Pohon jati (Tectona grandis) adalah tumbuhan utama di hutan jati. Hutan jati terutama ditemukan di Jawa di Indonesia. Namun, mereka sekarang juga tersebar di berbagai tempat seperti di pulau-pulau Muna, Sumbawa, Flores, dan lainnya. Hutan jati adalah hutan tertua yang dikelola di Jawa dan Indonesia, dan salah satu jenis hutan terbaik yang dikelola.
Para ahli (altona, 1922; Charles, 1960) berpendapat bahwa orang-orang Hindu dari India pada akhir era Hindu (awal abad X1V, hingga awal abad XVI) membawa jati di Jawa. Namun, para ahli lain menolak ini. Mereka percaya bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa jati bukan tumbuhan asli Jawa (Whitten dkk., 1999). Mengingat sifat kayu yang dikenal selama ratusan tahun, anggapan bahwa manusia memainkan peran penting dalam penyebaran jati dari India ke Jawa jelas sulit dihindari. Meskipun demikian, Peluso (1991) menyatakan bahwa ketika pedagang belanda tiba di jawa pada pertengahan abad ke-17, mereka menemukan banyak tegakan jati campuran atau bahkan tegakan jati hampir murni yang tersebar di bagian tengah Pulau Jawa.
Sejauh ini, sejarah menunjukkan bahwa sebelum kedatangan VOC ke Jawa, para bupati telah menghormati raja dengan glondhong pengareng-areng. Demikian pula, ketika ada posisi yang disebut juru wana atau juru pengalasan (wana, sayangnya berarti hutan dalam bahasa Jawa). Pada tahun 1600-an, ada hutan jati yang baik yang dikelola di sekitar Bojonegoro, Jawa Timur, untuk tujuan membangun bangunan, benteng, dan kapal.
Hingga awal abad ke-19, VOC terus menguasai hutan jati di bagian utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun telah menguasai hutan jati selama tiga abad, mungkin tidak ada pengelolaan hutan jati yang baik. Untuk kepentingan pembuatan kapal-kapal dagang dan konstruksi lainnya, VOC memperketat penebangan dan pengamanannya.
Ketika bangkrut karena korupsi pada paruh akhir abad ke-18, VOC telah mengeksploitasi habis jati di Jawa dan meninggalkan lahan hutan yang rusak parah. Ini bukanlah kerusakan secara meluas yang terakhir dalam sejarah hutan jati di Pulau Jawa. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengambil alih tanggung jawab VOC dan —terdorong oleh kebutuhan kayu jati sebagai bahan baku industri kapal di Belanda saat itu— berniat mengembalikan hutan jati Jawa seperti semula.
Kemudian, Gubernur Jenderal Willem Daendels (1808-1811) mendirikan lembaga pertama untuk mengelola hutan jati Jawa. Dia tetap menggunakan blandong. Pemerintah Kolonial Belanda meminta dua rimbawan Jerman, Mollier dan Nemich, untuk merancang sistem budidaya hutan untuk Jawa pada tahun 1847. Pemerintah Kolonial Belanda memilih sistem monokultur, yang melibatkan penanaman satu jenis pohon yang dominan, sementara sistem multikultur, yang melibatkan penanaman banyak jenis pohon, ditolak. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah kolonial untuk menghasilkan keuntungan ekonomi.
Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan wilayah tertentu sebagai hutan untuk ditanami dengan jati. Wilayah-wilayah ini tidak digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Hutan terletak jauh dari pusat-pusat kota dan di daerah yang kurang subur dan curam.
Undang-undang tentang kehutanan dibuat pada tahun 1865. Semua bentuk kerja paksa dihapuskan dari undang-undang ini. Selain itu, UU itu membagi hutan Jawa menjadi tiga wilayah: hutan rimba, hutan jati di bawah pengawasan negara, dan hutan jati tidak di bawah pengawasan. Hutan dengan jenis pohon utama selain jati disebut hutan rimba. Semua tanah, termasuk hutan, dimiliki dan dikelola oleh negara, menurut Undang-Undang Baru tahun 1874. Setelah enam tahun, hutan produksi jati Jawa dibagi menjadi 13 "distrik hutan jati" di bawah djatibedrijf (perusahaan jati negara).
Pada tahun 1890, rimbawan Bruisma memimpin pembuatan rencana perusahaan pertama. Tujuh tahun kemudian, houtvestrij pertama dibangun, dan houtvestrij terakhir baru selesai sekitar 1932. Houtvestrij menggabungkan area hutan tertentu untuk mengatur proses daur produksi, dari tahap menanam pohon hingga tahap pemeliharaan dan memanen. Houtvestrij sekarang dikenal sebagai KPH.
Hutan jati tidak lebih baik setelah pemerintah Kolonial Belanda mengambil alih pengelolaan hutan dari VOC pada sekitar 1808. Eksploitasi tidak teratur dan kerusakan hutan terus terjadi hingga awal abad ke-20. Baru pada sekitar awal abad ke-20 dibangun dasar-dasar modernisasi pengelolaan hutan jati: pembagian wilayah, penataan, pengaturan hasil, dan penelitian hutan.
Sumber: