Ancaman Nyata Bencana Hidrometeorologi di Era Perubahan Iklim

Indonesia, negeri kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, kini menghadapi tantangan besar: lonjakan bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim global. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga kekeringan semakin sering terjadi, menimbulkan kerugian besar baik secara ekonomi maupun sosial. Artikel ini membedah secara kritis literatur “Hydrometeorological Disasters and Climate Change Adaptation Efforts” karya Aprizon Putra dkk., dengan menyoroti data, studi kasus, serta relevansi dan solusi adaptasi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Tren Bencana Hidrometeorologi: Fakta dan Angka yang Mengkhawatirkan

Lonjakan Frekuensi dan Dampak Bencana

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 2019–2020, frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat drastis. Meski sempat terjadi penurunan jumlah kejadian sebesar 29,6% pada awal Januari 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (290 kejadian di 2019 menjadi 207 di 2020), dampak yang ditimbulkan justru melonjak tajam:

• Korban jiwa: Jumlah korban meninggal dan hilang naik 583,3% (dari 12 orang pada Januari 2019 menjadi 82 orang pada Januari 2020).
• Korban luka: Meningkat 7,8% (dari 77 menjadi 83 orang).
• Pengungsi: Lonjakan signifikan sebesar 1.552% (dari 48.668 menjadi 803.996 jiwa).
• Rumah rusak: Naik 303,9% (dari 2.799 menjadi 11.305 unit).

Fakta lain yang mengkhawatirkan, sekitar 92,1% bencana di Indonesia disebabkan oleh faktor hidrometeorologi. Angka ini bahkan sempat naik hingga 97% pada tahun 2013. Artinya, hampir seluruh bencana yang terjadi di tanah air berkaitan erat dengan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Studi Kasus: Banjir dan Longsor di Awal 2020

Awal tahun 2020 menjadi bukti nyata betapa rentannya Indonesia terhadap bencana hidrometeorologi. BMKG memprediksi ancaman bencana akan terus berlangsung hingga pertengahan Mei 2020, akibat anomali suhu permukaan laut yang memicu curah hujan ekstrem di berbagai wilayah. Hasilnya, banjir dan longsor melanda sejumlah daerah, memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan menimbulkan kerugian infrastruktur yang masif.

Penyebab Utama: Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

Faktor Antropogenik dan Global

Peningkatan bencana hidrometeorologi tidak semata-mata akibat perubahan iklim global, namun juga didorong oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2000 dan 2007 menegaskan bahwa:

• Pola curah hujan berubah secara signifikan, baik dari segi intensitas, durasi, maupun distribusi.
• Di wilayah tropis, termasuk Indonesia, curah hujan meningkat 0,2–0,3% per dekade selama abad ke-20.
• Musim kemarau semakin panjang, sementara musim hujan menjadi lebih intens dan terkonsentrasi.

Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi masif, memperparah situasi. Data menunjukkan, antara 2003–2006, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,17 juta hektare per tahun, jauh melebihi kemampuan rehabilitasi pemerintah yang hanya sekitar 450.000 hektare per tahun.

Studi Kasus: Deforestasi dan Banjir Bandang

Salah satu contoh nyata adalah banjir bandang yang kerap terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan perkebunan sawit dan tambang menyebabkan hilangnya daerah resapan air, sehingga hujan deras langsung berubah menjadi banjir dan longsor. Upaya moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut (Instruksi Presiden No. 6/2013) belum efektif menahan laju kerusakan.

Kerentanan Sosial: Siapa yang Paling Terancam?

Data Kerentanan Wilayah

Menurut studi BNPB, sekitar 124 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan rawan longsor (kategori sedang hingga tinggi), dan 61 juta orang berada di wilayah rawan banjir. Ini berarti lebih dari separuh populasi Indonesia hidup dalam ancaman bencana hidrometeorologi setiap saat.

Studi Kasus: Komunitas Rentan di Daerah Aliran Sungai

Masyarakat di bantaran sungai besar seperti Ciliwung, Bengawan Solo, dan Musi menjadi kelompok paling rentan. Setiap musim hujan tiba, mereka harus bersiap menghadapi potensi banjir dan kehilangan tempat tinggal. Upaya relokasi kerap terkendala aspek sosial-ekonomi dan keterbatasan lahan pengganti.

Adaptasi Iklim: Strategi dan Implementasi di Indonesia

Kerangka Adaptasi: Dari Global ke Lokal

Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana. IPCC dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menekankan pentingnya strategi adaptasi selain mitigasi. Adaptasi diartikan sebagai proses dinamis untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, baik secara individu, komunitas, maupun institusi.

RAN-API: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang memprioritaskan empat sektor utama:

• Pertanian
• Pesisir, kelautan, dan pulau kecil
• Kesehatan
• Pekerjaan umum (termasuk sumber daya air, infrastruktur, dan tata ruang)

RAN-API menjadi payung kebijakan untuk mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Ragam Upaya Adaptasi: Dari Responsif ke Proaktif

Adaptasi di Sektor Air

• Perlindungan sumber air tanah dan pengelolaan sistem pasokan air.
• Pengembangan penyimpanan air tanah, pemanfaatan air hujan, dan desalinasi.
• Reformasi kebijakan air, termasuk pengaturan harga dan irigasi.
• Pembangunan sistem pengendalian banjir dan kekeringan.

Adaptasi di Sektor Pertanian

• Kontrol erosi dan pembangunan waduk untuk irigasi.
• Pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan dan salinitas.
• Diversifikasi tanaman dan intensifikasi pertanian.
• Edukasi petani tentang konservasi tanah dan air.

Adaptasi di Sektor Kehutanan

• Pengelolaan hutan berkelanjutan, reboisasi, dan agroforestry.
• Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan.
• Identifikasi spesies tanaman yang tahan perubahan iklim.

Adaptasi di Sektor Pesisir dan Kelautan

• Perlindungan infrastruktur ekonomi pesisir.
• Penguatan tanggul pantai, konservasi terumbu karang, dan mangrove.
• Pengelolaan zona pesisir terpadu dan pengembangan regulasi perlindungan pesisir.

Adaptasi di Sektor Kesehatan

• Reformasi sanitasi dan manajemen kesehatan masyarakat.
• Pengembangan sistem peringatan dini penyakit.
• Peningkatan kualitas lingkungan dan desain permukiman yang adaptif.

Studi Kasus: Implementasi Adaptasi di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, adaptasi dilakukan melalui pembangunan waduk dan sistem irigasi untuk mengantisipasi kekeringan, serta program reboisasi di daerah hulu sungai untuk menekan risiko banjir. Namun, tantangan tetap besar, mulai dari keterbatasan dana, koordinasi lintas sektor, hingga resistensi masyarakat terhadap perubahan kebiasaan.

Tantangan Implementasi Adaptasi: Hambatan dan Solusi

Kurangnya Integrasi Kebijakan

Masih banyak program adaptasi yang berjalan parsial dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi antar instansi kerap tumpang tindih, sehingga efektivitas adaptasi menurun.

Keterbatasan Data dan Teknologi

Minimnya data iklim berkualitas serta keterbatasan teknologi pemantauan dan peringatan dini menjadi hambatan utama. Banyak daerah belum memiliki sistem pemantauan cuaca dan bencana yang memadai.

Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih rendah akibat minimnya edukasi dan sosialisasi. Padahal, adaptasi iklim harus berbasis komunitas agar solusi yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan lokal.

