Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang. Jakarta Rabu, 17 Januari 2024 Seorang petani menabur pupuk di sawah di desa Mujur, Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan porsi anggaran negara untuk subsidi pupuk, salah satu tindakan terakhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo menjelang pemilu 2024 mendatang.
Keputusan ini menarik perhatian karena bertolak belakang dengan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya memilih untuk memangkas subsidi pupuk. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan motif politik menjelang pemilu, dengan beberapa pihak meragukan keefektifannya terhadap pertanian Indonesia.
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan Rp14 triliun (US$898,39 juta) dari anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi pupuk pada tanggal 2 Januari 2023. Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi impor beras dan komoditas pangan lainnya di tengah dampak El Nino terhadap hasil pertanian, terutama karena populasi Indonesia diproyeksikan meningkat 4 juta hingga 4,5 juta orang per tahun.
Presiden juga menjelaskan bahwa masalah pasokan pupuk di negara ini telah dipengaruhi oleh dampak krisis global, seperti Perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19, terhadap rantai pasokan pupuk di seluruh dunia. Kementerian Pertanian menyatakan stok pupuk yang ada saat ini sebanyak 1,7 juta ton cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,6 juta ton pupuk untuk musim tanam pertama yang berlangsung dari oktober 2023 Perusahaan Induki hngga maret 2024 untuk 3,9 juta hektare (ha) lahan pertanian, yang akan digarap mulai Januari hingga Februari 2024.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa kenaikan subsidi pupuk akan dialokasikan untuk musim tanam kedua. Jokowi, setelah berdiskusi dengan Pupuk Indonesia Holding Company, mengatakan bahwa 1,7 juta ton pupuk tersebut termasuk 1,2 juta ton pupuk bersubsidi. Namun, profesor Institut Pertanian Bogor dan Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mencatat bahwa biaya subsidi pupuk pemerintah melonjak dari Rp17,62 triliun di tahun 2013 menjadi Rp34,31 triliun di tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Keuangan, tetapi produksi gabah kering giling turun dari 71,28 juta ton menjadi 54,6 juta ton di periode yang sama berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia mengatakan bahwa korupsi pada 20 persen dari subsidi tersebut berkontribusi pada kebijakan yang tidak berkorelasi dengan produksi beras. Keputusan Jokowi untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 70 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp40,68 triliun dari Rp26,68 triliun di tahun 2023 berbeda dengan kebijakan pupuk presiden pada periode kedua ketika ia memotong subsidi sebesar Rp10 triliun.
Keputusan ini diduga untuk mendukung kampanye kepresidenan Prabowo Subianto, yang menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, dengan cara meningkatkan tingkat persetujuan Jokowi sehingga orang-orang akan memberikan dukungan kepada kandidat yang paling mirip dengannya. Jokowi juga telah menaikkan subsidi pupuk menjelang pemilihan umum 2019, dan subsidi tersebut berkontribusi pada tingkat persetujuannya saat ini yang melebihi 73%. Kementerian Pertanian membantah bahwa kenaikan subsidi pupuk bermotif politik dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di tengah dampak fenomena cuaca El Nino.
Namun, Pusat Reformasi Ekonomi (Inti) Indonesia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya melakukan kebijakan ini ketika Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga pupuk pada tahun 2022. Sudut pandang Setiap Kamis Apakah Anda ingin memperluas wawasan Anda atau tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru, “Sudut pandang” adalah sumber yang tepat bagi siapa saja yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.
Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dalam tata kelola subsidi pupuk di Indonesia dari studi sistemik tentang pencegahan misadministrasi tata kelola subsidi pupuk yang dimulai pada tahun 2021, dan investigasi atas dugaan misadministrasi dalam data dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai pada tahun 2022. Ombudsman menemukan bahwa permasalahan seputar pupuk bersubsidi meliputi ketidakjelasan dan ketidakefektifan tujuan kebijakan dan kriteria petani penerima subsidi, data penerima yang tidak akurat, distribusi subsidi yang tidak tepat, dan rancangan rencana anggaran yang tidak proporsional. 13 Sementara itu, calon presiden Ganjar Pranowo memasukkan penanggulangan kelangkaan pupuk secara nasional sebagai salah satu janji kampanyenya.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan luar negeri dan kemitraan internasional lainnya untuk mendapatkan beberapa bahan baku pupuk, kecuali untuk gas alam yang menurutnya dapat diprioritaskan untuk diambil dari dalam negeri. Mantan gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya tiga pabrik pupuk baru, baik untuk pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, untuk mengatasi masalah ini.
Apa yang kami dengar Beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah belum mengirimkan proposal revisi anggaran untuk tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun ke DPR yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Para politisi di DPR menganggap penambahan subsidi pupuk ini lebih merupakan permainan politik untuk pemilihan umum yang akan datang, khususnya untuk mendulang suara dari masyarakat petani.
Calon presiden Prabowo Subianto juga mengangkat isu distribusi pupuk bersubsidi dalam debat capres pertama. Oleh karena itu, partai-partai politik di DPR yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan penambahan subsidi pupuk, meskipun perubahan anggaran tersebut melanggar hak-hak DPR atas anggaran. Sebagai komoditas politik, pasangan Ganjar-Mahfud juga menjanjikan tambahan subsidi pupuk jika mereka terpilih. Sebagai pengingat, penambahan subsidi pupuk juga pernah terjadi pada tahun 2019, sesaat sebelum pemilihan presiden.
Meskipun ada tambahan subsidi, beberapa petani tetap khawatir bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak akan adil. Masalah utama pupuk selalu ada pada distribusi. Banyak petani di daerah-daerah tertentu yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, jumlah pupuk jenis tertentu yang didistribusikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah lainnya adalah akurasi data penerima pupuk dan efektivitas pengawasan.
Biasanya, pupuk bersubsidi tidak tersedia bagi petani karena terlalu berharga bagi para politisi, dan dijual kembali sebagai pupuk non subsidi. Kementerian Pertanian juga diduga tidak transparan dalam menunjuk distributor dan pengecer resmi. Banyak perusahaan rekanan yang berafiliasi dengan pejabat atau anggota DPR. Hal ini semakin meningkatkan potensi maladministrasi, kerentanan terhadap penyimpangan, dan kemungkinan korupsi.
Sumber-sumber di Ombudsman Republik Indonesia mengkonfirmasi indikasi ini. Ombudsman menemukan bahwa kebocoran pupuk bersubsidi terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Disclaimer Konten ini disediakan oleh Tenggara Strategics bekerja sama dengan The Jakarta Post untuk menyajikan analisis terbaru yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai lanskap politik dan bisnis di Indonesia.
Akses edisi terbaru Tenggara untuk membaca artikel-artikel di bawah ini: Debat politik tidak banyak mengungkap kebijakan luar negeri, lebih banyak pada karakter kandidat Jokowi, PDI-P bertarung secara langsung di Jawa Tengah akankah Ganjar dan Anies bergabung untuk melawan Prabowo dalam pemilihan presiden? Mencari pengganti Firli pasca pemecatannya dari KPK Bisnis dan Ekonomi Menakar bisnis dan ekonomi Djarum, keterlibatan grup Wings dalam IKN Impor dan perluasan basis pajak untuk inisiatif susu gratis Prabowo Pemerintah bidik minuman manis dan plastik untuk kenaikan cukai tahun 2024.
Disadur dari: thejakartapost.com