatan yang sama: adanya campur tangan politik dalam operasi BUMN dan kecenderungan bagi mereka yang berada di pemerintahan untuk melihat BUMN sebagai alat untuk berbagai tujuan, dan bukannya sebagai sumber yang efisien dalam penyediaan layanan. Keagenan (atau konflik kepentingan) dan masalah-masalah tata kelola perusahaan lainnya yang ditemukan di semua organisasi besar memperparah masalah-masalah ini.
Privatisasi juga dipandang sebagai alat untuk mendorong dan memfasilitasi investasi sektor swasta, menghasilkan pendapatan bagi negara, mengurangi beban administratif negara, dan mendistribusikan kepemilikan secara lebih luas kepada masyarakat. Privatisasi telah menjadi pilihan utama bagi BUMN komersial di berbagai wilayah pada tahun 1990-an dan 2000-an. Namun, krisis keuangan tahun 2008 menyebabkan transisi bertahap dari privatisasi langsung ke pengaturan kepemilikan campuran, terutama pada BUMN yang lebih besar dan lebih kompleks, serta pendalaman pasar modal melalui penawaran umum perdana BUMN. Meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN besar di bidang infrastruktur dan sektor lainnya juga menjadi prioritas untuk menarik investasi swasta.
BUMN mana yang lebih mudah diprivatisasi?
BUMN yang paling mudah diprivatisasi berada di sektor-sektor yang kompetitif. BUMN yang bergerak di sektor manufaktur, perhotelan, dan ritel biasanya akan lebih cepat terjual dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang jelas. Kompetisi domestik dan internasional akan mendorong efisiensi, dan reformasi, seperti liberalisasi perdagangan dan pasar, dapat membuat privatisasi menjadi lebih efektif bagi BUMN-BUMN ini.
BUMN di sektor yang diatur atau monopoli dapat menjadi lebih menantang. Sementara beberapa sektor monopoli, seperti telekomunikasi, telah berhasil diprivatisasi dengan kerangka kerja regulasi yang tepat, sektor-sektor lain, seperti transmisi listrik, air, keuangan, dan pertambangan, lebih sulit. Regulasi yang tidak memadai dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen setelah privatisasi.
Privatisasi BUMN yang tidak kompetitif dengan sukses membutuhkan beberapa langkah. Aset-aset yang kompetitif dan non-kompetitif perlu dipisahkan dan, dalam beberapa kasus, dijual secara terpisah. Regulasi untuk penetapan harga, standar pelayanan minimum, dan di bidang-bidang lain, sesuai kebutuhan, harus ditetapkan.
Apa saja isu-isu implementasi yang umum terjadi?
BUMN mungkin memerlukan restrukturisasi sebelum dijual. Hal ini dapat melibatkan perubahan bentuk hukum; manajemen baru; penutupan, pemisahan, atau pemisahan bagian dari BUMN yang tidak akan dijual atau dijual secara terpisah; suntikan ekuitas pemerintah dan penugasan kembali kewajiban; serta pengurangan dan perubahan tenaga kerja. Hal ini juga dapat melibatkan investasi baru untuk modernisasi atau rehabilitasi. BUMN yang lebih kecil mungkin tidak terlalu membutuhkan restrukturisasi dan dapat dijual “apa adanya”.
Penilaian yang akurat bisa jadi sulit. Penilaian teknis jarang sekali dapat memperkirakan harga pasar dengan tepat. Penilaian BUMN sulit dilakukan di negara-negara di mana lingkungan operasi berubah dengan cepat. Hal ini juga berlaku di negara-negara di mana laporan keuangan yang akurat tidak tersedia atau di mana pasarnya tipis. Penilaian yang terlalu tinggi dan ekspektasi yang tidak realistis dari pihak pemerintah juga dapat menyebabkan penundaan. Penetapan harga saham yang terlalu tinggi dalam penawaran umum juga dapat menyebabkan kegagalan.
Mengatasi kendala pembiayaan dapat menjadi tantangan tersendiri. Kendala ini mungkin berasal dari sistem keuangan yang lemah. Hal ini juga dapat terjadi ketika privatisasi dilakukan secara terburu-buru saat krisis, dan kondisi pasar sedang dalam kondisi terburuk. Sensitivitas mengenai kepemilikan asing juga menjadi masalah.
Apa saja area kritis dalam privatisasi yang harus dikelola dengan baik?
Kerangka hukum dan kelembagaan. Menciptakan kerangka kerja biasanya memerlukan pengembangan aspek-aspek penting dari undang-undang bisnis, seperti hukum properti, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan, dan penyelesaian sengketa. Hal ini juga melibatkan modifikasi undang-undang tentang BUMN yang akan didivestasikan dan mengatur proses privatisasi. Sangatlah penting untuk mengimplementasikan undang-undang yang relevan dengan cara yang kredibel dan efisien. Tanggung jawab untuk privatisasi berada di tangan kepemimpinan politik, yang mendefinisikan tujuan, menetapkan prioritas, mengambil keputusan-keputusan penting, dan mengawasi program tersebut.
Urutan privatisasi. Banyak negara memulai dengan BUMN kecil dan menengah di sektor komersial yang lebih mudah diprivatisasi. BUMN besar di bidang infrastruktur dan sektor strategis lainnya terbukti lebih kompleks dan lebih mungkin memerlukan restrukturisasi organisasi dan keuangan yang signifikan sebelumnya serta manajemen yang hati-hati terhadap implikasi sosial. Pelajaran utama dari pengalaman global adalah bahwa transparansi dan integritas proses privatisasi tidak boleh dikorbankan demi kecepatan.
Reformasi paralel. Program privatisasi yang berhasil telah disertai dengan reformasi regulasi pasar produk yang pro-kompetisi dan pengembangan kerangka kerja regulasi yang baik. Menumbuhkan persaingan dengan membuka sektor-sektor untuk investasi dan perdagangan swasta dalam dan luar negeri merupakan pelengkap restrukturisasi dan privatisasi BUMN dalam mencapai pertumbuhan yang dinamis dan pasar yang efisien.
Perbaikan tata kelola perusahaan. Beberapa langkah yang diambil antara lain menetapkan kerangka hukum dan peraturan yang baik untuk tata kelola perusahaan BUMN, menciptakan pengaturan yang tepat untuk pengawasan dan akuntabilitas negara yang efektif, mengembangkan sistem pemantauan kinerja yang baik, mendorong disiplin keuangan dan fiskal, memprofesionalkan dewan BUMN, meningkatkan transparansi dan pengungkapan, dan melindungi hak-hak pemegang saham di perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan campuran.
Transparansi dan komitmen politik. Transparansi dicapai melalui kriteria seleksi yang jelas dan sederhana untuk mengevaluasi penawaran, prosedur penawaran kompetitif yang jelas, pengungkapan harga pembelian dan pembeli, tanggung jawab institusional yang jelas, serta pemantauan dan pengawasan yang memadai atas program tersebut. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan reaksi politik dan sering dikaitkan dengan penjualan yang tidak terstruktur dengan baik.
Apa saja elemen-elemen kunci untuk sukses?
Memperkuat kesiapan negara. Membangun kerangka kerja ekonomi makro yang stabil dan kapasitas untuk mengatur sektor-sektor yang relevan. Semakin ramah pasar lingkungan bisnis, semakin besar manfaatnya.
Membangun kapasitas kelembagaan. Mempersiapkan restrukturisasi keuangan, restrukturisasi tenaga kerja, dan pembentukan badan-badan pengatur, terutama untuk privatisasi di sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, dan perbankan. Memperkuat kapasitas untuk menyusun, menegosiasikan, memantau, dan menegakkan kontrak pada fase pasca-privatisasi.
Menangani korupsi. Menerapkan pakta integritas antara pihak yang berwenang mengontrak dan operator yang mengajukan penawaran untuk BUMN dan menetapkan pedoman yang jelas serta prosedur uji tuntas untuk melindungi informasi komersial yang sensitif dan memastikan transparansi. Membuat daftar semua pihak yang dikontrak yang mencatat informasi dasar dan mengembangkan alat.
Mengakui dan mengatasi kompleksitas. Memiliki pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terhubung dengan sisi publik dan swasta dalam pembangunan yang mempertimbangkan spektrum solusi swasta dan publik, memanfaatkan berbagai opsi keuangan, menggabungkan pelajaran global dan praktik-praktik yang baik, serta membahas kesetaraan dan keterjangkauan bagi konsumen.
Disadur dari: development.asia