Studi Perbandingan: Adaptasi di Negara Lain

Negara-negara seperti Jepang dan Belanda telah berhasil mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam tata ruang dan infrastruktur. Sistem peringatan dini bencana yang canggih dan edukasi publik yang masif menjadi kunci keberhasilan mereka. Indonesia dapat belajar dari model ini, terutama dalam pengembangan teknologi dan pelibatan masyarakat.

Opini dan Rekomendasi: Menuju Adaptasi Iklim yang Efektif dan Berkelanjutan

Pentingnya Kolaborasi Multi-Pihak

Adaptasi iklim tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam:

• Pengembangan teknologi pemantauan dan peringatan dini.
• Edukasi dan pelatihan adaptasi berbasis komunitas.
• Integrasi adaptasi ke dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur.

Inovasi dan Pendanaan

• Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan cuaca dan bencana.
• Skema pendanaan inovatif, seperti asuransi bencana dan dana adaptasi berbasis komunitas.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Setiap program adaptasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan perubahan iklim yang dinamis. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring yang transparan dan berbasis data.

Internal Linking dan Relevansi Industri

Artikel ini sangat relevan untuk dihubungkan dengan topik lain seperti strategi mitigasi perubahan iklim, pengelolaan risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Pembaca dapat memperdalam pemahaman dengan membaca artikel terkait tentang mitigasi bencana, peran teknologi dalam adaptasi iklim, dan studi kasus adaptasi di negara lain.

Kesimpulan: Adaptasi Iklim, Pilar Ketahanan Masa Depan Indonesia

Bencana hidrometeorologi yang kian meningkat menuntut Indonesia untuk bergerak cepat dalam memperkuat adaptasi iklim. Data dan studi kasus menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, hingga kerentanan sosial. Namun, dengan strategi adaptasi yang terintegrasi, kolaborasi multi-pihak, dan inovasi berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat ketahanan menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Adaptasi bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi kehidupan, ekonomi, dan masa depan bangsa. Sudah saatnya adaptasi iklim menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Sumber asli:
Aprizon Putra, Indang Dewata, Mulya Gusman. “Literature Reviews: Hydrometeorological Disasters and Climate Change Adaptation Efforts.” Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, Vol. 5, No. 1, pp. 7–12.

Mengapa Monitoring Dampak Kekeringan Penting untuk Masa Depan?

Kekeringan seringkali dipersepsikan sebagai bencana yang hanya berdampak saat curah hujan sangat rendah. Namun, studi terbaru oleh David W. Walker dkk. (2024) membongkar paradigma ini dengan menyoroti pentingnya monitoring dampak kekeringan secara langsung di lapangan. Artikel ini tidak hanya membahas kekeringan sebagai fenomena iklim, tetapi juga menyoroti peran faktor sosial, teknis, dan kebijakan dalam membentuk kerentanan masyarakat. Dengan pendekatan yang inovatif dan relevan dengan tren global, resensi ini mengulas temuan utama, studi kasus, serta memberikan opini kritis dan perbandingan dengan praktik di negara lain.

Apa Itu Monitoring Dampak Kekeringan?

Monitoring dampak kekeringan adalah proses pengumpulan data secara rutin tentang efek kekeringan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Berbeda dengan pemantauan kekeringan konvensional yang mengandalkan indeks hidrometeorologi seperti SPI (Standardized Precipitation Index), monitoring dampak menempatkan pengalaman nyata masyarakat sebagai sumber utama informasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kerentanan dan respons yang lebih tepat sasaran, serta membuka peluang mitigasi proaktif sebelum bencana membesar.

Studi Kasus: Sertão, Brasil Timur Laut

Gambaran Wilayah

Sertão di Brasil Timur Laut adalah kawasan semi-arid seluas 1,1 juta km², dihuni sekitar 27 juta jiwa. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah paling rawan kekeringan di dunia, dengan curah hujan tahunan rata-rata 750 mm namun evapotranspirasi melebihi 2000 mm. Sebagian besar penduduknya adalah petani kecil yang sangat bergantung pada pertanian tadah hujan dan infrastruktur air yang terbatas.

Sistem Monitoring di Ceará

Sejak 2014, Brasil mengembangkan Brazilian Drought Monitor, sebuah sistem pemetaan kekeringan bulanan berbasis data meteorologi, penginderaan jauh, dan validasi lapangan. Di negara bagian Ceará, monitoring dampak dilakukan oleh lebih dari 3600 laporan lapangan yang dikumpulkan oleh petugas penyuluh pertanian antara 2019–2022. Setiap bulan, rata-rata 80 dari 182 kota di Ceará mengirimkan laporan, dengan cakupan wilayah yang merata di seluruh zona iklim dan tutupan lahan.

Metodologi Unik

• Kuesioner Lapangan: Petugas mengisi kuesioner bulanan yang mencakup kondisi kekeringan, curah hujan, produksi tanaman, ketersediaan air, dan pertanyaan terbuka tentang dampak nyata di masyarakat.
• Analisis Kualitatif: Dari 3641 laporan, 3399 dapat dianalisis secara manual menggunakan coding induktif untuk mengidentifikasi dampak, penyebab, respons, dan informasi tambahan.
• Wawancara Observasi: 29 petugas lapangan diwawancarai untuk memastikan cakupan data dan memahami konteks lokal.

Temuan Utama: Dampak, Penyebab, dan Normalisasi Kekeringan

Dampak Kekeringan yang Terjadi

• Dampak Negatif: Kekurangan air lokal, kerugian hasil panen, kekurangan pakan ternak, dan kebutuhan distribusi air dengan truk.
• Dampak Positif: Laporan tentang kondisi air yang cukup, panen yang baik, atau tidak ada masalah kekeringan.
• Normalisasi Dampak: Kerugian panen hingga 50% dianggap “normal” dan tidak selalu dilaporkan sebagai masalah besar. Demikian pula, level waduk yang rendah (misal 15–25% kapasitas) dianggap cukup selama kebutuhan air dasar terpenuhi.

Penyebab Dampak: Bukan Hanya Kekeringan

• Faktor Hidroklim Non-Ekstrem: Banyak dampak justru dipicu oleh “veranico” (kekeringan singkat di musim tanam) atau hujan intensitas tinggi yang merusak panen, bukan kekeringan ekstrem.
• Faktor Sosio-Teknis: Infrastruktur air yang kurang memadai, akses air yang terbatas di daerah terpencil, dan keputusan pertanian yang kurang adaptif (misal menanam di dataran rendah pasca-kekeringan panjang).
• Kebijakan dan Manajemen: Keterbatasan anggaran, lemahnya pengelolaan air lokal, dan kurangnya koordinasi antar lembaga memperparah dampak.

Data dan Angka Kunci

• Jumlah laporan dampak: 3641 (2019–2022)
• Rata-rata kota yang melapor per bulan: 80 dari 182
• Kerugian panen “normal”: hingga 50% (berdasarkan kriteria program jaminan pendapatan Garantia Safra)
• Level waduk “aman”: bisa serendah 15% kapasitas, tergantung sistem distribusi lokal
• Dampak air: Penggunaan truk air menjadi bagian rutin sistem suplai, bukan hanya respons darurat

Hubungan dengan Indeks Kekeringan Konvensional

Analisis matriks konfusi antara laporan dampak dan kategori kekeringan dari Drought Monitor menunjukkan:

• Hanya 36% dampak terjadi bersamaan dengan kategori “kekeringan sedang”
• Kurang dari 4% dampak terjadi saat “kekeringan parah”
• Banyak dampak terjadi saat indeks kekeringan menunjukkan kondisi normal atau ringan

Hal ini menegaskan bahwa indeks konvensional sering gagal menangkap realitas di lapangan, terutama untuk dampak yang dipicu oleh faktor non-klimatik atau peristiwa hidroklim kecil.

Analisis Kritis: Apa yang Bisa Dipelajari?

Kekuatan Studi

• Pendekatan Partisipatif: Melibatkan petugas lokal yang memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat.
• Data Spasial-Temporal: Monitoring bulanan di banyak lokasi memungkinkan identifikasi tren dan anomali.
• Fokus pada Dampak Nyata: Tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga pengalaman dan persepsi masyarakat.

Keterbatasan

• Subjektivitas Laporan: Interpretasi dampak bisa berbeda antar pelapor, terutama untuk kategori “normal” vs “masalah”.
• Cakupan Data: Tidak semua kota melapor setiap bulan, dan beberapa dampak mungkin tidak terlaporkan.
• Keterbatasan Indeks: Indeks kekeringan nasional tidak selalu relevan untuk skala lokal.

Perbandingan dengan Praktik Global

• Crowdsourcing di AS dan Eropa: Program seperti CoCoRaHS di AS dan EDII di Eropa juga mengandalkan laporan masyarakat, namun seringkali hanya pasca-bencana, bukan monitoring rutin.
• Kebijakan Proaktif: Studi ini menegaskan pentingnya pergeseran dari respons reaktif ke mitigasi proaktif, sejalan dengan rekomendasi WMO dan Global Water Partnership.
• Multi-Hazard Monitoring: Banyak negara mulai mengintegrasikan pemantauan multi-bencana (banjir, kekeringan, tanah longsor) untuk respons yang lebih adaptif.

Impl

kasi untuk Kebijakan dan Industri

Rekomendasi Praktis

• Integrasi Data Lapangan: Sistem pemantauan kekeringan harus menggabungkan data indeks dengan laporan dampak nyata untuk respons yang lebih tepat.
• Peningkatan Infrastruktur Air: Investasi pada jaringan distribusi air dan pemeliharaan infrastruktur sangat krusial, terutama di daerah terpencil.
• Edukasi dan Pelatihan: Petani dan petugas lapangan perlu dilatih untuk adaptasi terhadap variabilitas iklim dan penggunaan teknologi prediksi cuaca.
• Pengembangan Indeks Baru: Indeks kekeringan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk memperhitungkan “veranico” dan dampak hujan intensitas tinggi.
• Pemberdayaan Komunitas: Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan pengambilan keputusan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi.

Peluang Inovasi

• Dashboard Real-Time: Pengembangan dashboard GIS berbasis laporan lapangan untuk pemantauan dan respons cepat.
• Machine Learning untuk Analisis Dampak: Otomatisasi analisis laporan dengan NLP (Natural Language Processing) untuk deteksi dini pola dampak.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi antara pemerintah, universitas, LSM, dan sektor swasta untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif.

Studi Kasus Inspiratif: Adaptasi di Tengah Keterbatasan

Salah satu temuan menarik adalah bagaimana masyarakat Sertão beradaptasi dengan kondisi “normal baru” pasca-kekeringan panjang 2012–2018. Misalnya, penggunaan truk air yang dulunya dianggap darurat kini menjadi bagian dari sistem suplai rutin. Petani juga mulai menyesuaikan waktu tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap variabilitas iklim. Namun, adaptasi ini juga membawa risiko baru, seperti kerentanan terhadap hujan intensitas tinggi yang merusak panen di dataran rendah.

Opini dan Kritik: Menuju Monitoring Dampak yang Lebih Efektif

Studi ini membuktikan bahwa monitoring dampak kekeringan berbasis pengalaman masyarakat jauh lebih kaya informasi dibandingkan sekadar mengandalkan data iklim. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengharmonisasikan data subjektif dengan kebutuhan analisis kebijakan yang objektif. Diperlukan pelatihan, standarisasi pelaporan, dan integrasi teknologi untuk meningkatkan akurasi dan relevansi data.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan sosial-teknis sebelum bencana membesar. Investasi pada infrastruktur, edukasi, dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas, terutama di wilayah rawan seperti Sertão.

Kesimpulan: Monitoring Dampak, Kunci Ketahanan Masa Depan

Monitoring dampak kekeringan bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim. Studi di Brasil Timur Laut membuktikan bahwa banyak dampak terjadi di luar radar indeks konvensional, dan seringkali sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan data lapangan, inovasi teknologi, dan kebijakan proaktif, kita dapat membangun sistem peringatan dini dan mitigasi yang lebih efektif, relevan, dan berkeadilan.

Sumber Artikel:
Walker, D. W., Oliveira, J. L., Cavalcante, L., Kchouk, S., Ribeiro Neto, G., Melsen, L. A., Fernandes, F. B. P., Mitroi, V., Gondim, R. S., Martins, E. S. P. R., & van Oel, P. R. (2024). It's not all about drought: What <drought impacts= monitoring can reveal. International Journal of Disaster Risk Reduction, 103, 104338.

Mengapa Ketangguhan Bencana Jadi Kunci Masa Depan Kota?

Perubahan iklim, urbanisasi pesat, dan ketimpangan sosial telah memperbesar risiko bencana alam di seluruh dunia. Kota-kota dan permukiman manusia kini menghadapi tantangan besar: bagaimana tetap tumbuh dan sejahtera di tengah ancaman banjir, gempa, kekeringan, hingga badai? Artikel ini mengulas secara kritis dan praktis hasil riset Muhammad Tariq Iqbal Khan dkk. (2023) yang membedah hubungan antara risiko bencana, ketangguhan (resilience), dan kerugian manusia di 90 negara selama 25 tahun. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, artikel ini juga mengaitkan temuan riset dengan tren global, studi kasus nyata, serta memberikan opini dan rekomendasi untuk masa depan kota berkelanjutan.

Apa yang Dimaksud dengan Ketangguhan Bencana?

Ketangguhan bencana adalah kemampuan suatu komunitas atau negara untuk menyerap, merespons, dan pulih dari bencana dengan kerugian seminimal mungkin. Konsep ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga mencakup kualitas institusi, literasi masyarakat, teknologi, ekonomi, hingga peran perempuan dan modal sosial. Ketangguhan menjadi fondasi utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Studi Kasus Global: 90 Negara, 25 Tahun, dan Ribuan Bencana

Metodologi Unik: Indeks Risiko dan Ketangguhan

Penelitian ini menggunakan data dari 90 negara (1995–2019) yang dibagi dalam empat kelompok pendapatan: negara berpenghasilan tinggi (HICs), menengah atas (UMICs), menengah bawah (LMICs), dan rendah (LICs). Dua indeks utama dikembangkan:

• Indeks Risiko Bencana: Mengukur tingkat bahaya, paparan, dan kerentanan dengan 15 indikator.
• Indeks Ketangguhan Bencana: Mengukur 9 dimensi ketangguhan (ekonomi, pangan, infrastruktur, tenaga darurat, kualitas institusi, modal manusia, pemberdayaan perempuan, TIK, dan modal sosial) dengan 62 indikator.

Analisis dilakukan menggunakan regresi binomial negatif, metode statistik yang cocok untuk data jumlah korban bencana yang cenderung “loncat-loncat” (overdispersed).

Temuan Angka Kunci

• Rata-rata korban bencana per juta penduduk:
  • LMICs: 24.726,8
  • LICs: 21.325,0
  • UMICs: 17.334,7
  • HICs: 2.488,2
• Nilai rata-rata indeks risiko bencana:
  • LICs: 0,40 (tertinggi)
  • HICs: 0,278 (terendah)
• Nilai rata-rata indeks ketangguhan:
  • HICs: 0,674 (tertinggi)
  • LICs: 0,314 (terendah)
• Negara dengan risiko bencana tertinggi: Angola, Burundi, Afrika Selatan, Filipina, Gambia, Mozambik, India, Nigeria, Namibia, Zambia, Bangladesh.
• Negara dengan ketangguhan tertinggi: Swiss, Jerman, Prancis, Selandia Baru, Australia, Belgia, Kanada, Austria, Belanda, Italia.

Studi Kasus: Kontras Negara Maju dan Berkembang

Negara Maju (HICs): Ketangguhan Efektif, Kerugian Minim

Negara-negara seperti Swiss, Jerman, dan Belanda memiliki skor ketangguhan di atas 70 (dari 100). Mereka mampu menekan korban bencana secara signifikan. Setiap kenaikan satu poin indeks ketangguhan, jumlah korban bencana turun drastis. Investasi pada infrastruktur, sistem peringatan dini, literasi masyarakat, dan tata kelola yang baik menjadi kunci.

Contoh nyata:
Belanda, meski sebagian besar wilayahnya di bawah permukaan laut, mampu meminimalkan korban banjir berkat sistem tanggul, kanal, dan manajemen air yang canggih. Selain itu, edukasi masyarakat dan kesiapsiagaan menjadi budaya sehari-hari.

Negara Berkembang (LICs & LMICs): Risiko Tinggi, Ketangguhan Lemah

Negara-negara seperti Angola, Bangladesh, dan Myanmar memiliki skor ketangguhan di bawah 30. Di sini, setiap kenaikan risiko bencana langsung berbanding lurus dengan lonjakan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Ketangguhan yang rendah disebabkan oleh lemahnya infrastruktur, kurangnya akses teknologi, institusi yang belum efektif, dan rendahnya literasi bencana.

Contoh nyata:
Bangladesh kerap dilanda banjir dan siklon. Meski upaya mitigasi sudah dilakukan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur membuat korban tetap tinggi. Namun, program shelter komunitas dan pelatihan evakuasi mulai menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir.

Analisis Kritis: Apa yang Membuat Ketangguhan Efektif?

Faktor Penentu Ketangguhan

• Infrastruktur Dasar: Sanitasi, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan mempercepat pemulihan pasca-bencana.
• Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Sistem peringatan dini, aplikasi cuaca, dan komunikasi darurat terbukti menyelamatkan banyak nyawa.
• Kualitas Institusi: Pemerintahan yang transparan, responsif, dan terkoordinasi mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan.
• Pemberdayaan Perempuan: Peran aktif perempuan dalam komunitas terbukti memperkuat jejaring sosial dan distribusi bantuan.
• Modal Sosial: Solidaritas, gotong royong, dan partisipasi masyarakat mempercepat adaptasi dan pemulihan.

Tantangan di Negara Berkembang

• Ketimpangan Akses: Banyak wilayah pedesaan belum menikmati infrastruktur dasar dan akses TIK.
• Keterbatasan Dana: Anggaran mitigasi dan pemulihan bencana masih minim.
• Kualitas Data: Kurangnya data akurat menyulitkan perencanaan dan evaluasi kebijakan.
• Budaya dan Literasi: Rendahnya kesadaran dan edukasi bencana membuat masyarakat kurang siap menghadapi risiko.

Perbandingan dengan Studi Lain & Tren Global

Sendai Framework dan SDGs

Penelitian ini sejalan dengan kerangka Sendai Framework 2015–2030 yang menekankan empat prioritas: pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi pada pengurangan risiko, dan kesiapsiagaan. Studi ini juga menegaskan pentingnya integrasi kebijakan DRR (Disaster Risk Reduction) dengan SDGs, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Studi Lain: Konsistensi dan Perbedaan

• Toya & Skidmore (2007): Menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan keterbukaan perdagangan menurunkan kerugian bencana—selaras dengan temuan studi ini.
• Padli et al. (2018): Menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi dan investasi pemerintah dalam menekan korban bencana.
• Taghizadeh-Hesary et al. (2019, 2021): Infrastruktur berkualitas dan tata kelola yang baik menurunkan kerugian bencana di Asia dan Pasifik.

Namun, studi Khan dkk. lebih komprehensif karena mengembangkan indeks risiko dan ketangguhan yang multidimensi, serta membedakan dampak berdasarkan kelompok pendapatan negara.

Opini & Rekomendasi: Jalan Menuju Kota Tangguh dan Berkelanjutan

Peluang

• Digitalisasi dan Smart City: Kota-kota yang mengadopsi teknologi digital untuk sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan manajemen bencana akan lebih siap menghadapi ancaman masa depan.
• Kolaborasi Global: Negara maju dapat berperan sebagai “mentor” bagi negara berkembang melalui transfer teknologi, pendanaan, dan pelatihan.
• Inovasi Pembiayaan: Skema asuransi bencana, obligasi hijau, dan dana darurat berbasis komunitas dapat memperkuat ketangguhan finansial.

Tantangan

• Kesenjangan Kapasitas: Tanpa investasi besar-besaran pada infrastruktur dan SDM, negara berkembang akan terus tertinggal dalam membangun ketangguhan.
• Perubahan Iklim: Intensitas dan frekuensi bencana diprediksi meningkat, sehingga adaptasi harus menjadi agenda utama.
• Keterlibatan Masyarakat: Ketangguhan tidak bisa dibangun hanya dari atas; partisipasi aktif masyarakat adalah kunci.

Rekomendasi Praktis

• Investasi Infrastruktur Dasar: Prioritaskan pembangunan sanitasi, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan di wilayah rawan bencana.
• Penguatan Sistem Peringatan Dini: Integrasikan TIK dan data real-time untuk deteksi dan respons cepat.
• Edukasi dan Literasi Bencana: Libatkan sekolah, media, dan komunitas dalam kampanye sadar bencana.
• Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan: Berikan ruang dan peran strategis dalam perencanaan dan respons bencana.
• Penguatan Institusi dan Tata Kelola: Reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi untuk mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan.

Studi Kasus Inspiratif: Indonesia dan Ketangguhan Komunitas

Sebagai negara rawan bencana, Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif ketangguhan berbasis komunitas. Program Desa Tangguh Bencana (Destana) misalnya, melibatkan masyarakat dalam pemetaan risiko, pelatihan evakuasi, dan simulasi bencana. Hasilnya, respons masyarakat terhadap gempa dan tsunami di beberapa wilayah menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Namun, tantangan masih besar, terutama dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan literasi bencana di daerah terpencil.

Kesimpulan: Ketangguhan adalah Investasi Masa Depan

Penelitian Khan dkk. menegaskan bahwa membangun kota dan permukiman yang tangguh bencana bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era perubahan iklim dan urbanisasi. Ketangguhan terbukti menurunkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, terutama di negara-negara maju. Namun, negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ketangguhan yang efektif. Investasi pada infrastruktur, teknologi, institusi, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kolaborasi lintas sektor dan negara, inovasi pembiayaan, serta edukasi berkelanjutan akan menjadi kunci menuju masa depan kota yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber Artikel:
Khan, M. T. I., Anwar, S., Sarkodie, S. A., Yaseen, M. R., Nadeem, A. M., & Ali, Q. (2023). Natural disasters, resilience-building, and risk: achieving sustainable cities and human settlements. Natural Hazards, 10.1007/s11069-023-06021-x.

Mengapa Nature-Based Solutions (NBS) Semakin Penting?

Perubahan iklim membawa tantangan besar, terutama di wilayah pegunungan yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan erosi. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan Nature-Based Solutions (NBS) menjadi sorotan sebagai alternatif inovatif untuk mengatasi risiko tersebut. NBS tidak hanya menawarkan perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Namun, bagaimana persepsi para pemangku kepentingan di daerah pegunungan terhadap NBS? Apakah mereka siap berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan solusi ini?

Artikel ini mengulas secara mendalam hasil penelitian Lupp et al. (2021) yang mengeksplorasi persepsi stakeholder terhadap NBS di kawasan pegunungan Eropa melalui studi kasus PHUSICOS. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan tren global, resensi ini juga membandingkan temuan PHUSICOS dengan literatur lain serta memberikan opini kritis terkait peluang dan tantangan implementasi NBS di masa depan.

Apa Itu Nature-Based Solutions (NBS)?

NBS adalah solusi yang terinspirasi dan didukung oleh alam untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Contohnya meliputi restorasi sungai, reforestasi, pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan, hingga pembangunan infrastruktur hijau. Menurut definisi Uni Eropa, NBS harus memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan mendukung berbagai layanan ekosistem.

Studi Kasus PHUSICOS: Kolaborasi di Tiga Wilayah Pegunungan Eropa

Lokasi Studi

PHUSICOS (EU H2020) memilih tiga lokasi utama sebagai demonstrator NBS di kawasan pegunungan:

• Lembah Gudbrandsdalen, Norwegia
  Lembah sepanjang 140 km ini merupakan salah satu wilayah terpadat di Norwegia. Tantangan utama di sini adalah banjir sungai, longsor, guguran batu, dan salju yang dapat menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Solusi yang diterapkan berupa restorasi floodplain dan peningkatan kapasitas penyimpanan air untuk mengurangi risiko banjir.
• Pegunungan Pyrenees (Perbatasan Prancis-Spanyol)
  Wilayah ini menghadapi risiko banjir, longsor, dan salju. Upaya NBS yang dilakukan meliputi reforestasi dan teknik terasering untuk stabilisasi lereng, yang membantu mengurangi erosi dan meningkatkan ketahanan tanah.
• Cekungan Sungai Serchio, Italia
  Daerah ini mengalami tantangan kekeringan, banjir, risiko seismik, dan polusi air. Solusi yang diterapkan adalah revegetasi dan praktik pertanian ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi limpasan air dan meningkatkan kualitas tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan utama:

• Literature Review: Dari 727 publikasi yang ditemukan, hanya 49 yang relevan untuk analisis mendalam terkait NBS di pegunungan.
• Wawancara Kualitatif: Melibatkan 13 stakeholder dari berbagai sektor seperti pemerintah, bisnis, akademisi, dan LSM untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
• Living Labs: Pendekatan kolaboratif yang menempatkan semua pihak dalam posisi setara untuk bersama-sama merancang dan mengimplementasikan NBS.

Temuan Utama: Persepsi, Tantangan, dan Harapan Stakeholder

Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran

Sekitar sepertiga responden baru mengenal konsep NBS melalui proyek PHUSICOS. Sebagian besar lainnya memperoleh pengetahuan dari universitas, pelatihan institusi, dan pengalaman proyek sebelumnya. Menariknya, banyak petani dan pelaku usaha yang menganggap diri mereka sudah ahli di bidangnya, tetapi belum tentu memahami risiko bencana atau solusi NBS secara menyeluruh.

Manfaat NBS Menurut Stakeholder

Di daerah pegunungan, manfaat yang paling ditekankan oleh stakeholder adalah aspek ekonomi dan perlindungan alam. Berbeda dengan kawasan perkotaan yang sering menyoroti manfaat sosial seperti rekreasi dan kesehatan, di pegunungan fokusnya adalah pada keberlanjutan ekonomi lokal dan pengurangan risiko bencana.

Seorang perwakilan administrasi kehutanan menyatakan, “Solusi ini terbarukan, jejak karbonnya kecil, dan lebih baik untuk ekonomi lokal.” Hal ini menunjukkan bahwa NBS dipandang sebagai solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Stakeholder juga melihat potensi untuk mengembangkan dan mereplikasi solusi yang berhasil di satu wilayah ke wilayah lain, membuka peluang untuk skala yang lebih besar.

Kekhawatiran dan Hambatan

Meskipun banyak yang optimis, terdapat beberapa kekhawatiran yang cukup signifikan:

• Efektivitas NBS: Skeptisisme muncul terkait daya tahan dan efektivitas NBS, terutama dalam menghadapi bencana besar yang ekstrim.
• Biaya dan Profitabilitas: Ada kekhawatiran bahwa biaya pemeliharaan NBS cukup tinggi dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal belum jelas.
• Kurangnya Parameter Teknis: NBS dianggap kurang terukur dan kurang dapat dibandingkan dengan solusi konvensional seperti bendungan atau tanggul.
• Kolaborasi yang Lemah: Kurangnya komunikasi dan kerja sama lintas sektor menjadi hambatan utama dalam implementasi.

Harapan terhadap Proses Kolaboratif

Living Labs diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para stakeholder. Melalui proses ini, mereka dapat berbagi pengalaman, belajar langsung dari implementasi lapangan, serta mengembangkan model bisnis baru yang menarik bagi petani dan pemilik lahan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap NBS.

Data dan Angka Kunci dari Studi

• Dari 727 publikasi awal, hanya 49 yang relevan untuk analisis mendalam.
• Sebanyak 13 stakeholder dari berbagai sektor diwawancara secara mendalam.
• Sekitar sepertiga responden baru mengenal NBS melalui proyek PHUSICOS.
• Fokus manfaat NBS di pegunungan adalah pada ekonomi lokal dan perlindungan alam.
• Hambatan utama meliputi skeptisisme efektivitas, biaya, kurangnya parameter teknis, dan kolaborasi yang lemah.

Perbandingan dengan Studi Lain dan Tren Global

Urban vs Rural: Perbedaan Fokus

Studi-studi sebelumnya di kawasan perkotaan, seperti oleh Han & Kuhlicke (2019) dan Pagano et al. (2019), menyoroti manfaat sosial NBS seperti rekreasi, estetika, dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, studi PHUSICOS menegaskan bahwa di kawasan pegunungan, manfaat ekonomi dan perlindungan alam menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan kebutuhan stakeholder sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan sosial.

Tantangan Monetisasi Manfaat NBS

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengukur dan mengkomersialisasikan manfaat NBS. Nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang diberikan seringkali tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga sulit menarik investasi swasta. Kebijakan subsidi yang ada, seperti Common Agricultural Policy (CAP) di Eropa, belum sepenuhnya mendukung adopsi NBS oleh petani.

Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan, insentif fiskal, dan model bisnis inovatif yang dapat memberikan keuntungan ekonomi langsung kepada pelaku usaha.

Kolaborasi dan Living Labs: Kunci Sukses

Living Labs terbukti efektif dalam membangun kepercayaan, meningkatkan pengetahuan, dan mendorong aksi kolektif antar stakeholder. Namun, proses kolaboratif ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen jangka panjang. Tidak semua pihak siap untuk terlibat aktif, sehingga diperlukan pendekatan yang inklusif dan fleksibel.

Opini dan Rekomendasi: Bagaimana Masa Depan NBS di Pegunungan?

Peluang

NBS memiliki potensi besar sebagai solusi masa depan untuk adaptasi perubahan iklim di kawasan pegunungan, asalkan didukung oleh bukti efektivitas dan model bisnis yang jelas. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi hambatan implementasi dan memastikan keberlanjutan solusi.

