Pembangunan Infrastruktur dikebut
Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menyelesaikan program dan proyek strategis yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan berkelanjutan.
Untuk menggarap proyek infrastruktur pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp422,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, yang merupakan anggaran infrastruktur tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,8% dibandingkan perkiraan realisasi anggaran infrastruktur tahun 2023 yang mencapai Rp399,6 triliun. Anggaran infrastruktur pada tahun 2022 mencapai Rp373,1 triliun. Pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat sebesar 31,2% menjadi Rp403,3 triliun setelah mengalami penurunan sebesar 22% menjadi Rp207,3 triliun pada tahun 2020 dari Rp394,1 triliun pada tahun 2019.
Dalam Nota Keuangan 2024, direncanakan dana infrastruktur sebesar Rp213,7 triliun akan disalurkan kepada kementerian/lembaga. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan daerah, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja nonkementerian/lembaga akan dialokasikan sebesar Rp20,27 triliun untuk pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru (DOB) dan mendukung kerja sama pemerintah-swasta (KPBU). Kemudian, sebesar Rp94,8 triliun akan disisihkan untuk tunjangan kinerja daerah (TKD). Dana ini akan disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) serta dana alokasi umum (DAU) infrastruktur dan sektor pekerjaan umum. Terakhir, sebesar Rp93,9 triliun akan dialokasikan untuk penyediaan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga di bidang infrastruktur.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan sebagian besar proyek infrastruktur menggunakan kontrak multiyears, sehingga anggaran Rp422 triliun tidak hanya akan dialokasikan untuk proyek yang dimulai tahun ini, tetapi juga proyek lanjutan dari tahun sebelumnya.
“Penting bagi pemerintah untuk tidak meninggalkan konstruksi yang sedang berjalan. Jadi harus dipastikan kesinambungannya,” kata Faisal kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023). Faisal mengatakan, pemerintah memiliki prioritas krusial, salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dipercepat pada tahun 2024.
Namun, dia menyatakan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sisi efisiensi dan tata kelola karena anggarannya cukup besar. “Jadi, efisiensi bukan sekadar efektivitas. Anggaran pemerintah terbatas padahal infrastruktur adalah prioritas. Tapi kalau tidak efisien maka tidak cocok,” ujarnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun depan meski merupakan tahun politik. Infrastruktur masih dibutuhkan oleh masyarakat.
“Modal terdepresiasi. Penduduknya terus bertambah. Jadi tidak mungkin dihentikan atau dikurangi [pembangunan infrastruktur],” kata Telisa kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023).
Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberikan multiplier effect yang lebih besar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem yang sesuai untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun.
“Pemanfaatan infrastruktur juga penting. Kalau infrastruktur hanya dibangun, multiplier effectnya hanya satu siklus saja,” jelasnya.
Telisa juga mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur tahun depan yang mengalami kenaikan sebesar 5,8% merupakan jumlah yang cukup besar mengingat iklim perekonomian saat ini. Namun pengalokasian anggaran infrastruktur harus dibarengi dengan upaya meminimalisir kebocoran. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan pada menit-menit terakhir di penghujung tahun.
“Anggarannya cukup, tapi [agar optimal], proyek tidak bisa dipercepat di menit-menit terakhir dan korupsi harus dimitigasi,” kata Telisa.
Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus menyerap tenaga kerja, tapi juga memenuhi tingkat komponen lokal (TKDN). “[Pembangunan] infrastruktur memerlukan banyak komponen impor. Beberapa di antaranya mungkin bisa tersubstitusi dengan produk lokal kita dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Pengadaan barang juga harus digenjot agar TKDN meningkat. Sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut Telisa mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai (PKT) sangat baik untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. “Program padat karya tunai harus dilanjutkan. Misalnya pembangunan jalan di desa harus melibatkan warga desa untuk menciptakan lapangan kerja sehingga pemuda di desa memiliki aktivitas dan pendapatan,” jelasnya.
Anggota Badan Anggaran DPR Salim Fakhry mengungkapkan, besaran anggaran infrastruktur mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis semaksimal mungkin.
Politisi Golkar ini sangat mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berhasil menyelesaikan 161 proyek strategis nasional senilai Rp1.134,9 triliun. Nilai investasi tersebut mampu menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1.670 triliun dan menciptakan sekitar 4,5 lapangan kerja.
Presiden Jokowi dalam pidato Rancangan APBN 2024 dan Nota Keuangan Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023), menjelaskan, anggaran infrastruktur ditingkatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain IKN, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2024 akan diprioritaskan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi sekunder. saluran irigasi tersier.
Anggaran tersebut juga akan diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di bidang energi, pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan terhadap proyek-proyek strategis.
“Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui pencampuran skema pendanaan. Dengan mensinergikan pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, peningkatan anggaran infrastruktur merupakan hal yang penting. Pembangunan infrastruktur secara masif diyakini dapat memperkuat penyediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan.
Disadur dari: www.pwc.com