Kecerdasan Artifisial telah menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam). Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN, Anto Satriyo Nugroho mengatakan, berbagai teknologi AI diperlukan untuk riset di bidang Hankam misalnya Computer Vision, Machine Learning (ML), Cyber Security, Natural Language Processing (NLP) dan berbagai teknologi lainnya.
“Intinya teknologi AI membuat sistem lebih cerdas dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan,” tegas Anto saat membuka Webinar PRKAKS seri 1 bertajuk Kecerdasan Artifisial dan Aplikasinya di bidang Pertahanan dan Keamanan pada Kamis, (7/3) di Bandung.
Menurut Anto, di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber terdapat beberapa peneliti yang menekuni kecerdasan artifisial dan penerapannya di bidang Hankam. Ia berpesan bahwa pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber harus dibarengi dengan penguasaan teknologi tersebut secara nasional, melalui kegiatan penelitian terhadap teknologi utama dan penggunaannya di berbagai bidang pembangunan yang bertanggung jawab.
Perekayasa Ahli Madya PRKAKS - BRIN, Achmad Farid Wadjdi memberikan reviu terhadap riset berjudul meningkatkan ketahanan siber melalui praktik terbaik Internet of Battlefield Things (IoBT). IoBT merupakan sebutan pengelompokan pengaplikasian Internet of things atau IoT untuk operasi pertempuran modern dan peperangan cerdas. Achmad menuturkan penting untuk memahami terlebih dahulu tentang konsep pertahanan negara yaitu militer dan nirmiliter.
“Jadi ketika bicara IoT itu banyak menyebutkan Internet of Military Things (IoMT) atau Internet of Defense Things (IoMT) dan Internet of Battlefield Things (IoBT) maka kalau kita membahas ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana security di militer itu diterapkan,” paparnya.
Eddy Maruli Tua Sianturi, sebagai pemateri kedua pada webinar tersebut menjelaskan tentang konseptualisasi pengukuran Indeks Bela Negara (IBN) sebagai gambaran seberapa penting Konsep Bela Negara perlu diukur untuk rekomendasi operasionalisasi pembinaan Bela Negara yang lebih baik. Eddy berpendapat, pengukuran IBN bukan hanya mengukur rasa bangga warga berupa patriotisme dan nasionalisme tetapi juga mengukur kekuatan niat warga untuk membela negara.
“Pengukuran IBN memungkinkan pendekatan yang lebih luas, mendalam dan responsif terhadap dinamika sosial politik saat ini. Namun penting juga untuk mempertimbangkan tantangan seperti bias data, privasi dan keamanan data dalam konseptualisasi IBN,” tegas Perekayasa Ahli Madya PRKAKS- BRIN tersebut.
Sementara itu, Perekayasa Ahli Madya PRKAKS - BRIN Jemie Muliadi, menyampaikan metode sistem kendali cerdas atau Intelligent Control System dalam penegakan hukum dan kedaulatan Negara. Jemie mengatakan metode tersebut mampu mengatasi sistem non linear yang sulit untuk disederhanakan lalu sistem dengan kopling silang yang sulit dipisahkan dan sistem yang perubahan parameternya signifikan terhadap waktu.
“Metode sistem kendali cerdas memberikan pengendalian yang akurat sesuai sinyal referensi atau input yang diberikan. Metode ini dapat berperan dalam aspek penegakan hukum dan kedaulatan Negara, khususnya pada kondisi yang membutuhkan pergerakan cepat dan penuh ketidakpastian,” pungkasnya.
Sumber: https://brin.go.id/