Tantangan

Skeptisisme dan kurangnya pengetahuan masih menjadi penghalang utama. Diperlukan lebih banyak studi kasus nyata dan demonstrasi keberhasilan NBS di lapangan agar kepercayaan masyarakat meningkat. Selain itu, kebijakan dan insentif ekonomi harus lebih proaktif mendukung adopsi NBS, terutama bagi petani dan pemilik lahan.

Rekomendasi Praktis

• Edukasi dan Pelatihan: Libatkan universitas dan lembaga riset untuk menyebarkan pengetahuan tentang NBS secara luas.
• Demonstrasi Lapangan: Adakan kunjungan dan workshop di lokasi NBS yang sudah berhasil untuk membangun kepercayaan dan pemahaman.
• Pengembangan Indikator Kinerja: Kembangkan parameter teknis yang jelas untuk mengukur efektivitas NBS secara objektif.
• Inovasi Model Bisnis: Dorong skema pembayaran jasa lingkungan dan insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi NBS agar lebih menarik secara ekonomi.

Kesimpulan: NBS, Kolaborasi, dan Masa Depan Adaptasi Iklim

Penelitian PHUSICOS menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi NBS di kawasan pegunungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi, edukasi, dan inovasi model bisnis. Dengan pendekatan Living Labs, peluang untuk memperluas adopsi NBS semakin terbuka, asalkan didukung oleh komitmen bersama dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. NBS bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga jalan menuju masa depan yang lebih tangguh dan sejahtera bagi komunitas pegunungan.

Sumber Artikel:
Lupp, G., Huang, J.J., Zingraff-Hamed, A., Oen, A., Del Sepia, N., Martinelli, A., Lucchesi, M., Wulff Knutsen, T., Olsen, M., Fjøsne, T.F., Balaguer, E.-M., Arauzo, I., Solheim, A., Kalsnes, B., & Pauleit, S. (2021). Stakeholder Perceptions of Nature-Based Solutions and Their Collaborative Co-Design and Implementation Processes in Rural Mountain Areas—A Case Study From PHUSICOS. Frontiers in Environmental Science, 9, 678446.

Aceh, Laboratorium Kebijakan Bencana dan Iklim Indonesia

Dua puluh tahun setelah tsunami Samudra Hindia 2004 yang menewaskan 168.000 jiwa dan menyebabkan kerugian lebih dari USD 5,1 miliar di Aceh, provinsi ini menjadi laboratorium kebijakan pengurangan risiko bencana (DRR) dan adaptasi perubahan iklim (CCA) di Indonesia. Namun, di balik kemajuan masif pada infrastruktur, regulasi, dan kapasitas kelembagaan, Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan DRR dan CCA secara efektif di level lokal. Paper Sofyan Sufri dan Jonatan Anderias Lassa (2024) mengupas secara kritis perjalanan, capaian, dan hambatan integrasi DRR-CCA di Aceh, khususnya di Banda Aceh, dengan menyoroti studi kasus, angka-angka kunci, dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Latar Belakang: Dari Tsunami ke Ancaman Multi-Bencana

Tsunami 2004 bukan hanya bencana terbesar di awal abad ke-21, tetapi juga pemicu perubahan geomorfologi besar di pesisir Aceh. Subsiden tanah 0,5–1 meter di kawasan pantai barat, selatan, dan barat daya membuat wilayah ini makin rentan terhadap banjir pesisir, rob, dan badai. Setelah tsunami, Aceh terus dilanda bencana hidrometeorologi:

• Banjir besar akhir 2006 melanda 767 desa di tujuh kabupaten, menewaskan 47 orang, merugikan USD 210 juta, dan berdampak pada lebih dari setengah juta jiwa.
• Setiap tahun, Aceh mengalami banjir, longsor, erosi pantai, cuaca ekstrem, dan kekeringan yang makin intens akibat perubahan iklim.

Data menunjukkan bahwa banyak masyarakat kembali bermukim di wilayah pesisir yang rawan banjir dan subsiden, didorong harga tanah murah, akses pekerjaan, dan kedekatan keluarga, meski risiko bencana meningkat.

Kerangka Konseptual: DRR dan CCA, Dua Sektor yang Sering Terpisah

DRR dan CCA sama-sama bertujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana, namun secara kelembagaan dan operasional sering berjalan sendiri-sendiri. DRR di Indonesia dikelola oleh BNPB dan BPBD/BPBA di tingkat provinsi/kabupaten, sementara CCA dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dinas lingkungan hidup daerah.

• DRR menangani semua jenis bahaya (geologi, hidrometeorologi, dll), fokus pada risiko saat ini dan jangka pendek.
• CCA fokus pada bahaya terkait iklim (banjir, kekeringan, erosi, dll), dengan cakupan jangka menengah-panjang.
• Kedua sektor menggunakan alat, pendekatan, dan istilah yang serupa (risiko, kerentanan, kapasitas adaptif, resiliensi), namun sering terjebak dalam “silo” birokrasi dan regulasi.

Studi Kasus: Banda Aceh dan Implementasi DRR-CCA

Kemajuan Kelembagaan dan Regulasi

Setelah tsunami, Aceh membentuk BPBA (2010) dan BPBD di 23 kabupaten/kota. Infrastruktur mitigasi bencana berkembang pesat:

• 6 gedung evakuasi tsunami, 3 jalan evakuasi utama di Banda Aceh,
• 85 taman memorial tsunami, museum tsunami, dan 11 sensor gempa,
• 8 menara sirene (masih jauh dari ideal untuk garis pantai 800 km).

Regulasi kunci yang dihasilkan antara 2010–2022 meliputi Qanun Aceh tentang penanggulangan bencana, SOP sistem peringatan dini, rencana aksi DRR, hingga dokumen penilaian risiko terbaru (2021–2025).

Implementasi Adaptasi Iklim: ProKlim dan Tantangannya

Program Kampung Iklim (ProKlim) diperkenalkan KLHK di Aceh sejak 2012, dengan kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penguatan kapasitas adaptasi di 11 desa Banda Aceh. Namun, partisipasi masyarakat masih minim—hanya 1 dari 6 responden di Meuraxa-Lambung yang memahami ProKlim. Banyak warga mengaku tidak tahu tujuan program, merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan, dan akhirnya tidak memiliki rasa kepemilikan.

Temuan Kunci: Empat Hambatan Integrasi DRR-CCA di Aceh

1. Fragmentasi Kelembagaan dan Koordinasi

DRR dan CCA dikelola oleh institusi berbeda, dengan budaya kerja, struktur, dan regulasi sendiri-sendiri.

• BPBA/BPBD fokus pada penilaian risiko dan mitigasi bencana, tanpa melibatkan DLHK dalam tim penyusun.
• DLHK lebih banyak menjalankan ProKlim yang sporadis dan terbatas pada pengurangan emisi, bukan adaptasi multi-bahaya.
• Akibatnya, upaya DRR dan CCA sering tumpang tindih, tidak efisien, dan miskin sinergi.

2. Kurangnya Komitmen Politik

Wawancara dengan pejabat dan politisi lokal menunjukkan rendahnya kesadaran dan prioritas terhadap isu perubahan iklim.

• Banyak pejabat masih menganggap perubahan iklim bukan isu mendesak di Aceh, lebih fokus pada respons darurat ketimbang adaptasi jangka panjang.
• Anggaran DRR dan CCA sering kalah prioritas dibanding isu pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.
• Tidak ada alokasi dana khusus (earmarked) untuk integrasi DRR-CCA di tingkat kabupaten/desa.

3. Keterbatasan Pendanaan

Baik BPBA maupun DLHK mengeluhkan minimnya dana untuk DRR dan CCA, apalagi untuk integrasi keduanya.

• BPBA mengaku kekurangan dana untuk program DRR, apalagi untuk kolaborasi lintas sektor.
• ProKlim hanya didanai dari dana desa dan APBD/APBN, tidak ada dukungan khusus untuk integrasi dengan DRR.
• Akibatnya, banyak program tidak berkelanjutan dan bergantung pada donor eksternal.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat yang Lemah

Partisipasi masyarakat dalam program adaptasi iklim jauh lebih rendah dibanding program DRR berbasis komunitas (CBDRR).

• ProKlim cenderung top-down, tanpa konsultasi berarti dengan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan.
• Hanya 17% responden di tingkat desa yang paham ProKlim, dan banyak yang merasa tidak lagi terlibat setelah program berjalan.
• Sebaliknya, program CBDRR seperti Desa Tangguh Bencana lebih berhasil membangun partisipasi dan rasa kepemilikan.

Studi Banding: Perbandingan dengan Daerah Lain dan Tren Global

• Fragmentasi kelembagaan dan minimnya komitmen politik juga menjadi kendala utama di banyak negara Asia Tenggara dan Asia Selatan.
• Studi di Sri Lanka, Filipina, dan Kenya menunjukkan bahwa integrasi DRR-CCA membutuhkan kepemimpinan politik, insentif fiskal, dan forum multi-pemangku kepentingan.
• Inisiatif seperti Community-Based Climate Change Adaptation (CBCCA) terbukti lebih berkelanjutan jika mengadopsi prinsip partisipasi penuh, transfer pengetahuan lokal, dan pembagian manfaat yang adil.

Rekomendasi dan Agenda Perbaikan

1. Perkuat Koordinasi Lintas Sektor: Bentuk task force atau forum multi-aktor di bawah Sekda untuk merumuskan kebijakan dan program integrasi DRR-CCA, dengan mandat jelas dan insentif kolaborasi.
2. Dorong Komitmen Politik dan Anggaran: Jadikan DRR-CCA prioritas dalam rencana pembangunan daerah dan APBD, serta dorong insentif fiskal untuk program integrasi di tingkat desa.
3. Transformasi Partisipasi Masyarakat: Terapkan pendekatan CBCCA berbasis pengalaman sukses CBDRR di Aceh, libatkan masyarakat sejak perencanaan, penilaian risiko, hingga monitoring.
4. Penguatan Kapasitas dan Dokumentasi: Lakukan pelatihan lintas sektor, dokumentasi praktik baik, dan evaluasi berkala untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan.
5. Manfaatkan Dana Desa dan Program Nasional: Integrasikan DRR-CCA dalam prioritas penggunaan Dana Desa, serta sinergikan dengan ProKlim dan program Desa Tangguh Bencana.

Implikasi untuk Indonesia dan Negara Berkembang

Aceh menunjukkan bahwa integrasi DRR-CCA tidak bisa hanya mengandalkan regulasi atau donor, melainkan butuh perubahan budaya kelembagaan, kepemimpinan politik, dan partisipasi masyarakat. Pengalaman Aceh sangat relevan untuk provinsi rawan bencana lain di Indonesia, serta negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa:

• Hindari silo birokrasi, dorong sinergi lintas sektor.
• Prioritaskan edukasi dan pelibatan masyarakat agar program adaptasi benar-benar berakar dan berkelanjutan.
• Jadikan pengalaman lokal sebagai dasar inovasi kebijakan nasional.

Penutup: Menuju Integrasi DRR-CCA yang Inklusif dan Berkelanjutan

Studi Sufri & Lassa menegaskan bahwa dua dekade pasca-tsunami, Aceh telah mengalami kemajuan besar di bidang DRR dan adaptasi iklim, namun integrasi keduanya masih terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, lemahnya komitmen politik, keterbatasan dana, dan minimnya partisipasi masyarakat. Transformasi menuju integrasi DRR-CCA yang efektif hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan kuat, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan komunitas sebagai aktor utama. Pelajaran dari Aceh menjadi cermin penting bagi Indonesia dan negara-negara lain dalam membangun ketangguhan iklim di era risiko multi-bencana.

Sumber asli:
Sofyan Sufri, Jonatan Anderias Lassa. (2024). Integration of disaster risk reduction and climate change adaptation in Aceh: Progress and challenges after 20 Years of Indian Ocean Tsunamis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 113, 104894.

Infrastruktur air perkotaan (Urban Water Infrastructure/UWI) kini menjadi pusat perhatian dalam diskusi keberlanjutan kota dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). UWI meliputi jaringan pasokan air, pengolahan limbah, sistem drainase, bendungan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang menopang kehidupan jutaan penduduk kota. Namun, perubahan iklim global telah menguji ketahanan sistem ini dengan menghadirkan tantangan baru: banjir ekstrem, kekeringan, kenaikan suhu, dan perubahan pola curah hujan. Paper Ahmad Ferdowsi dkk. (2024) memberikan tinjauan kritis terhadap dampak perubahan iklim pada UWI, menyoroti studi kasus, angka-angka penting, serta strategi adaptasi yang relevan untuk masa depan kota berkelanjutan.

Infrastruktur Air Perkotaan: Fondasi SDGs dan Kehidupan Kota

UWI berperan vital dalam mewujudkan SDGs, khususnya SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 11 (kota dan permukiman berkelanjutan), dan SDG 13 (aksi iklim). Selain itu, UWI juga terkait erat dengan SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 2 (ketahanan pangan), SDG 3 (kesehatan), SDG 7 (energi bersih), hingga SDG 9 (infrastruktur industri). Infrastruktur ini tidak hanya menyediakan air minum dan sanitasi, tetapi juga mendukung pertanian urban, energi (hidroelektrik), dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan1.

Namun, banyak infrastruktur air dibangun puluhan tahun lalu tanpa mempertimbangkan variabilitas iklim masa depan. Akibatnya, sistem ini kini menghadapi risiko kegagalan yang tinggi, dengan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar jika terjadi bencana.

Dampak Perubahan Iklim pada Infrastruktur Air Perkotaan

1. Banjir Ekstrem dan Kekeringan

• Banjir besar dan kekeringan menjadi ancaman utama UWI. Perubahan pola curah hujan dan intensitas hujan ekstrem meningkatkan risiko banjir bandang, meluapnya drainase, serta kegagalan sistem pengendali banjir di kota-kota besar.
• Studi menunjukkan, 0,5–1% kapasitas penyimpanan bendungan hilang setiap tahun akibat sedimentasi yang diperparah oleh banjir dan erosi tanah. Di Australia, hingga 40% air di waduk bisa hilang setiap tahun karena evaporasi yang meningkat akibat suhu tinggi1.

2. Kenaikan Suhu dan Dampaknya

• Kenaikan suhu 1,8–3,7°C hingga akhir abad ini diprediksi meningkatkan frekuensi gelombang panas, mempercepat penguapan air, dan memperburuk kualitas air.
• Evaporasi menyebabkan air menjadi lebih asin dan menurunkan ketersediaan air bersih. Di banyak negara, 25% air yang digunakan di sektor pertanian, industri, dan domestik menguap setiap tahun1.

3. Kualitas Air dan Kesehatan

• Peningkatan suhu mempercepat degradasi biologis dan kimiawi air, mempercepat peluruhan klorin, dan meningkatkan risiko kontaminasi.
• Banjir ekstrem dapat menyebabkan meluapnya limbah domestik dan industri ke sungai, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem.

4. Kerusakan Infrastruktur

• Jaringan pipa dan saluran bawah tanah rentan terhadap penurunan tanah akibat penurunan muka air tanah dan konsolidasi tanah. Kota-kota seperti Teheran dan Jakarta sudah menghadapi masalah ini, dengan risiko kerusakan jaringan pipa air bersih dan limbah1.
• Jembatan dan bendungan yang dibangun sebelum era kesadaran perubahan iklim kini menghadapi risiko kegagalan akibat frekuensi banjir dan erosi yang meningkat. Di AS, 52% kegagalan jembatan disebabkan oleh kegagalan hidrolik (banjir dan scouring)1.

5. Studi Kasus: Sistem Drainase dan Pengelolaan Banjir

• Studi di Fredrikstad, Norwegia, menunjukkan peningkatan jumlah node drainase yang tergenang akibat curah hujan ekstrem.
• Di beberapa kota di Asia, sistem drainase lama gagal mengantisipasi banjir akibat perubahan pola hujan dan urbanisasi yang memperluas permukaan kedap air.
• Kenaikan muka laut memperparah risiko banjir rob di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Bangkok, dan Ho Chi Minh City.

Strategi Adaptasi: Dari Solusi Fisik hingga Pendekatan Berbasis Alam

1. Adaptasi pada Bendungan dan Waduk

• Optimalisasi operasi waduk dengan model prediksi berbasis AI dan optimasi real-time untuk mengantisipasi banjir dan kekeringan.
• Peningkatan kapasitas spillway, pembangunan check dam, dan penerapan sistem waduk berantai (cascade reservoirs) untuk mengurangi risiko banjir.
• Pengendalian sedimentasi dengan vegetasi, check dam, dan flushing.
• Evaporasi dapat ditekan hingga 95% dengan teknologi penutup permukaan (shade balls, solar PV cover), meski harus memperhatikan dampak lingkungan lanjutan.

2. Adaptasi pada Sistem Pengolahan Air dan Limbah

• Peningkatan kapasitas dan fleksibilitas instalasi pengolahan air dan limbah untuk menghadapi fluktuasi debit akibat banjir dan kekeringan.
• Penggunaan teknologi pengolahan canggih (misal, membran, advanced oxidation) untuk menjaga kualitas air di tengah perubahan suhu dan kontaminasi.
• Integrasi pengelolaan energi-air: efisiensi energi di instalasi pengolahan air dan limbah menjadi krusial karena kebutuhan energi meningkat saat suhu naik.

3. Adaptasi pada Sistem Distribusi dan Drainase

• Pengurangan kebocoran pipa dan sistem deteksi dini kerusakan jaringan.
• Penggunaan material tahan korosi dan perubahan suhu pada pipa dan sambungan.
• Penerapan sistem drainase berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage System/SUDS), seperti permeable pavement, green roofs, dan bio-retention.
• Pembangunan early warning system dan real-time flood forecasting dengan integrasi data cuaca, hidrologi, dan IoT.

4. Adaptasi pada Infrastruktur Pelindung (Levee, Jembatan, Culvert)

• Rekayasa ulang desain jembatan, culvert, dan levee dengan mempertimbangkan proyeksi banjir masa depan, menggunakan material dan desain yang adaptif.
• Penerapan vegetasi alami di tanggul dan tepi sungai untuk mengurangi erosi dan memperkuat struktur.
• Peningkatan inspeksi dan pemeliharaan berkala, serta pembaruan standar desain sesuai proyeksi iklim terbaru.

5. Solusi Berbasis Alam dan Pendekatan Non-Struktural

• Restorasi lahan basah, mangrove, dan riparian buffer untuk mengurangi banjir dan memperbaiki kualitas air.
• Pengelolaan DAS terpadu dan reforestasi untuk mengurangi erosi dan sedimentasi waduk.
• Edukasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pembaruan regulasi menjadi fondasi adaptasi non-struktural.

Angka-Angka Kunci dan Studi Banding

• Evaporasi waduk di Australia mencapai 40% per tahun; penurunan kapasitas bendungan global 0,5–1% per tahun akibat sedimentasi.
• Biaya pemasangan teknologi penutup evaporasi bisa ditekan dengan penggunaan solar PV yang juga menghasilkan energi.
• Studi di Beijing menunjukkan perangkat penghemat air rumah tangga mampu menurunkan konsumsi air hingga 15% di tengah krisis iklim.
• Di beberapa kota Eropa, green infrastructure mampu menurunkan puncak debit banjir hingga 30% dan meningkatkan infiltrasi air tanah.

Keterkaitan dengan Tren Global dan Industri

• Adaptasi UWI menjadi agenda utama kota-kota megapolitan di dunia, termasuk New York, London, Tokyo, dan Jakarta.
• Integrasi nature-based solutions, digital twin, dan smart water management menjadi tren baru dalam perencanaan kota tahan iklim.
• Kolaborasi lintas sektor (air, energi, perumahan, transportasi) dan lintas aktor (pemerintah, swasta, masyarakat) mutlak diperlukan.

Kritik, Opini, dan Rekomendasi

Kelebihan Paper Ferdowsi dkk.

• Memberikan tinjauan komprehensif dan sistematis terhadap seluruh komponen UWI serta keterkaitannya dengan SDGs.
• Menyajikan strategi adaptasi berbasis bukti, baik fisik, teknologi, maupun berbasis alam.
• Mengintegrasikan pelajaran dari berbagai studi kasus global, sehingga relevan untuk berbagai konteks kota.

Tantangan dan Keterbatasan

• Banyak rekomendasi masih bersifat umum; studi kasus spesifik di negara berkembang masih minim.
• Belum membahas secara rinci aspek pembiayaan dan hambatan implementasi di kota dengan kapasitas fiskal terbatas.
• Perlu pengembangan lebih lanjut pada integrasi data spasial, pemodelan prediktif, dan sistem monitoring berbasis IoT.

Rekomendasi Praktis

• Kota-kota di Indonesia dan Asia Tenggara perlu segera mengaudit ketahanan UWI mereka terhadap proyeksi iklim 2050.
• Pemerintah daerah harus memperbarui standar desain infrastruktur air dan drainase dengan memasukkan parameter perubahan iklim.
• Investasi pada solusi berbasis alam dan digitalisasi sistem monitoring harus diprioritaskan.
• Edukasi dan pelibatan masyarakat sangat penting untuk membangun budaya adaptasi dan kesiapsiagaan.

Penutup: Menuju Kota Tangguh Iklim dengan Infrastruktur Air Adaptif

Perubahan iklim menuntut transformasi mendasar pada infrastruktur air perkotaan. Kota-kota di seluruh dunia harus bergerak dari pendekatan reaktif ke proaktif—mengintegrasikan prediksi iklim, inovasi teknologi, solusi berbasis alam, dan tata kelola kolaboratif dalam perencanaan dan pengelolaan UWI. Paper Ferdowsi dkk. menegaskan bahwa masa depan kota berkelanjutan hanya bisa dicapai jika infrastruktur air mampu beradaptasi, tangguh, dan inklusif menghadapi tantangan iklim yang kian ekstrem.

Sumber asli:
Ahmad Ferdowsi, Farzad Piadeh, Kourosh Behzadian, Sayed-Farhad Mousavi, Mohammad Ehteram. (2024). Urban water infrastructure: A critical review on climate change impacts and adaptation strategies. Urban Climate, 58, 102132.